Lia Cgs

pesantrenforpeace.com – Jakarta (04/12/2016) Perdamaian telah lama menjadi isu paling penting di dunia. Kondisi global saat ini menunjukkan suasana yang sangat tidak nyaman bagi warga dunia dalam melakukan segala aktifitas untuk memakmurkan bumi dan penghuninya. Kondisi ekonomi Eropa yang tergoncang hingga menimbulkan keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa atau dikenal dengan Brexit, konflik Timur Tengah di Suriah, terpilihnya Donald Trump sebagai pemimpin tertinggi negara adidaya Amerika Serikat yang diikuti gelombang besar penolakan warganya akibat sikap kampanye rasial Trump terhadap imigran khususnya warga Islam Amerika, serta tragedi kemanusiaan Rohingya yang tidak kunjung usai dan menyisakan rasa kesedihan yang mendalam bagi umat Islam di seluruh dunia, memanggil Indonesia untuk turut serta berperan dalam membangun perdamaian dunia. Terlebih, setelah umat Islam Indonesia berhasil membuat hajatan nasional yang menunjukkan bukti nyata kepada dunia bahwa umat Islam di Indonesia adalah warga global yang damai dan tidak mudah dipecah-belah oleh siapapun.

Berbekal sejarah panjang pesantren dalam mengawal Indonesia keluar dari masa penjajahan ke depan pintu gerbang kemerdekaan dan menjadi negara berdaulat, serta menjadi anggota masyarakat internasional yang menjaga perdamaian dunia, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam warisan peradaban Nusantara diharapkan tampil kembali memainkan perannya dalam menjaga perdamaian bangsa-bangsa, dari tingkat lokal, nasional, regional, hingga global.

Untuk alasan tersebut, Pesantren Darunnajah 8 bekerjasama dengan Center for Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) untuk Indonesia-Timor Leste dengan dukungan Uni Eropa (EU) dan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, kembali menyelenggarakan seminar Local Day of Human Rights dengan tema  “Peran Pesantren dalam Membangun Perdamaian Berdasarkan Hak Asasi Manusia dan Islam”. Sebelumnya, Pesantren Darunnajah 8 juga telah menyelenggarakan seminar yang sama dengan tema “Memperkuat Tradisi Pesantren Sebagai Basis Pendidikan Perdamaian” pada 27 Agustus 2016.

Kegiatan seminar setengah hari ini diselenggarakan di Aula Empat Windu Pesantren Darunnajah Jakarta Selatan dengan menghadirkan lima narasumber. Empat narasumber adalah peserta terbaik dari ustadz-ustadzah pesantren di Jabodetabek yang mengikuti workshop Pesantren for Peace tingkat kabupaten dan propinsi yang masing-masing diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Annajah Bogor dan Madinatunnajah Jombang Ciputat Tangerang. Sedangkan satu narasumber lain adalah pengasuh Pesantren Madinnatunajah Jonggol, KH. Mardhani Zuhri, yang berpengalaman membidangi pendirian pesantren-pesantren dan berkeliling dunia dalam misi memperkenalkan pramuka santri sebagai agen perdamaian.

Dibuka dengan lantunan surat Al Hujurat ayat 13 dan Lagu Indonesia Raya, kegiatan ini mengajak para peserta dari berbagai lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk kembali menggali modal semangat perdamaian dari Al Quran dan sejarah Indonesia.

Sarah Sabina Hasbar sebagai perwakilan dari KAS Jerman kembali memberi sambutan dalam acara pembukaan. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kontribusi dan peran penting pesantren dalam membangun perdamaian di Indonesia dan dunia. “Ini adalah seminar Local Day of Human Rights ke-2 yang diselenggarakan Pesantren Darunnajah 8. Kami berterima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah mensukseskan kegiatan ini, serta telah ikut berperan dalam mendukung pendidikan perdamaian, pencegahan serta penyelesaian konflik secara damai di Indonesia.”, jelas Sarah dalam pidato sambutannya.

Afthon Lubbi sebagai ketua panitia menambahkan dalam sambutan pembukaanya, bahwa pesantren dipilih menjadi institusi pendidikan perdamaian karena lembaga ini merupakan model pendidikan khas Indonesia yang telah berpuluh bahkan berabad-abad menjadi garda terdepan dalam mengajarkan welas asih dan kasih sayang sebagai modal utama dalam mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

Menurutnya lagi, di Barat khususnya negara Amerika Serikat, umat Islam dilindungi dan dibela hak-haknya oleh aktivis Hak Asasi Manusia. “Ini tidak banyak diungkap media, termasuk media Islam. Bahwa para aktivis HAM juga berusaha menjelaskan kepada masyarakat Barat yang terjangkiti Islamophobia, bahwa Islam adalah ajaran kasih sayang dan perdamaian. Bahkan para peneliti perdamaian dari Harvard University dengan tegas menyuarakan kepada dunia tentang apa yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar adalah kejahatan genosida yang dilakukan militer negara pimpinan Aung San Suu Kyi”, ujarnya dalam sesi rehat kepada beberapa peserta.

