Lia Cgs

Matatajam.com. SALATIGA—Pondok pesantren Al Muntaha, Cebongan, Argomulyo, Salatiga gelar seminar local day for human right beberapa waktu kemarin (28/8). Kegiatan yang melibatkan santri Nahdhatul Ulama (NU) tersebut mengajak para pelajar lebih mengenal hak asasi manusia (HAM).

Dalam paparannya, Muhammad Hanif yang juga dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjelaskan sejarah berdirinya pondok pesantren Edi Mancoro dan semangat menghormati pluralitas keberagamaan di Salatiga. Agar tidak muncul konflik yang bersifat SARA.

“Para pemuda Salatiga, harus mulai sejak dini dikenalkan dengan pluralitas kebangsaan. Agar tidak mudah tersinggung dan tidak mudah menghakimi kelompok tertentu,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Irfan Abu Bakar, menurutnya pesantren adalah pondasi utama dikenalkannya santri kepada pluralitas. Yang nanti setelah lulus dari pesantren, santri akan mengilhami lahirnya perdamain di Indonesia dan dunia.

“Kita berharap santri nanti dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan bisa menjaga perdamaian di lingkungannya tinggal,” tandasnya.

Ketua Panitia local day for human, Nashif Ubbadah menjelaskan Acara seminar ini digagas oleh Center for Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) untuk Indonesia-Timor Leste dengan dukungan Uni Eropa (EU) bekerja sama dengan Pesantren Al Muntaha sebagai panitia lokal untuk mempresentasikan hasil field trip atau kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2015 dan 25 Februari 2016.

“Kami sebagai panitia lokal, akan terus memberikan pandangan kepada peserta dan masyarakat terkait pentingnya menghargai perbedaan dan menjujung tinggi konsep demokrasi,” pungkasnya. (Abd)

 

Berita ini dimuat di : http://matatajam.com/2016/08/local-day-of-human-rights-pondok-pesantren-al-muntaha-corong-perdamaian-lintas-agama-salatiga/

Pesantrenforpeace.com – Pondok pesantren Darut Tauhid, Surabaya, telah berhasil menggelar seminar Local Day of Human Rights sebagai implementasi dari program Dana Hibah Pesantren for Peace dengan tema “Toleransi dan HAM dalam perspektif Islam serta menyelesaikan konflik secara damai”. Ini merupakan pengalaman baru bagi pondok pesantren Salaf ini. Banyak ilmu yang didapat serta pengalaman bagaimana merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan suatu kegiatan.

Seminar yang diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2016 di Aula Pondok Pesantren Darut Tauhid ini bertujuan untuk meningkatkan peran pesantren  dalam rangka mempromosikan dan mengadvokasikan nilai-nilai toleransi, HAM dan penyelesaian konflik secara damai sesuai Maqasid al-Syari’ah. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta yang berasal dari beragam kalangan, diantaranya ada perwakilan dari pondok pesantren sekitar Surabaya, TPQ, serta beberapa organisasi masyarakat (Muhammadiyah, Jami’ah, LDII, dll).

Sekretaris program Pesantren for Peace, Muchtadlirin sangat mengapresiasi kegiatan seminar ini. Melalui sambutannya, ia menyampaikan bahwa kehadiran Pesantren for Peace adalah untuk lebih meningkatkan peran pesantren dalam penyelesaian konflik dengan cara-cara damai. Konflik sosial yang seringkali terjadi tak jarang melibatkan varian agama sebagai pemantiknya. Di situlah diharapkan pesantren dapat mengambil peran. Karenanya, acara-acara seperti ini menjadi momentum yang sangat relevan.

Dalam sambutan Pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid, Kyai Martiman. S.Pd.I mengungkapkan bahwa kegiatan seminar seperti ini sangat penting diketahui oleh ustadz/ustadzah pesantren, karena dengan seminar ini pesantren akan lebih bisa berinteraksi dengan masyarakat secara luas serta bisa ikut serta dalam mempromosikan toleransi dan HAM.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar ini, 3 orang perwakilan santri, Ainun Nafisah, Ahmad Sodiq, dan Moch. Syaifullah yang sebelumnya telah mengikuti Pelatihan “Peningkatan Pemahaman Perdamaian di Pesantren Berperspektif Islam dan HAM”. Di samping itu ketiganya juga turut serta dalam kunjungan dan Dialog dengan Kantor Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM - SURABAYA) dan CIMARS – SURABAYA pada 11 September 2015 serta berdialog langsung dengan Korban Pengungsi Syi’ah Sampang pada 7 Januari 2016. Materi hasil kunjungan dan dialog inilah yang mereka paparkan.

