Lia Cgs

by Local Day of Human Right Al-Luqmaniyyah Yogyakarta

 

Rekaman tersebut merupakan kegiatan Local day of Human Right 2 Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah, yang dilaksanakan pada pada hari Minggu 27 November 2016 dan di siarkan di MQ News.

Pesantrenforpeace.com - Jakarta, (18-20/11) Saat ini, perjalanan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pasca reformasi sedang mendapat ujian berat. Terutama dalam mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kebhinnekaan, dalam mewujudkan demokrasi yang sudah menjadi kesepakatan semua stake holder negeri yang tercinta ini. Munculnya gerakan sektarian dalam wajah radikalisme, issu mayoritas dan minoritas, issu sara dalam keberagamaan, ketidakadilan hukum serta issu-issu lain tentunya mengganggu perjalanan pembangunan bangsa yang berkelanjutan, bahkan bukan tidak mungkin, bisa menggrogoti Pancasila sebagai prinsip dasar Negara. Munculnya gerakan sektarian dalam wajah radikalisme dan fundamentalisme dengan aksi-aksi kekerasan, semakin memperkeruh suasana ketika ummat Islam yang menjadi mayoritas seakan-akan sebagai tertuduh intoleransi dalam mewujudkan bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam dilema kebangsaan inilah, Pondok Pesantren Madinatunnajah bekerja sama dengan Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang didukung oleh Konrad Adenauer Stiftung (KAS) dan Uni Eropa (UE), hadir menggelar acara Workshop tingkat provinsi sebagai implementasi dari program Dana Hibah Pesantren for Peace. Acara ini diselenggarakan selama tiga hari, 18-20 November 2016, dan diikuti oleh 30 peserta utusan dari berbagai pondok pesantren di DKI Jakarta.

Kalangan pesantren yang menjadi peserta kegiatan ini, sesungguhnya jawaban konkrit atas pandangan sebagian kalangan yang secara tidak langsung memposisikan pesantren sebagai cikal bakal gerakan sektarianisme radikal, walaupun secara historis pula pesantren telah diakui keberadaannya jauh sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejatinya, kegiatan ini mampu memberi jawaban bahwa pesantren sebagai lembaga indegenious cultural – lembaga pendidikan khas ke-Indonesia-an – masih  terus memainkan perannya sebagai salah satu benteng pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itulah, dengan tema “Pesantren Sebagai Tuntunan Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Penanganan Konflik Secara Damai” kegiatan ini diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Madinatunnajah yang berlokasi di Pesantren Darunnajah Ulujami Jakarta. Dari tema ini, para guru yang menjadi peserta workshop diharapkan mampu memiliki wawasan tentang perdamaian dalam persfektif Islam dan HAM, mempunyai keterampilan dalam mengurai konflik secara damai dan berkeadilan di tengah-tengah masyarakat serta mampu membangun keharmonisan dan menjaganya, perwujudan dari ajaran luhur Islam “Rahmatan lil ‘Alamin”. Paling tidak, para peserta dapat berkontribusi di lingkungan pesantrennya dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses interaksi sosial segenap warga pesantren, yang notabene berasal dari berbagai macam suku dengan latar belakang budaya yang berbeda pula.

Acara yang dihadiri langsung dan dibuka oleh Irfan Abu Bakar, MA (Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dan Pimpinan Pondok Pesantren Madinatunnajah yang diwakili oleh Ustadz Ramadhonus, M.Phil. Dalam sambutannya, Irfan menyampaikan bahwa Ia merasa bahagia dan bangga hati bisa bertemu dengan ustadz-ustadz se-Jakarta dan sekitarnya. Irfan menambahkan bahwa latar belakang terselenggaranya workshop ini, bukan karena pondok pesantren tidak hormat HAM, atau bahkan sarang teroris. Tapi, melihat kenyataan yang terjadi, semakin banyaknya konflik di kehidupan masyarakat yang melibatkan agama, membuat pesantren-pesantren dituntut untuk berperan aktif menyuarakan cara-cara damai untuk menangani konflik tersebut.

