Koleksi Naskah Khutbah Kontra Narasi Extremis

Lia Cgs

Wednesday, 17 October 2012 17:07

Inception Workshop

Inception Workshop untuk Para Alumni Training Agama & HAM

Workshop ini diadakan di Hotel Kartika Wijaya Batu Heritage Malang tanggal 26-28 September 2012. Kerjasama antara CSRC UIN Jakarta dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jakarta.Kegiatan ini melibatkan 24 orang alumni training Agama dan HAM dari berbagai daerah di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Madura, serta NTB. Tampil sebagai pembicara beberapa pakar dan aktivis HAM yang menyampaikan materi tentang HAM dari berbagai aspeknya. Antara lain, Syamsul Arifin (UniversitasMuhammadiyah Malang), Hikmahanto Juwana (UI Depok), Hesti Armiwula (Komnas HAM), Chaider S Bamualim (UIN Jakarta), dan Irfan Abubakar (CSRC UIN Jakarta).

Menurut, Irfan Abubakar (Direktur CSRC), workshop ini bertujuan untuk membekali para alumni training Agama dan HAM yang terpilih dengan berbagai konsep dan mekanisme HAM. Diharapkan pemahaman mereka tentang sistem HAM semakin baik dan mantap. Yang juga tidak kalah pentingnya, workshop ini merupakan cara yang tepat untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi pengetahuan dan ketrampilan apa saja yang mereka butuhkan sebagai promotor HAM di lokalitas masing-masing. Hasil yang dirumuskan ini menjadi rekomendasi penting bagi CSRC-KAS  Jerman dalam menyusun rencana program untuk alumni selama tiga tahun ke depan.

Sejak tahun 2009, CSRC-KAS telah mengadakan training Agama dan HAM untuk para aktivis muda Muslim yang bekerja sebagai pimpinan dan atau pengajar pesantren.  Kegiatan ini telah diadakan 18 kali di 17 kota, termasuk Banda Aceh, Pamekasan (Madura), Pandeglang (Banten), Solo (Jateng), dan Samarinda (Kaltim). Solehuddin A. Azis, Koordinator program ini, menyebutkan bahwa  training ini telah menghasilkan 452 alumni, terdiri dari 293 laki-laki dan 159 perempuan. Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi program yang dilaksanakan oleh tim independen, training ini antara lain telah berhasil memberikan sebuah pencerahan bahwa Islam dan HAM tidak bertentangan dan karenanya memperjuangkan tegaknya HAM merupakan bagian dari ungkapan iman yang sah. 

 

 

Sumber : csrc

Tuesday, 12 January 2010 16:58

Menyambut Komisi HAM

Menyambut Komisi HAM Independent dan Permanen di Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Di tengah momentum kebangkitan demokrasi di negeri-negeri Arab, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), mengesyahkan berdirinya Komisi HAM OKI pada pertemuan ke-38 Dewan Menlu negara-negara OKI di Astana, Kazakhstan, 26 Juni lalu. Pendirian Komisi HAM ini sesungguhnya telah dicanangkan sebagai bagian dari program 10 tahun rencana aksi dalam KTT luar biasa ke-3 di Makkah, tahun 2005. 

Berita ini menggembirakan! Di satu sisi kita dapat berharap lahirnya komisi HAM OKI independen ini dapat mengakhiri rentetan cerita suram pelanggaran HAM yang terjadi di beberapa negara Arab. Sebut saja, kasus penyiksaan Sumiati, dan hukuman mati terhadap Ruyati, keduanya TKW asal Indonesia. Di sisi lain, hadirnya Komisi HAM OKI ini juga menunjukkan tanda-tanda rezim negara-negara Arab anggota OKI merespons tuntutan penegakkan HAM di dalam negeri mereka sendiri. Arab Saudi, untuk menyebut contoh paling relevan, sudah tidak bisa lagi mengabaikan begitu saja tuntutan para perempuan Saudi untuk mendapatkan hak menyetir mobil, misalnya (walaupun bagi kita isu ini kedengarannya remeh-temeh) bagi negara Indonesia, ini adalah momentum untuk menjadi pelopor penegakkan HAM di negara-negara berpenduduk Muslim. Ada beberapa alasan kita percaya diri. Pada ranah konstitusi kita sudah memiliki jaminan hukum, UU No 39/1999 tentang HAM, dan kita sudah pula meratifikasi kovenan-kovenan HAM seperti DUHAM dan ICCPR. Pada level kelembagaan, kita sudah memiliki Komnas HAM yang fungsi utamanya menjamin independensi penegakkan HAM di Indonesia.