Para ustadz dan ustadzah narasumber menceritakan pengalaman mereka setelah mengikuti workshop di tingkat kabupaten dan propinsi. Ustadz Acep Jurjani dari Pesantren Annajah Bogor menuturkan pengalamannya dalam aksi damai 02 Desember di Monas Jakarta. Menurutnya, keadilan hukum adalah syarat terjadinya perdamaian. Jika hukum tidak ditegakkan, maka kedamaian akan sulit tercapai. Para tokoh-tokoh intelektual dalam konflik perlu diajak berdialog dan berdiskusi untuk mencari solusi bersama demi terwujudnya suasana damai di negeri tercinta.

Ustadzah Nurul Fizriyah dengan semangat berapi-api menjelaskan instrumen-instrumen dalam pesantren yang bisa dimaksimalkan dalam membangun perdamaian. Senada dengan Ustadzah Nurul, Ustadz Moh. Hasyim dari Pesantren Miftahul Ulum Jakarta menambahkan perlunya masyarakat pesantren untuk melatih santri-santrinya mulai dari hal-hal yang kecil, semisal mendidik bagaimana mancari solusi konflik jika terjadi keributan antar santri yang diakibatkan pencurian sandal atau di kalangan pesantren biasa disebut ghosob na’el.

Sebagai penguat, Ustadz Saiful Mi’roj dari Pesantren Annajah Bogor dengan gaya bicaranya yang lembut dan tenang, berusaha merangkum semua materi dengan cukup detail dan terperinci. Menurutnya, perdamaian akan terwujud jika hak-hak setiap manusia dipenuhi.

Pada sesi terakhir, KH. Mardhani Zuhri memaparkan peran nyata pesantren dalam membangun perdamaian di masyarakat. Menurutnya, Perdamaian adalah kata yang mudah diucapkan namun terkadang sulit dilakukan saat seseorang terjebak egosentris kelompok, budaya, ekonomi dan diperparah oleh pemberitaan rancu dan kebohongan akut.

Oleh karena itu, masih menurut Kiyai Mardhani, kalimat perdamaian telah dijadikan premis pada semua langkah pembinaan di pesantren dalam upaya menciptakan kedamaian di lingkup lokal, nasional, regional dan dunia.

Tidak hanya pidato belaka, pengasuh pesantren ini menyebutkan langkah-langkah konkrit pesantren dalam membangun perdamaian, dari skala yang paling kecil hingga paling besar antar bangsa. Semisal pertukaran santri dan guru pesantren dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri yang berbeda suku, budaya, dan agama. Ikut serta dan memprakarsai perkemahan pelajar antar bangsa-bangsa sebagai calon pemimpin dunia di masa depan. Serta kegiatan-kegiatan lain yang mempertemukan generasi muda antar negara dalam skala internasional agar saling mengenal, saling mengerti, memahami dan menghormati keragaman.

Dari pemaparan oleh pemateri-pemateri di atas, diskusi tanya-jawab dengan peserta seminar semakin menarik. Akan tetapi karena terbatasnya waktu, Ustadz Arsan sebagai moderator harus mengakhiri seminar ini, dan mengajak semua peserta dan pemateri untuk berfoto bersama sebagai kenangan-kenangan kegiatan.

Setelah kegiatan ini, diharapkan meningkatnya peran pesantren di daerah Jabodetabek dan masyarakat dalam rangka mempromosikan dan mengadvokasikan nilai-nilai toleransi, HAM dan penyelesaian konflik secara damai. Terlebih, adanya kekhawatiran masyarakat akan terjadinya konflik di Indonesia karena adanya potensi ke arah tersebut seperti peristiwa Arab Spring di Timur Tengah. [Aft]

Pesantrenforpeace.com – Surabaya (27/11) Pondok Pesantren Darut Tauhid Surabaya kembali menggelar seminar Local Day of Human Rights yang kedua kalinya, bekerja sama dengan CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dengan dukungan dari UNI Eropa. Tema yang diambil dalam seminar ini adalah “Peran Pesantren dalam mempromosikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) serta Penyelesaikan konflik secara damai di Jawa Timur”

Seminar yang diselenggarakan di Quds Royal Hotel ini bertujuan untuk meningkatkan peran pesantren  dalam rangka mempromosikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan penyelesaian konflik secara damai di Jawa Timur sesuai Maqasid al-Syari’ah.

Dalam sambutannya, ketua panitia seminar, Ustadz Syaiful Anam menyampaikan bahwa  peserta yang hadir dalam seminar ini sebanyak 30 peserta yang berasal dari beragam kalangan, diantaranya ada perwakilan dari Ustadz/ustadzah, santri, organisasi pemuda, organisasi masyarakat, organisasi IPNU/IPPNU, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiyatul Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, GP Anshor, remaja masjid,majlis ta’lim dll.