Hadir pula sebagai narasumber pembanding, Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, Dr. Chabib Musthofa, S.Sos.I, M.S.i yang menjelaskan perihal Pesantren dan Implementasi Sikap Tasamuh (Toleransi).

“Islam adalah rahmatan lil-alamin yang mampu membawa keselamatan bukan hanya bagi pemeluknya, namun juga pemeluk agama lain. Lima prinsip penentuan hukum Islam (fikih) menjadi bukti betapa Islam menghargai keyakinan dan nyawa manusia. Islam menganjurkan umatnya untuk menjaga agama (hifdz al-din), menjaga jiwa (hifdz al-nafs), menjaga akal (hifdz al-aql), menjaga keturunan (hifdz al-nasl), dan menjaga harta (hifdz al-mal). Karena itu, bagi tiap muslim, berlaku kode etik untuk melestarikan agama mulia tersebut dengan panduan prinsip itu dalam kehidupan sehari-hari,” papar Chabib Musthofa.

Para peserta sangat antusias dengan acara seminar Toleransi dan HAM ini karena bagi mereka kegiatan ini merupakan pengalaman baru dengan tema yang menarik pula. “Saya sudah sering ikut seminar tapi baru kali ini ikut seminar bertemakan HAM. Jadi saya sangat tertarik ingin tahu tentang HAM”, demikian pengakuan salah seorang peserta.

Di akhir seminar para peserta berharap agar tidak hanya pesantren atau Ormas Islam saja yang ikut dalam kegiatan seperti ini, namun perlu juga dari kalangan pemerintah diikutkan dan turut andil dalam seminar semacam ini karena di tangan merekalah kebijakan berada.[LH]

 

Tuesday, 30 August 2016 18:08

CSRC UIN Gandeng Darunnajah Sosialisasi HAM

PP. Darunnajah, BERITA UIN OnlineCenter for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta gandeng Pesantren Darunnajah gelar seminar Local Day of Human Rights bertajuk Pendidikan Perdamaian Berprespektif HAM dan Islam Berbasis Pesantren. Acara yang bertujuan meningkatkan kontribusi dan peran penting kelompok moderat Islam Indonesia dalam rangka menegakkan dan memajukan HAM ini dilaksanakan pada, Sabtu(27/8), bertempat di ruang aula Pondok Pesantren Darunnajah.

Saat tim BERITA UIN Online menemui manajer program Pesantren for Peace (PfP) Sarah Sabrina Hasbar mengatakan, seminar merupakan program Pesantren for Peace (PfP), atas kerjasama antara CSRC UIN Jakarta dan Konrad-Adenaeur-Stiftung (KAS) Indonesia dan Timor Leste dan didukung Uni Eropa.

“Pesantren merupakan kelompok agama yang dominan dalam rangka menegakan dan memajukan hak asasi manusia (HAM), dremokrasi, toleransi agama, dan pencegahan serta penyelesaian konflik secara damai di Indonesia,” tambah Sabrina.

Masih menurutnya, dengan acara ini diharapkan pesantren bisa lebih aktif terhadap isu-isu perdamaian, dan menyadari tanggungjawabnya sebagai aktor berpengaruh di dalam masyarakat.

Dalam sambutannya, koordinator program seminar, M. Afthon Lubbi Nuriz, memaparkan, secara keseluruhan peserta seminar merupakan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat. Ustadz-ustadzah dan santri dari beberapa pesantren daerah Jakarta dan sekitarnya, organisasi pemuda, mahasiswa, remaja mesjid, dan lainnya. “Peserta seminar ini berasal dari berbagai elemen, mereka diharapkan mampu menjadi pioner dalam menularkan virus-virus perdamaian,” ujar Afthon.

