Koleksi Naskah Khutbah Kontra Narasi Extremis

Lia Cgs

Monday, 03 October 2016 09:55

Santri Demak Deklarasikan Tolak Radikalisme

DutaIslam.com - Sebanyak 30 santri yang merupakan perwakilan dari 30 Pondok Pesantren se-Kabupaten Demak mendeklarasikan Cinta Perdamaian dan Menolak Tindakan Radikalisme. Hal itu diikrarkan oleh para peserta di Aula Masjid Agung Demak pada hari Ahad, 25 September kemarin.

Deklarasi tersebut merupakan puncak kegiatan acara Workhsop Pesantren for Peace Tingkat Kabupaten yang diselenggarakan di Hotel Amantis semenjak Jum’at, 23 September sampai Ahad, 25 September 2016.

Workshop yang mengambil tema “Menyemai Toleransi, Menumbuhkan Perdamaian Abadi” tersebut diselenggarakan atas kerjasama Uni Eropa, KAS Jerman, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Pon-Pes kiyai Gading Mranggen Demak sebagi panitia lokal.

Sebelum acara deklarasi, peserta diajak untuk berziarah ke Makam Raden Patah dan mengunjungi Museum. Dalam kunjungan ke Museum ke Kota Wali tersebut peserta diperlihatkan bagaimana peran Walisongo dalam menyebarkan Islam di Bumi Nusantara dengan penuh perdamaian, dan tanpa melakukan penindasan kepada pemeluk agama lain. Agama Islam disebarkan oleh para Walisongo dengan tetap menghormati dan menyatu dengan kebudayaan-kebudayaan lokal.

Setelah berdiskusi sejenak, oleh panitia, para peserta diajak ke Aula Masjid Agung Demak untuk membacakan deklarasi Perdamaian dan Tolak Radikalisme. Panitia Lokal sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Kiyai Gading Mranggen Demak, Fahsin M Faal mengatakan  bahwa deklarasi yang dibacakan oleh para peserta merupakan bentuk penegasan kembali bahwa pesantren-pesantren di Kabupaten Demak yang selama ini dikenal penuh cinta perdamaian, toleransi, serta menyebarkan nilai-nilai rahmatan lil alamin.

"Pesantren-pesantren tersebut semenjak dahulu dan yang akan datang akan selalu berperan mengawal tegaknya NKRI serta menolak penyebaran faham-faham radikalisme dan faham yang dapat menggerogoti nilai-nilai pancasila," imbuhnya.

Adapun bunyi deklarasi yang dibacakan tersebut adalah sebagai berikut

Bismillaahirrahmaanirrahim,

Atas Nama Cinta Perdamaian

Dengan mengucapkan Asma Allah yang Rahman dan Rahim; yang memiliki  banyak sebutan namun Satu Ada-Nya; dengan tidak membedakan Tuhan karena perbedaan agama; yang merupakan jalan-jalan yang berbeda untuk menuju tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu Wata’ala.

Kami Santri Indonesia yang lahir dalam keluarga muslim, dibesarkan dan dididik dengan nilai-nilai Islami yang universal dan merupakan rahmat bagi seluruh alam, bersama ini kami mendeklarasikan:

Satu, kami menolak segala macam dan bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama, dalam hal ini khususnya agama Islam.

Dua, kami menolak pemaksaan pemahaman atas nama Islam dengan cara intimidasi yang dilakukan oleh para penganut kekerasan.

Tiga, kami akan ikut berpartisipasi aktif dalam penanaman nilai-nilai Hak Asasi Manusia  (HAM) di tengah-tengah pesantren dan masyarakat.

Empat, kami akan ikut berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan konflik di tengah-tengah masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi rasa toleransi, persaudaraan, serta penghormatan atas hak-hak orang lain.

La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Alfatihah.

Deklarasi Perdamaian dan Tolak Radikalisme

 

 

Hadir dalam pembacaan deklarasi perwakilan KAS Jerman dan CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para pemateri, fasilitator serta segenap panitia lokal. Kegiatan tersebut juga menarik perhatian banyak pengunjung yang sedang berziarah untuk ikut menyaksikan pembacaan deklarasi. [dutaislam.com/ julius hisna/muhammad najmuddin huda]

 

Source: KBAswaja

Berita ini dimuat di : http://www.dutaislam.com/2016/09/santri-demak-deklarasikan-tolak-radikalisme.html

Monday, 26 September 2016 14:28

Jadikan Santri Sebagai Duta Perdamaian

Berita Workshop Demak dimuat di harian Jawa Pos, Senin, 26 September 2016

DEMAK – Maraknya peperangan terjadi di bumi ini, bahkan konflik sosial di Indonesia tentunya menjadi keprihatinan. Semua pemicu konflik tersebut terindikasi tiadanya lagi toleransi antarumat, utamanya terkait Hak Asasi Manusia (HAM).

Sehubungan itu workshop Pesantren for Peace digelar Pondok Pesantren (Ponpes) Kyai Gading Mranggen bekerja sama CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Konrad-Adenauer-Stiftung untuk Jakarta dan Timor Leste dengan dukungan dari Uni Eropa. Dimaksudkan meningkatkan peran pesantren dalam mempromosikan sekaligus mengadvokasikan nilai toleransi, HAM serta penyelesaian konflik secara damai.