“Seminar kali ini berbeda dengan seminar sebelumnya yang dilaksanakan di Pondok pesantren, kali ini dilaksanakan di hotel dengan fasilitas yang jauh lebih baik dari pada seminar pertama,” tambah Syaiful.

Pembukaan seminar ini dihadiri langsung oleh Koordinator project Pesantren for Peace, Idris Hemay, M.Si beserta timnya, Junaidi Simun dan Haula Sofiana.  Hadir pula dari kalangan pemerintah, Ibu camat kecamatan Semampir, Hj. Hindun Robba. H, S.Pd, SE, M.S.i.

Dalam sambutannya di acara pembukaan seminar, Ibu Camat kecamatan Semampir sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena mendorong semangat perdamaian di Surabaya, Jawa Timur, bahkan Indonesia, dan juga mendukung program pemerintah dalam mempromosikan perdamaian. Hindun menambahkan, kegiatan semacam ini diharapkan mampu membangun hubungan, pola komunikasi, dan meningkatkan toleransi antar umat beragama dalam rangka mendorong terciptanya perdamaian lintas agama. “harapannya, pemerintah dapat bersinergi dengan masyarakat untuk menginisiasi kegiatan seperti ini di masa yang akan datang,” lanjut Hindun.

Koordinator Project Pesantren for Peace, Idris Hemay, M.Si juga sangat mengapresiasi kegiatan seminar ini. Melalui sambutannya, ia menyampaikan bahwa kehadiran Pesantren for Peace adalah untuk lebih meningkatkan peran pesantren dalam penyelesaian konflik dengan cara-cara damai. Konflik sosial yang seringkali terjadi tak jarang melibatkan varian agama sebagai pemantiknya. Di situlah diharapkan pesantren dapat mengambil peran. Karenanya, acara-acara seperti ini menjadi momentum yang sangat relevan.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar ke 2 ini, 3 orang peserta pilihan dalam workshop tingkat kab/kota dan Jawa Timur, Alfiyatun marjan PP. Annuqoyah Sumenep (peserta workshop tingkat kota/kab) , Ali Wafa Mukhtar, dan Shofiyatun Nikmah yang sebelumnya telah mengikuti workshop tingkat propinsi di puri gendis trawas mojokerto pada 26-28 Oktober 2016.

Hadir pula sebagai narasumber pembanding, Musriyah, S.Pd.I yang menjelaskan perihal peran pesantren dalam mempromosikan hak asasi manusia serta penyelesaian konflik secara damai di Jawa Timur.

“Dalam kiprahnya, Pesantren menganut nilai-nilai Rahmatan lil alamin. Rahmat adalah sikap kasih sayang dan lemah lembut yang mendorong seseorang untuk berbuat Ihsan (berbuat baik) kepada orang yang dikasihani. Caranya adalah dengan menjalin, menanamkan, menumbuhkan al-Ulfah dan al-Ukhuwah. Ulfah adalah kerukunan dan kebersamaan, sedangkan Ukhuwah adalah persaudaraan. Kedua hal ini adalah buah yang dihasilkan oleh husn al-khuluq (akhlak mulia),” papar Musriyah.

Koordinator Pesantren for Peace, Idris Hemay, mengatakan bahwa ketiga narasumber seminar mempresentasikan hasil workshopnya masing-masing dengan sangat baik. Diskusinya juga menarik, karena pertanyaan-pertanyaannya sangat menantang bagi para narasumber. Dinamika diskusi seminar kali ini lebih bagus dari pada seminar sebelumnya, ini menunjukkan bahwa panitia banyak belajar dari pengalaman untuk memperbaiki kualitasnya. [LH]

Pesantrenforpeace.com - Yogyakarta (27/11) Beberapa waktu lalu, Gus Mus (KH Musthofa Bisri, Rembang) dicaci maki oleh salah seorang netizen di media social twitter. Ia tidak sepaham dengan pendapat Gus Mus, yang menyatakan bahwa tidak ada shalat jum’at di jalanan. Namun sangat disayangkan, ia malah menghina Gus Mus di laman twitternya. Hal ini yang membuat Nashif ‘Ubbadah, ketua panitia Local Day of Human Rights prihatin. Pengguna internet belum bisa bijak menyikapi perbedaan, yang sebetulnya adalah fitrah dan rahmat bagi manusia.

Seminar Local Day of Human Rights kedua ini mengambil tema HAM, Perdamaian dan Toleransi dalam Perspektif Islam. Para pemateri adalah para peserta terbaik dari workshop Pesantren for Peace tingkat Kabupaten Demak di PP Kyai Gading dan tingkat Provinsi Jawa Tengah di PP Edi Mancoro lalu.