Materi pertama dalam workshop ini disampaikan oleh H. Mardhani Zuhri, MA dengan pembahasan tema “Mengenal Konflik  dan Potensi di Indonesia”. Pada sesi pembahasan “HAM dan Relasinya dengan Islam “yang disampaikan oleh Dr. Eva Achyani Zulfa, SH, MA (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Muhammad Ismail, M.Si (Dosen Fisipol UIN Syarif Hidayatullah), Pimpinan Pondok Pesantren Madinatunnajah KH. M. Agus Gofurur Rochim, M.Pd. turut pula memberi materi pada sesi kedua dengan pembahasan “Perdamaian Dalam Islam : Teori dan Praktek”. Pada sesi kelima, dengan topik “ Revitalisasi Peran Pesantren Dalam Penanganan Konflik Secara Damai”, Dr.H. Abdurrohim Yapono, MA, M.Sc (Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah) menegaskan bahwa Pondok Pesantren paling tidak memiliki tiga peranan utama, yaitu sebagai lembaga pendidikan Islam, sebagai lembaga dakwah dan sebagai lembaga pengembangan masyarakat. Ketiga peran itulah kyai dan para guru di pesantren seyogyanya turut ambil bagian di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks permasalahannya, apalagi dengan adanya PP No. 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, peran tersebut lebih mendapatkan momentumnya.

Workshop yang diikuti dengan penuh semangat dan partisipasi peserta ini diakhiri dengan diskusi,  pendalaman materi yang difokuskan pada permasalahan penanganan konflik dalam kerangka HAM di lingkungan pesantren secara damai, serta simulasi di hadapan peserta lainnya. Tiap-tiap kelompok tampil dengan pendekatan yang berbeda-beda untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Menariknya, di akhir kegiatan ini, para peserta bersepakat  untuk menindaklanjuti segala aspek yang telah didapat dari para pemateri untuk bersama-sama menyusun sistem atau model kepengasuhan santri yang menjunjung tinggi perhormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia tanpa harus menanggalkan tradisi pesantren. Merekapun secara mandiri berencana membangun sinergi diantara peserta guna menampilkan wajah pesantren sebagai ujung tombak perdamaian. (Ramadhonus/LH)

Pesantrenforpeace.com - Yogyakarta, yang dikesankan dengan sebutan kota pendidikan, kota santun, kota budaya dan kota toleran akhir-akhir ini mendapat ujian yang cukup serius. Berbagai tindakan intoleran, bahkan kekerasan dalam beberapa tahun terakhir cenderung meningkat. Isu etnisitas, premanisme dan keagamaan menjadi santer sebagai akar berbagai peristiwa terakhir.

Kegelisahan atas fenomena “”Jogja Baru” itulah yang mendasari Pondok Pesantren Sunan Pandanaran untuk menggelar acara Workshop tingkat Provinsi dengan menggandeng pesantren-pesantren se-DIY dengan tema "Peningkatan Peran Pesantren dalam Meneguhkan Kembali Yogya sebagai City of Tolerance". Kegiatan yang berlangsung pada 4-6 Nopember 2016 dan bertempat di D’Salvator hotel ini merupakan salah satu upaya  pesantren untuk berperan aktif dalam pelbagai persoalan masyarakat. “Kami berharap pesantren mamainkan peranannya dalam mengampanyekan Islam yang toleran demi terciptanya kembali Yogya sebagai City of Tolerance,” ungkap Mohamad Yahya, Ketua Panitia.

Selain itu, forum yang dihadiri 30 ustadz/ustadzah Pesantren di seluruh DI Yogyakarta ini juga dimaksudkan untuk mempertajam, memperkuat serta menegaskan kembali bahwa Islam itu penuh dengan perdamaian, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, dan selalu mengedepankan dialog. “Saya berharap melalui acara ini dapat menghasilkan nilai-nilai positif, terutama tentang pola pikir kita soal bagaimana menghargai dan mengembangkan toleransi di masyarakat,” kata Kyai Sakhok.

Acara yang bekerja sama dengan CRSC UIN Jakarta, Konrad Adenauer Stiftung (KAS), didanai oleh Uni Eropa, dan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) ini menghasilkan berbagai rumusan strategis. Salah satu rumusan yang disepakati dalam acara ini adalah bahwa pesantren dengan segala unsurnya, kiai, ustadz, santri, serta kegiatan sehari-hari harus mencerminkan dan menjadi agen toleransi di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. “pesantren merupakan miniatur toleransi dalam Islam. Oleh karena itu, tak ada alasan untuk tidak mngedepankan sikap toleran dalam berbagai aspeknya” ungkap Ustadzah Nafisah yang dinobatkan sebagai peserta terbaik. Kampanye toleran disepakati sebagai perjuangan yang harus dilestarikan oleh pesantren dalam menjaga Jogja dan Indonesia yang multikultur ini.