Panitia penyelenggara sekaligus pengasuh Ponpes Kyai Gading, Fahsin M Faal menuturkan, selain mengawal Islam melalui dakwah, pesantren sebagai lembaga pendidikan turut andil memperkuat nilai dasar Islam pada kehidupan kultural, ekonomi, dan sosial politik. Sehubungan peran strategis pesantren itulah maka sudah tepat menjadikan ponpes wahana menyemai toleransi dan menjunjung tinggi HAM.

“Bahkan dengan semangat Islam rahmatan lil ‘alamin sudah selaiknya perdamaian digelorakan mulai dari bilik pesantren. Atau dengan kata lain menjadikan santri sebagai duta perdamaian,” ucapnya, Minggu (25/9).

Di sisi lain, Koordinator Pesantren for Peace Idris Hemay menambahkan, ditilik dari perannya pesantren tidak hanya mendidik umat, namun juga ikut serta menciptakan perdamaian. Maka itu pesantren pun turut berperan menegakkan HAM utamanya dalam penyelesaian konflik secara damai. Maka itu inti dari workshop Pesantren for Peace adalah menyemai generasi toleransi, menumbuhkan perdamaian abadi.

Sementara Bupati HM Natsir menuturkan, toleransi telah ada di negeri ini sejak ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Maka itu pluralisme tumbuh subur dan bisa hidup berdampingan, tanpa sedikitpun muncul konflik. Hingga datangnya penjajahan yang sengaja menggunakan politik adu domba untuk menghancurkan perdamaian di bumi nusantara. ssi/SR

Pesantrenforpeace.com – Jakarta (17-18/9). Pondok Pesantren Annajah Rumpin Bogor selenggarakan workshop tingkat Kabupaten untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dengan tema “Kesadaran Multikultural, Toleransi, dan HAM dalam Kehidupan Beragama.” Kegiatan yang merupakan bagian dari program Pesantren for Peace ini, diusung oleh CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan dukungan Uni Eropa (EU). Diharapkan melalui workshop ini, akan meningkatnya peran pesantren di Jakarta dan sekitarnya serta terbangunnya kesadaran publik dalam rangka mempromosikan dan mengadvokasikan nilai-nilai kesadaran multikultural, toleransi dan HAM sebagai bentuk upaya penanganan konflik dalam kehidupan beragama.

Workshop yang melibatkan 30 peserta dari 22 pondok pesantren ini berlangsung selama dua hari, 17-18 September 2016 di Swiss-Belinn Simatupang Jakarta dengan menghadirkan pembicara Ahmad Ma’rufi dari Kementrian Luar Negeri, Ivan Ahda dari Maxima Indonesia, dan Muhammad Sofwan Yahya dari Yayasan Said Agil Siroj. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Pendiri dan Pembina Yayasan Keluarga Besar Annajah, Dra. Hj. Maisaroh Madsuni; Ketua Yayasan Keluarga Besar Annajah, Arief Budiman, S.H, L.LM; Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Irfan Abu Bakar, MA; dan perwakilan dari Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Sarah Sabina Hasbar.

“pesantren adalah inti dari pada umat Islam. Kalau kita bicara tentang Islam Indonesia sebagai kiblat peradaban Islam dunia, sesungguhnya kita berbicara tentang pesantren sebagai tulang punggung dari Ummat Islam Indonesia," tutur Irfan Abubakar dalam sambutannya. Ia menambahkan bahwa pesantrenlah yang bertanggung jawab melanjutkan tradisi Islam Indonesia. Ada ataupun tiada pemerintah, pesantren akan tetap ada, karena pesantren telah ada sebelum Republik ini lahir. Bahkan, pada saat penjajahan, pesantrenlah yang merupakan benteng pertahanan kebudayaan, tradisi, dan peradaban Islam.

Dalam sambutan pembukaan, pimpinan Yayasan Keluarga Besar Annajah, Dra. Hj. Maisaroh Madsuni menjelaskan bahwa pondok pesantren adalah pelopor sekaligus pelaku utama praktik multikultural, toleransi, dan HAM sebagaimana yang selama ini telah dikembangkan di Pondok Pesantren Annajah. “Meneruskan cita-cita salah satu pendiri pondok, alm. Dr. H. Sabaruddin Tain, Annajah berkembang dalam kearifan budaya menghargai, menyayangi, dan memberikan kesempatan memperbaiki diri”, tuturnya. Ia menambahkan bahwa hal tersebut diwujudkan dalam kebiasaan menghindari hukuman fisik terhadap santri (internal) dan memberikan hak tetangga pada masyarakat non muslim dalam pembagian daging kurban (eksternal).

Praktik toleransi yang demikian selaras dengan pemikiran yang disampaikan Ahmad Ma’rufi pada sesi pertama yang bertema “Pesantren dan Upaya Membangun Kesadaran Multikultural, Toleransi, dan HAM. Menurutnya, orang yang memiliki sifat kasih sayang mestilah menjadi pribadi yang diterima baik di masyarakat, toleran, dan jauh dari melanggar HAM. Dengan demikian, Pesantren dapat menjadi ‘kawah candradimuka’ dalam mengajarkan nilai-nilai multikultural, toleransi dan HAM.

