Pesantrenforpeace.com - Yogyakarta (28/8/2016), Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta menggelar seminar Local Day of Human Rights dengan tema “Peran Pesantren dalam Membangun Nilai Toleransi, HAM, dan Penyelesaian Konflik Secara Damai Demi Terciptanya Yogyakarta yang Istimewa”. Seminar ini merupakan implementasi dari program dana hibah (Subgrant) Pesantren for Peace yang diinisiasi oleh Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah bekerja sama dengan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia dan Timor-Leste dengan dukungan Uni Eropa.

Kasus intoleransi yang muncul di tengah-tengah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tentu membuat citra DIY sebagai kota toleran ternodai. Kasus-kasus pelanggaran HAM dan intoleransi mendorong pondok pesantren untuk ikut secara aktif membangun nilai toleransi, HAM, dan penyelesaian konflik secara damai. Hal itulah yang melatarbelakangi terselenggaranya Local Day of Human Rights oleh Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah, Ahad (28/8) lalu.

Seminar ini diikuti oleh 30 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari takmir masjid, remaja masjid, organisasi kemasyarakatan, majelis taklim, pondok pesantren, dan organisasi keislaman (NU dan Muhammadiyah) di sekitar DIY. Hadir dalam seminar tersebut KH. Abdul Muhaimin, Ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) DIY, sebagai narasumber utama, dan 3 perwakilan santri yang mempresentasikan hasil field trip atau studi lapangan kasus konflik dengan berkunjung dan dialog dengan Julius Felicianus dan perwakilan masing-masing agama di Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) pada tanggal 24 Oktober 2015 serta berdialog secara langsung dengan Aktivis Forum Lintas Iman (FLI) di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Logandeng Gunung Kidul dan Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Sleman, Yogyakarta pada tanggal 23 April 2016 .

Sebelum KH. Abdul Muhaimim menyampaikan pemaparannya, terlebih dahulu dilakukan pemaparan oleh 3 santri, Zaki Romdhon Muhabib (PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta), Dalila Eka Surma (PP. Aji Mahasiswa Al-Muhsin Bantul), dan Fatikhatul Faizah (PP. Sunan Pandanaran Sleman) tentang pengalaman field trip mereka.

Dalam forum tersebut, Dalila menjelaskan latar belakang dilakukannya field trip, serta bagaimana para santri dibekali materi dalam kegiatan training sebelum melakukan field trip ke lokasi terjadinya konflik dan ke lembaga civil society yang konsen di bidang perdamaian. Ia juga menyampaikan bahwa terdapat peningkatan kasus intoleran selama tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu kasus yang terjadi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Zaki, yaitu penyerangan rumah Julius Felicianus terjadi pada tanggal 29 Mei 2014 malam saat istri dan kerabat pak Julius melakukan doa Rosario. Penyerangan ini dilakukan oleh 8-10 orang berjubah yang dikenal dengan kathok congklang kacong. Selain menyebabkan luka fisik, kasus itu juga menimbulkan trauma yang mendalam bagi jemaat Katolik Gereja Santo Fransiskus Agung yang berdoa di rumah Julius. “Hubungan kemasyarakatan pun mengalami pergeseran akibat kejadian itu”, ujarnya. Selain itu, Zaki juga menjelaskan tentang FPUB yang didirikan pada tanggal 27 Februari 1997 oleh beberapa tokoh elemen bangsa yang ada di Yogyakarta dengan tujuan membangun nilai-nilai spiritualitas bangsa serta mewujudkan persaudaraan sejati. “Ada 3 kegiatan utama yang dilakukan FPUB, diantaranya diskusi dan dialog antar umat beragama, aksi solidaritas sosial, serta aksi damai dan do’a bersama”, tambah Zaki.