Muchtadlirin, selaku perwakilan dari CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyebut, bahwa tujuan program Pesantren for Peace diantaranya adalah menyebarkan perdamaian, menjunjung toleransi antar agama atau intern agama, dan memberikan pemahaman tentang HAM. Beberapa kasus pelanggaran HAM baik berat ataupun ringan tidak bisa dibenarkan. Maka perlu upaya massif di Indonesia ini dalam mengusahakan perdamaian dan HAM dijunjung tinggi. Upaya konkret yang dilakukan diantaranya adalah pelibatan ratusan pesantren di lima provinsi di pulau Jawa dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mempromosikan nilai-nilai toleransi, perdamaian dan HAM.

Sebagai umat Islam, kita perlu memupuk nilai-nilai toleransi dengan cara tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati kepercayaan orang lain, saling membantu dalam kebaikan, dan saling menasehati, ujar Putri Lestari, salah satu pemateri dari PP Al-Anshori. Pemateri cantik yang datang jauh-jauh dari Surakarta ini berpendapat, dalam toleransi terdapat usaha mencari titik temu yang unggul diantara perbedaan yang ada, hingga nampaklah keindahan yang bernama harmonis.

Sementara Muhammad Labib dari PP An-Nuhudliyyah Demak menitik beratkan peranan pesantren sebagai agen perdamaian. Selain menjadi center of knowledge, pesantren bertanggung jawab atas perdamaian di Indonesia. Kyai-kyai menggunakan metode hikmah, mauidhoh hasanah & mujadalah billati hiya ahsan, sebagaimana perintah dalam Al-Qur’an, bila menghadapi perbedaan kepentingan. Inilah yang ia namakan dakwah penebar kedamaian.

Ahmad Mundzir berupaya mengambil benang merah HAM dalam teks-teks agama Islam. Dalam beberapa ayat suci Al-Qur’an, HAM dilindungi dan tidak bisa dibinasakan. Hak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing tanpa ada paksaan tercantum dalam ayat QS. Al-Baqarah: 256. Kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam QS. An-Nahl: 97. Adanya piagam madinah sebagai consensus warga madinah yang terdiri dari beragam latar belakang agama, suku, dan tingkat kesejahteraan juga salah satu bukti bahwa Islam sangat identik dengan penghormatan HAM. Karena segala ucapan, perbuatan, hingga persetujuan Nabi Muhammad adalah sunnah, maka piagam madinah juga termasuk sunnah. Ini menandakan bahwa orang yang alergi terhadap HAM, maka ia kurang mendalami Al-Qur’an, hadits & sejarah Islam. [Nashif/LH]

 

Yogyakarta (27/11), Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah mengadakan seminar Local Day of Human Right yang kedua dengan tema “Peran Pesantren dalam Menyuarakan Nilai Toleransi dan HAM, demi Terciptanya Kehidupan yang Harmonis”. Seminar dihadiri oleh tiga puluh peserta dengan komposisi 18 laki-laki dan 12 perempuan, utusan dari berbagai pondok pesantren, organisasi, guru, dosen, ta’mir, dan Jam’iyyah Islamiyah.

Hadir dalam seminar ini Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Lingkar Studi Alquran Ar Rahmah, Dr. Mustaqim, M. Ag, sebagai narasumber ahli, dan tiga narasumber peserta terpilih Workshop tingkat Kabupaten dan Provinsi yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Nurul Umahat dan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta (Usama Ibnu Hasan, utusan Jamiiyah Ahmadiyah Gunung Kidul; Nyardiono Musthofa, utusan Pondok Pesantren Tarbiyatul Quran Sleman; dan Nafisatuzzahro’, utusan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, Sleman). Turut hadir pula Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Irfan Abubakar MA.

Dalam pemaparannya, Usama Ibnu Hasan menegaskan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat mayoritas yang memelajari Islam secara tradisional. “Pesantren sebagai pusat pendidikan Islam di masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam penyebaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin”, jelasnya. Sejalan dengan Usama, Nyardiono menjelaskan bahwa nilai toleransi dalam Islam dapat ditinjau dari sisi normatif: Islam banyak memberikan penanaman nilai toleransi, dan dari sisi historis: seperti piagam madinah, penaklukkan Yerusalem, Konstantinopel, dan kisah Khalifah Umar. “Dalam Islam, toleransi merupakan bagian penting yang sekaligus menjadi salah satu prinsip dalam Islam, dan Pesantren merupakan miniatur (simbol) dalam merepresentasikan nilai toleransi dalam Islam tersebut”, tegasnya.

Dengan dihadiri oleh peserta yang berusia antara 21-34 tahun, sesi tanya jawab seminar berlangsung sangat menarik. Peserta dengan aktif bertanya seputar tema seminar, tidak membahas fokus yang berbeda, dan bahkan ada pertanyaan yang bersifat studi kasus. Merespon pertanyaan ini, Nafisah menjelaskan tentang strategi Pesantren dalam merepresentasikan nilai toleransi dalam Islam. Ia menuturkan bahwa strategi itu dimulai dengan menjernihkan wacana keagamaan terkait istilah-istilah penting dalam Islam, seperti kata jihad, dan lain-lain. “Strategi itu juga harus mencakup jangka panjang dengan mengoptimalkan desa binaan, membuat forum penelitian, mencetak agen toleransi, dan menempatkan kader santri pada posisi strategis”, terangnya.

