Lia Cgs

pesantrenforpeace.com – Jakarta (27/08/2016) Di sela-sela kesibukan santri dan guru Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, diselenggarakan seminar Local Day of Human Rights pertama dengan tema “Memperkuat Tradisi Pesantren Sebagai Basis Pendidikan Perdamaian”.

Acara seminar ini digagas oleh Center for Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) untuk Indonesia-Timor Leste dengan dukungan Uni Eropa (EU) bekerja sama dengan Pesantren Darunnajah sebagai panitia lokal untuk mempresentasikan hasil field trip atau kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2015 dan 25 Februari 2016.

Menurut Sarah Sabina Hasbar perwakilan dari KAS Jerman dalam sambutannya, bahwa kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kontribusi dan peran penting kelompok moderat Islam Indonesia (pesantren) dalam menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, toleransi agama dan pencegahan serta penyelesaian konflik secara damai di Indonesia. “Kami mengharapkan ustadz/ustadzah,  santri, dan para aktivis muda Muslim bisa menyebarkan ilmu yang didapat dalam kegiatan ini, agar peran pesantren lebih kuat dalam mendukung terciptanya perdamaian”, jelas Sarah dalam sambutan singkatnya.

Setelah kegiatan ini, diharapkan meningkatnya peran pesantren di daerah Jabodetabek dan masyarakat luas dalam rangka mempromosikan dan mengadvokasikan nilai-nilai toleransi, HAM dan penyelesaian konflik secara damai.

Afthon Lubbi sebagai panitia penyelenggara, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan positif tersebut, khususnya manfaat bagi pesantren yang sejatinya telah dan selalu mengajarkan nilai-nilai Islam yang indah dan damai. Afthon dalam sambutannya mencontohkan kisah teladan dalam Film Umar bin Khattab. Dalam film tersebut, Khalifah Umar dinarasikan sebagai pemimpin yang menyayangi semua rakyatnya tanpa membeda-bedakan agama yang dianut rakyatnya pada masa itu. “Model pemimpin seperti Khalifah Umar bin Khattab cocok sebagai pemimpin yang menyebarkan ajaran Islam secara damai”, tegasnya.

Seminar yang dibuka dengan pembacaan ayat suci Al Quran dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dihadiri oleh 30 peserta perwakilan dari  ustadz/ustadzah, santri, organisasi pemuda, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, remaja masjid, majelis ta’lim, dan lainnya.

Ahmad Hamdani, dan kedua kawan santri lainnya, Anisa fauziah dan Ikhda Khullatil Mardliyah, sebagai pemateri bertugas untuk menyampaikan laporan pengalaman mereka berkunjung ke daerah-daerah konflik pelanggaran HAM.

Hamdani menjelaskan situasi konflik Pusat Ahmadiyah Parung Bogor dengan masyarakat sekitar. Menurutnya, fenomena kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah adalah salah satu contoh bagaimana ketidakadilan hukum muncul ketika legitimasi kebenaran ditentukan oleh pihak mayoritas dan yang berkuasa. Di sisi lain, pihak yang merasa dirugikan akan berjuang mempertahankan hak mereka sebagai manusia yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah di Indonesia, telah mencoreng negara. Ia menambahkan, bahwasanya satu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa HAM telah memberi jalan bagaimana kelompok dapat menghormati kebebasan beragama apapun. Kekuatan HAM dan penegakannya menjadi inti suksesnya keadilan dalam masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, tidak ada persoalan lagi mengapa harus ada kelompok yang dimusuhi.

Sedangkan Anisa dan Ikhda menceritakan hasil Kunjungan dan Dialog Ke Gereja Katolik Paroki Santa Bernadette, Ciledug. Mereka mempresentasikan bahwasanya konflik  tersebut diakibatkan karena adanya oknum yang ingin memecah belah persatuan,  dengan cara mengarahkan masyarakat untuk menentang mereka dengan menebar  fitnah-fitnah terhadap jemaat katolik santa bernadet, seperti fitnah tentang kristenisasi  dan pembangunan gereja terbesar se Asia dengan dukungan dari pemerintah Amerika Serikat dan hal itu bisa menggugah dan menarik perhatian dari masyarakat  mayoritas  yang memeluk agama islam untuk melakukan penolakan terhadap mereka. Sehingga berdampak besar bagi para jemaat baik secara sosial maupun psikis, terutama bagi anak-anak.  

Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Iding Rosyidin, M.Si sebagai narasumber ahli dalam seminar tersebut sangat mengapresiasi kegiatan field trip yang sudah dilakukan para santri. Kunjungan dan dialog langsung kepada korban aksi kekerasan (yang menimpa Jemaat Ahmadiyah dan Gereja Santa Bernadette) sebagai narasumber utama dalam metodologi penelitan dikenal dengan metodologi penelitian emik dimana para santri mencoba menggali data langsung dari tangan pertama/pelakunya. Ia juga menyampaikan pesan bahwa Islam adalah agama damai yang melakukan kegiatan syiar dakwahnya dengan cara-cara damai, bukan dengan kekerasan. Ia mengutip ayat Al Quran tentang cara-cara berdakwah, Ud’u ilaa sabiili Robbika bil hikmah wal mauidzoh al hasanah wa jaadilhum billati hiya ahsan. “Hanya tiga cara yang disediakan oleh Islam, hikmah atau kata-kata baik, mauidzoh hasanah atau peringatan yang baik, dan paling jauh dilakukan dalam berdakwah adalah dengan mujadalah atau adu argumen”.

Iding menambahkan, bahwa ada hal yang sangat menarik dari ayat seruan dakwah tersebut, yakni kata-kata ”ahsan” yang bermakna lebih baik. Maka untuk memberikan argumentasi yang lebih baik, umat Islam harus memperkuat pemahaman Islam yang benar, bukan dengan cara-cara dakwah yang justru merendahkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang.

Dari pemaparan oleh pemateri-pemateri di atas, diskusi tanya-jawab dengan peserta seminar semakin menarik, ada yang pro ada juga yang kontra pendapat. Akan tetapi dengan pambawaan moderator yang baik, proses seminar untuk mencapai kesepakatan semangat untuk mengedepankan cara-cara damai dalam menyebarkan agama Islam.

Menurut salah satu peserta, kegiatan seminar semacam perlu diadakan lagi dengan mengundang lebih banyak lagi peserta, khususnya dari masyarakat umum (tidak kalangan pesantren saja), agar masyarakat umum juga dapat ikut serta mempromosikan nilai-nilai toleransi, HAM dan penyelesaian konflik secara damai.[Afthon]

Pesantrenforpeace.com – Bandung (20/8) Pondok Pesantren Mahasiswa Universal (PPMU) berhasil menggelar seminar Local Day of Human Rights sebagai implementasi dari program Dana Hibah Pesantren for Peace.

Seminar dengan tema “Memperkuat Tradisi dan Bangunan Perdamaian Melalui Pondok Pesantren” ini bertujuan untuk berbagi pengalaman tentang pembangunan perdamaian, penanganan konflik serta peran pesantren dalam mempromosikan nilai – nilai toleransi dan pernghormatan terhadap HAM.

Dalam sambutannya, koordinator program Pesantren for Peace, Idris Hemay sangat mengapresiasi kegiatan seminar ini karena telah berhasil menghadirkan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Jawa Barat Khususnya Bandung, baik dari unsur pemerintah maupun organisasi masyarakat. Seperti yang disampaikan Idris, seminar ini dihadiri oleh Kepala Subag. Tata Usaha Kanwil Departemen Agama Jawa Barat, H. Hardiman Romdhoni; Ketua Forum Lintas Agama Jawa Barat sekaligus wakil ketua PWNU Jawa Barat, Kiagus Zaenal Mubarok, MA; Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Yaya Sunarya; Perwakilan MUI Kota Bandung, Dr. KH. Endang Burhanudin; Perwakilan dari Kemenag Kota Bandung, Ahmad Sodikin; serta 30 peserta yang berasal dari berbagai kalangan, diantaranya utusan dari Pondok Pesantren, Organisasi Kemahasiswaan (HMI, PMII, IMM, LDK, dll), Karang Taruna, Remaja Masjid, Organisasi Kepemudaan Islam, HTI, dan FPI di sekitar wilayah Bandung, Jawa Barat.

“Sangat tepat sekali kegiatan ini diadakan di Jawa Barat, sebab seperti yang dirilis Kementerian Hukum dan HAM bahwa Jawa Barat tercatat sebagai provinsi paling intoleran nomor 1”, ungkap Hardiman dalam sambutannya mewakili Kanwil Departemen Agama Jawa Barat. Hardiman juga mengapresiasi kegiatan ini, karena menurutnya, kegiatan ini mendukung pemerintahan dalam membangun perdamaian khususnya di Jawa Barat.

“Tidak bisa dipungkiri, bahwa tidak semua pondok pesantren memiliki pemahaman yang universal, dalam arti masih ada beberapa pondok pesantren yang memiliki pemahaman “radikal”. Untuk itu, sangat penting bagaimana membangun budaya agama Islam yang universal, toleran dan sejuk  dengan cara membangun jejaring antar pondok pesantren dan organisasi-organisasi Islam di Jawa Barat untuk menciptakan Islam yang ramah, santun dan damai”, tutur Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Universal (PPMU), Dr. KH. Tatang Astarudin, S.Ag, SH, M.Si dalam sambutannya.