Namun, pada saat yang sama kita juga dihadapkan dengan persoalan pelik: masih sering terjadi kasus pelanggaran HAM khususnya dalam ranah kebebasan beragama yang merupakan bagian dari hak-hak dasar yang tidak bisa dikurangi (non-derogable).   Diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah merupakan PR yang masih sulit kita selesaikan. Selama kita gagal menegakkan hak-hak minoritas ini di tanah air, semakin berat beban kita untuk memperoleh legitimasi sebagai negara pelopor HAM di antara negara-negara anggota OKI.

Persoalan disparitas antara idealitas HAM dan penegakkannya secara umum dialami oleh negara-negara anggota OKI. Isu utama adalah hak-hak minoritas dan hak-hak perempuan di ranah publik. Hal ini lah yang menimbulkan skeptisisme di sebagian kalangan bahwa kehadiran komisi HAM OKI ini tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Malahan akan kontraproduktif karena bisa saja dipakai sebagai selubung untuk menyembunyikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor-aktor politik di negara-negara OKI.

Keraguan ini semakin dipertebal oleh kenyataan bahwa komisi HAM ini berada di bawah OKI, sebuah organisasi internasional yang dimata sebagian kalangan masih dipandang sebelah mata karena performanya yang tidak terlalu bagus. Malahan, di kalangan diplomat (termasuk diplomat negara-negara anggota OKI sendiri) tersebar plesetan yang mengisyaratkan lemahnya kinerja OKI. OKI yang dalam bahasa Inggris disingkat OIC (Organization Islamic Cooperation), diplesetkan menjadi: Oh I See! (Ya, Saya Tahu).

Namun dibalik keraguan itu, kita masih menyimpan stock optimisime. Pertama, kehadiran komisi HAM OKI ini telah mendapat dukungan bukan saja dari negara-negara anggota OKI, melainkan juga di antara masyarakat civil society internasional. Konon, ada 257 NGO HAM yang mendukung pengesyahan komisi HAM OKI ini. Kedua, di dalam statuta Komisi HAM Indenpenden dan Permanen OKI jelas tertera suatu pengakuan terhadap nilai-nilai HAM universal serta hak-hak sipil dan hak-hak ekososbud. Ini mengisyaratkan kepada dunia bahwa komisi ini bekerja dengan perspektif HAM yang luas dan bukan semata-mata mempromosikan pandangan eksklusif Islam tentang HAM sebagaimana tersirat pada Deklarasi Kairo 1990.  

Sebagai sebuah organisasi baru, Komisi Ham OKI ini pasti menghadapi banyak tantangan. Selain persoalan jangka panjang mengurangi kesenjangan antara Islam dan HAM di dalam kehidupan masyarakat Muslim, komisi ini sudah harus segera memastikan dua hal genting: masalah kelembagaan dan mekanisme. Sebagai lembaga yang mengklaim independensi, sanggupkah komisi HAM OKI ini bersikap independen terhadap kepentingan negara-negara OKI sendiri yang notabene akan ikut menentukan keputusan akhir dari komisi HAM OKI sendiri?

Dalam waktu dekat ini, Komisi HAM OKI ini akan bersidang untuk menentukan salah satu aspek penting kelembagaan. Terutama terkait dengan kantor sekretariat komisi ini. Sejauh ini ada tiga negara yang bersaing untuk memperebutkan posisi ini: Arab Saudi, Iran dan Indonesia. Kita berharap Indonesia dapat mengambil posisi ini karena dengan begitu kita dapat meningkatkan peran kita sebagai pelopor penegakkan HAM di negara-negara OKI. Selain itu, momentum ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan legitimasi HAM di dalam negeri khususnya di sebagian kalangan umat Islam yang masih menyimpan prasangka negatif tentang HAM.

Selamat bekerja para komisioner HAM OKI dan selamat berjuang untuk Ibu Siti Ruhaini Dzuhayatin, komisioner terpilih dari Indonesia!

