Oleh: Irfan Abubakar

 

Kata "Peacebuilding" atau "pembangunan perdamaian" biasa dikaitkan dengan kata "konflik". Hal ini wajar-wajar saja karena secara commonsense peace-building ada karena konflik kekerasan ada. Secara sederhana Peace-building bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan mengikis konflik kekerasan, permusuhan, disharmoni sosial dan sebagainya. Namun dalam situasi dimana konflik sudah reda timbul pertanyaan, apakah peace-building masih relevan? Peace-building sesungguhnya mencakup kerja-kerja yang luas baik pada saat konflik maupun pasca konflik. Selama konflik berlangsung kerja-kerja perdamaian biasanya difokuskan kepada intervensi konflik melalui mediasi atau fasilitasi dan rekonsiliasi. Hal ini bertujuan agar konflik dapat dikelola, dilokalisir sehingga tidak meluas kemana-mana, dan sedapat mungkin diredakan. Dalam istilah teknis fase-fase ini disebut managemant konflik dan resolusi konflik. Selama fase-fase ini fokus kerja peacebuiding biasanya bersifat jangka pendek, yaitu mendekonstruksi struktur kekerasan.
 
Setelah konflik kekerasan mereda, kerja-kerja perdamaian lebih diarahkan kepada tujuan perubahan sosial berjangka panjang yang lebih menekankan rekonstruksi struktur damai dalam masyarakat. Damai bukanlah semata-mata ketiadaaan perang, tapi sesuatu keadaan dinamis, partisipatif, dan berjangka -panjang, yang berdasar pada nilai-nilai universal di segala level praktis keseharian, yaitu keluarga, sekolah, komunitas dan negara. Albert Einstein menyatakan bahwa damai bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan adanya keadilan, hukum, dan ketertiban, pokoknya adanya pemerintahan. Dalam konsep yang ditawarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNESCO ditekankan bahwa untuk terwujudnya budaya damai penting untuk tidak hanya semata-mata menfokuskan diri pada pembangunan kembali masyarakat yang pernah tercabik-cabik oleh konflik, tapi juga mencegah timbulnya kekerasan dengan menyebarluaskan suatu budaya di mana relasi-relasi yang konfliktual ditransformasikan ke dalam hubungan-hubungan kerjasama sebelum masyarakat jatuh ke dalam jebakan perang dan kehancuran. Damai jangka panjang atau yang biasa disebut damai positif di sini memiliki ciri-ciri mempromosikan keadilan, kepercayaan dan empati, serta menekankan kerjasama dan dialog.
 
Strategi yang digunakan bukan pemutusan hubungan antara kelompok, melainkan peningkatan hubungan antar kelompok, bukan berasal dari atas, tapi dari bawah. Ciri lain damai positif, organisasi sosial menekankan unit yang kecil, otonom dan berorientasi keragaman. Kebijakannya pun berpijak pada penanganan sebab-sebab kekerasan, sikap dan struktur, bukan pada penghapusan kekerasan secara langung. Klarifikasi pengertian dan cakupan peacebuilding di atas sengaja dilakukan untuk memberikan sedikit kerangka konseptual guna membingkai pemaparan di bawah ini: paradigma peace-building di Indonesia pasca konflik kekerasan. Tulisan ini sebagian besar didasarkan pada laporan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pengembangan modul-modul peace-building yang diadakan pada bulan Desember 2006 di empat kota: Banda Aceh, Pontianak, Ambon, dan Poso. 
 
Dampak Konflik: Respon Masyarakat dan Aktor-aktor Peace-building
 
Secara umum konflik kekerasan di daerah-daerah konflik seperti Aceh, Ambon, Kalbar, dan Poso telah mereda. Ada perasaan di kalangan masyarakat bahwa situasi keamanan telah kondusif dibandingkan pada masa-masa memuncaknya eskalasi konflik. Namun demikian, konflik kekerasan yang berlarut-larut tersebut telah menyisakan dampak yang cukup dalam bagi masyarakat, baik pelaku maupun korban konflik. Di pihak lain muncul pertanyaan baru mengenai hakekat keamanan (security) atau perdamaian itu sendiri. Dari FGD yang diadakan oleh CSRC di empat kota tersebut, tampak bahwa para aktivis dan tokoh masyarakat yang menjadi peserta FGD mempertanyakan hakikat dan bagaimana kerja-kerja peace-building seharusnya diarahkan untuk mempromosikan damai yang bekelanjutan di masa kini dan masa-masa yang akan datang.
 