Pada sesi pemantapan tema seminar, narasumber ahli Dr. Mustaqim memberikan satu langkah konkrit yang langsung bisa dilakukan oleh Pesantren dalam mewujudkan Peran Pesantren dalam Menyuarakan Nilai Toleransi dan HAM demi Terciptanya Kehidupan yang Harmonis, yakni dengan memasukkan satu mata pelajaran dalam kurikulum, Fiqh Perdamaian. “Karena Islam adalah damai, maka hal-hal yang berkaitan dengan ucap dan sikap yang tidak menyemai perdamaian, jangan ditebarkan”, tegasnya.  

Acara seminar ditutup oleh Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Irfan Abubakar MA. “Saya sangat mengapresiasi baik seminar hari ini. Seminar Local Day of Human Right yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah adalah seminar yang berbobot”, tutupnya. [PP/LH]

by Local Day of Human Right Al-Luqmaniyyah Yogyakarta

 

Rekaman tersebut merupakan kegiatan Local day of Human Right 2 Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah, yang dilaksanakan pada pada hari Minggu 27 November 2016 dan di siarkan di MQ News.

Pesantrenforpeace.com - Jakarta, (18-20/11) Saat ini, perjalanan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pasca reformasi sedang mendapat ujian berat. Terutama dalam mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kebhinnekaan, dalam mewujudkan demokrasi yang sudah menjadi kesepakatan semua stake holder negeri yang tercinta ini. Munculnya gerakan sektarian dalam wajah radikalisme, issu mayoritas dan minoritas, issu sara dalam keberagamaan, ketidakadilan hukum serta issu-issu lain tentunya mengganggu perjalanan pembangunan bangsa yang berkelanjutan, bahkan bukan tidak mungkin, bisa menggrogoti Pancasila sebagai prinsip dasar Negara. Munculnya gerakan sektarian dalam wajah radikalisme dan fundamentalisme dengan aksi-aksi kekerasan, semakin memperkeruh suasana ketika ummat Islam yang menjadi mayoritas seakan-akan sebagai tertuduh intoleransi dalam mewujudkan bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam dilema kebangsaan inilah, Pondok Pesantren Madinatunnajah bekerja sama dengan Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang didukung oleh Konrad Adenauer Stiftung (KAS) dan Uni Eropa (UE), hadir menggelar acara Workshop tingkat provinsi sebagai implementasi dari program Dana Hibah Pesantren for Peace. Acara ini diselenggarakan selama tiga hari, 18-20 November 2016, dan diikuti oleh 30 peserta utusan dari berbagai pondok pesantren di DKI Jakarta.

Kalangan pesantren yang menjadi peserta kegiatan ini, sesungguhnya jawaban konkrit atas pandangan sebagian kalangan yang secara tidak langsung memposisikan pesantren sebagai cikal bakal gerakan sektarianisme radikal, walaupun secara historis pula pesantren telah diakui keberadaannya jauh sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejatinya, kegiatan ini mampu memberi jawaban bahwa pesantren sebagai lembaga indegenious cultural – lembaga pendidikan khas ke-Indonesia-an – masih  terus memainkan perannya sebagai salah satu benteng pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itulah, dengan tema “Pesantren Sebagai Tuntunan Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Penanganan Konflik Secara Damai” kegiatan ini diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Madinatunnajah yang berlokasi di Pesantren Darunnajah Ulujami Jakarta. Dari tema ini, para guru yang menjadi peserta workshop diharapkan mampu memiliki wawasan tentang perdamaian dalam persfektif Islam dan HAM, mempunyai keterampilan dalam mengurai konflik secara damai dan berkeadilan di tengah-tengah masyarakat serta mampu membangun keharmonisan dan menjaganya, perwujudan dari ajaran luhur Islam “Rahmatan lil ‘Alamin”. Paling tidak, para peserta dapat berkontribusi di lingkungan pesantrennya dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses interaksi sosial segenap warga pesantren, yang notabene berasal dari berbagai macam suku dengan latar belakang budaya yang berbeda pula.

Acara yang dihadiri langsung dan dibuka oleh Irfan Abu Bakar, MA (Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dan Pimpinan Pondok Pesantren Madinatunnajah yang diwakili oleh Ustadz Ramadhonus, M.Phil. Dalam sambutannya, Irfan menyampaikan bahwa Ia merasa bahagia dan bangga hati bisa bertemu dengan ustadz-ustadz se-Jakarta dan sekitarnya. Irfan menambahkan bahwa latar belakang terselenggaranya workshop ini, bukan karena pondok pesantren tidak hormat HAM, atau bahkan sarang teroris. Tapi, melihat kenyataan yang terjadi, semakin banyaknya konflik di kehidupan masyarakat yang melibatkan agama, membuat pesantren-pesantren dituntut untuk berperan aktif menyuarakan cara-cara damai untuk menangani konflik tersebut.