“Saya sangat bahagia. Saya melihat langsung dialog dan diskusi yang dilakukan oleh ustadz/ustadzah pesantren dengan penuh dinamika. Inilah Islam Indonesia yang sesungguhnya. Ini penting terutama bertepatan dengan digelarnya aksi masa 4 Nopember 2016. Akan banyak pertanyaan dan pasti Saya kabarkan berita baik ini ke teman-teman di Eropa.” Ungkap Gusrini Saidi, perwakilan Uni Eropa yang hadir dan berkesempatan menutup acara ini. (HM-M)

Thursday, 17 November 2016 14:32

Islam: Antara Damai dan Perang*

Oleh : Irfan Abubakar, MA

Dalam pandangan Islam, persaudaraan, persatuan, kekeluargaan, dan perdamaian merupakan nilai-nilai yang harus diperjuangkan manusia dalam menjalani kehidupan bersama di dunia ini. Keharusan ini bukan semata dilandasi oleh kecondongan manusia pada nilai-nilai universal tersebut, tapi justru karena adanya tendensi alamiah manusia untuk mengabaikannya. Atas dasar itu, menjadi tugas moral manusia untuk memperbaiki hubungan yang terlanjur retak akibat konflik dan permusuhan.

Banyak ayat al-Qur’an yang mengecam perangai sebagian manusia yang memutus tali persaudaraan (habl minannâs) dan menyandingkan dosa ini dengan dosa lain, yaitu melakukan kerusakan di muka bumi (fasâd fil ardh). Sebaliknya al-Qur’an sangat menganjurkan ishlâh, yaitu mendamaikan orang-orang yang bertikai. Kata ishlâh sendiri memiliki makna lain yang saling berdekatan, namun kesemuanya berkonotasi positif, yaitu petunjuk Allah, perbuatan yang baik, serta mempromosikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dengan demikian, tindakan mempromosikan perdamaian, mencegah dan mengatasi konflik merupakan amal shaleh yang diridhoi Allah.

Menurut perspektif al-Qur’an perbedaan dan keragaman bukan hanya fakta alamiah melainkan kehendak Allah yang abadi. Perbedaan dan keragaman dalam jenis kelamin, suku, bangsa, dan ras merupakan desain Ilahi agar terbentuk konfigurasi baru relasi kemanusiaan yang saling terhubungkan oleh kesediaan untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain (lita’ârafû).

Dalam kerangka kosmologi Islam, Allah mendorong manusia untuk saling berhubungan dalam rangka saling mengenal dan memahami perbedaan masing-masing, bukan untuk saling mengalahkan, mendominasi serta menunjukkan supremasi. Bukan pula untuk melenyapkan dan menyeragamkan perbedaan-perbedaan tersebut. Tapi melalui interaksi tersebut manusia didorong berkompetisi untuk melahirkan kebaikan-kebaikan (al-khairât) (QS al-Maidah: 48) karena di mata Allah yang menentukan keunggulan manusia atas yang lainnya bukan identitas kelompoknya, melainkan kualitas kebaikannya (QS al-Hujurat: 13).

Atas dasar itu, melindungi jiwa manusia tanpa melihat identitas primordialnya merupakan sebuah kewajiban moral. Setiap manusia dimanapun berada terikat oleh rahmat ilahi dengan manusia lain dalam satu rantai jiwa kemanusiaan universal. Karena itu al-Qur’an melarang keras menghilangkan nyawa manusia dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah. Ditegaskan dalam al-Qur’an bahwa menghilangkan satu nyawa manusia setara dengan menghilangkan nyawa semua manusia. Sebaliknya menyelamatkan satu nyawa manusia sama dengan menyelamatkan semesta jiwa manusia itu sendiri (QS Al-Maidah: 32).

