Pesantrenforpeace.com - Yogyakarta (28/8/2016), Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta menggelar seminar Local Day of Human Rights dengan tema “Peran Pesantren dalam Membangun Nilai Toleransi, HAM, dan Penyelesaian Konflik Secara Damai Demi Terciptanya Yogyakarta yang Istimewa”. Seminar ini merupakan implementasi dari program dana hibah (Subgrant) Pesantren for Peace yang diinisiasi oleh Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah bekerja sama dengan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia dan Timor-Leste dengan dukungan Uni Eropa.

Kasus intoleransi yang muncul di tengah-tengah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tentu membuat citra DIY sebagai kota toleran ternodai. Kasus-kasus pelanggaran HAM dan intoleransi mendorong pondok pesantren untuk ikut secara aktif membangun nilai toleransi, HAM, dan penyelesaian konflik secara damai. Hal itulah yang melatarbelakangi terselenggaranya Local Day of Human Rights oleh Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah, Ahad (28/8) lalu.

Seminar ini diikuti oleh 30 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari takmir masjid, remaja masjid, organisasi kemasyarakatan, majelis taklim, pondok pesantren, dan organisasi keislaman (NU dan Muhammadiyah) di sekitar DIY. Hadir dalam seminar tersebut KH. Abdul Muhaimin, Ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) DIY, sebagai narasumber utama, dan 3 perwakilan santri yang mempresentasikan hasil field trip atau studi lapangan kasus konflik dengan berkunjung dan dialog dengan Julius Felicianus dan perwakilan masing-masing agama di Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) pada tanggal 24 Oktober 2015 serta berdialog secara langsung dengan Aktivis Forum Lintas Iman (FLI) di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Logandeng Gunung Kidul dan Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Sleman, Yogyakarta pada tanggal 23 April 2016 .

Sebelum KH. Abdul Muhaimim menyampaikan pemaparannya, terlebih dahulu dilakukan pemaparan oleh 3 santri, Zaki Romdhon Muhabib (PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta), Dalila Eka Surma (PP. Aji Mahasiswa Al-Muhsin Bantul), dan Fatikhatul Faizah (PP. Sunan Pandanaran Sleman) tentang pengalaman field trip mereka.

Dalam forum tersebut, Dalila menjelaskan latar belakang dilakukannya field trip, serta bagaimana para santri dibekali materi dalam kegiatan training sebelum melakukan field trip ke lokasi terjadinya konflik dan ke lembaga civil society yang konsen di bidang perdamaian. Ia juga menyampaikan bahwa terdapat peningkatan kasus intoleran selama tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu kasus yang terjadi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Zaki, yaitu penyerangan rumah Julius Felicianus terjadi pada tanggal 29 Mei 2014 malam saat istri dan kerabat pak Julius melakukan doa Rosario. Penyerangan ini dilakukan oleh 8-10 orang berjubah yang dikenal dengan kathok congklang kacong. Selain menyebabkan luka fisik, kasus itu juga menimbulkan trauma yang mendalam bagi jemaat Katolik Gereja Santo Fransiskus Agung yang berdoa di rumah Julius. “Hubungan kemasyarakatan pun mengalami pergeseran akibat kejadian itu”, ujarnya. Selain itu, Zaki juga menjelaskan tentang FPUB yang didirikan pada tanggal 27 Februari 1997 oleh beberapa tokoh elemen bangsa yang ada di Yogyakarta dengan tujuan membangun nilai-nilai spiritualitas bangsa serta mewujudkan persaudaraan sejati. “Ada 3 kegiatan utama yang dilakukan FPUB, diantaranya diskusi dan dialog antar umat beragama, aksi solidaritas sosial, serta aksi damai dan do’a bersama”, tambah Zaki.