Materi pertama dalam workshop ini disampaikan oleh H. Mardhani Zuhri, MA dengan pembahasan tema “Mengenal Konflik  dan Potensi di Indonesia”. Pada sesi pembahasan “HAM dan Relasinya dengan Islam “yang disampaikan oleh Dr. Eva Achyani Zulfa, SH, MA (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Muhammad Ismail, M.Si (Dosen Fisipol UIN Syarif Hidayatullah), Pimpinan Pondok Pesantren Madinatunnajah KH. M. Agus Gofurur Rochim, M.Pd. turut pula memberi materi pada sesi kedua dengan pembahasan “Perdamaian Dalam Islam : Teori dan Praktek”. Pada sesi kelima, dengan topik “ Revitalisasi Peran Pesantren Dalam Penanganan Konflik Secara Damai”, Dr.H. Abdurrohim Yapono, MA, M.Sc (Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah) menegaskan bahwa Pondok Pesantren paling tidak memiliki tiga peranan utama, yaitu sebagai lembaga pendidikan Islam, sebagai lembaga dakwah dan sebagai lembaga pengembangan masyarakat. Ketiga peran itulah kyai dan para guru di pesantren seyogyanya turut ambil bagian di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks permasalahannya, apalagi dengan adanya PP No. 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, peran tersebut lebih mendapatkan momentumnya.

Workshop yang diikuti dengan penuh semangat dan partisipasi peserta ini diakhiri dengan diskusi,  pendalaman materi yang difokuskan pada permasalahan penanganan konflik dalam kerangka HAM di lingkungan pesantren secara damai, serta simulasi di hadapan peserta lainnya. Tiap-tiap kelompok tampil dengan pendekatan yang berbeda-beda untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Menariknya, di akhir kegiatan ini, para peserta bersepakat  untuk menindaklanjuti segala aspek yang telah didapat dari para pemateri untuk bersama-sama menyusun sistem atau model kepengasuhan santri yang menjunjung tinggi perhormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia tanpa harus menanggalkan tradisi pesantren. Merekapun secara mandiri berencana membangun sinergi diantara peserta guna menampilkan wajah pesantren sebagai ujung tombak perdamaian. (Ramadhonus/LH)

Pesantrenforpeace.com - Yogyakarta, yang dikesankan dengan sebutan kota pendidikan, kota santun, kota budaya dan kota toleran akhir-akhir ini mendapat ujian yang cukup serius. Berbagai tindakan intoleran, bahkan kekerasan dalam beberapa tahun terakhir cenderung meningkat. Isu etnisitas, premanisme dan keagamaan menjadi santer sebagai akar berbagai peristiwa terakhir.

Kegelisahan atas fenomena “”Jogja Baru” itulah yang mendasari Pondok Pesantren Sunan Pandanaran untuk menggelar acara Workshop tingkat Provinsi dengan menggandeng pesantren-pesantren se-DIY dengan tema "Peningkatan Peran Pesantren dalam Meneguhkan Kembali Yogya sebagai City of Tolerance". Kegiatan yang berlangsung pada 4-6 Nopember 2016 dan bertempat di D’Salvator hotel ini merupakan salah satu upaya  pesantren untuk berperan aktif dalam pelbagai persoalan masyarakat. “Kami berharap pesantren mamainkan peranannya dalam mengampanyekan Islam yang toleran demi terciptanya kembali Yogya sebagai City of Tolerance,” ungkap Mohamad Yahya, Ketua Panitia.

Selain itu, forum yang dihadiri 30 ustadz/ustadzah Pesantren di seluruh DI Yogyakarta ini juga dimaksudkan untuk mempertajam, memperkuat serta menegaskan kembali bahwa Islam itu penuh dengan perdamaian, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, dan selalu mengedepankan dialog. “Saya berharap melalui acara ini dapat menghasilkan nilai-nilai positif, terutama tentang pola pikir kita soal bagaimana menghargai dan mengembangkan toleransi di masyarakat,” kata Kyai Sakhok.

Acara yang bekerja sama dengan CRSC UIN Jakarta, Konrad Adenauer Stiftung (KAS), didanai oleh Uni Eropa, dan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) ini menghasilkan berbagai rumusan strategis. Salah satu rumusan yang disepakati dalam acara ini adalah bahwa pesantren dengan segala unsurnya, kiai, ustadz, santri, serta kegiatan sehari-hari harus mencerminkan dan menjadi agen toleransi di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. “pesantren merupakan miniatur toleransi dalam Islam. Oleh karena itu, tak ada alasan untuk tidak mngedepankan sikap toleran dalam berbagai aspeknya” ungkap Ustadzah Nafisah yang dinobatkan sebagai peserta terbaik. Kampanye toleran disepakati sebagai perjuangan yang harus dilestarikan oleh pesantren dalam menjaga Jogja dan Indonesia yang multikultur ini.