Sementara itu, Fatikhatul Faizah menjelaskan pengeroyokan dan pemukulan terhadap aktivis Forum Lintas Iman (FLI) Aminuddin Aziz terjadi karena penolakan ormas Islam Radikal Front Jihad Islam (FJI) atas rencana pelaksanaan Paskah Adiyuswo di Playen, Gunungkidul se Jawa-Bali. Konflik ini berdampak  buruk  bagi  korban  yang  diserang, baik dari segi fisik, seperti kerusakan mobil dan luka-luka yang dialami Aminuddin Aziz; dampak non-fisik, yaitu ketakutan yang luar biasa dalam diri Aminuddin Aziz yang menyebabkan  trauma  berkepanjangan; serta dampak politis, akibat  konflik  tersebut, ruang  gerak  Aminuddin Aziz  di  Wonosari  menjadi terbatas, karena secara tidak langsung dia menjadi buronan FJI; Dampak lain pada masyarakat adalah munculnya rasa ketidaknyamanan antar kedua belah  kelompok sampai  saat  ini dikarenakan  jalan  damai  yang  diharapkan pihak Aminuddin Aziz dengan pembelaan haknya masih belum didapatkan.

“Inisiatif damai dalam penyelesaian konflik yang dialami aktivis FLI ini antara   lain melakukan mediasi dengan jalan damai melalui mediator dan mempertemukan  pihak FLI dan FJI dengan melibatkan FPUB untuk duduk bersama membahas konflik dan  menemukan titik temu serta akar permasalahan sehingga konflik tidak akan terjadi  lagi”, tutur Fatikhatul Faizah

KH. Abdul Muhaimin dalam kesempatan itu memaparkan tentang peran tokoh agama dalam menanggulangi ekstrimisme. Tokoh agama tentu erat kaitannya dengan berbagai perkumpulan seperti majelis taklim dan ormas keislaman serta pondok pesantren sebagai tempat dikadernya para pendamping masyarakat dalam hal agama. Menurutnya, untuk menjembatani berbagai pihak yang tengah berkonflik, dibutuhkan konsolidasi di kalangan masyarakat sipil guna mendorong terciptanya harmoni sosial di tengah masyarakat yang semakin plural. “Beberapa komponen masyarakat yang punya potensi untuk dijadikan elemen damai adalah tokoh moderat, pemuka agama dan tokoh masyarakat, kaum intelektual, serta kelompok dialog antar iman,” terang KH. Abdul Muhaimin.

Para pemuka agama juga perlu lebih gigih lagi mencegah berkembangnya kekerasan agama, karena hakikatnya agama tidak mengajarkan kekerasan tetapi justru mengajarkan keselamatan. “Kekerasan dengan dalih agama sebenarnya adalah penyalahgunaan agama yang dilatari oleh kepentingan politik, ekonomi, dan kepentingan subyektif lainnya,” ungkapnya.

Salah seorang peserta seminar yang merupakan Ketua PCNU Yogyakarta, H. Ahmad Yubaidi, SH. MH sangat mengapresiasi pemaparan dari ketiga santri tersebut. Dia juga sangat mendukung kegiatan seminar yang digelar Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah ini. Harapannya, masyarakat DIY bisa bersatu padu memberantas terjadinya konflik agama di DIY dan mengembalikan DIY menjadi “City of Tolerance”.

Koordinator Program Pesantren for Peace, Idris Hemay mengaku sangat terkesan dengan seminar ini. “Kegiatan Local Day of Human Rights di Yogyakarta ini berjalan dengan sukses, mulai dari proses, implementasi dan pelaporannya”, ungkap Idris. “Acaranya lesehan, tapi meriah dan kualitas peserta berbobot dan kritis sehingga mempengaruhi dinamika diskusi, ditambah dengan kinerja panitia yang sangat bagus, dan koordinasi yang baik satu sama lain” tambahnya. Idris juga sangat terkesan dengan presentasi dari ketiga santri, karena berhasil menjelaskan materi dan menjawab pertanyaan dengan sangat baik meskipun pertanyaan-pertanyaannya cukup kritis dan menantang.