Hadir sebagai narasumber seminar, Dr Iding Rosyidin M.Si (pakar Komunikasi Politik) tiga orang alumni PfP, yaitu Ahmad Hamdani (Ma’had Aly UIN Jakarta), Ikhda Khullatil Mardiyah (Pesantren Luhur Sabilussalam), dan Anisa Fauziah (An Najah) Rumpin Bogor. Para narasumber membahas tentang Peran Pesantren Dalam Resolusi Konflik dan Inisiatif Perdamaian, sedang para alumni berbagi pengalaman ketika mengikuti penyelesaian konflik di beberapa daerah.(Dhani/lrf)

 

Berita ini dimuat di : http://www.uinjkt.ac.id/id/csrc-uin-gandeng-darunnajah-sosialisasi-ham/

pesantrenforpeace.com – Jakarta (27/08/2016) Di sela-sela kesibukan santri dan guru Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, diselenggarakan seminar Local Day of Human Rights pertama dengan tema “Memperkuat Tradisi Pesantren Sebagai Basis Pendidikan Perdamaian”.

Acara seminar ini digagas oleh Center for Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) untuk Indonesia-Timor Leste dengan dukungan Uni Eropa (EU) bekerja sama dengan Pesantren Darunnajah sebagai panitia lokal untuk mempresentasikan hasil field trip atau kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2015 dan 25 Februari 2016.

Menurut Sarah Sabina Hasbar perwakilan dari KAS Jerman dalam sambutannya, bahwa kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kontribusi dan peran penting kelompok moderat Islam Indonesia (pesantren) dalam menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, toleransi agama dan pencegahan serta penyelesaian konflik secara damai di Indonesia. “Kami mengharapkan ustadz/ustadzah,  santri, dan para aktivis muda Muslim bisa menyebarkan ilmu yang didapat dalam kegiatan ini, agar peran pesantren lebih kuat dalam mendukung terciptanya perdamaian”, jelas Sarah dalam sambutan singkatnya.

Setelah kegiatan ini, diharapkan meningkatnya peran pesantren di daerah Jabodetabek dan masyarakat luas dalam rangka mempromosikan dan mengadvokasikan nilai-nilai toleransi, HAM dan penyelesaian konflik secara damai.

Afthon Lubbi sebagai panitia penyelenggara, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan positif tersebut, khususnya manfaat bagi pesantren yang sejatinya telah dan selalu mengajarkan nilai-nilai Islam yang indah dan damai. Afthon dalam sambutannya mencontohkan kisah teladan dalam Film Umar bin Khattab. Dalam film tersebut, Khalifah Umar dinarasikan sebagai pemimpin yang menyayangi semua rakyatnya tanpa membeda-bedakan agama yang dianut rakyatnya pada masa itu. “Model pemimpin seperti Khalifah Umar bin Khattab cocok sebagai pemimpin yang menyebarkan ajaran Islam secara damai”, tegasnya.

Seminar yang dibuka dengan pembacaan ayat suci Al Quran dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dihadiri oleh 30 peserta perwakilan dari  ustadz/ustadzah, santri, organisasi pemuda, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, remaja masjid, majelis ta’lim, dan lainnya.

Ahmad Hamdani, dan kedua kawan santri lainnya, Anisa fauziah dan Ikhda Khullatil Mardliyah, sebagai pemateri bertugas untuk menyampaikan laporan pengalaman mereka berkunjung ke daerah-daerah konflik pelanggaran HAM.

Hamdani menjelaskan situasi konflik Pusat Ahmadiyah Parung Bogor dengan masyarakat sekitar. Menurutnya, fenomena kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah adalah salah satu contoh bagaimana ketidakadilan hukum muncul ketika legitimasi kebenaran ditentukan oleh pihak mayoritas dan yang berkuasa. Di sisi lain, pihak yang merasa dirugikan akan berjuang mempertahankan hak mereka sebagai manusia yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah di Indonesia, telah mencoreng negara. Ia menambahkan, bahwasanya satu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa HAM telah memberi jalan bagaimana kelompok dapat menghormati kebebasan beragama apapun. Kekuatan HAM dan penegakannya menjadi inti suksesnya keadilan dalam masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, tidak ada persoalan lagi mengapa harus ada kelompok yang dimusuhi.