Pembahasan kian menarik ketika Muhammad Sofwan Yahya mencoba untuk menghadirkan imaji dan multikultural ala pondok pesantren. Bagaimana keanekaragaman budaya pada akhirnya mampu diserap lalu kemudian dihadirkan dalam bentuk penerjemahan kebudayaan yang sama sekali baru. Beberapa gambaran multikultural ala pondok pesantren yang coba dihadirkan oleh Sofwan yaitu, tulisan arab melayu dan budaya berpakaian barat yang disandingkan dengan elemen-elemen pesantren seperti sarung sebagai identitas kesantrian. Kesemuanya merupakan imaji yang terbentuk dalam menerjemahkan pondok pesantren sebagai lembaga yang mampu melestarikan tradisi yang baik dan mengikuti tradisi yang lebih baik.

Pelestarian tradisi yang beragam merupakan praktik multikultural mendasar yang baru akan terwujud jika toleransi dan HAM dipahami dan diterapkan dalam keseharian di pondok pesantren. Hal ini sebagaimana yang dikuatkan oleh Ivan Ahda dalam sesi terakhir materi. Ivan menyampaikan bahwa multikultural, toleransi, dan HAM  dapat diterjemahkan dalam satu kata, yaitu empati. Dengan menghadirkan empati, keberagaman manusia yang heterogen di pondok pesantren dapat diseleraskan dalam kebersamaan harmoni. Dengan demikian akan muncul kesadaran bahwa toleransi dan HAM bukan soal membuat yang berbeda menjadi sama sepenuhnya, melainkan soal sadar bahwa yang berbeda tetap saling membutuhkan dan harus tetap hidup bersama secara berdampingan.

Yang menarik dalam pelaksanaan workshop ini, ke-30 peserta dibagi ke dalam 3 kelompok untuk mendiskusikan tiga konsep, yaitu Komunikasi, Toleransi, dan HAM. Masing-masing kelompok yang beranggotakan 10 orang diberikan satu konsep untuk digali lebih mendalam, guna menemukan pemahaman menyeluruh tentang kesadaran multikultural, khususnya di pondok pesantren.

Antusiasme para peserta dalam berbagi pengalaman di pondok pesantrennya masing-masing pada akhirnya membawa diskusi pada kesimpulan bahwa selama ini, pondok pesantren merupakan lembaga pionir yang telah membumikan konsep multikultural, toleransi, dan HAM. Keberadaan pondok pesantren mampu mendialogkan keberagaman dengan sangat baik dalam praktik saling menyayangi, beradaptasi, menghargai (toleransi dan HAM), dan menghidupkan tradisi  musyawarah (menjalin komunikasi). Dengan kontribusinya yang sangat besar dalam praktik multikultural, toleransi, dan HAM, pondok pesantren tentu harus didukung oleh orang-orang besar yang memiliki kepercayaan diri yang besar. Orang-orang besar itu tentu salah satunya merujuk pada para pengajar yang harus dengan percaya diri mengawal pondok pesantren sebagai agen perubahan.

Ide sebagai agen perubahan dengan penuh semangat dicetuskan oleh satu-satunya peserta sepuh berusia 60 tahun, KH. Imam Zarkasy Rowi dari Pondok Pesantren Nurul Jannah Al Muthohir Jakarta Timur yang kemudian diamini oleh seluruh peserta dalam perumusan hasil workshop di akhir acara, “kami siap menjadi agen perubahan!”, seru seluruh peserta.

Demikian kesadaran mulitikultural, toleransi, dan HAM yang selama ini direpresentasikan, dikembangkan, dan ditularkan dalam kehidupan pondok pesantren. [Imas Uliyah/LH].

 

Setelah sukses dengan seminar Local Day of Human Rights di 5 provinsi di Pulau Jawa pada bulan Agustus lalu, kali ini Pondok pesantren penerima dana hibah Pesantren for Peace akan menyelenggarakan Workshop Best Practices tingkat kabupaten yang berlangsung selama 3 hari.

Workshop Best Practices tingkat Kabupaten ini diselenggarakan oleh pesantren terpilih di  5 provinsi di Pulau Jawa yaitu: PP. Annuqayah Madura; PP. Kyai Gading Demak; PP. Nurul Mummahat Yogyakarta; Pesantren Sirnarasa Ciamis; dan PP. An-Najah Bogor.

Workshop ini melibatkan 30 ustadz/ustadzah sebagai peserta dengan tujuan untuk berbagi dan bertukar pengalaman tentang pembangunan perdamaian, penanganan konflik, dan peran pesantren dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap HAM.

Berikut jadwal pelaksanaan seminar Local Day of Human Right yang akan dilaksanakan di 5 wilayah (Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan DKI Jakarta).

 

 

No

Ponpes

Wilayah

Jadwal Pelaksanaan

1.     

PP. Nurul Ummahat

DI Yogyakarta

17-18 September 2016

2.     

PP. An-Najah

DKI Jakarta

17-18 September 2016

3.     

PP. Sirnarasa

Ciamis

21-23 September 2016

4.     

PP. Kyai Gading

Demak

23-25 September 2016

5.     

PP. Annuqayah

Madura

26-28 September 2016

 

Pesantren pelaksana workshop Best Practices di tingkat Kabupaten ini akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Program Pertukaran Santri (Santri Mukim), sekaligus bertanggung jawab untuk memilih 2 orang santrinya (1 laki-laki dan 1 perempuan) dengan kriteria: pernah mengikuti training dan field trip yang telah diselenggarakan di 5 provinsi di Pulau Jawa.