Pesantrenforpeace.com – Minggu, (28/08/2016) Pondok Pesantren Tahfizh Al-Qur’an khusus putri Al-Muntaha, Salatiga, mengadakan kegiatan seminar Local Day of Human Rights pertama dengan tema “HAM, Perdamaian dan Toleransi Menuju Islam Rahmatan Lil ‘Alamin”. Acara ini terselenggara atas kerjasama Pondok Pesantren Al-Muntaha dengan CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dengan dukungan dari Uni Eropa sebagai implementasi dari program dana hibah (Subgrant) Pesantren for Peace.

Acara ini dihadiri langsung oleh Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Irfan Abu Bakar, MA. Dalam sambutannya, Irfan memaparkan bahwa program Pesantren for Peace ini telah berjalan di 5 propinsi di pulau Jawa sejak Januari 2015. “Pesantren memiliki peran besar dalam menciptakan harmoni di tengah pluralitas masyarakat agama di Indonesia,” ujarnya. “Ini menjadi modal utama bagi alumni pesantren untuk menyebarkan semangat perdamaian di Indonesia, bahkan di dunia,” tambah Irfan.

Ketua panitia penyelenggara seminar, Nashif ‘Ubbadah menyampaikan bahwa seminar ini menghadirkan 30 peserta dari berbagai elemen, diantaranya dari perwakilan pesantren, TPQ, remaja masjid, siswa sekolah, ormas, dan komunitas-komunitas lain yang ada di Salatiga. Harapannya, pesan perdamaian dan toleransi ini bisa ditangkap oleh seluruh kalangan di Salatiga, tidak terbatas di dunia pesantren saja.

Narasumber utama dalam seminar ini adalah 3 orang perwakilan santri, Muhammad Najmuddin Huda, Muhammad Ali Munawar dan Hesty Setianingrum, yang telah melakukan kunjungan dan dialog dengan Pondok Pesantren Edi Mancoro, Semarang dan Persemaian Cinta Kemanusiaan (PERCIK), Salatiga pada tanggal 1 Oktober 2015 lalu, dan kunjungan ke Gereja St. Paulus Petrus dan Komunitas Gus DURian Temanggung pada 2 Maret 2016 lalu. Disamping itu, hadir pula Kyai Muhamad Hanif, M.Hum (Gus Hanif), Pengasuh Pondok Pesantren Edi Mancoro sebagai narasumber ahli.

Najmuddin mempresentasikan pengalamannya berkunjung dan berdialog dengan Pondok Pesantren Edi Mancoro, Semarang dan Persemaian Cinta Kemanusiaan (PERCIK), Salatiga. Ia memaparkan bahwa Pondok Pesantren Edi Mancoro telah aktif melakukan pendampingan dan advokasi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, serta sering mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang toleransi, moderatisme, HAM, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pesantren sebagai salah satu tanggung jawab mereka terhadap perdamaian umat. Diantara kegiatan tersebut adalah pondok pesantren melakukan kegiatan  dialog lintas agama, diskusi dan silaturahmi antar agama yang bertujuan untuk menanamkan toleransi serta mempererat persaudaraan antar agama di tanah air. Adapun mengenai LSM Persemaian Cinta Kemanusiaan (PERCIK), Salatiga, ia menjelaskan bahwa LSM PERCIK ini memiliki andil dalam perdamaian antar umat beragama di Jawa Tengah dengan cara mengadakan seminar, diskusi, silaturahmi, dan kegiatan lainnya dengan mengikutsertakan masyarakat yang berbeda agama, etnis dan suku. “Dalam kegiatannya, PERCIK juga mengajak pertisipasi para pimpinan agama dan tokoh masyarakat untuk berkomunikasi bersama-sama,” ujarnya. “Selain itu, Percik juga melibatkan para anak-anak muda, mahasiswa dan pelajar untuk bergabung secara aktif dalam kegiatan-kegiatan mereka dengan tujuan untuk menanamkan ideologi toleransi dan cinta kemanusian sejak dini”, tambahnya.