Sedangkan Anisa dan Ikhda menceritakan hasil Kunjungan dan Dialog Ke Gereja Katolik Paroki Santa Bernadette, Ciledug. Mereka mempresentasikan bahwasanya konflik  tersebut diakibatkan karena adanya oknum yang ingin memecah belah persatuan,  dengan cara mengarahkan masyarakat untuk menentang mereka dengan menebar  fitnah-fitnah terhadap jemaat katolik santa bernadet, seperti fitnah tentang kristenisasi  dan pembangunan gereja terbesar se Asia dengan dukungan dari pemerintah Amerika Serikat dan hal itu bisa menggugah dan menarik perhatian dari masyarakat  mayoritas  yang memeluk agama islam untuk melakukan penolakan terhadap mereka. Sehingga berdampak besar bagi para jemaat baik secara sosial maupun psikis, terutama bagi anak-anak.  

Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Iding Rosyidin, M.Si sebagai narasumber ahli dalam seminar tersebut sangat mengapresiasi kegiatan field trip yang sudah dilakukan para santri. Kunjungan dan dialog langsung kepada korban aksi kekerasan (yang menimpa Jemaat Ahmadiyah dan Gereja Santa Bernadette) sebagai narasumber utama dalam metodologi penelitan dikenal dengan metodologi penelitian emik dimana para santri mencoba menggali data langsung dari tangan pertama/pelakunya. Ia juga menyampaikan pesan bahwa Islam adalah agama damai yang melakukan kegiatan syiar dakwahnya dengan cara-cara damai, bukan dengan kekerasan. Ia mengutip ayat Al Quran tentang cara-cara berdakwah, Ud’u ilaa sabiili Robbika bil hikmah wal mauidzoh al hasanah wa jaadilhum billati hiya ahsan. “Hanya tiga cara yang disediakan oleh Islam, hikmah atau kata-kata baik, mauidzoh hasanah atau peringatan yang baik, dan paling jauh dilakukan dalam berdakwah adalah dengan mujadalah atau adu argumen”.

Iding menambahkan, bahwa ada hal yang sangat menarik dari ayat seruan dakwah tersebut, yakni kata-kata ”ahsan” yang bermakna lebih baik. Maka untuk memberikan argumentasi yang lebih baik, umat Islam harus memperkuat pemahaman Islam yang benar, bukan dengan cara-cara dakwah yang justru merendahkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang.

Dari pemaparan oleh pemateri-pemateri di atas, diskusi tanya-jawab dengan peserta seminar semakin menarik, ada yang pro ada juga yang kontra pendapat. Akan tetapi dengan pambawaan moderator yang baik, proses seminar untuk mencapai kesepakatan semangat untuk mengedepankan cara-cara damai dalam menyebarkan agama Islam.

Menurut salah satu peserta, kegiatan seminar semacam perlu diadakan lagi dengan mengundang lebih banyak lagi peserta, khususnya dari masyarakat umum (tidak kalangan pesantren saja), agar masyarakat umum juga dapat ikut serta mempromosikan nilai-nilai toleransi, HAM dan penyelesaian konflik secara damai.[Afthon]

Pesantrenforpeace.com – Bandung (20/8) Pondok Pesantren Mahasiswa Universal (PPMU) berhasil menggelar seminar Local Day of Human Rights sebagai implementasi dari program Dana Hibah Pesantren for Peace.

Seminar dengan tema “Memperkuat Tradisi dan Bangunan Perdamaian Melalui Pondok Pesantren” ini bertujuan untuk berbagi pengalaman tentang pembangunan perdamaian, penanganan konflik serta peran pesantren dalam mempromosikan nilai – nilai toleransi dan pernghormatan terhadap HAM.