Kegiatan Pertukaran Santri ini akan dilakukan antar pesantren dan antar provinsi selama 2 minggu di bulan Januari 2017. Aktifitas utama selama berlangsungnya kegiatan Pertukaran Santri adalah santri mukim bertanggung jawab untuk mencari dan menggali informasi mengenai pembangunan perdamaian, penanganan konflik, dan peran pesantren dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi, penghormatan terhadap HAM dan penyelesaian konflik secara damai oleh pesantren tempat santri/santriwati belajar (mukim).[LH]

 

Tuesday, 13 September 2016 14:32

Kumpulan Video Local Day of Human Rights

 

 

Oleh : KH. Abdul Muhaimin

 

Makalah ini disampaikan di acara Local Day of Human Rights 1 di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah pada tanggal 28 Agustus 2016.

KH. Abdul Muhaimin, Ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta memiliki sejarah panjang dalam mengelola proses akulturasi entitas kebhinnekaan sebagaimana dapat ditemukan dalam nama-nama kampung seperti Bugisan, Daengan, bahkan terabadikan dalam satuan prajurit Kraton seperti bregodo Bugis, Daeng serta pernik-pernik kebudayaan etnis dari luar Jawa yang tetap mendapatkan ruang hidup hingga sekarang. Filosofi dan ajaran Kraton Ngayogyakarta yang mengedepankan pertanggungjawaban bagi keselarasan dan ketenteraman seluruh warga telah membentuk sikap budaya bahwa setiap pemimpin harus mampu menjadi songsong agung kawulo Mataram.

Masuknya arus baru, baik berupa ideologi global maupun paham keagamaan trans-nasional telah merubah cara pandang keagamaan yang cenderung puritan dan dogmatik. Pemeluk agama seringkali mengalami ketakutan ketika ia harus berinteraksi dengan umat yang berbeda agama, karena dianggapnya akan mengurangi kemurnian dan sakralitas iman yang diyakininya. Di sisi lain berkembangnya ideologi global yang diusung kaum intelektual seringkali menafikan basis budaya lokal yang lahir dari proses kearifan sejarah.

Dinamika sosial yang sedemikian kompleks dan sangat cepat melahirkan konfigurasi sosial baru yang terpilah oleh perbedaan sosial ekonomi, kelompok etnis dan perbedaan agama. Pada sisi lain, program pembangunan yang dirancang negara, mekanisme dan operasionalisasinya seringkali tidak mampu mengurangi jarak jurang sosial secara signifikan. Kegagalan negara dalam menjawab ekses buruk pembangunan serta rendahnya daya tahan supra-struktur negara dan lemahnya infra-struktur sosial dalam menghadapi intervensi asing di bidang ideologi, politik dan sosial ekonomi mengakibatkan terjadinya frustasi sosial sehingga masyarakat mudah terprovokasi oleh persoalan-persoalan kecil. Guna mencairkan ketegangan sosial antar sesama warga bangsa tentunya diperlukan keikutsertaan masyarakat sipil untuk mengatasi situasi bangsa yang sedang mengalami keretakan sosial di berbagai lini kehidupan.

Perkembangan baru di era reformasi sebenarnya menjadi peluang besar bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah bangsa yang semakin kritis. Ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan sangat jelas terbaca di kalangan masyarakat hampir di semua aspek kehidupan. Institusi negara sebagian besar saat ini mengalami disfungsi kelembagaan karena terjerat oleh kasus hukum atau terlibat dalam mega skandal korupsi. Namun aturan birokrasi yang semakin ketat karena isu pemberantasan korupsi serta arogansi penguasa daerah yang menjadi alat kepentingan subjektif partai politik merupakan kendala besar untuk membuka partisipasi publik secara terbuka.

Kendala yang tidak kalah beratnya dalam membangun semangat kebhinnekaan yang dianut oleh segenap warga negara Indonesia, diyakini sepenuhnya disebabkan oleh ketidakseriusan negara dalam menegakkan aturan hukum baik berupa undang-undang maupun kovenan yang telah diratifikasi oleh negara. Biasanya, kendala ini akibat dari kepentingan politis pejabat daerah atau agenda besar kepentingan kekuasaan yang memanfaatkan isu perbedaan agama sebagai komoditas untuk meraih kesuksesan.

Dalam beberapa kasus kekerasan yang terjadi baruntun akhir-akhir ini, sebenarnya negara (dalam hal ini kepolisian negara) telah memiliki legalitas untuk melakukan tindakan hukum kepada para pelaku anarkis yang memaksakan kebenaran subjektifnya pada kelompok lain, baik seagama seperti dalam kasus Ahmadiyah atau dengan komunitas agama lain sebagaimana peristiwa penghancuran tempat-tempat ibadah yang marak terjadi di Jawa Barat akhir-akhir ini.

Masih terkait persoalan hukum, dalam kenyataannya belum semua produk hukum dan peraturan pelaksanaan yang ada belum mampu melindungi eksistensi masing-masing pihak yang dianggap menyimpang/berbeda. Hanya karena tekanan publik, kemudian terbit SKB yang tidak pararel dengan semangat kebhinnekaan. Kasus semacam itu juga terjadi di beberapa daerah yang situasi hegemoni mayoritas mendorong munculnya aturan-aturan yang tidak demokratis. Hal yang sangat memprihatinkan, berkaitan dengan kasus-kasus konflik perbedaan agama, Kementerian Agama dalam berbagai tingkatan seolah-olah menutup mata dan menganggap sebagai persoalan gangguan keamanan yang menjadi wilayah penegak hukum semata.