Kemudian Ali Munawar mempresentasikan hasil kunjungan dan dialognya ke Gereja St. Paulus Petrus, Temanggung, yang sempat ramai menjadi sorotan publik karena menjadi sasaran kerusuhan warga akibat penistaan agama yang di lakukan oleh seorang pendeta kristen protestan. “Kasus yang terjadi pada tanggal 8 Maret 2011 ini bermula dari tindakan pendeta kristen protestan yang bernama Antonius Bawengan yang melakukan penistaan agama. Pelaku di hukum 5 tahun penjara, namun ada sekelompok warga yang tidak  setuju dengan putusan hakim, dan mereka melakukan demo di luar gedung pengadilan. Karena keputusan hakim sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, massa yang berdemo melakukan tindakan anarkis dengan merusak sarana di gedung pengadilan. Tidak sampai di situ, ketidakpuasan massa tersebut dilanjutkan dengan merusak Gereja Katolik St. Petrus dan Paulus Temanggung, gedung sekolah Shakinah, serta membakar bagian depan Gereja Pentakosta. Kerusuhan tersebut membuat situasi Kabupaten Temanggung saat itu tidak kondusif,” papar Ali.

Sedangkan Hesti mempresentasikan tentang peranan Gusdurian Temanggung dalam menyebarkan pesan damai dan toleransi. “Jaringan gusdurian memfokuskan sinergi kerja non politik praktis pada dimensi-dimensi yang telah ditekuni Gus Dur, meliputi 4 dimensi besar: Islam dan Keimanan, Kultural, Negara, dan Kemanusiaan,” paparnya.

Gus Hanif menyampaikan bahwa Pesantren wajib menjadi agen perdamaian dengan cara membuka ruang untuk  berdialog, menjalin silaturahmi dan komunikasi. “Bukan hal yang mustahil, karena pesantren memiliki modal besar berupa Kyai yang ditaati oleh santri, jaringan alumni, jaringan antar pesantren, jumlah pesantren yang sebanyak 25 ribuan, dan jutaan santri se-Indonesia,” tuturnya. [Nashif/LH]

 

Pesantrenforpeace.com – Pondok pesantren Darut Tauhid, Surabaya, telah berhasil menggelar seminar Local Day of Human Rights sebagai implementasi dari program Dana Hibah Pesantren for Peace dengan tema “Toleransi dan HAM dalam perspektif Islam serta menyelesaikan konflik secara damai”. Ini merupakan pengalaman baru bagi pondok pesantren Salaf ini. Banyak ilmu yang didapat serta pengalaman bagaimana merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan suatu kegiatan.

Seminar yang diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2016 di Aula Pondok Pesantren Darut Tauhid ini bertujuan untuk meningkatkan peran pesantren  dalam rangka mempromosikan dan mengadvokasikan nilai-nilai toleransi, HAM dan penyelesaian konflik secara damai sesuai Maqasid al-Syari’ah. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta yang berasal dari beragam kalangan, diantaranya ada perwakilan dari pondok pesantren sekitar Surabaya, TPQ, serta beberapa organisasi masyarakat (Muhammadiyah, Jami’ah, LDII, dll).

Sekretaris program Pesantren for Peace, Muchtadlirin sangat mengapresiasi kegiatan seminar ini. Melalui sambutannya, ia menyampaikan bahwa kehadiran Pesantren for Peace adalah untuk lebih meningkatkan peran pesantren dalam penyelesaian konflik dengan cara-cara damai. Konflik sosial yang seringkali terjadi tak jarang melibatkan varian agama sebagai pemantiknya. Di situlah diharapkan pesantren dapat mengambil peran. Karenanya, acara-acara seperti ini menjadi momentum yang sangat relevan.