“Saya sangat bahagia. Saya melihat langsung dialog dan diskusi yang dilakukan oleh ustadz/ustadzah pesantren dengan penuh dinamika. Inilah Islam Indonesia yang sesungguhnya. Ini penting terutama bertepatan dengan digelarnya aksi masa 4 Nopember 2016. Akan banyak pertanyaan dan pasti Saya kabarkan berita baik ini ke teman-teman di Eropa.” Ungkap Gusrini Saidi, perwakilan Uni Eropa yang hadir dan berkesempatan menutup acara ini. (HM-M)

Thursday, 17 November 2016 14:32

Islam: Antara Damai dan Perang*

Oleh : Irfan Abubakar, MA

Dalam pandangan Islam, persaudaraan, persatuan, kekeluargaan, dan perdamaian merupakan nilai-nilai yang harus diperjuangkan manusia dalam menjalani kehidupan bersama di dunia ini. Keharusan ini bukan semata dilandasi oleh kecondongan manusia pada nilai-nilai universal tersebut, tapi justru karena adanya tendensi alamiah manusia untuk mengabaikannya. Atas dasar itu, menjadi tugas moral manusia untuk memperbaiki hubungan yang terlanjur retak akibat konflik dan permusuhan.

Banyak ayat al-Qur’an yang mengecam perangai sebagian manusia yang memutus tali persaudaraan (habl minannâs) dan menyandingkan dosa ini dengan dosa lain, yaitu melakukan kerusakan di muka bumi (fasâd fil ardh). Sebaliknya al-Qur’an sangat menganjurkan ishlâh, yaitu mendamaikan orang-orang yang bertikai. Kata ishlâh sendiri memiliki makna lain yang saling berdekatan, namun kesemuanya berkonotasi positif, yaitu petunjuk Allah, perbuatan yang baik, serta mempromosikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dengan demikian, tindakan mempromosikan perdamaian, mencegah dan mengatasi konflik merupakan amal shaleh yang diridhoi Allah.

Menurut perspektif al-Qur’an perbedaan dan keragaman bukan hanya fakta alamiah melainkan kehendak Allah yang abadi. Perbedaan dan keragaman dalam jenis kelamin, suku, bangsa, dan ras merupakan desain Ilahi agar terbentuk konfigurasi baru relasi kemanusiaan yang saling terhubungkan oleh kesediaan untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain (lita’ârafû).

Dalam kerangka kosmologi Islam, Allah mendorong manusia untuk saling berhubungan dalam rangka saling mengenal dan memahami perbedaan masing-masing, bukan untuk saling mengalahkan, mendominasi serta menunjukkan supremasi. Bukan pula untuk melenyapkan dan menyeragamkan perbedaan-perbedaan tersebut. Tapi melalui interaksi tersebut manusia didorong berkompetisi untuk melahirkan kebaikan-kebaikan (al-khairât) (QS al-Maidah: 48) karena di mata Allah yang menentukan keunggulan manusia atas yang lainnya bukan identitas kelompoknya, melainkan kualitas kebaikannya (QS al-Hujurat: 13).

Atas dasar itu, melindungi jiwa manusia tanpa melihat identitas primordialnya merupakan sebuah kewajiban moral. Setiap manusia dimanapun berada terikat oleh rahmat ilahi dengan manusia lain dalam satu rantai jiwa kemanusiaan universal. Karena itu al-Qur’an melarang keras menghilangkan nyawa manusia dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah. Ditegaskan dalam al-Qur’an bahwa menghilangkan satu nyawa manusia setara dengan menghilangkan nyawa semua manusia. Sebaliknya menyelamatkan satu nyawa manusia sama dengan menyelamatkan semesta jiwa manusia itu sendiri (QS Al-Maidah: 32).

Sebegitu pentingnya nilai kemanusiaan dan persaudaraan dalam Islam, sebagaimana gamblang dalam beberapa ayat seperti di atas, seolah-olah tidak ada ruang sama sekali untuk jalan kekerasan dan perang. Namun faktanya tidak demikian karena tidak sedikit ayat al-Qur’an dan juga hadits Nabi serta bukti sejarah yang menunjukkan semangat Islam ketika berbicara perang. Sedemikian rupa sehingga seakan perang merupakan sikap dasar Islam dalam merespon konflik, sebuah sikap yang hari ini dianut oleh kelompok-kelompok Muslim radikal. Fakta ini melahirkan kesan paradoks antara damai dan perang dalam Islam. Padahal dalam logika pemikiran Islam, sifat alamiah manusia untuk saling menguasai dan bahkan menindas merupakan kenyataan antropo-historis yang diakui. Namun mengakui tidak berarti menyetujui apalagi menganjurkannya. Sebaliknya, demi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan universal tadi orang-orang beriman diminta untuk senantiasa menyebarkan kasih sayang dan perdamaian (afsyû al-salâm).

