Tuesday, 30 August 2016 18:08

CSRC UIN Gandeng Darunnajah Sosialisasi HAM

PP. Darunnajah, BERITA UIN OnlineCenter for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta gandeng Pesantren Darunnajah gelar seminar Local Day of Human Rights bertajuk Pendidikan Perdamaian Berprespektif HAM dan Islam Berbasis Pesantren. Acara yang bertujuan meningkatkan kontribusi dan peran penting kelompok moderat Islam Indonesia dalam rangka menegakkan dan memajukan HAM ini dilaksanakan pada, Sabtu(27/8), bertempat di ruang aula Pondok Pesantren Darunnajah.

Saat tim BERITA UIN Online menemui manajer program Pesantren for Peace (PfP) Sarah Sabrina Hasbar mengatakan, seminar merupakan program Pesantren for Peace (PfP), atas kerjasama antara CSRC UIN Jakarta dan Konrad-Adenaeur-Stiftung (KAS) Indonesia dan Timor Leste dan didukung Uni Eropa.

“Pesantren merupakan kelompok agama yang dominan dalam rangka menegakan dan memajukan hak asasi manusia (HAM), dremokrasi, toleransi agama, dan pencegahan serta penyelesaian konflik secara damai di Indonesia,” tambah Sabrina.

Masih menurutnya, dengan acara ini diharapkan pesantren bisa lebih aktif terhadap isu-isu perdamaian, dan menyadari tanggungjawabnya sebagai aktor berpengaruh di dalam masyarakat.

Dalam sambutannya, koordinator program seminar, M. Afthon Lubbi Nuriz, memaparkan, secara keseluruhan peserta seminar merupakan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat. Ustadz-ustadzah dan santri dari beberapa pesantren daerah Jakarta dan sekitarnya, organisasi pemuda, mahasiswa, remaja mesjid, dan lainnya. “Peserta seminar ini berasal dari berbagai elemen, mereka diharapkan mampu menjadi pioner dalam menularkan virus-virus perdamaian,” ujar Afthon.

Hadir sebagai narasumber seminar, Dr Iding Rosyidin M.Si (pakar Komunikasi Politik) tiga orang alumni PfP, yaitu Ahmad Hamdani (Ma’had Aly UIN Jakarta), Ikhda Khullatil Mardiyah (Pesantren Luhur Sabilussalam), dan Anisa Fauziah (An Najah) Rumpin Bogor. Para narasumber membahas tentang Peran Pesantren Dalam Resolusi Konflik dan Inisiatif Perdamaian, sedang para alumni berbagi pengalaman ketika mengikuti penyelesaian konflik di beberapa daerah.(Dhani/lrf)

 

Berita ini dimuat di : http://www.uinjkt.ac.id/id/csrc-uin-gandeng-darunnajah-sosialisasi-ham/

Pada 3 Desember 2013, tujuh orang anggota grup mengunjungi kantor Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan kunjungan ini untuk berdiskusi tentang perkembangan gerakan Islam terutama kelompok radikal kontemporer di Indonesia.

Dalam diskusi, Irfan Abubakar selaku Direktur CSRC menyampaikan beberapa analisis mengenai situasi terkini tentang perkembangan pemikiran dan kebudayaan Islam di Indonesia. Isu yang menarik perhatian mereka yaitu fenomena maraknya penggunaan jilbab dikalangan wanita Muslim di Indonesia. Penggunaan jilbab di Indonesia secara mayoritas bukanlah tanda Muslim semakin ideologis tetapi lebih kepada pengungkapan budaya Islam yang semakin kentara di masyarakat.

Selain mengunjungi CSRC mereka juga mengunjungi lembaga lain seperti Paramadina dan Wahid Institute.

 

Sumber: csrc

 

Selasa 22 oktober 2013, Kepala Divisi Asia Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman Mrs. Caroline Kanter bersama tiga orang koleganya mengunjungi Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kunjungan Mrs. Caroline ke CSRC dalam rangka monitoring dan berdiskusi tentang program "Pelatihan Agama dan HAM" yang diselenggarakan oleh CSRC berkerja sama dengan KAS.

Diskusi dimulai dengan perkenalan staf dan peneliti CSRC, dilanjutkan dengan presentasi tentang program Pelatihan Agama dan HAM oleh Direktur CSRC Irfan Abubakar. Dalam presentasinya, Irfan Abubakar menjelaskan perihal latar belakang, tujuan dan target grup pelatihan tersebut. Dia juga menjelaskan tentang materi dan metode yang digunakan dalam training serta pengembangan training regular ke training lanjutan. Sebagai penutup persentasi, dia memaparkan dampak positif dari pelatihan ini. Salah satunya, meningkatnya kesadaran para guru pesantren akan pentingnya mempromosikan HAM di masyarakat muslim.