Masyarakat pada umumnya telah belajar dari konfik kekerasan yang melibatkan mereka baik sebagai aktor maupun korban. Mereka menganggap konflik tersebut sebagai kesalahan yang tidak perlu diulangi lagi. Di Aceh misalnya indikasi ini bisa dilihat dari proses-proses perdamaian yang berjalan mulus. Mulai dari Kesepakatan Helsinki, penyerahan senjata dan penarikan pasukan TNI yang dipantau oleh Aceh Monitoring Mission (AMM), hingga Pilkada yang aman dan demokratis. Di Ambon, setelah konflik mereda, masyarakat mulai belajar dari kekeliruan, menemukan kembali nilai-nilai dan simbol-simbol budaya yang menyatukan mereka dan mencoba untuk merevitalisasinya. Dewasa ini konsep-konsep kearifan lokal seperti: "kita bersaudara" (katong basudara), pela gandong, Salam-Sarani, Siwalima, Acang-Obet, dsb, mulai dihidupkan kembali. Di Ambon dan juga di Poso ada kesan yang kuat, paling tidak terungkap dari peserta FGD, bahwa masyarakat memiliki kearifan dan sikap untuk menghadapi konflik kekerasan dan segala dampaknya. Sebut saja, "modal sosial". Kearifan dan keberanian ini sebagian ditunjukkan oleh ibu-ibu yang berjualan. Pada saat-saat dimana pergerakan sangat dibatasi oleh adanya ancaman kekerasan, ibu-ibu dari kelompok agama yang berbeda-beda berani menerobos wilayah konflik untuk berjualan.
 
Dengan cara begini mereka membuka dan memperbanyak zona-zona damai. Public reason yang dimiliki ibu-ibu karena alasan melanjutkan kehidupan merupakan proses pembangunan perdamaian yang genuine dari masyarakat, meskipun tidak terrekam dalam catatan sejarah resmi. Memang harus diakui bahwa tidak semua kelompok masyarakat di daerah konflik benar-benar mau belajar dari pengalaman. Di Ambon misalnya meski secara umum masyarakat menyadari pentingnya hidup harmonis dan mengembangkan toleransi, beberapa kelompok masih menunjukkan kecenderungan yang eksklusif, kalau bukan radikal. Memang kecenderungan eksklusivisme ini disinyalir sebagai gejala luar yang diimpor ke dalam Ambon. Pada saat konflik 2004 eksklusivisme ini tampil dalam unjuk kekuatan identitas dengan perusakan simbol-simbol suci seperti gereja atau masjid. Anak-anak sering menjadi korban yang mudah diprovokasi dan dimobilisasi untuk melakukan penyerangan ke pihak lawan. Ekslusivisme pemahaman keagamaan memang bukanlah arus utama, tapi apabila dibiarkan dapat mempengaruhi pikiran generasi muda khususnya. Di sisi lain stigmatisasi kelompok keagamaan Muslim sebagai teroris dan Kristen separatis masih coba dihembus-hembuskan. Padahal, sebagaimana dikatakan Raja Negeri Tulehu, John Ohorela, sebagian orang Kristen seperti di Kuda Mati sendiri berharap jangan mereka diindentikan dengan RMS (Republik Maluku Selatan). Kekhawatiran-kekhawatiran munculnya kembali aspirasi kekerasan dari kelompok yang bertikai masih ada di sela-sela optimisme bagi terciptanya hubungan dan keadaan damai yang permanen.
 
Di Aceh, misalnya, karakteristik militer mantan kombatan GAM tidak mudah diubah dalam waktu singkat, perlu waktu untuk tranformasi mereka kepada kehidupan dan budaya sipil. Dalam proses tranfromasi itu, aspirasi-aspirasi lama tidaklah mudah lenyap meski keadaaan telah berubah. Namun apapun kenyataannya, satu hal yang dapat mendorong mereka untuk kembali angkat senjata: yaitu perasaan diabaikan dan dizalimi. Sekarang ini, tantangan yang dihadapi masyarakat Aceh bukan semata-mata bagaimana membangun kepercayaan politik dengan pemerintah pusat, tapi bagaimana mengelola kepentingan-kepentingan politik internal secara demokratis demi mendayagunakan dan mengembangkan SDA dan SDM yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Asmawati, salah seorang aktivis Liga Inong Aceh (LINA) yang bekerja untuk pemberdayaan perempuan mantan kombatan GAM, mengatakan: & kenapa muncul konflik? Kenapa mereka (GAM) ingin mengatakan MoU Helsinki itu hanya langkah awal? Mungkin ada keinginan lain, keinginan lain hanya mewujudkan keadilan sebenarnya. Pada intinya keadilan dalam segi politik dan keadilan dalam segi ekonomi, ya? Kita banyak melihat masyarakat-masyarakat di desa yang pendidikannya sangat rendah, sehingga sangat mudah diprovokasi. Jadi, saya kira strategi kalau kita ingin melanjutkan perdamaian ini, adalah menciptakan keadilan dari segi ekonomi dan juga meningkatkan pendidikan grassroot. Perasaaan kekhawatiran ini cukup kuat menyelimuti kalangan aktivis peacebuilding baik di Kalbar ataupun Poso.
 