Sementara itu, Fatikhatul Faizah menjelaskan pengeroyokan dan pemukulan terhadap aktivis Forum Lintas Iman (FLI) Aminuddin Aziz terjadi karena penolakan ormas Islam Radikal Front Jihad Islam (FJI) atas rencana pelaksanaan Paskah Adiyuswo di Playen, Gunungkidul se Jawa-Bali. Konflik ini berdampak  buruk  bagi  korban  yang  diserang, baik dari segi fisik, seperti kerusakan mobil dan luka-luka yang dialami Aminuddin Aziz; dampak non-fisik, yaitu ketakutan yang luar biasa dalam diri Aminuddin Aziz yang menyebabkan  trauma  berkepanjangan; serta dampak politis, akibat  konflik  tersebut, ruang  gerak  Aminuddin Aziz  di  Wonosari  menjadi terbatas, karena secara tidak langsung dia menjadi buronan FJI; Dampak lain pada masyarakat adalah munculnya rasa ketidaknyamanan antar kedua belah  kelompok sampai  saat  ini dikarenakan  jalan  damai  yang  diharapkan pihak Aminuddin Aziz dengan pembelaan haknya masih belum didapatkan.

“Inisiatif damai dalam penyelesaian konflik yang dialami aktivis FLI ini antara   lain melakukan mediasi dengan jalan damai melalui mediator dan mempertemukan  pihak FLI dan FJI dengan melibatkan FPUB untuk duduk bersama membahas konflik dan  menemukan titik temu serta akar permasalahan sehingga konflik tidak akan terjadi  lagi”, tutur Fatikhatul Faizah

KH. Abdul Muhaimin dalam kesempatan itu memaparkan tentang peran tokoh agama dalam menanggulangi ekstrimisme. Tokoh agama tentu erat kaitannya dengan berbagai perkumpulan seperti majelis taklim dan ormas keislaman serta pondok pesantren sebagai tempat dikadernya para pendamping masyarakat dalam hal agama. Menurutnya, untuk menjembatani berbagai pihak yang tengah berkonflik, dibutuhkan konsolidasi di kalangan masyarakat sipil guna mendorong terciptanya harmoni sosial di tengah masyarakat yang semakin plural. “Beberapa komponen masyarakat yang punya potensi untuk dijadikan elemen damai adalah tokoh moderat, pemuka agama dan tokoh masyarakat, kaum intelektual, serta kelompok dialog antar iman,” terang KH. Abdul Muhaimin.

Para pemuka agama juga perlu lebih gigih lagi mencegah berkembangnya kekerasan agama, karena hakikatnya agama tidak mengajarkan kekerasan tetapi justru mengajarkan keselamatan. “Kekerasan dengan dalih agama sebenarnya adalah penyalahgunaan agama yang dilatari oleh kepentingan politik, ekonomi, dan kepentingan subyektif lainnya,” ungkapnya.

Salah seorang peserta seminar yang merupakan Ketua PCNU Yogyakarta, H. Ahmad Yubaidi, SH. MH sangat mengapresiasi pemaparan dari ketiga santri tersebut. Dia juga sangat mendukung kegiatan seminar yang digelar Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah ini. Harapannya, masyarakat DIY bisa bersatu padu memberantas terjadinya konflik agama di DIY dan mengembalikan DIY menjadi “City of Tolerance”.

Koordinator Program Pesantren for Peace, Idris Hemay mengaku sangat terkesan dengan seminar ini. “Kegiatan Local Day of Human Rights di Yogyakarta ini berjalan dengan sukses, mulai dari proses, implementasi dan pelaporannya”, ungkap Idris. “Acaranya lesehan, tapi meriah dan kualitas peserta berbobot dan kritis sehingga mempengaruhi dinamika diskusi, ditambah dengan kinerja panitia yang sangat bagus, dan koordinasi yang baik satu sama lain” tambahnya. Idris juga sangat terkesan dengan presentasi dari ketiga santri, karena berhasil menjelaskan materi dan menjawab pertanyaan dengan sangat baik meskipun pertanyaan-pertanyaannya cukup kritis dan menantang.