Narasumber dalam seminar ini terdiri dari 4 orang perwakilan santri yang terlibat dalam kegiatan field trip serta penulisan laporannya, diantaranya Tera Ummuttaufiqah yang mempresentasikan pengalamannya saat berkunjung field trip ke Sinode Gereja Kristen Pasundan Bandung (28/11/2015); Rizki Fadlillah Ramadhan mempresentasikan pengalamannya berdialog langsung dengan penggiat lembaga yang bergerak dalam bidang inisiasi perdamaian di Jawa Barat, yaitu JAKATARUB Bandung (28/11/2015); Rodhia Miftah mempresentasikan pengalamannya field trip ke Pondok Pesantren Babussalam (4/2/2016); dan Lina Fatinah yang mempresentasikan pengalaman kunjungan field tripnya ke Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Jawa Barat (4/2/2016).

Seminar ini tidak hanya berhasil mensosialisasikan hasil field trip yang dilakukan oleh santri-santri, tapi juga membangun dan meningkatkan kesadaran publik dalam upaya memperkuat nilai-nilai toleransi, HAM, dan penyelesaian konflik, serta memberikan pengalaman bagi pesantren dalam merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, serta mempertanggung jawabkan suatu kegiatan di tengah kecurigaan-kecurigaan masyarakat, serta dapat mempertahankan eksistensinya dan meyakinkan masyarakat sehingga membuat pondok pesantren meningkatkan kapasitasnya.

.

 

 

NU Online, Bandung - Pesantren For Peace yang mempunyai misi menyebarkan perdamaian antarumat beragama dan antarormas kembali menggelar kegiatan Pendidikan HAM dan Penyelesaian Konflik di Pondok Pesantren Mahasiswa Universal (PPMU), Jalan Cipadung, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (20/8).

Koodinator Pesantren for Peace Idris Hemay mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran pesantren dalam membangun perdamaian karena menurutnya beberapa pesantren masih tidak tanggap terhadap penyelesaian konflik.

“Di Pulau Jawa ini dari hasil penelitian yang kami lakukan, bahwa ada beberapa pesantren yang masih cenderung pasif ketika ada konflik terjadi. Nah, dari sini kita mendorong pesantren lebih aktif dalam penyelesaian konflik,” ujar Idris Hemay.

Dia pun mengungkapkan, di Pulau Jawa khususnya konflik yang besar ada di Jawa Barat seperti dalam kasus Jamaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang diserang pihak ormas dan Penghancuran Gereja Pasundan di Bandung.

“Dari konflik yang terjadi tersebut, bagaimana (elemen pesantren) bisa menengahi konflik,  menyelesaikan secara damai,  di samping itu tentu secara umum Pesantren for Peace ini bertujuan untuk membangun Islam yang moderat, damai dan ramah di Indonesia,” jelasnya dalam kegiatan yang berlangsung sehari penuh atas dengan dukungan kerja sama antara Center for the Study Of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dan Uni Eropa yang sebelumnya diadakan di 5 Wilayah di Pulau Jawa.

Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Universal (PPMU), Kiai Tatang Astarudin mengatakan bahwa dirinya sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di pesantrennya tinggal para santri dari berbagai daerah dan berbagai macam karakter.

“Selalu saya katakan kepada istri, dan kepada mahasantri yang lain, ayo kita cari sejuta alasan untuk tetap saling menyayangi. Kalau dia marah boleh jadi dia sedang tidak punya uang, kalau telat mungkin dia sibuk di kampus,” kata Kiai Tatang.

Kiai Tatang pun meyakini bahwa keagungan universalitas Islam tidak akan luntur hanya karena memaklumi dan menyayangi mereka yang berbeda. “Maka mulai dari kita untuk menebar kebahagian, kedamaian dengan cara mencari titik-titik kesamaan,” paparnya.

Kegiatan ini dihadiri dari perwakilan 30 pesantren dan beberapa organisasi dari tingkat kampus sampai daerah. Kegiatan ini terbagi 3 sesi, bulan Agustus, November, dan Februari 2017. (Bakti Habibie/Mahbib)

 

Dimuat di : http://www.nu.or.id/post/read/70600/pesantren-didorong-aktif-tengahi-konflik-di-masyarakat

Pesantrenforpeace.com - Setelah penandatanganan kontrak penerima dana hibah yang dilaksanakan di kantor CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (3/8), lima dari 15 pesantren penerima dana hibah akan mengimplementasikan dana

 

tersebut untuk acara seminar Local Day of Human Right dalam waktu dekat ini. Seminar ini bertujuan untuk berbagi dan bertukar pengalaman tentang pembangunan perdamaian, penanganan konflik, dan peran pesantren dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap HAM.

Berikut jadwal pelaksanaan seminar Local Day of Human Right yang akan dilaksanakan di 5 wilayah (Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan DKI Jakarta).

No.