Sebegitu pentingnya nilai kemanusiaan dan persaudaraan dalam Islam, sebagaimana gamblang dalam beberapa ayat seperti di atas, seolah-olah tidak ada ruang sama sekali untuk jalan kekerasan dan perang. Namun faktanya tidak demikian karena tidak sedikit ayat al-Qur’an dan juga hadits Nabi serta bukti sejarah yang menunjukkan semangat Islam ketika berbicara perang. Sedemikian rupa sehingga seakan perang merupakan sikap dasar Islam dalam merespon konflik, sebuah sikap yang hari ini dianut oleh kelompok-kelompok Muslim radikal. Fakta ini melahirkan kesan paradoks antara damai dan perang dalam Islam. Padahal dalam logika pemikiran Islam, sifat alamiah manusia untuk saling menguasai dan bahkan menindas merupakan kenyataan antropo-historis yang diakui. Namun mengakui tidak berarti menyetujui apalagi menganjurkannya. Sebaliknya, demi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan universal tadi orang-orang beriman diminta untuk senantiasa menyebarkan kasih sayang dan perdamaian (afsyû al-salâm).

Namun, apabila hak-hak dasar dan kemerdekaan mereka direnggut dengan paksa, maka perang dibolehkan demi membela diri (QS al-Baqarah: 190). Namun perang adalah pilihan terakhir ketika jalan damai telah tertutup sama sekali. Dalam situasi konflik, mencegah lebih diutamakan daripada terburu-buru memutuskan untuk terjun dalam perang (QS al-Anfal: 60), dan mencegah dengan sikap sabar dan menahan diri lebih diutamakan (QS al-Nahl: 126).

Demi pencegahan konflik, perjanjian damai antara negara dianjurkan untuk dilaksanakan dan dihormati sedemikian rupa sehingga permintaan bantuan sesama Muslim di dalam negara yang terikat perjanjian damai tidak bisa membatalkan perjanjian tersebut (QS al-Anfal: 72). Lebih jauh, apabila jalan perang telah ditempuh maka perang harus dilakukan dengan proporsional alias tidak melampaui batas (QS al-Baqarah: 190, 194). Sedemikian pentingnya mewujudkan perdamaian, menghentikan perang lebih diutamakan apabila musuh menunjukkan i’tikad damai (QS al-Baqarah: 192). Dalam surat al-Anfal ayat 61 dikatakan, “Jika mereka (musuh) condong kepada perdamaian, maka condonglah kalian kepada perdamaian…”.

Dari ayat-ayat al-Qur’an di atas jelas bahwa sikap dasar Islam dalam menyikapi konflik dan pertentangan bukanlah perang melainkan resolusi konflik (ishlâh) secara damai. Diskursus perang yang begitu dominan dalam wacana Islam harus ditempatkan sebagai sebuah respon intelektual-ideologis yang kontekstual terhadap realitas perang itu sendiri, bukan sebagai dasar pijakan tentang bagaimana seharusnya tatanan kehidupan yang ideal dibangun dan dipelihara. Ungkapan “jihad” yang selama ini acap diidentikkan dengan perang suci harus juga dipahami dalam konteks prinsip umum Islam, bukan semata-mata konteks perang yang spesifik. Kata “jihad” atau bentuk derifat lainnya, mujâhadah, dalam al-Qur’an mengandung makna perjuangan dengan sepenuh hati mempromosikan dan membela nilai-nilai Islam dalam kehidupan ini. Jihad dalam pengertian perang untuk membela diri tidaklah keliru, namun bukan satu-satunya makna kata itu. Usaha sungguh-sungguh mempromosikan perdamaian, resolusi konflik secara damai, hak-hak asasi manusia, keadilan dan toleransi dapat pula disebut jihad selama ditujukan untuk membela nilai-nilai universal Islam. Sebaliknya perang yang dikibarkan untuk tujuan ofensif, menindas, dan dilakukan tanpa etika dan menghancurkan tatanan kemanusiaan, malahan tidak pantas dimasukkan dalam kategori jihâd fî sabîlillâh.