Dalam sambutan Pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid, Kyai Martiman. S.Pd.I mengungkapkan bahwa kegiatan seminar seperti ini sangat penting diketahui oleh ustadz/ustadzah pesantren, karena dengan seminar ini pesantren akan lebih bisa berinteraksi dengan masyarakat secara luas serta bisa ikut serta dalam mempromosikan toleransi dan HAM.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar ini, 3 orang perwakilan santri, Ainun Nafisah, Ahmad Sodiq, dan Moch. Syaifullah yang sebelumnya telah mengikuti Pelatihan “Peningkatan Pemahaman Perdamaian di Pesantren Berperspektif Islam dan HAM”. Di samping itu ketiganya juga turut serta dalam kunjungan dan Dialog dengan Kantor Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM - SURABAYA) dan CIMARS – SURABAYA pada 11 September 2015 serta berdialog langsung dengan Korban Pengungsi Syi’ah Sampang pada 7 Januari 2016. Materi hasil kunjungan dan dialog inilah yang mereka paparkan.

Hadir pula sebagai narasumber pembanding, Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, Dr. Chabib Musthofa, S.Sos.I, M.S.i yang menjelaskan perihal Pesantren dan Implementasi Sikap Tasamuh (Toleransi).

“Islam adalah rahmatan lil-alamin yang mampu membawa keselamatan bukan hanya bagi pemeluknya, namun juga pemeluk agama lain. Lima prinsip penentuan hukum Islam (fikih) menjadi bukti betapa Islam menghargai keyakinan dan nyawa manusia. Islam menganjurkan umatnya untuk menjaga agama (hifdz al-din), menjaga jiwa (hifdz al-nafs), menjaga akal (hifdz al-aql), menjaga keturunan (hifdz al-nasl), dan menjaga harta (hifdz al-mal). Karena itu, bagi tiap muslim, berlaku kode etik untuk melestarikan agama mulia tersebut dengan panduan prinsip itu dalam kehidupan sehari-hari,” papar Chabib Musthofa.

Para peserta sangat antusias dengan acara seminar Toleransi dan HAM ini karena bagi mereka kegiatan ini merupakan pengalaman baru dengan tema yang menarik pula. “Saya sudah sering ikut seminar tapi baru kali ini ikut seminar bertemakan HAM. Jadi saya sangat tertarik ingin tahu tentang HAM”, demikian pengakuan salah seorang peserta.

Di akhir seminar para peserta berharap agar tidak hanya pesantren atau Ormas Islam saja yang ikut dalam kegiatan seperti ini, namun perlu juga dari kalangan pemerintah diikutkan dan turut andil dalam seminar semacam ini karena di tangan merekalah kebijakan berada.[LH]

 

pesantrenforpeace.com – Jakarta (27/08/2016) Di sela-sela kesibukan santri dan guru Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, diselenggarakan seminar Local Day of Human Rights pertama dengan tema “Memperkuat Tradisi Pesantren Sebagai Basis Pendidikan Perdamaian”.

Acara seminar ini digagas oleh Center for Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) untuk Indonesia-Timor Leste dengan dukungan Uni Eropa (EU) bekerja sama dengan Pesantren Darunnajah sebagai panitia lokal untuk mempresentasikan hasil field trip atau kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2015 dan 25 Februari 2016.

Menurut Sarah Sabina Hasbar perwakilan dari KAS Jerman dalam sambutannya, bahwa kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kontribusi dan peran penting kelompok moderat Islam Indonesia (pesantren) dalam menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, toleransi agama dan pencegahan serta penyelesaian konflik secara damai di Indonesia. “Kami mengharapkan ustadz/ustadzah,  santri, dan para aktivis muda Muslim bisa menyebarkan ilmu yang didapat dalam kegiatan ini, agar peran pesantren lebih kuat dalam mendukung terciptanya perdamaian”, jelas Sarah dalam sambutan singkatnya.

Setelah kegiatan ini, diharapkan meningkatnya peran pesantren di daerah Jabodetabek dan masyarakat luas dalam rangka mempromosikan dan mengadvokasikan nilai-nilai toleransi, HAM dan penyelesaian konflik secara damai.