Dengan struktur Kemenag yang bersifat vertikal dan memiliki aparat hingga tingkatan desa, sebenarnya sangat mudah memobilisasi infrastruktur yang berada di bawah jaringan koordinasinya (seperti FKUB, DMI, P2A, penyuluh agama, Kaum rois) untuk mengambil inisiatif dalam menyelesaikan titik-titik rawan konflik di masyarakat.

 

Konsolidasi Masyarakat Anti Kekerasan

Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi, relasi antar komponen bangsa harus dibangun atas prinsip kesetaraan dan kesederajatan tanpa membedakan strata sosial, perbedaan keyakinan ataupun penguasa dan rakyatnya. Masing-masing berhak untuk berperan aktif dan memberikan kontribusinya secara optimal dalam memajukan nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong konsolidasi warganya. Untuk membangun konsolidasi yang efektif diperlukan tatanan hukum dan kultur politik maupun perangkat demokrasi yang sehat dan transparan.

Sejak bergulirnya era reformasi, negara sebagai regulator kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami berbagai kelemahan fungsional karena lemahnya penegakan hukum dan rendahnya sumber daya aparat dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan memberdayakan warganya. Akibatnya, banyak terjadi kesenjangan berbagai bidang kehidupan sosial ekonomi, politik sehingga menjadi pemicu kekerasan yang berubah menjadi kerusuhan antar komunitas secara masif. Tingkat kekerasan tersebut  akan semakin kompleks karena bersamaan dengan pengaruh tekanan struktur sosial yang menghimpit mereka dalam kehidupan sehari-hari, diskriminasi sosial ekonomi, tersingkirnya komunitas tertentu dan rendahnya kohesifitas antar warga akibat perlakuan kelompok lain yang dinilai tidak adil, tidak jujur dan sangat dipengaruhi kepentingan subjektif. Guna meretas mata rantai kekerasan yang semakin membelit kehidupan warga bangsa, diperlukan langkah konsolidasi simultan dan terintegrasi segenap elemen masyarakat emoh kekerasan (bahasa Ibu Gedong Bagus Oke) membentuk aliansi damai menuju rekonsiliasi sosial.

 

Aktor Strategis Aliansi Damai

Sebagaimana dikemukakan di atas, penanganan konflik yang terjadi saat ini tidak mungkin diserahkan kepada negara. Marx Jurgensmeyer menyesalkan bahwa pemerintah negara-negara modern justru lebih banyak mengalami kebobrokan moral dan kehampaan spiritual justru ketika mereka gencar menawarkan konsep-konsep moral yang dianggapnya humanis. Oleh karena itu, untuk menjembatani berbagai pihak yang tengah dilanda konflik diperlukan konsolidasi di kalangan masyarakat sipil guna mendorong terciptanya harmoni sosial di tengah masyarakat yang semakin plural. Beberapa komponen sosial yang memiliki potensi untuk dikonsolidasikan sebagai elemen damai antara lain:

  1. Tokoh-tokoh moderat.

Di tengah-tengah kerasnya rivalitas global, memungkinkan semua wacana terjebak dalam posisi ekstrim ketika berhadapan dengan wacana lain yang berbeda. Adalah suatu ironi, ketika kelompok pluralis kemudian membangun arus besar menentang kelompok yang dikategorikan sebagai golongan radikal dengan memunculkan stigma negatif pada mereka, sehingga mengakibatkan tersumbatnya saluran dialog bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, sudah saatnya institusi-institusi pluralisme maupun kelompok pluralis lebih proaktif membangun dialog terbuka dengan kelompok yang sangat resisten dengan ide pluralisme bahkan bilamana perlu istilah kelompok pluralis dapat ditransformasikan menjadi istilah kelompok moderat.

 

  1. Pemuka agama dan tokoh masyarakat.

Agama memiliki intensitas reaksi yang sangat tinggi dan jangkauan area yang tidak terbatas dengan klaim-klaim kemutlakan yang kadang tidak dapat menerima bantahan dari perspektif lain. Otoritas agama yang sedemikian kuat dan eksesif, apabila berada di tangan orang yang tidak bertanggung jawab akan berubah menjadi kekuatan yang sangat menghancurkan. Oleh karena itu, para pemuka agama perlu mentransformasikan kekuatan tersebut sebagai kekuatan yang berpihak pada masalah-masalah kemanusiaan, seperti kemiskinan, kebodohan dan dekadensi moral.

Di sisi lain, para pemuka agama perlu lebih gigih mencegah berkembangnya kekerasan agama, karena hakekat agama tidak mengajarkan kekerasan tetapi justru mengajarkan keselamatan. Kekerasan dengan dalih agama senyatanya adalah penyalahgunaan agama yang dilatari oleh kepentingan politik, ekonomi dan kepentingan subjektif lainnya. Pencegahan kekerasan atas nama agama tidak boleh dengan cara-cara kekerasan, tetapi harus tetap mengacu kepada kaidah fiqh yang mengatakan “Adh-dhororu laa yuzaalu bi adh-dhorori” bahwa kerusakan tidak dapat dihilangkan dengan cara yang merusak.

Peran strategis yang perlu dikonsolidasikan dalam menangani konflik sosial adalah peran serta tokoh masyarakat sebagai figur sentral yang masih memiliki otoritas sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kondisi sosiologis bangsa Indonesia yang masih kental pola hubungan patron client menjadi sangat efektif untuk membangun kohesifitas/kerekatan sosial yang mengalami situasi kritis akibat politisasi dan pragmatisme di era globalisasi.