 

Sumber: csrc

Workshop Pengembangan Modul  Pendidikan Perdamaian  di Pesantren Berperspektif HAM dan Islam

Round Table Discussion, sebuah diskusi lanjutan dari program "Pendidikan Berspektif Perdamaian di Ambon" yang diadakan oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan The Asia Foundation (TAF).

Diskusi pada 9 Desember 2013 di Hotel Santika BSD Serpong ini dihadiri oleh Irfan Abubakar (Direktur CSRC), Rita Pranawati (Project Officer Bina Damai Ambon) dan  peneliti CSRC yaitu Chaider S. Bualim, Ahmad Gaus AF, dan Muchtadirin. Diskusi dihadiri juga oleh Budi Munawarrahman (TAF), Abidin wakano (Konsultan Project Bina Damai Ambon), M. Miqdad (Institute Titian Perdamaian), M. Hafidz (Aman Indonesia), dan Nafi Muthohirin (Koran Sindo).

Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan laporan riset singkat yang telah berhasil dikompilasi dan dikerangkakan oleh Irfan Abubakar (Penanggung jawab program) dan Rita Pranawati (Project Officer).

Diskusi diawali dengan sambutan Direktur CSRC Irfan Abubakar. Dalam sambutanya dia menjelaskan tentang tujuan kegiatan dan harapannya kepada para peserta diskusi agar memberikan saran dan kritik terhadap laporan tersebut.

Diskusi dilanjutkan dengan persentasi yang disampaikan oleh Irfan Abubakar dan Rita Pranawati. Dalam persentasinya Irfan Abubakar menyampaikan tentang beberapa potensi konflik terkini yang mungkin bisa menyebabkan kembalinya Ambon kedalam situasi konflik seperti tahun 1999. Sedangkan Rita Pranawati menyampaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan pendidikan berspektif perdamaian yang selama ini dijalankan di Ambon, termasuk kekurangan dan kelebihan yang ada dalam pendidikan itu.

Setelah persentasi, para peneliti menyampaikan penjelasan tambahan tentang laporan penelitian dan dilanjutkan dengan komentar umum dan masukan-masukan konstruktif yang diberikan oleh para peserta diskusi.

Dalam laporan tersebut ditemukan beberapa indikasi yang dapat memunculkan kembalinya konflik di Ambon. Salah satu indikasi yang cukup serius yaitu meningkatnya identitas keagamaan di masing-masing komunitas Muslim dan Kristen. Walaupun sekarang ini dalam suasana damai, dengan adanya indikasi-indikasi tersebut, dikhawatirkan Ambon rentan mengalami konflik komunal.

 

Sumber: csrc

Mr. Ronald Meyer dan Ms. Iris Ahr, dua orang dari Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Donor utama KAS Indonesia) bersama dengan Mr. Deniz Sertcan (Kedutaan Jerman) mengunjungi kantor Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada Jum’at 6 Desember 2013. Mereka d idampingi oleh Dr. Jan Woischnik (Direktur KAS Indonesia-Timor Leste), Sarah Hasbar, dan Akim Enomoto.

Kunjungan mereka kali ini untuk lebih jauh mengenali program-program CSRC yang berkerjasama dengan KAS terutama program Pelatihan Agama dan HAM. Selain itu mereka juga mengunjungi Pondok Pesantren Darunnajah di Ulujami Jakarta Selatan. Kunjungan mereka ke Darunnajah untuk mengetahui lebih dekat tentang pesantren, dimana para peserta Pelatihan Agama dan HAM adalah Ustadz-Ustadzah pesantren.

Kunjungan dimulai dengan makan siang dan dilanjutkan dengan perkenalan para staf dan peneliti CSRC. Setelah itu dilanjutkan dengan persentasi oleh Direktur CSRC Irfan Abubakar tentang program-program CSRC berkerjasama dengan KAS. Program yang paling ditekankan pada persentasi ini adalah Pelatihan Agama dan HAM dimana dijelaskan tentang latar belakang, tujuan dan metode-metode yang digunakan dalam pelatihan. Selain itu dijelaskan juga tentang perkembangan dan kemajuan peserta setelah mengikuti pelatihan.

Setelah kunjunganya di kantor CSRC mereka melanjutkan kunjunganya ke Pondok Pesantren Darunnajah. Disana mereka melihat pesantren secara langsung dan mendapat pengetahuan lebih banyak tentang pesantren.