Mrs. Caroline mengajukan beberapa pertanyaan terhadap presentasi tersebut dan berpendapat bahwa program Pelatihan Agama dan HAM ini sangat bagus, tersusun dengan baik dan memiliki program jangka panjang yang serius. Dengan begitu, program ini diharapkan bisa berkontribusi pada penguatan nilai-nilai HAM bagi kelompok sasaran.

Mengakhiri kunjungannya ke CSRC, Mrs. Caroline menyampaikan impresinya bahwa biasanya dia mengunjungi mitra kerja KAS untuk melakukan monitoring, tetapi kali ini lebih dari itu, dia mengaku bisa belajar banyak dari CSRC, khususnya terkait keberhasilan program Pelatihan Agama dan HAM.

 

Sumber: csrc

Wednesday, 17 October 2012 17:16

 Pelatihan DKM dan DAI Muda

CSRC INISIASI PELATIHAN DKM DAN DAI MUDA

Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta bekerjasama dengan Lazuardi Birru, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta serta Fakultas Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 4-6 Oktober 2012  bertempat di Aula PP PON Cibubur Jakarta Timur menyelenggarakan kegiatan pelatihan DKM dan Da’i Muda. Kegiatan ini mengusung tema ”Meningkatkan Kompetensi DKM dan Da’i Muda dalam Menyampaikan dan Mengelola Dakwah Islam yang Rahmatan Lil-Alamin”.

Training ini diselenggaarakan dalam rangka membangun ”Toleransi dan Perdamaian dalam Islam” bagi para Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan Dai di Indonesia khususnya di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek). Kegiatan ini dibagi dalam tiga tahap pelaksanaan, pada pelaksanaan kegiatan pertama ini diikuti oleh 100 orang peserta utusan DKM dan Pesantren yang ada di Wilayah Jakarta dan Bekasi. Adapun training kedua akan berlangsung di tempat yang sama untuk peserta utusan DKM dan Pesantren yang ada di wilayah Bogor dan Depok, dan kegiatan terakhir akan dilaksanakan di Wisma Syahida UIN Jakarta.

Training ini secara khusus akan melatih para DKM dan Dai di Jabotabek tentang toleransi dan perdamaian dalam Islam. Dalam training ini berbagai materi terkait dengan toleransi dan pandangan Islam yang toleran dan pro-perdamaian disuguhkan kepada peserta training. Training  ini diharapkan dapat menciptakan Khatib dan Dai yang memiliki pandangan yang toleran dan pro perdamaian. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mencegah radikalisasi Islam di Indonesia khususnya di Jabotabek. (red)

 

 

Sumber: csrc

Wednesday, 17 October 2012 17:07

Inception Workshop

Inception Workshop untuk Para Alumni Training Agama & HAM

Workshop ini diadakan di Hotel Kartika Wijaya Batu Heritage Malang tanggal 26-28 September 2012. Kerjasama antara CSRC UIN Jakarta dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jakarta.Kegiatan ini melibatkan 24 orang alumni training Agama dan HAM dari berbagai daerah di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Madura, serta NTB. Tampil sebagai pembicara beberapa pakar dan aktivis HAM yang menyampaikan materi tentang HAM dari berbagai aspeknya. Antara lain, Syamsul Arifin (UniversitasMuhammadiyah Malang), Hikmahanto Juwana (UI Depok), Hesti Armiwula (Komnas HAM), Chaider S Bamualim (UIN Jakarta), dan Irfan Abubakar (CSRC UIN Jakarta).

Menurut, Irfan Abubakar (Direktur CSRC), workshop ini bertujuan untuk membekali para alumni training Agama dan HAM yang terpilih dengan berbagai konsep dan mekanisme HAM. Diharapkan pemahaman mereka tentang sistem HAM semakin baik dan mantap. Yang juga tidak kalah pentingnya, workshop ini merupakan cara yang tepat untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi pengetahuan dan ketrampilan apa saja yang mereka butuhkan sebagai promotor HAM di lokalitas masing-masing. Hasil yang dirumuskan ini menjadi rekomendasi penting bagi CSRC-KAS  Jerman dalam menyusun rencana program untuk alumni selama tiga tahun ke depan.