 

  1. Kaum intelektual.

Kelompok intelektual dipandang memiliki akses keilmuan dan informasi yang memadai, sehingga dapat lebih membantu menemukan solusi alternatif dan merumuskan pemikiran keagamaan yang lebih kultural dan humanis. Fakta bahwa Islam di Indonesia telah memiliki akar sejarah panjang dan telah menanamkan perangkat budaya dan sosial yang kokoh lewat proses dialog, akulturasi dan inkulturasi budaya dengan ajaran Islam secara damai. Fakta sejarah ini perlu dielaborasi lewat penelitian, diskusi yang lebih intensif yang kemudian dirumuskan sebagai model keagamaan yang lebih membumi.

 

  1. Kelompok dialog antar iman.

Dalam beberapa dekade terakhir ini banyak bermunculan perkumpulan dialog antar iman, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tentu saja fenomena itu merupakan harapan baru semakin eratnya hubungan antar agama, meskipun hingga saat ini masih banyak kendala politis, theologis dengan tuduhan mencampuradukkan agama dan mendekonstruksikan sakralitas agama. Menyadari mendesaknya dialog antar agama, beberapa waktu yang lalu banyak digelar dialog yang menghadirkan pemikir keagamaan internasional semisal yang diselenggarakan dalam forum ICIIS, maupun forum lain yang diselenggarakan oleh ICIP, Muhammadiyah dan lain-lain. Sinergi seri dialog yang simultan diharapkan akan menemukan titik temu dalam membangun dunia yang damai dan semakin religius. Upaya membangun kehidupan yang lebih adil bagi kehidupan antar agama tentu tidak dapat dilakukan secara segmented dan parsial oleh pemuka agama, tetapi diperlukan upaya lebih keras untuk melibatkan multi pihak atau semua stakeholders untuk membangun sinergi dalam mendorong proses penguatan potensi masyarakat dalam mewujudkan kehidupan damai di Yogyakarta.

Oleh karena itu, kata kunci penanggulangan kamtibmas adalah “pengelolaan resolusi konflik” yang membutuhkan keterbukaan birokrasi dan keikutsertaan segenap elemen masyarakat secara proporsional dan transparan.

 

Yogyakarta, 22 April 2014

 

 

KH. Abdul Muhaimin

Pesantrenforpeace.com - Yogyakarta (28/8/2016), Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta menggelar seminar Local Day of Human Rights dengan tema “Peran Pesantren dalam Membangun Nilai Toleransi, HAM, dan Penyelesaian Konflik Secara Damai Demi Terciptanya Yogyakarta yang Istimewa”. Seminar ini merupakan implementasi dari program dana hibah (Subgrant) Pesantren for Peace yang diinisiasi oleh Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah bekerja sama dengan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia dan Timor-Leste dengan dukungan Uni Eropa.

Kasus intoleransi yang muncul di tengah-tengah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tentu membuat citra DIY sebagai kota toleran ternodai. Kasus-kasus pelanggaran HAM dan intoleransi mendorong pondok pesantren untuk ikut secara aktif membangun nilai toleransi, HAM, dan penyelesaian konflik secara damai. Hal itulah yang melatarbelakangi terselenggaranya Local Day of Human Rights oleh Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah, Ahad (28/8) lalu.

Seminar ini diikuti oleh 30 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari takmir masjid, remaja masjid, organisasi kemasyarakatan, majelis taklim, pondok pesantren, dan organisasi keislaman (NU dan Muhammadiyah) di sekitar DIY. Hadir dalam seminar tersebut KH. Abdul Muhaimin, Ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) DIY, sebagai narasumber utama, dan 3 perwakilan santri yang mempresentasikan hasil field trip atau studi lapangan kasus konflik dengan berkunjung dan dialog dengan Julius Felicianus dan perwakilan masing-masing agama di Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) pada tanggal 24 Oktober 2015 serta berdialog secara langsung dengan Aktivis Forum Lintas Iman (FLI) di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Logandeng Gunung Kidul dan Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Sleman, Yogyakarta pada tanggal 23 April 2016 .

Sebelum KH. Abdul Muhaimim menyampaikan pemaparannya, terlebih dahulu dilakukan pemaparan oleh 3 santri, Zaki Romdhon Muhabib (PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta), Dalila Eka Surma (PP. Aji Mahasiswa Al-Muhsin Bantul), dan Fatikhatul Faizah (PP. Sunan Pandanaran Sleman) tentang pengalaman field trip mereka.

Dalam forum tersebut, Dalila menjelaskan latar belakang dilakukannya field trip, serta bagaimana para santri dibekali materi dalam kegiatan training sebelum melakukan field trip ke lokasi terjadinya konflik dan ke lembaga civil society yang konsen di bidang perdamaian. Ia juga menyampaikan bahwa terdapat peningkatan kasus intoleran selama tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu kasus yang terjadi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Zaki, yaitu penyerangan rumah Julius Felicianus terjadi pada tanggal 29 Mei 2014 malam saat istri dan kerabat pak Julius melakukan doa Rosario. Penyerangan ini dilakukan oleh 8-10 orang berjubah yang dikenal dengan kathok congklang kacong. Selain menyebabkan luka fisik, kasus itu juga menimbulkan trauma yang mendalam bagi jemaat Katolik Gereja Santo Fransiskus Agung yang berdoa di rumah Julius. “Hubungan kemasyarakatan pun mengalami pergeseran akibat kejadian itu”, ujarnya. Selain itu, Zaki juga menjelaskan tentang FPUB yang didirikan pada tanggal 27 Februari 1997 oleh beberapa tokoh elemen bangsa yang ada di Yogyakarta dengan tujuan membangun nilai-nilai spiritualitas bangsa serta mewujudkan persaudaraan sejati. “Ada 3 kegiatan utama yang dilakukan FPUB, diantaranya diskusi dan dialog antar umat beragama, aksi solidaritas sosial, serta aksi damai dan do’a bersama”, tambah Zaki.