Afthon Lubbi sebagai panitia penyelenggara, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan positif tersebut, khususnya manfaat bagi pesantren yang sejatinya telah dan selalu mengajarkan nilai-nilai Islam yang indah dan damai. Afthon dalam sambutannya mencontohkan kisah teladan dalam Film Umar bin Khattab. Dalam film tersebut, Khalifah Umar dinarasikan sebagai pemimpin yang menyayangi semua rakyatnya tanpa membeda-bedakan agama yang dianut rakyatnya pada masa itu. “Model pemimpin seperti Khalifah Umar bin Khattab cocok sebagai pemimpin yang menyebarkan ajaran Islam secara damai”, tegasnya.

Seminar yang dibuka dengan pembacaan ayat suci Al Quran dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dihadiri oleh 30 peserta perwakilan dari  ustadz/ustadzah, santri, organisasi pemuda, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, remaja masjid, majelis ta’lim, dan lainnya.

Ahmad Hamdani, dan kedua kawan santri lainnya, Anisa fauziah dan Ikhda Khullatil Mardliyah, sebagai pemateri bertugas untuk menyampaikan laporan pengalaman mereka berkunjung ke daerah-daerah konflik pelanggaran HAM.

Hamdani menjelaskan situasi konflik Pusat Ahmadiyah Parung Bogor dengan masyarakat sekitar. Menurutnya, fenomena kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah adalah salah satu contoh bagaimana ketidakadilan hukum muncul ketika legitimasi kebenaran ditentukan oleh pihak mayoritas dan yang berkuasa. Di sisi lain, pihak yang merasa dirugikan akan berjuang mempertahankan hak mereka sebagai manusia yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah di Indonesia, telah mencoreng negara. Ia menambahkan, bahwasanya satu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa HAM telah memberi jalan bagaimana kelompok dapat menghormati kebebasan beragama apapun. Kekuatan HAM dan penegakannya menjadi inti suksesnya keadilan dalam masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, tidak ada persoalan lagi mengapa harus ada kelompok yang dimusuhi.

Sedangkan Anisa dan Ikhda menceritakan hasil Kunjungan dan Dialog Ke Gereja Katolik Paroki Santa Bernadette, Ciledug. Mereka mempresentasikan bahwasanya konflik  tersebut diakibatkan karena adanya oknum yang ingin memecah belah persatuan,  dengan cara mengarahkan masyarakat untuk menentang mereka dengan menebar  fitnah-fitnah terhadap jemaat katolik santa bernadet, seperti fitnah tentang kristenisasi  dan pembangunan gereja terbesar se Asia dengan dukungan dari pemerintah Amerika Serikat dan hal itu bisa menggugah dan menarik perhatian dari masyarakat  mayoritas  yang memeluk agama islam untuk melakukan penolakan terhadap mereka. Sehingga berdampak besar bagi para jemaat baik secara sosial maupun psikis, terutama bagi anak-anak.  

Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Iding Rosyidin, M.Si sebagai narasumber ahli dalam seminar tersebut sangat mengapresiasi kegiatan field trip yang sudah dilakukan para santri. Kunjungan dan dialog langsung kepada korban aksi kekerasan (yang menimpa Jemaat Ahmadiyah dan Gereja Santa Bernadette) sebagai narasumber utama dalam metodologi penelitan dikenal dengan metodologi penelitian emik dimana para santri mencoba menggali data langsung dari tangan pertama/pelakunya. Ia juga menyampaikan pesan bahwa Islam adalah agama damai yang melakukan kegiatan syiar dakwahnya dengan cara-cara damai, bukan dengan kekerasan. Ia mengutip ayat Al Quran tentang cara-cara berdakwah, Ud’u ilaa sabiili Robbika bil hikmah wal mauidzoh al hasanah wa jaadilhum billati hiya ahsan. “Hanya tiga cara yang disediakan oleh Islam, hikmah atau kata-kata baik, mauidzoh hasanah atau peringatan yang baik, dan paling jauh dilakukan dalam berdakwah adalah dengan mujadalah atau adu argumen”.