Sejak tahun 2009, CSRC-KAS telah mengadakan training Agama dan HAM untuk para aktivis muda Muslim yang bekerja sebagai pimpinan dan atau pengajar pesantren.  Kegiatan ini telah diadakan 18 kali di 17 kota, termasuk Banda Aceh, Pamekasan (Madura), Pandeglang (Banten), Solo (Jateng), dan Samarinda (Kaltim). Solehuddin A. Azis, Koordinator program ini, menyebutkan bahwa  training ini telah menghasilkan 452 alumni, terdiri dari 293 laki-laki dan 159 perempuan. Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi program yang dilaksanakan oleh tim independen, training ini antara lain telah berhasil memberikan sebuah pencerahan bahwa Islam dan HAM tidak bertentangan dan karenanya memperjuangkan tegaknya HAM merupakan bagian dari ungkapan iman yang sah. 

 

 

Sumber : csrc

Tuesday, 12 January 2010 16:58

Menyambut Komisi HAM

Menyambut Komisi HAM Independent dan Permanen di Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Di tengah momentum kebangkitan demokrasi di negeri-negeri Arab, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), mengesyahkan berdirinya Komisi HAM OKI pada pertemuan ke-38 Dewan Menlu negara-negara OKI di Astana, Kazakhstan, 26 Juni lalu. Pendirian Komisi HAM ini sesungguhnya telah dicanangkan sebagai bagian dari program 10 tahun rencana aksi dalam KTT luar biasa ke-3 di Makkah, tahun 2005. 

Berita ini menggembirakan! Di satu sisi kita dapat berharap lahirnya komisi HAM OKI independen ini dapat mengakhiri rentetan cerita suram pelanggaran HAM yang terjadi di beberapa negara Arab. Sebut saja, kasus penyiksaan Sumiati, dan hukuman mati terhadap Ruyati, keduanya TKW asal Indonesia. Di sisi lain, hadirnya Komisi HAM OKI ini juga menunjukkan tanda-tanda rezim negara-negara Arab anggota OKI merespons tuntutan penegakkan HAM di dalam negeri mereka sendiri. Arab Saudi, untuk menyebut contoh paling relevan, sudah tidak bisa lagi mengabaikan begitu saja tuntutan para perempuan Saudi untuk mendapatkan hak menyetir mobil, misalnya (walaupun bagi kita isu ini kedengarannya remeh-temeh) bagi negara Indonesia, ini adalah momentum untuk menjadi pelopor penegakkan HAM di negara-negara berpenduduk Muslim. Ada beberapa alasan kita percaya diri. Pada ranah konstitusi kita sudah memiliki jaminan hukum, UU No 39/1999 tentang HAM, dan kita sudah pula meratifikasi kovenan-kovenan HAM seperti DUHAM dan ICCPR. Pada level kelembagaan, kita sudah memiliki Komnas HAM yang fungsi utamanya menjamin independensi penegakkan HAM di Indonesia.

Namun, pada saat yang sama kita juga dihadapkan dengan persoalan pelik: masih sering terjadi kasus pelanggaran HAM khususnya dalam ranah kebebasan beragama yang merupakan bagian dari hak-hak dasar yang tidak bisa dikurangi (non-derogable).   Diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah merupakan PR yang masih sulit kita selesaikan. Selama kita gagal menegakkan hak-hak minoritas ini di tanah air, semakin berat beban kita untuk memperoleh legitimasi sebagai negara pelopor HAM di antara negara-negara anggota OKI.

Persoalan disparitas antara idealitas HAM dan penegakkannya secara umum dialami oleh negara-negara anggota OKI. Isu utama adalah hak-hak minoritas dan hak-hak perempuan di ranah publik. Hal ini lah yang menimbulkan skeptisisme di sebagian kalangan bahwa kehadiran komisi HAM OKI ini tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Malahan akan kontraproduktif karena bisa saja dipakai sebagai selubung untuk menyembunyikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor-aktor politik di negara-negara OKI.

Keraguan ini semakin dipertebal oleh kenyataan bahwa komisi HAM ini berada di bawah OKI, sebuah organisasi internasional yang dimata sebagian kalangan masih dipandang sebelah mata karena performanya yang tidak terlalu bagus. Malahan, di kalangan diplomat (termasuk diplomat negara-negara anggota OKI sendiri) tersebar plesetan yang mengisyaratkan lemahnya kinerja OKI. OKI yang dalam bahasa Inggris disingkat OIC (Organization Islamic Cooperation), diplesetkan menjadi: Oh I See! (Ya, Saya Tahu).