Dalam sambutannya, koordinator program Pesantren for Peace, Idris Hemay sangat mengapresiasi kegiatan seminar ini karena telah berhasil menghadirkan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Jawa Barat Khususnya Bandung, baik dari unsur pemerintah maupun organisasi masyarakat. Seperti yang disampaikan Idris, seminar ini dihadiri oleh Kepala Subag. Tata Usaha Kanwil Departemen Agama Jawa Barat, H. Hardiman Romdhoni; Ketua Forum Lintas Agama Jawa Barat sekaligus wakil ketua PWNU Jawa Barat, Kiagus Zaenal Mubarok, MA; Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Yaya Sunarya; Perwakilan MUI Kota Bandung, Dr. KH. Endang Burhanudin; Perwakilan dari Kemenag Kota Bandung, Ahmad Sodikin; serta 30 peserta yang berasal dari berbagai kalangan, diantaranya utusan dari Pondok Pesantren, Organisasi Kemahasiswaan (HMI, PMII, IMM, LDK, dll), Karang Taruna, Remaja Masjid, Organisasi Kepemudaan Islam, HTI, dan FPI di sekitar wilayah Bandung, Jawa Barat.

“Sangat tepat sekali kegiatan ini diadakan di Jawa Barat, sebab seperti yang dirilis Kementerian Hukum dan HAM bahwa Jawa Barat tercatat sebagai provinsi paling intoleran nomor 1”, ungkap Hardiman dalam sambutannya mewakili Kanwil Departemen Agama Jawa Barat. Hardiman juga mengapresiasi kegiatan ini, karena menurutnya, kegiatan ini mendukung pemerintahan dalam membangun perdamaian khususnya di Jawa Barat.

“Tidak bisa dipungkiri, bahwa tidak semua pondok pesantren memiliki pemahaman yang universal, dalam arti masih ada beberapa pondok pesantren yang memiliki pemahaman “radikal”. Untuk itu, sangat penting bagaimana membangun budaya agama Islam yang universal, toleran dan sejuk  dengan cara membangun jejaring antar pondok pesantren dan organisasi-organisasi Islam di Jawa Barat untuk menciptakan Islam yang ramah, santun dan damai”, tutur Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Universal (PPMU), Dr. KH. Tatang Astarudin, S.Ag, SH, M.Si dalam sambutannya.

Narasumber dalam seminar ini terdiri dari 4 orang perwakilan santri yang terlibat dalam kegiatan field trip serta penulisan laporannya, diantaranya Tera Ummuttaufiqah yang mempresentasikan pengalamannya saat berkunjung field trip ke Sinode Gereja Kristen Pasundan Bandung (28/11/2015); Rizki Fadlillah Ramadhan mempresentasikan pengalamannya berdialog langsung dengan penggiat lembaga yang bergerak dalam bidang inisiasi perdamaian di Jawa Barat, yaitu JAKATARUB Bandung (28/11/2015); Rodhia Miftah mempresentasikan pengalamannya field trip ke Pondok Pesantren Babussalam (4/2/2016); dan Lina Fatinah yang mempresentasikan pengalaman kunjungan field tripnya ke Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Jawa Barat (4/2/2016).

Seminar ini tidak hanya berhasil mensosialisasikan hasil field trip yang dilakukan oleh santri-santri, tapi juga membangun dan meningkatkan kesadaran publik dalam upaya memperkuat nilai-nilai toleransi, HAM, dan penyelesaian konflik, serta memberikan pengalaman bagi pesantren dalam merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, serta mempertanggung jawabkan suatu kegiatan di tengah kecurigaan-kecurigaan masyarakat, serta dapat mempertahankan eksistensinya dan meyakinkan masyarakat sehingga membuat pondok pesantren meningkatkan kapasitasnya.

.

 

 

NU Online, Bandung - Pesantren For Peace yang mempunyai misi menyebarkan perdamaian antarumat beragama dan antarormas kembali menggelar kegiatan Pendidikan HAM dan Penyelesaian Konflik di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal (PPMU), Jalan Cipadung, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (20/8).

Koodinator Pesantren for Peace Idris Hemay mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran pesantren dalam membangun perdamaian karena menurutnya beberapa pesantren masih tidak tanggap terhadap penyelesaian konflik.

“Di Pulau Jawa ini dari hasil penelitian yang kami lakukan, bahwa ada beberapa pesantren yang masih cenderung pasif ketika ada konflik terjadi. Nah, dari sini kita mendorong pesantren lebih aktif dalam penyelesaian konflik,” ujar Idris Hemay.

Dia pun mengungkapkan, di Pulau Jawa khususnya konflik yang besar ada di Jawa Barat seperti dalam kasus Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang diserang pihak ormas dan Penghancuran Gereja Pasundan di Bandung.