Di Kalbar, suasana aman yang dirasakan saat ini tetap diwaspadai sebagai sesuatu yang tenang tapi menghanyutkan. Isu kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, prilaku kesantunan antar kelompok-kelompok etnis yang berbeda dilihat sebagai menyimpan potensi konflik yang dapat meledak sewaktu-waktu bila tidak dapat dikelola dengan baik. Pada sisi lain mulai ada kekhawatiran akan adanya potesi konflik agama, meskipun sentimen yang kuat masih mengkhawatirkan konflik antar etnis yang pernah bertikai atau dengan kemungkinan terlibatnya etnis China (Tionghoa) di dalam konflik baru. Sementara situasi di Poso masih diliputi oleh ketidakpastian. Ibarat benang kusut yang susah untuk diurai. Persepsi ini paling tidak mengemuka ketika beberapa peserta FGD di Poso melukiskan situasi terakhir di wilayah ini. Orang biasa mengukur indikasi keamanan di Poso apabila PNS baik Muslim maupun Kristen sudah bekerja normal. Tapi seperti yang dikatakan Budiman Maliki, aktivis Lembaga Penguatan Sipil Poso, situasi ini lebih banyak dipaksakan dari atas, tapi belum benar-benar berakar dalam masyarakat sendiri. Sementara orang luar mungkin sertamerta mengaitkan konflik di Poso dengan persoalan komunalisme yang pekat, sebagian aktivis di Poso cenderung melihat konflik ini muncul dalam konteks power struggle dimana selalu ada godaaan untuk menggunakan identitas agama untuk mobilisasi dukungan politik. 
 
Dampak terhadap Korban Konflik dan Penanganannya 
 
Meskipun konflik-konflik di empat daerah ini berbeda sifat dan faktor penyebab dan pemicunya, satu hal yang jelas, kesemuanya telah menimbulkan korban yang dilemahkan oleh konflik kekerasan. Penanganan korban konflik ini menjadi agenda yang kini dihadapi oleh aktor-aktor peacebuilding di lapangan, baik pemerintah ataupun kalangan LSM. Isu manajemen pengungsi korban konflik telah memunculkan kompleksitas tersendiri, dan tidak jarang memicu konflik baru. Bukan hanya masalah pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dasar pengungsi yang kurang diperhatikan, kebijakan relokasi pengungsi ke tempat baru acap menimbulkan ketegangan mengenai status tanah (Ambon). Aparat dinilai sering memaksakan kebijakan tanpa terlebih dahulu mendialogkan persoalan relokasi dan kepastian hukum tanah yang ditempati pengungsi. Di Poso, persoalan pengungsi korban konflik ini telah lebih jauh menyingkap isu baru, akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan dana Jatah Hidup (Jadup).
 
Korupsi dana pengungsi menjadi isu baru yang muncul paska konflik kekerasan. Pemberdayaan anak dan perempuan korban konflik merupakan agenda yang menjadi konsern peace-building namun kurang tertangani dengan baik. Dampak konflik Aceh masih terasa sampai sekarang terutama bagi anak-anak dan perempuan. Banyak anak putus sekolah dan para janda korban konflik. Tekanan yang dihadapi oleh korban konflik di Aceh bertambah dengan bencana Tsunami tahun 2004 lalu. Masalahnya bertumpuk dari persoalan kebutuhan dasar, pendidikan hingga psikologis. Jangankan untuk pemulihan yang psikologis, ekonomi saja mereka tidak dapat apa-apa. Muncul ironi. Musibah Tsunami kadang-kadang mendatangkan rahmat bagi orang lain bukan yang mengalami musibahnya. Program rehabilitasi Aceh sekarang tampaknya tidak sungguh-sungguh diarahkan untuk menjamin bahwa para korban tersebut memperoleh prioriotas pemberdayaan dari proyek-proyek rehabilitasi. Banyak kontraktor yang tidak mau memakai sumber daya lokal dengan alasan disamping harus bayar mahal, juga alasan kwalitas kerjanya kurang bagus. Munculnya NGO internasional pasca Tsunami telah ikut membawa kompleksitas tersendiri bagi proses-proses pembangunan perdamaian berkelanjutan di Aceh. Masyarakat korban konflik ataupun Tsunami makin terbiasa dengan bantuan dan charity.
 