Iding menambahkan, bahwa ada hal yang sangat menarik dari ayat seruan dakwah tersebut, yakni kata-kata ”ahsan” yang bermakna lebih baik. Maka untuk memberikan argumentasi yang lebih baik, umat Islam harus memperkuat pemahaman Islam yang benar, bukan dengan cara-cara dakwah yang justru merendahkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang.

Dari pemaparan oleh pemateri-pemateri di atas, diskusi tanya-jawab dengan peserta seminar semakin menarik, ada yang pro ada juga yang kontra pendapat. Akan tetapi dengan pambawaan moderator yang baik, proses seminar untuk mencapai kesepakatan semangat untuk mengedepankan cara-cara damai dalam menyebarkan agama Islam.

Menurut salah satu peserta, kegiatan seminar semacam perlu diadakan lagi dengan mengundang lebih banyak lagi peserta, khususnya dari masyarakat umum (tidak kalangan pesantren saja), agar masyarakat umum juga dapat ikut serta mempromosikan nilai-nilai toleransi, HAM dan penyelesaian konflik secara damai.[Afthon]

Pesantrenforpeace.com - Setelah penandatanganan kontrak penerima dana hibah yang dilaksanakan di kantor CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (3/8), lima dari 15 pesantren penerima dana hibah akan mengimplementasikan dana

 

tersebut untuk acara seminar Local Day of Human Right dalam waktu dekat ini. Seminar ini bertujuan untuk berbagi dan bertukar pengalaman tentang pembangunan perdamaian, penanganan konflik, dan peran pesantren dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap HAM.

Berikut jadwal pelaksanaan seminar Local Day of Human Right yang akan dilaksanakan di 5 wilayah (Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan DKI Jakarta).

No.

Pesantren

Waktu Pelaksanaan

1

PP. Darut Tauhid

20 Agustus 2016

2

PP. Al-Muntaha

28 Agustus 2016

3

PP. Al-Luqmaniyah

28Agustus 2016

4

PP. Mahasiswa Universal

20 Agustus 2016

5

PP. An-Nur Darannujah 8

27 Agustus 2016

 

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muntaha Jawa Tengah, Ustadz Nashif Ubadah,  menyatakan bahwa semua persiapan untuk seminar tanggal 28 Agustus nanti telah hampir sempurna, sebagian besar pemateri sudah dihubungi dan telah konfirmasi hadir. Juga para peserta dari beragam elemen di kota Salatiga telah berhasil diundang dan siap menghadiri seminar.

“Kami sangat terkesan dengan adanya program Pesantren for Peace ini. Berbagai materi yang ada di dalamnya mewarnai pikiran-pikiran kami tentang HAM, perdamaian dan resolusi konflik. Bukan hanya wawasan dan pengetahuan yang meningkat, namun kapasitas kami sebagai bagian dari Pesantren for Peace juga memberi semangat bagi kami untuk menjaga keanekaragaman yang ada di Indonesia , dan menjadikan toleransi sebagai kewajiban bagi seluruh masyarakat.” Ungkap Ustadz Nashif

Sementara itu, Pondok Pesantren Darut Tauhid Surabaya, juga sudah sangat matang mempersiapkan seminar yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2016. Seminar tersebut akan dilaksanakan di lokasi Pondok Pesantren Darut Tauhid dengan mengundang 30 Pesantren di sekitar Jawa Timur serta menghadirkan pembicara dari perguruan tinggi/kementrian Agama di Surabaya, dan juga 3 orang santri peserta field trip yang akan menceritakan pengalamannya dalam mengikuti kegiatan Pesantren for Peace.

“Kesan kami sejak awal menjadi partner lokal di Surabaya sangat baik, sangat bermanfaat dan menambah wawasan buat kami, sekarang waktunya kami mengimplementasikannya di pesantren. Melalui dana subgrant ini, mudah mudahan manfaat dalam mempromosikan HAM, perdamaian dan juga resolusi konflik”, ungkap Ustadz Saiful Anam, Direktur Pondok Pesantren Darut Tauhid. [LH]