Sikap Rasulullah dan para sahabat dan umat Islam awal menjadi teladan utama tentang kesungguhan menjalankan dan menerapkan jihad tanpa kekerasan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Nabi ikut berperang, namun berbagai perang besar, terutama Badar, Uhud, dan Handaq yang diikuti Nabi adalah perang untuk tujuan defensif (membela diri), bukan untuk tujuan ofensif (menyerang lawan terlebih dahulu). Perjanjian Hudaybiyah adalah satu contoh sejarah yang mendemonstrasikan besarnya hasrat Nabi terhadap perdamaian. Tercatat bahwa butir-butir perjanjian antara pasukan Islam di Madinah dengan pasukan Quraisy di Makkah dalam banyak hal merugikan kepentingan politik umat Islam. Namun Nabi menerima perjanjian tersebut demi terwujudnya relasi damai antara kedua kelompok yang bertikai. Demikian pula Fathu Makkah, masuknya kaum Muslim dengan pasukannya ke tanah Makkah, berlangsung damai tanpa satupun tetes darah jatuh, dimana mereka diperintahkan untuk menyarungkan pedang pertanda damai. Dan banyak lagi episode cerita dalam sejarah Islam awal yang mencerminkan komitmen perdamaian lebih tinggi dari keinginan untuk berperang. Selain itu, perilaku Nabi yang manusiawi, sifat pemaaf Nabi terhadap orang yang menghina dan melukainya, sikap Nabi yang tidak gampang menghukum orang yang bersalah, dan sifat-sifat budiman lainnya, semuanya menunjukkan bahwa pada dasarnya Nabi merupakan sosok yang cinta damai dan anti kekerasan.

 

Wallahu A’lam bishawab

 

Irfan Abubakar, MA

Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

 

*Artikel ini diambil dari kata pengantar editor Modul Pendidikan Perdamaian di Pesantren Berperspektif Islam dan HAM

Pesantrenforpeace.com - Semarang, (1-3/11) Integritas bangsa Indonesia, atau yang lebih populer dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akhir-akhir ini mendapatkan gempuran begitu luar biasa dengan bermunculannya  paham-paham radikal di berbagai antero negeri. Berita-berita yang mengarah pada gejolak “radikalisme” seakan sudah begitu populer di kalangan masyarakat Indonesia dan selalu menjadi “trending topic” di berbagai media elektronik. Hal demikian tentunya menjadi ancaman yang cukup serius bagi keberlangsungan Negara Republik Indonesia yang dibangun atas asas kesatuan dan persatuan dalam keberagaman, sebut saja NKRI.

Dalam menanggulangi situasi “genting” yang menimpa NKRI tersebut, Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang didukung sepenuhnya oleh Konrad Adenauer Stiftung (KAS) dan Uni Eropa (UE), kembali menggelar acara “Pesantren For Peace (PFP).” Acara PfP yang digelar selama tiga hari berturut-turut, tepatnya pada tanggal 1-3 November 2016, diikuti oleh 30 peserta yang merupakan delegasi dari 30 Pondok Pesantren di Jawa Tengah.

Sasaran peserta yang terbatas pada kalangan Pesantren tentunya tidak terlepas dari peran pesantren yang selama ini menjadi “kantong-kantong” penyebaran pemahaman ke-Islaman. Akhir-akhir ini, pesantren seringkali dipandang sebelah mata dan bahkan tidak jarang pula yang menuduh pesantren sebagai sarang terorisme. Oleh karena ini, kegiatan ini sejatinya merupakan bentuk penegasan kembali tentang peran pesantren sebagai salah satu benteng pertahanan NKRI, khususnya dari bahaya serangan radikalisme.

Terkait dengan hal tersebut, acara dilaksanakan di Pondok Pesantren Edi Mancoro ini mengangkat tema “Membangun Pemahaman Perdamaian Berbasis Pesantren Perspektif HAM.”  Melalui tema tersebut, kegiatan ini digelar untuk mencetak dan membentuk pemahaman bagaimana menjadikan nilai-nilai “perdamaian” sebagai perspektif berbangsa dan bernegara di lingkungan pesantren. M. Hanif, M.Hum. (Ketua Yayasan Edi Mancoro) menyatakan bahwa “Sebagai lembaga pusat pengajaran dan penanaman nilai-nilai keislaman yang berbasis keindonesiaan, Pesantren harus berada pada garda terdepan dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari bahaya radikalisme. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai perdamaian sebagai perspektif berbangsa dan bernegara di lingkungan Pesantren diharapkan mampu menjadi resolusi konflik demi menjaga keutuhan NKRI.”

Menjadikan Pesantren sebagai sasaran utama dalam kegiatan Workshop ini tentunya menjadi begitu relevan jika dikaitkan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan ini; yakni membangun pemahaman “perdamaian” sebagai perpspektif berbangsa dan bernegara di lingkungan pesantren. Lebih jauh dari itu, para peserta diharapkan mampu menularkan perspektif “perdamaian” yang telah diperolehnya ke berbagai pelosok negeri, khususnya di lingkungan pesantren tempatnya menimba pengetahuan.