Namun dibalik keraguan itu, kita masih menyimpan stock optimisime. Pertama, kehadiran komisi HAM OKI ini telah mendapat dukungan bukan saja dari negara-negara anggota OKI, melainkan juga di antara masyarakat civil society internasional. Konon, ada 257 NGO HAM yang mendukung pengesyahan komisi HAM OKI ini. Kedua, di dalam statuta Komisi HAM Indenpenden dan Permanen OKI jelas tertera suatu pengakuan terhadap nilai-nilai HAM universal serta hak-hak sipil dan hak-hak ekososbud. Ini mengisyaratkan kepada dunia bahwa komisi ini bekerja dengan perspektif HAM yang luas dan bukan semata-mata mempromosikan pandangan eksklusif Islam tentang HAM sebagaimana tersirat pada Deklarasi Kairo 1990.  

Sebagai sebuah organisasi baru, Komisi Ham OKI ini pasti menghadapi banyak tantangan. Selain persoalan jangka panjang mengurangi kesenjangan antara Islam dan HAM di dalam kehidupan masyarakat Muslim, komisi ini sudah harus segera memastikan dua hal genting: masalah kelembagaan dan mekanisme. Sebagai lembaga yang mengklaim independensi, sanggupkah komisi HAM OKI ini bersikap independen terhadap kepentingan negara-negara OKI sendiri yang notabene akan ikut menentukan keputusan akhir dari komisi HAM OKI sendiri?

Dalam waktu dekat ini, Komisi HAM OKI ini akan bersidang untuk menentukan salah satu aspek penting kelembagaan. Terutama terkait dengan kantor sekretariat komisi ini. Sejauh ini ada tiga negara yang bersaing untuk memperebutkan posisi ini: Arab Saudi, Iran dan Indonesia. Kita berharap Indonesia dapat mengambil posisi ini karena dengan begitu kita dapat meningkatkan peran kita sebagai pelopor penegakkan HAM di negara-negara OKI. Selain itu, momentum ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan legitimasi HAM di dalam negeri khususnya di sebagian kalangan umat Islam yang masih menyimpan prasangka negatif tentang HAM.

Selamat bekerja para komisioner HAM OKI dan selamat berjuang untuk Ibu Siti Ruhaini Dzuhayatin, komisioner terpilih dari Indonesia!

 

Sumber: csrc

Workshop Pengembangan Modul  Pendidikan Perdamaian  di Pesantren Berperspektif HAM dan Islam

Round Table Discussion, sebuah diskusi lanjutan dari program "Pendidikan Berspektif Perdamaian di Ambon" yang diadakan oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan The Asia Foundation (TAF).

Diskusi pada 9 Desember 2013 di Hotel Santika BSD Serpong ini dihadiri oleh Irfan Abubakar (Direktur CSRC), Rita Pranawati (Project Officer Bina Damai Ambon) dan  peneliti CSRC yaitu Chaider S. Bualim, Ahmad Gaus AF, dan Muchtadirin. Diskusi dihadiri juga oleh Budi Munawarrahman (TAF), Abidin wakano (Konsultan Project Bina Damai Ambon), M. Miqdad (Institute Titian Perdamaian), M. Hafidz (Aman Indonesia), dan Nafi Muthohirin (Koran Sindo).

Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan laporan riset singkat yang telah berhasil dikompilasi dan dikerangkakan oleh Irfan Abubakar (Penanggung jawab program) dan Rita Pranawati (Project Officer).

Diskusi diawali dengan sambutan Direktur CSRC Irfan Abubakar. Dalam sambutanya dia menjelaskan tentang tujuan kegiatan dan harapannya kepada para peserta diskusi agar memberikan saran dan kritik terhadap laporan tersebut.

Diskusi dilanjutkan dengan persentasi yang disampaikan oleh Irfan Abubakar dan Rita Pranawati. Dalam persentasinya Irfan Abubakar menyampaikan tentang beberapa potensi konflik terkini yang mungkin bisa menyebabkan kembalinya Ambon kedalam situasi konflik seperti tahun 1999. Sedangkan Rita Pranawati menyampaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan pendidikan berspektif perdamaian yang selama ini dijalankan di Ambon, termasuk kekurangan dan kelebihan yang ada dalam pendidikan itu.

Setelah persentasi, para peneliti menyampaikan penjelasan tambahan tentang laporan penelitian dan dilanjutkan dengan komentar umum dan masukan-masukan konstruktif yang diberikan oleh para peserta diskusi.

Dalam laporan tersebut ditemukan beberapa indikasi yang dapat memunculkan kembalinya konflik di Ambon. Salah satu indikasi yang cukup serius yaitu meningkatnya identitas keagamaan di masing-masing komunitas Muslim dan Kristen. Walaupun sekarang ini dalam suasana damai, dengan adanya indikasi-indikasi tersebut, dikhawatirkan Ambon rentan mengalami konflik komunal.

 

Sumber: csrc

Page 1 of 3