Sementara itu, Fatikhatul Faizah menjelaskan pengeroyokan dan pemukulan terhadap aktivis Forum Lintas Iman (FLI) Aminuddin Aziz terjadi karena penolakan ormas Islam Radikal Front Jihad Islam (FJI) atas rencana pelaksanaan Paskah Adiyuswo di Playen, Gunungkidul se Jawa-Bali. Konflik ini berdampak  buruk  bagi  korban  yang  diserang, baik dari segi fisik, seperti kerusakan mobil dan luka-luka yang dialami Aminuddin Aziz; dampak non-fisik, yaitu ketakutan yang luar biasa dalam diri Aminuddin Aziz yang menyebabkan  trauma  berkepanjangan; serta dampak politis, akibat  konflik  tersebut, ruang  gerak  Aminuddin Aziz  di  Wonosari  menjadi terbatas, karena secara tidak langsung dia menjadi buronan FJI; Dampak lain pada masyarakat adalah munculnya rasa ketidaknyamanan antar kedua belah  kelompok sampai  saat  ini dikarenakan  jalan  damai  yang  diharapkan pihak Aminuddin Aziz dengan pembelaan haknya masih belum didapatkan.

“Inisiatif damai dalam penyelesaian konflik yang dialami aktivis FLI ini antara   lain melakukan mediasi dengan jalan damai melalui mediator dan mempertemukan  pihak FLI dan FJI dengan melibatkan FPUB untuk duduk bersama membahas konflik dan  menemukan titik temu serta akar permasalahan sehingga konflik tidak akan terjadi  lagi”, tutur Fatikhatul Faizah

KH. Abdul Muhaimin dalam kesempatan itu memaparkan tentang peran tokoh agama dalam menanggulangi ekstrimisme. Tokoh agama tentu erat kaitannya dengan berbagai perkumpulan seperti majelis taklim dan ormas keislaman serta pondok pesantren sebagai tempat dikadernya para pendamping masyarakat dalam hal agama. Menurutnya, untuk menjembatani berbagai pihak yang tengah berkonflik, dibutuhkan konsolidasi di kalangan masyarakat sipil guna mendorong terciptanya harmoni sosial di tengah masyarakat yang semakin plural. “Beberapa komponen masyarakat yang punya potensi untuk dijadikan elemen damai adalah tokoh moderat, pemuka agama dan tokoh masyarakat, kaum intelektual, serta kelompok dialog antar iman,” terang KH. Abdul Muhaimin.

Para pemuka agama juga perlu lebih gigih lagi mencegah berkembangnya kekerasan agama, karena hakikatnya agama tidak mengajarkan kekerasan tetapi justru mengajarkan keselamatan. “Kekerasan dengan dalih agama sebenarnya adalah penyalahgunaan agama yang dilatari oleh kepentingan politik, ekonomi, dan kepentingan subyektif lainnya,” ungkapnya.

Salah seorang peserta seminar yang merupakan Ketua PCNU Yogyakarta, H. Ahmad Yubaidi, SH. MH sangat mengapresiasi pemaparan dari ketiga santri tersebut. Dia juga sangat mendukung kegiatan seminar yang digelar Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah ini. Harapannya, masyarakat DIY bisa bersatu padu memberantas terjadinya konflik agama di DIY dan mengembalikan DIY menjadi “City of Tolerance”.

Koordinator Program Pesantren for Peace, Idris Hemay mengaku sangat terkesan dengan seminar ini. “Kegiatan Local Day of Human Rights di Yogyakarta ini berjalan dengan sukses, mulai dari proses, implementasi dan pelaporannya”, ungkap Idris. “Acaranya lesehan, tapi meriah dan kualitas peserta berbobot dan kritis sehingga mempengaruhi dinamika diskusi, ditambah dengan kinerja panitia yang sangat bagus, dan koordinasi yang baik satu sama lain” tambahnya. Idris juga sangat terkesan dengan presentasi dari ketiga santri, karena berhasil menjelaskan materi dan menjawab pertanyaan dengan sangat baik meskipun pertanyaan-pertanyaannya cukup kritis dan menantang.

Pesantrenforpeace.com – Minggu, (28/08/2016) Pondok Pesantren Tahfizh Al-Qur’an khusus putri Al-Muntaha, Salatiga, mengadakan kegiatan seminar Local Day of Human Rights pertama dengan tema “HAM, Perdamaian dan Toleransi Menuju Islam Rahmatan Lil ‘Alamin”. Acara ini terselenggara atas kerjasama Pondok Pesantren Al-Muntaha dengan CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dengan dukungan dari Uni Eropa sebagai implementasi dari program dana hibah (Subgrant) Pesantren for Peace.