Acara PfP yang dihadiri langsung oleh Ibu Saiti Gusrini (perwakilan Uni Eropa Indonesia), Dr. Irfan Abu Bakar (Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Idris Hemay (Kord. PfP Jakarta),  menghadirkan narasumber-narasumber yang cukup kompeten di bidangnya masing-masing. Materi “Perdamaian dalam Perspektif HAM dan Islam” disampaikan oleh Dr. Sidqan Prabowo (Dosen Undip Semarang) dan Aji Nugroho, M.Pd.I (Dosen IAIN SAlatiga), materi “Toleransi dalam Keberagaman Agama, Kultur, dan Budaya” disampaikan oleh KH. M. Dian Nafi (Syuriyah PWNU Jawa Tengah), dan materi “Revitalisasi Peranan Pesantren dalam Penanganan Konflik secara Damai”  disampaikan Fahsin M. Fa’al, M.Si (Pengurus GP. Anshor Jateng). Pada malam terakhir workshop, digelar malam perdamaian yang berisi pementasan dari para peserta dan panitia, yang difasilitasi oleh Muhammad Najmuddin Huda, S.Sy. Pada sesi ini peserta memberikan pementasan seperti Puisi, Menyanyi, serta senam Pinguin. Sesi ini ditutup dengan Orasi Budaya yang disampaikan oleh Irfan Abu Bakar, dengan judul “Jika Memang Cinta, Buktikan !”.

Hadir dalam workshop ini, Bupati Kabupaten Semarang, Dr. Mundjirin, S.Pog. yang diundang secara khusus untuk memberikan sambutan sekaligus menutup acara workshop. Dalam sambutannya, Dr. Mundjiri menyatakan bahwa santri merupakan salah satu benteng pertahanan NKRI. “Saya berharap acara seperti ini dapat memberikan pengalaman bagi para santri, sehingga dapat menunjukkan eksistensi mereka dalam mempromosikan HAM dan Perdamaian”, jelasnya di akhir sambutan. Ketika acara mencapai titik akhir, Bapak Bupati membacakan “Deklarasi Santri Cinta Damai” dan diikuti secara khidmat oleh para peserta, panitia, dan seluruh undangan dari berbagai elemen masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. [Ahmad Faidy/LH]

 

Pesantrenforpeace.com - Bandung (09-11/11) Pondok Pesantren Al Quran Babussalam, Bandung, Jawa Barat telah sukses menyelenggarakan Workshop Tingkat Provinsi yang merupakan subgrating Program Pesantren For Peace. Workshop ini terlaksana atas prakarsa Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dengan dukungan Uni Eropa.

Workshop Tingkat Provinsi ini mengambil tema “Pesantren sebagai Promotor HAM dan Penanganan Konflik Secara Damai”. Peserta yang hadir sebanyak 30 orang yang merupakan ustadz/ustadzah dan aktivis organisasi Islam yang berada di wilayah Jawa Barat, dengan rentang usia 16-46 tahun. Tema workshop ini diambil berdasarkan analisis dari kehadiran pesantren sebagai pihak yang dapat dijadikan mitra untuk mempromosikan HAM dan penanganan konflik secara damai.

Pembukaan workshop dihadiri langsung oleh direktur Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Indonesia dan Timor-Leste, Jan Senkyr; Sesepuh serta ketua yayasan Pondok Pesantren Al Quran Babussalam, KH. Drs. Muchtar Adam; Direktur CSRC, Irfan Abubakar;  serta perwakilan dari pemerintahan propinsi Jawa Barat Ma’mur Rijal dan Imam Soetanto. Dalam sambutannya, ketua Yayasan Babussalam, Fadhullah M. Said, menyampaikan terima kasih kepada KAS, CSRC, Uni Eropa, pemerintah Jawa Barat, dan para peserta yang telah mendukung workshop ini.  

Jan Senkyr menyambut baik pelaksanaan workshop ini karena KAS sudah di Indonesia selama 60 tahun, berjuang dalam bidang pendidikan dan perdamaian. Sedangkan Kepala Bagian Keagamaan Sekretaris Daerah Jabar Ma’mur Rizal yang menjadi alumnus Babussalam, kaget dengan perkembangan Babussalan yang pesat, Ia juga menegaskan bahwa pesantren merupakan pondasi bangsa. Lurah  Ciburial, Imam Sutanto menyambut baik diselenggarakannya workshop tingkat propinsi ini, Ia mengapresiasi kemajuan Pondok Pesantren Al Quran Babussalam. Dalam sambutannya, Imam juga merekomendasikan peserta workshop untuk berwisata di Ciburial yang kini menjadi desa wisata di Bandung, dan Babussalam menjadi icon wisata religi-nya.