“Dari konflik yang terjadi tersebut, bagaimana (elemen pesantren) bisa menengahi konflik,  menyelesaikan secara damai,  di samping itu tentu secara umum Pesantren for Peace ini bertujuan untuk membangun Islam yang moderat, damai dan ramah di Indonesia,” jelasnya dalam kegiatan yang berlangsung sehari penuh atas dengan dukungan kerja sama antara Center for the Study Of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dan Uni Eropa yang sebelumnya diadakan di 5 Wilayah di Pulau Jawa.

Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Universal (PPMU), Kiai Tatang Astarudin mengatakan bahwa dirinya sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di pesantrennya tinggal para santri dari berbagai daerah dan berbagai macam karakter.

“Selalu saya katakan kepada istri, dan kepada mahasantri yang lain, ayo kita cari sejuta alasan untuk tetap saling menyayangi. Kalau dia marah boleh jadi dia sedang tidak punya uang, kalau telat mungkin dia sibuk di kampus,” kata Kiai Tatang.

Kiai Tatang pun meyakini bahwa keagungan universalitas Islam tidak akan luntur hanya karena memaklumi dan menyayangi mereka yang berbeda. “Maka mulai dari kita untuk menebar kebahagian, kedamaian dengan cara mencari titik-titik kesamaan,” paparnya.

Kegiatan ini dihadiri dari perwakilan 30 pesantren dan beberapa organisasi dari tingkat kampus sampai daerah. Kegiatan ini terbagi 3 sesi, bulan Agustus, November, dan Februari 2017. (Bakti Habibie/Mahbib)

 

Dimuat di : http://www.nu.or.id/post/read/70600/pesantren-didorong-aktif-tengahi-konflik-di-masyarakat

Pesantrenforpeace.com - Setelah penandatanganan kontrak penerima dana hibah yang dilaksanakan di kantor CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (3/8), lima dari 15 pesantren penerima dana hibah akan mengimplementasikan dana

 

tersebut untuk acara seminar Local Day of Human Right dalam waktu dekat ini. Seminar ini bertujuan untuk berbagi dan bertukar pengalaman tentang pembangunan perdamaian, penanganan konflik, dan peran pesantren dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap HAM.

Berikut jadwal pelaksanaan seminar Local Day of Human Right yang akan dilaksanakan di 5 wilayah (Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan DKI Jakarta).

No.

Pesantren

Waktu Pelaksanaan

1

PP. Darut Tauhid

20 Agustus 2016

2

PP. Al-Muntaha

28 Agustus 2016

3

PP. Al-Luqmaniyah

28Agustus 2016

4

PP. Mahasiswa Universal

20 Agustus 2016

5

PP. An-Nur Darannujah 8

27 Agustus 2016

 

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muntaha Jawa Tengah, Ustadz Nashif Ubadah,  menyatakan bahwa semua persiapan untuk seminar tanggal 28 Agustus nanti telah hampir sempurna, sebagian besar pemateri sudah dihubungi dan telah konfirmasi hadir. Juga para peserta dari beragam elemen di kota Salatiga telah berhasil diundang dan siap menghadiri seminar.

“Kami sangat terkesan dengan adanya program Pesantren for Peace ini. Berbagai materi yang ada di dalamnya mewarnai pikiran-pikiran kami tentang HAM, perdamaian dan resolusi konflik. Bukan hanya wawasan dan pengetahuan yang meningkat, namun kapasitas kami sebagai bagian dari Pesantren for Peace juga memberi semangat bagi kami untuk menjaga keanekaragaman yang ada di Indonesia , dan menjadikan toleransi sebagai kewajiban bagi seluruh masyarakat.” Ungkap Ustadz Nashif

Sementara itu, Pondok Pesantren Darut Tauhid Surabaya, juga sudah sangat matang mempersiapkan seminar yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2016. Seminar tersebut akan dilaksanakan di lokasi Pondok Pesantren Darut Tauhid dengan mengundang 30 Pesantren di sekitar Jawa Timur serta menghadirkan pembicara dari perguruan tinggi/kementrian Agama di Surabaya, dan juga 3 orang santri peserta field trip yang akan menceritakan pengalamannya dalam mengikuti kegiatan Pesantren for Peace.