Namun, apabila hak-hak dasar dan kemerdekaan mereka direnggut dengan paksa, maka perang dibolehkan demi membela diri (QS al-Baqarah: 190). Namun perang adalah pilihan terakhir ketika jalan damai telah tertutup sama sekali. Dalam situasi konflik, mencegah lebih diutamakan daripada terburu-buru memutuskan untuk terjun dalam perang (QS al-Anfal: 60), dan mencegah dengan sikap sabar dan menahan diri lebih diutamakan (QS al-Nahl: 126).

Demi pencegahan konflik, perjanjian damai antara negara dianjurkan untuk dilaksanakan dan dihormati sedemikian rupa sehingga permintaan bantuan sesama Muslim di dalam negara yang terikat perjanjian damai tidak bisa membatalkan perjanjian tersebut (QS al-Anfal: 72). Lebih jauh, apabila jalan perang telah ditempuh maka perang harus dilakukan dengan proporsional alias tidak melampaui batas (QS al-Baqarah: 190, 194). Sedemikian pentingnya mewujudkan perdamaian, menghentikan perang lebih diutamakan apabila musuh menunjukkan i’tikad damai (QS al-Baqarah: 192). Dalam surat al-Anfal ayat 61 dikatakan, “Jika mereka (musuh) condong kepada perdamaian, maka condonglah kalian kepada perdamaian…”.

Dari ayat-ayat al-Qur’an di atas jelas bahwa sikap dasar Islam dalam menyikapi konflik dan pertentangan bukanlah perang melainkan resolusi konflik (ishlâh) secara damai. Diskursus perang yang begitu dominan dalam wacana Islam harus ditempatkan sebagai sebuah respon intelektual-ideologis yang kontekstual terhadap realitas perang itu sendiri, bukan sebagai dasar pijakan tentang bagaimana seharusnya tatanan kehidupan yang ideal dibangun dan dipelihara. Ungkapan “jihad” yang selama ini acap diidentikkan dengan perang suci harus juga dipahami dalam konteks prinsip umum Islam, bukan semata-mata konteks perang yang spesifik. Kata “jihad” atau bentuk derifat lainnya, mujâhadah, dalam al-Qur’an mengandung makna perjuangan dengan sepenuh hati mempromosikan dan membela nilai-nilai Islam dalam kehidupan ini. Jihad dalam pengertian perang untuk membela diri tidaklah keliru, namun bukan satu-satunya makna kata itu. Usaha sungguh-sungguh mempromosikan perdamaian, resolusi konflik secara damai, hak-hak asasi manusia, keadilan dan toleransi dapat pula disebut jihad selama ditujukan untuk membela nilai-nilai universal Islam. Sebaliknya perang yang dikibarkan untuk tujuan ofensif, menindas, dan dilakukan tanpa etika dan menghancurkan tatanan kemanusiaan, malahan tidak pantas dimasukkan dalam kategori jihâd fî sabîlillâh.

Sikap Rasulullah dan para sahabat dan umat Islam awal menjadi teladan utama tentang kesungguhan menjalankan dan menerapkan jihad tanpa kekerasan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Nabi ikut berperang, namun berbagai perang besar, terutama Badar, Uhud, dan Handaq yang diikuti Nabi adalah perang untuk tujuan defensif (membela diri), bukan untuk tujuan ofensif (menyerang lawan terlebih dahulu). Perjanjian Hudaybiyah adalah satu contoh sejarah yang mendemonstrasikan besarnya hasrat Nabi terhadap perdamaian. Tercatat bahwa butir-butir perjanjian antara pasukan Islam di Madinah dengan pasukan Quraisy di Makkah dalam banyak hal merugikan kepentingan politik umat Islam. Namun Nabi menerima perjanjian tersebut demi terwujudnya relasi damai antara kedua kelompok yang bertikai. Demikian pula Fathu Makkah, masuknya kaum Muslim dengan pasukannya ke tanah Makkah, berlangsung damai tanpa satupun tetes darah jatuh, dimana mereka diperintahkan untuk menyarungkan pedang pertanda damai. Dan banyak lagi episode cerita dalam sejarah Islam awal yang mencerminkan komitmen perdamaian lebih tinggi dari keinginan untuk berperang. Selain itu, perilaku Nabi yang manusiawi, sifat pemaaf Nabi terhadap orang yang menghina dan melukainya, sikap Nabi yang tidak gampang menghukum orang yang bersalah, dan sifat-sifat budiman lainnya, semuanya menunjukkan bahwa pada dasarnya Nabi merupakan sosok yang cinta damai dan anti kekerasan.

 

Wallahu A’lam bishawab

 

Irfan Abubakar, MA

Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

 

*Artikel ini diambil dari kata pengantar editor Modul Pendidikan Perdamaian di Pesantren Berperspektif Islam dan HAM

Page 5 of 23