Direktur CSRC, Irfan Abubakar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa salam merupakan  kata motivasi yang membuatnya terus aktif sampai sekarang dalam mempromosikan HAM dan penanganan konflik secara damai. Lebih lanjut, Irfan menegaskan peserta berada di “Babussalam” yang artinya pintu kedamaian, sehingga selesai workshop harus pulang dengan damai.

Workshop berlangsung dengan penyajian materi dan sesi diskusi. Materi yang disampaikan diantaranya : Hakekat Perdamaian dalam Perspektif Islam oleh Drs. K.H. Muchtar Adam; Pemberdayaan Pesantren dalam mewujudkan perdamaian berbasis simbiosis mutualistik HAM dengan Islam oleh Hasbullah Fudail; Pendidikan Perdamaian di Pesantren Beperspektif HAM dan Islam sebagai resolusi konflik dan isu-isu Pelanggaran HAM oleh Drs. K. H. Tatang Astarudin, M. Si; Peran Pesantren dalam Mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan peduli terhadap HAM disampaikan oleh Irfann Amale; Sesi diskusi dengan Fasilitator Agus Suryaman, Desi Nia Kurniasih, dan Imas Siti Khotimah.

K.H. Muchtar Adam menjelaskan kepribadian Nabi saw. sebagai Al Quran Berjalan dalam menjaga hak asasi manusia dan cinta kasih. Ia  menggambarkan Sikap Rasulullah kepada orang yang ditemuinya, selalu mengucapkan salam terlebih dulu. Rasulullah sering bergurau dengan pembantunya. Ia sendiri tidaklah bersikap seperti seorang majikan kepada budaknya. Bahkan kepada hewan pun Rasulullah sangat penyantun. Sifat baik dan santun bila sudah mendarah daging, niscaya tidak akan terpisah dari diri seseorang, selama-lamanya. Orang itu akan selalu berlaku lembut dan penuh kasih, bahkan kepada hewan-hewan dan benda-benda mati sekalipun, termasuk kepada orang yang berbeda dengannya

Rencana tindak lanjut yang direkomendasikan para peserta workshop dalam menggagas pesantren sebagai promotor HAM dan penanganan konflik secara damai, yaitu: Pesantren langsung menjadi pintu perdamaian di Jawa Barat; program-program pesantren menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga bila terjadi konflik maka masyarakat bekerjasama dengan pesantren dalam penyelesaiannya; pesantren mempromosikan perdamaian melaui kearifan-kearifan local; pesantren mengadakan workshop di setiap kabupaten agar terjadi pemerataan pemahaman HAM secara utuh; pesantren membentuk komunitas pemerhati HAM di lingkungan pesantren; pesantren mendatangkan para ahli dan aktivis HAM ke pesantren untuk dialog; pesantren membuat kurikulim HAM yang berbasis pesantren di Jawa Barat; pesantren mengadakan pelatihan resolusi konflik; pesantren menyelenggarakan pelatihan teknik mediasi dan arbitrase; pesantren memasukan materi manajemen konflik dalam kurikulum pesantren; dan pesantren membudayakan perilaku tasamuh di kalangan santri. [Wahidah Rosyadah/LH].

 

 

Berita Workshop Provinsi yang diinisiasi oleh PP Al-Qur'an Babussalam, bekerja sama dengan CSRC, Konrad-Adenauer-Stiftung, dengan dukungan dari Uni Eropa ini dimuat di Tribun Jabar, Kamis, 10 November 2016

BANDUNG, TRIBUN – Pondok Pesantren Alquran Babussalam Bandung menggelar kegiatan workshop tingkat provinsi dengan melibatkan 30 orang ustadz/ustadzah dari perwakilan pesantren se-Jawa Barat dengan mengusung tema “Pesantren Sebagai Promotor Hak Asasi Manusia dan Penanganan Konflik Secara Damai”.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari dari Rabu (9/11) hingga Jumat (11/11) tersebut, akan membahas bagaimana cara pandang pesantren dalam mempromosikan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketua Yayasan Pontren Al-Quran Babussalam, Dr. H. Fadhlullah M. Said, mengatakan, alasan diselenggarakannya kegiatan ini berawal dari keprihatinan akan banyaknya konflik yang melanda Indonesia, seperti konflik kebangsaan, kebhinekaan, keagamaan, hingga menyangkut HAM.