“Kesan kami sejak awal menjadi partner lokal di Surabaya sangat baik, sangat bermanfaat dan menambah wawasan buat kami, sekarang waktunya kami mengimplementasikannya di pesantren. Melalui dana subgrant ini, mudah mudahan manfaat dalam mempromosikan HAM, perdamaian dan juga resolusi konflik”, ungkap Ustadz Saiful Anam, Direktur Pondok Pesantren Darut Tauhid. [LH]

 

Pesantrenforpeace.com – Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta bekerja sama dengan Konrad-Adenauer-Stiftung dengan dukungan dari Uni Eropa telah berhasil menjalankan program Pesantren for Peace selama 20 bulan sejak Januari 2015. Program PfP ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi dan peran penting kelompok moderat Islam Indonesia (pesantren) sebagai kelompok agama yang dominan dalam rangka menegakkan dan memajukan hak asasi manusia (HAM), demokrasi, toleransi agama dan pencegahan serta penyelesaian konflik secara damai di Indonesia. Sementara tujuan khususnya adalah untuk memperkuat dan membantu pesantren dalam menyadari tanggungjawabnya sebagai aktor berpengaruh di dalam masyarakat sehingga mampu berdialog secara damai dan hidup berdampingan dengan kelompok agama minoritas lainnya yang ada di Indonesia.

Hal ini juga disampaikan oleh Direktur CSRC, Irfan Abu Bakar saat menyampaikan sambutannya dalam pembukaan Inception Workshop Sub-Grant Pesantren for Peace yang dihadiri oleh 15 pimpinan Pondok Pesantren / yang mewakilinya. Acara yang dilaksanakan di meeting room kantor CSRC UIN Jakarta (2-3/8) ini juga di hadiri oleh Direktur Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) untuk Indonesia dan Timor Leste, Jan Senkyr, serta perwakilan dari Uni Eropa, Saiti Gusrini dan Savitri Hanartani.

“Program dana hibah ini diadakan berangkat dari kesadaran bahwa pesantren di Indonesia, khususnya di lima provinsi di Pulau Jawa merupakan sebuah lembaga yang dihormati dan cukup berpengaruh di masyarakat. Karenanya penting untuk memperkuat peran pesantren dalam upaya penguatan demokrasi, HAM, toleransi beragama dan membangun dialog dan hidup berdampingan secara damai khususnya dengan kelompok minoritas. Program dana hibah hadir untuk maksud tersebut,” tutur Irfan menambahkan.

Dalam sambutannya, sekaligus membuka secara resmi kegiatan inception workshop ini, Jan Senkyr mengungkapkan bahwa bagi KAS, Pesantren for Peace merupakan projek yang sangat penting. Ia berharap Progran ini dapat membantu mendorong peran umat Islam dalam hal demokrasi, HAM, dan resolusi konflik secara damai.

“Pada bulan April 2016, projek ini sudah berjalan selama 14 bulan saat saya diserahi tugas, bertepatan dengan penyerahan laporan Midterm Evaluasi, dan hasilnya memuaskan,” ungkap Jan Senkyr

Sarah Sabina Hasbar, Manager Project PfP menjelaskan pengantar program SubGrant ini lengkap dengan penjelasan mengenai kerjasama CSRC dan KAS dan juga peran Uni Eropa dalam mendukung program ini.

Kemudian ada 4 sesi dalam workshop ini, sesi pertama menjelaskan tentang panduan umum penerima subgrant yang disampaikan oleh Idris hemay, Koordinator Program PfP, sesi kedua tentang format penulisan laporan oleh Muchtadlirin, Sekretaris Program PfP, sesi ketiga format laporan keuangan oleh Efrida Yasni Nasution, Bendahara PfP, dan terakhir mengenai Monitoring dan Evaluasi yang kembali disampaikan oleh Idris Hemay.

Dengan terlaksananya kegiatan inception Workshop selama dua hari ini, diharapkan pihak pesantren penerima dana hibah (SubGrant) ini memiliki persiapan yang matang agar berbagai kegiatan yang telah direncanakan berjalan secara maksimal dan sesuai dengan poin penting tujuan umum SubGrant itu sendiri. [LH]

 

 

Page 9 of 24