 

Sumber: csrc.or.id 

Nilai-nilai Hak Asasi Manusia di Indonesia belum sepenuhnya dapat diterima dan diterapkan dengan baik oleh masyarakat terutama di kalangan pesantren yang menganggap HAM bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Melihat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang HAM, maka kehadiran para pemimpin muda Muslim yang berwawasan HAM sangat diperlukan untuk menjadi motor penggerak perubahan serta agen yang dapat mempromosikan dan memberi pemahaman tentang HAM di masyarakat. Selain itu, kurangnya skill para peserta pelatihan yang sebelumnya dalam analisis sosial dan pengorganisasian masyarakat menjadi kendala saat mempromosikan HAM. Hal ini menjadi latar belakang Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta berkerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan Religion and Human Rights Alumni-Program. Pelatihan dengan tema "Peningkatan Skill Analisis Sosial dan Pengorganisasian Masyarakat Untuk Promosi HAM" yang telah diselenggarakan di Hotel Singgasana Makassar pada tanggal 28 Oktober-1 November 2013. 

Tujuan pelatihan ini meningkatkan pengetahuan dan skill peserta dalam melakukan analisis sosial untuk promosi HAM. Selain itu, pelatihan ini juga meningkatkan pengetahuan peserta tentang pengorganisasian masyarakat untuk promosi HAM. 

Untuk mencapai tujuannya, pelatihan ini menggunakan gabungan 2 metode, yaitu pendalaman materi dan praktik. Metode yang digunakan lebih variatif dan kreatif agar seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Pendalaman materi melalui seminar dimaksudkan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan dari sejumlah pakar mengenai isu-isu dasar dan penting perihal analisis sosial, identifikasi kasus atau masalah, pemetaan "kawan dan lawan", teknik lobbying, dan teknik kampanye untuk promosi HAM. Sementara itu, praktik dimaksudkan untuk memberikan keterampilan bagaimana cara melakukan analisis sosial dan pengorganisasian masyarakat untuk promosi HAM. Untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan, para peserta mengunjungi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Makassar. 

Peserta pelatihan yaitu 23 orang ustadz-ustadzah pesantren alumni program pelatihan Agama dan HAM dari 21 Kota. Mereka adalah para peserta terpilih dari kegiatan advanced training periode pertama dan kedua di Bogor dan Lombok. 

Pelatihan dimulai dengan acara pembukaan dan sambutan oleh direktur CSRC Irfan Abubakar dan juga oleh Representatif KAS untuk Indonesia dan Timor-Leste Jan Woischnik. Hadir pula para pembicara yang kompeten di bidang HAM seperti Otto Nur Abdullah (KOMNAS HAM), Chaider S Bamualim (CSRC), Irfan Abubakar (CSRC UIN),  Junaidi Simun (Forum-Asia),dan Khaerul Anam (HRWG). 

Pada akhir sesi pelatihan diadakan kunjungan ke LBH Makassar. Perserta berdialog dan bertemu langsung dengan para pelaku lapangan yang berkerja menangani kasus-kasus hukum dan HAM. Mereka berdialog tentang bagaimana perjuangan, kendala dan langkah-langkah yang mereka lakukan dalam menangani kasus-kasus HAM terutama membela rakyat miskin untuk mendapatkan akses keadilan. 

Setelah pelatihan ini berakhir peserta semakin memiliki kesadaran dan komitmen untuk melakukan dan melanjutkan promosi HAM. Hal ini terlihat dari beberapa peserta yang mulai menunjukan komitmenya untuk mempromosikan HAM, dan mereka sudah mulai membuat proposal kegiatan HAM untuk dilaksanakan di daerahnya masing-masing.

 

Sumber: csrc.or.id

Presiden parlemen Jerman yang juga merupakan wakil ketua Konrad-Adenauer-Stiftung, ikut serta dalam workshop penutupan dan memuji kerjasama antara yayasan KAS dan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) dalam mendukung dan mengembangkan Islam yang moderat, yang sejak bulan Januari 2015 terus dilanjutkan dalam rangka proyek „Pesantren for Peace“ yang ikut didanai oleh Uni Eropa.

Syarat-syarat penting bagi keberhasilan penegakan HAM dan demokrasi menjadi inti dari training alumni guru pesantren ke-3 yang diadakan dari tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2013 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Page 22 of 24