Maka dari itu, egiatan workshop yang bekerja sama dengan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah dan didukung juga oleh Konrad-Adenauer-Stiftung tersebut, dimaksudkan untuk menanamkan pengetahuan bagi peserta tentang HAM dan penanganan konflik secara damai.

“Kegiatan ini merupakan sebuah proses untuk berbagi pengetahuan dan pengembangan pemahaman dalam rangka menanamkan sikap saling menghormati, toleran, dan penuh perdamaian. Yang intinya dapat mewujudkan sikap persaudaraan di tengah adanya perbedaan,” ujar dia di sela-sela kegiatan tersebut di Pontren Alquran Babussalam, Jalan Ciburial Lama, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Rabu (9/11).

Lebih lanjut dari kegiatan ini, Fadhlullah menyampaikan harapannya akan adanya perubahan perspektif HAM di dalam kacamata Islam, serta para peserta pelatihan diharapkan memiliki pengetahuan tentang HAM dan penanganan konflik secara damai.

“Setelah mengetahui dan memahami, para peserta dapat mengamalkan apa yang telah dipelajari kepada ruang lingkup di pesantren maupun majelis-majelis ilmu. Intinya bagaimana bisa memperjuangkan hak asasinya bila tidak memahami aturan HAM tersebut,” ujarnya. (adv/dd)

Monday, 14 November 2016 17:03

Pesantren Harus Jadi Promotor Perdamaian

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam harus menjadi promotor perdamaian terutama di kalangan Muslim. Karena, permasalahan utama yang tengah mendera Islam adalah konflik sesama Muslim.

Hal ini disampaikan Pimpinan Pesantren Alquran Babussalam KH Muchtar Adam. Dia mengatakan, konflik antar sesama pemeluk agama Islam lahir karena perbedaan pendapat yang tidak disikapi dengan saling memahami.

Oleh karenanya, KH Muchtar mengatakan, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan harus bisa menjadi tempat mempromosikan perdamaian. Menyikapi perbedaan dengan saling memahami.

"Sekarang ini kita ingin pesantren jadi promotor perdamaian sesuai dengan ajaran Islam yang berarti damai di mana harus menjunjung tinggi silaturahmi," katanya kepada Republika di Ponpes Babussalam di Dago Atas Bandung, Kamis (9/11).

Menurutnya, pesantren tidak boleh terbawa arus dengan perkembangan banyak umat Muslim yang saat ini selalu merasa benar dengan pemahamannya sendiri. Sehingga, timbul saling menyalahkan jika ada perbedaan keyakinan.

Hal itu terjadi, kata KH Muchtar, karena tidak memahami Alquran dan ajaran Islam secara menyeluruh. Sehingga timbul kedangkalan pemahaman yang membuat merasa benar tanpa tahun sisi lainnya.

"Contoh, dalam bidang Fiqih jangan hanya meyakini dan mempelajari satu mahzab. Harusnya semua dijadikan perbandingan. Jadi pesantren oti tidak hanya satu wawasan. Tafsir juga jangan meninjau satu segi saja," tuturnya.

Oleh karenanya, dia mengimbau, umat Muslim untuk mempelajari ajaran Islam termasuk Kitab Suci Alquran dari berbagai aspek. Bukan hanya dari aspek bahasa tapi sosiologi dan makna nilai yang terkandung.

Dengan saling memahami, Ia meyakini, Islam yang damai akan tercipta. "Berbeda boleh tapi perbedaan jangan sebabkan perpecahan. Akhlak Islam harus menjaga perdamaian," ucapnya.

Karenanya, pesantren yang dipimpinnya menggelar workshop bertemakan 'Pesantren For Peace' 9-11 November. Workshop tersebut dihadiri peserta dari perwakilan pesantren dan organisasi masyarakat Islam di Jawa Barat. Diharapkan para peserta bisa saling bertukar pendapat dan memahami Islam adalah agama yang menjunjung perdamaian.

 

Berita ini dimuat di : http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/11/10/ogez3r396-pesantren-harus-jadi-promotor-perdamaian

Page 9 of 27