Akibatnya, tawaran-tawaran pemberdayaan yang tidak menyertakan bantuan material cenderung diabaikan. Memang wajar apabila mereka memprioritaskan kebutuhan pokoknya sehari-hari. Namun, kurangnya konsolidasi antara LSM pendampingan korban pengunsgi terhadap konstruk mental ini akan menjadi kendala tersendiri untuk membangun kemandirian korban pengungsi untuk kembali hidup normal di tengah-tengah masyarakat. Proses pendampingan perempuan dan anak di Kalbar telah coba dilakukan tapi tampaknya masih belum sistematis dan terencana. Para pekerja peacebuilding masuk melakukan pendampingan dengan modal semangat volunteeer membantu meringankan beban korban. Tapi tidak ada instrumen yang solid untuk melihat dampak pendampingan. Ada LSM yang mungkin siap dengan instrumen tapi tidak berkelanjutan. Save the Children misalnya pernah melakukan kegiatan pendampingan. Namun program itu terputus, padahal korban sesungguhnya masih membutuhkan.
 
Tampaknya LSM-LSM lokal perlu meningkatkan kemampuannya untuk dapat meningkatkan peran dalam mendukung para korban konflik anak dan perempuan agar dapat kembali meraih harapan hidupnya. Anak-anak korban konflik dari Madura hingga sekarang masih menyimpan trauma dari konflik kekerasan yang melibatkan orang-tua mereka. Reny, aktivis Pusat Pengembangan Sumber daya Wanita, menuturkan sbb: ...di daerah Tebang Kacang yang tersisa pada waktu kerusuhan kemarin tinggal ibu-ibu dari suku Madura, karena suaminya sudah pada habis, sudah pada meninggal, nah mereka juga punya anak-anak, trauma anak-anak ini ketika mereka diajak having fun diajak menggambar, mereka menggambar senjata, pemotongan (kepala, penulis sic!) apa yang mereka lihat waktu kejadian kerusuhan kemarin, sampai saat ini itu masih begitu lho, trauma-trauma ini kalau tidak ada yang melakukan konseling, melakukan rekonstruksi pemikiran mereka lagi mungkin beberapa tahun ke depan tetap mereka akan angkat senjata pikiran mereka akan perang.
 
Konflik tidak selalu memperlemah anak dan perempuan, adakalanya justru menjadi sumber kekuatan perdamaian. Di Ambon misalnya, memang cukup banyak ketika anak-anak dan ibu-ibu yang mengeluhkan dampak langsung dari konflik; baik ekonomi, kesejahteraan maupun kebutuhan biologis bagi ibu-ibu. Namun tidak sedikit juga anak-anak dan perempuan yang berpartisipasi dalam perdamaian. Sementara bapak-bapak sangat emosional, sehingga selalu saja terlibat dalam aksi-aksi kekerasan. Dampak lain dari konflik kekerasan yang berlarut-larut adalah menurunnnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, serta anak putus sekolah.
 
Di sisi lain aktor-aktor konflik yang lain dapat memperoleh sumber-sumber ekonomi dan menikmati kesejehateraaan. Di Aceh, dampak ekonomi dan sosial ini sangat dirasakan oleh mantan kombatan GAM yang konon berjumlah 20 ribuan. Mereka tidak memiliki skill, tidak punya pendidikan, keahliannya hanyalah berperang. Respon terhadap mantan kombatan ini adalah dengan memberikan mereka uang sebesar 25 juta perorang. Tujuannya adalah pemberdayaan ekonomi agar mereka dapat menggunakannnya untuk modal ekonomi. Alih-alih yang terjadi sebaliknya, sebagian besar mantan prajurit GAM menggunakan uang tersebut untuk membiayai hidupnya. Mereka mengalami situasi deprivasi sosial. "Kemaren kami itu harimau di hutan, tapi sekarang kambing di kota." Begitu kira-kira ungkapan yang menggambarkan kondisi kombatan GAM. 
 