Acara ini dihadiri langsung oleh Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Irfan Abu Bakar, MA. Dalam sambutannya, Irfan memaparkan bahwa program Pesantren for Peace ini telah berjalan di 5 propinsi di pulau Jawa sejak Januari 2015. “Pesantren memiliki peran besar dalam menciptakan harmoni di tengah pluralitas masyarakat agama di Indonesia,” ujarnya. “Ini menjadi modal utama bagi alumni pesantren untuk menyebarkan semangat perdamaian di Indonesia, bahkan di dunia,” tambah Irfan.

Ketua panitia penyelenggara seminar, Nashif ‘Ubbadah menyampaikan bahwa seminar ini menghadirkan 30 peserta dari berbagai elemen, diantaranya dari perwakilan pesantren, TPQ, remaja masjid, siswa sekolah, ormas, dan komunitas-komunitas lain yang ada di Salatiga. Harapannya, pesan perdamaian dan toleransi ini bisa ditangkap oleh seluruh kalangan di Salatiga, tidak terbatas di dunia pesantren saja.

Narasumber utama dalam seminar ini adalah 3 orang perwakilan santri, Muhammad Najmuddin Huda, Muhammad Ali Munawar dan Hesty Setianingrum, yang telah melakukan kunjungan dan dialog dengan Pondok Pesantren Edi Mancoro, Semarang dan Persemaian Cinta Kemanusiaan (PERCIK), Salatiga pada tanggal 1 Oktober 2015 lalu, dan kunjungan ke Gereja St. Paulus Petrus dan Komunitas Gus DURian Temanggung pada 2 Maret 2016 lalu. Disamping itu, hadir pula Kyai Muhamad Hanif, M.Hum (Gus Hanif), Pengasuh Pondok Pesantren Edi Mancoro sebagai narasumber ahli.

Najmuddin mempresentasikan pengalamannya berkunjung dan berdialog dengan Pondok Pesantren Edi Mancoro, Semarang dan Persemaian Cinta Kemanusiaan (PERCIK), Salatiga. Ia memaparkan bahwa Pondok Pesantren Edi Mancoro telah aktif melakukan pendampingan dan advokasi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, serta sering mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang toleransi, moderatisme, HAM, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pesantren sebagai salah satu tanggung jawab mereka terhadap perdamaian umat. Diantara kegiatan tersebut adalah pondok pesantren melakukan kegiatan  dialog lintas agama, diskusi dan silaturahmi antar agama yang bertujuan untuk menanamkan toleransi serta mempererat persaudaraan antar agama di tanah air. Adapun mengenai LSM Persemaian Cinta Kemanusiaan (PERCIK), Salatiga, ia menjelaskan bahwa LSM PERCIK ini memiliki andil dalam perdamaian antar umat beragama di Jawa Tengah dengan cara mengadakan seminar, diskusi, silaturahmi, dan kegiatan lainnya dengan mengikutsertakan masyarakat yang berbeda agama, etnis dan suku. “Dalam kegiatannya, PERCIK juga mengajak pertisipasi para pimpinan agama dan tokoh masyarakat untuk berkomunikasi bersama-sama,” ujarnya. “Selain itu, Percik juga melibatkan para anak-anak muda, mahasiswa dan pelajar untuk bergabung secara aktif dalam kegiatan-kegiatan mereka dengan tujuan untuk menanamkan ideologi toleransi dan cinta kemanusian sejak dini”, tambahnya.

Kemudian Ali Munawar mempresentasikan hasil kunjungan dan dialognya ke Gereja St. Paulus Petrus, Temanggung, yang sempat ramai menjadi sorotan publik karena menjadi sasaran kerusuhan warga akibat penistaan agama yang di lakukan oleh seorang pendeta kristen protestan. “Kasus yang terjadi pada tanggal 8 Maret 2011 ini bermula dari tindakan pendeta kristen protestan yang bernama Antonius Bawengan yang melakukan penistaan agama. Pelaku di hukum 5 tahun penjara, namun ada sekelompok warga yang tidak  setuju dengan putusan hakim, dan mereka melakukan demo di luar gedung pengadilan. Karena keputusan hakim sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, massa yang berdemo melakukan tindakan anarkis dengan merusak sarana di gedung pengadilan. Tidak sampai di situ, ketidakpuasan massa tersebut dilanjutkan dengan merusak Gereja Katolik St. Petrus dan Paulus Temanggung, gedung sekolah Shakinah, serta membakar bagian depan Gereja Pentakosta. Kerusuhan tersebut membuat situasi Kabupaten Temanggung saat itu tidak kondusif,” papar Ali.

Sedangkan Hesti mempresentasikan tentang peranan Gusdurian Temanggung dalam menyebarkan pesan damai dan toleransi. “Jaringan gusdurian memfokuskan sinergi kerja non politik praktis pada dimensi-dimensi yang telah ditekuni Gus Dur, meliputi 4 dimensi besar: Islam dan Keimanan, Kultural, Negara, dan Kemanusiaan,” paparnya.

Gus Hanif menyampaikan bahwa Pesantren wajib menjadi agen perdamaian dengan cara membuka ruang untuk  berdialog, menjalin silaturahmi dan komunikasi. “Bukan hal yang mustahil, karena pesantren memiliki modal besar berupa Kyai yang ditaati oleh santri, jaringan alumni, jaringan antar pesantren, jumlah pesantren yang sebanyak 25 ribuan, dan jutaan santri se-Indonesia,” tuturnya. [Nashif/LH]

 

Page 8 of 24