Pergeseran dan Perubahan Konteks: Tantangan Peace-building Dewasa Ini 
 
Seperti yang diuraikan di atas, konflik kekerasan yang terjadi masih menyisakan dampak langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dapat kita saksikan pada ratusan bahkan ribuan korban konflik, khususnya anak dan perempuan, di barak-barak pengungsian, yang masih menderita fisik maupun psikis. Dampak langsung juga dapat kita saksikan pada fenomena aktor konflik yang pernah terlibat perang. Keduanya ternyata membutuhkan bantuan, pendampingan dan pemberdayaan. Pada saat yang bersamaan upaya-upaya rekonsiliasi di antara para kombatan yang saling bertikai dan integrasi kombatan ke dalam kehidupan masyarakat merupakan agenda yang masih terus berjalan.
 
Dampak tak langsung dari konflik adalah akibat yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata, tapi dirasakan ada, dan mewujud dalam berbagai bentuk gejala sosial. Suasana kecurigaan dan belum terbangunnya kepercayaan antara pihak-pihak yang bertikai tercermin dalam kenyataan segregasi sosial baik berdasarkan agama maupun etnis. Pada tataran politik, dampak ketidakpercayaan ini akan terkuak melalui aksi-aksi teror politik, provokasi dengan menggunakan simbol-simbol agama maupun etnis. Pendek kata, secara umum konflik kekerasan ini telah memperlemah kemampuan masyarakat untuk mendialogkan, memperdebatkan, memperjuangkan dengan cara-cara damai tentang apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan sosial dan politik mereka selaku warga negara yang setara.
 
Dengan kata lain masyarakat kehilangan kesempatan untuk berlatih dan terbiasa untuk menggunakan public reason-nya. Selain dampak terlihat dan tak terlihat itu, terdapat konteks sosial politik dan ekonomi di tingkat lokal yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam melihat kerja-kerja perdamaian dewasa ini. Salah satu yang bisa dikemukakan di sini, kebijakan otonomi daerah termasuk pemberian hak-hak istimewa kepada Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, misalnya. Salah satu implikasi dari hak-hak instimewa yang diperluas untuk Aceh adalah penerapan Shari'ah Islam. Timbul pertanyaan: apakah shari'ah dapat menjadi pemersatu atau pemicu konflik untuk selanjutnya. Ada pandangan yang mengatakan bahwa penerapan shari'ah islam setengah-setengah menimbulkan ketidakadilan, khususnya di kalangan perempuan. Asmawati dari Liga Inong Aceh (LINA) mengatakan demikian: Misalnya, orang diproses karena dituduh khalwat terus dicambuk, padahal dalam Islam cambuk itu untuk berzina. Orang yang korupsi ratusan juta, hanya dicambuk, harusnya hukumannya lebih besar dari hukuman bagi pencuri. Aktvis perempuan di Aceh melihat ini sebagai hal yang mempermalukan perempuan. Banyak perempuan sebagai ibu rumah, kepala keluarga ya, harus mencari nafkah, dibebani dengan hal lainnya mungkin dia pergi bekerja dan bekerjanya harus dengan laki-laki kadang-kadang mitra kerjanya terus di satu ruangan tempatnya sunyi-sunyi, terus kena khalwat.
 
Hal lain yang juga mempengaruhi konteks sosial-ekonomi adalah bencana tsunami dan bencana alam lainnya yang menimpa daerah-daearah konflik dan non-konflik. Tampak bahwa peristiwa besar di satu daearh begitu kuat mempengaruhi settig sosial daerah lainnya. Di Ambon misalnya, puluhan LSM internasional dan lokal yang bekerja di Ambon berbondong-bondong ke Aceh karena tuntutan tanggap darurat. Ini dengan sendirinya mempengaruhi proses peacebuilding di Ambon. Di sisi lain, keterlibatan LSM asing di Aceh pasca Tsunami membawa dampak plus dan minusnya. Terjadi perubahan karakter sosial di masyarakat Aceh. Kebutuhan semakin meningkat, muncul kecenderungan materealisme dan bahkan mementingkan diri sendiri di satu sisi, dan kemalangan korban Tsunami di sisi lain.
 
 
Sumber : csrc