Pesantren

Waktu Pelaksanaan

1

PP. Darut Tauhid

20 Agustus 2016

2

PP. Al-Muntaha

28 Agustus 2016

3

PP. Al-Luqmaniyah

28Agustus 2016

4

PP. Mahasiswa Universal

20 Agustus 2016

5

PP. An-Nur Darannujah 8

27 Agustus 2016

 

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muntaha Jawa Tengah, Ustadz Nashif Ubadah,  menyatakan bahwa semua persiapan untuk seminar tanggal 28 Agustus nanti telah hampir sempurna, sebagian besar pemateri sudah dihubungi dan telah konfirmasi hadir. Juga para peserta dari beragam elemen di kota Salatiga telah berhasil diundang dan siap menghadiri seminar.

“Kami sangat terkesan dengan adanya program Pesantren for Peace ini. Berbagai materi yang ada di dalamnya mewarnai pikiran-pikiran kami tentang HAM, perdamaian dan resolusi konflik. Bukan hanya wawasan dan pengetahuan yang meningkat, namun kapasitas kami sebagai bagian dari Pesantren for Peace juga memberi semangat bagi kami untuk menjaga keanekaragaman yang ada di Indonesia , dan menjadikan toleransi sebagai kewajiban bagi seluruh masyarakat.” Ungkap Ustadz Nashif

Sementara itu, Pondok Pesantren Darut Tauhid Surabaya, juga sudah sangat matang mempersiapkan seminar yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2016. Seminar tersebut akan dilaksanakan di lokasi Pondok Pesantren Darut Tauhid dengan mengundang 30 Pesantren di sekitar Jawa Timur serta menghadirkan pembicara dari perguruan tinggi/kementrian Agama di Surabaya, dan juga 3 orang santri peserta field trip yang akan menceritakan pengalamannya dalam mengikuti kegiatan Pesantren for Peace.

“Kesan kami sejak awal menjadi partner lokal di Surabaya sangat baik, sangat bermanfaat dan menambah wawasan buat kami, sekarang waktunya kami mengimplementasikannya di pesantren. Melalui dana subgrant ini, mudah mudahan manfaat dalam mempromosikan HAM, perdamaian dan juga resolusi konflik”, ungkap Ustadz Saiful Anam, Direktur Pondok Pesantren Darut Tauhid. [LH]

 

Pesantrenforpeace.com – Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta bekerja sama dengan Konrad-Adenauer-Stiftung dengan dukungan dari Uni Eropa telah berhasil menjalankan program Pesantren for Peace selama 20 bulan sejak Januari 2015. Program PfP ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi dan peran penting kelompok moderat Islam Indonesia (pesantren) sebagai kelompok agama yang dominan dalam rangka menegakkan dan memajukan hak asasi manusia (HAM), demokrasi, toleransi agama dan pencegahan serta penyelesaian konflik secara damai di Indonesia. Sementara tujuan khususnya adalah untuk memperkuat dan membantu pesantren dalam menyadari tanggungjawabnya sebagai aktor berpengaruh di dalam masyarakat sehingga mampu berdialog secara damai dan hidup berdampingan dengan kelompok agama minoritas lainnya yang ada di Indonesia.

Hal ini juga disampaikan oleh Direktur CSRC, Irfan Abu Bakar saat menyampaikan sambutannya dalam pembukaan Inception Workshop Sub-Grant Pesantren for Peace yang dihadiri oleh 15 pimpinan Pondok Pesantren / yang mewakilinya. Acara yang dilaksanakan di meeting room kantor CSRC UIN Jakarta (2-3/8) ini juga di hadiri oleh Direktur Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) untuk Indonesia dan Timor Leste, Jan Senkyr, serta perwakilan dari Uni Eropa, Saiti Gusrini dan Savitri Hanartani.

“Program dana hibah ini diadakan berangkat dari kesadaran bahwa pesantren di Indonesia, khususnya di lima provinsi di Pulau Jawa merupakan sebuah lembaga yang dihormati dan cukup berpengaruh di masyarakat. Karenanya penting untuk memperkuat peran pesantren dalam upaya penguatan demokrasi, HAM, toleransi beragama dan membangun dialog dan hidup berdampingan secara damai khususnya dengan kelompok minoritas. Program dana hibah hadir untuk maksud tersebut,” tutur Irfan menambahkan.

Dalam sambutannya, sekaligus membuka secara resmi kegiatan inception workshop ini, Jan Senkyr mengungkapkan bahwa bagi KAS, Pesantren for Peace merupakan projek yang sangat penting. Ia berharap Progran ini dapat membantu mendorong peran umat Islam dalam hal demokrasi, HAM, dan resolusi konflik secara damai.

“Pada bulan April 2016, projek ini sudah berjalan selama 14 bulan saat saya diserahi tugas, bertepatan dengan penyerahan laporan Midterm Evaluasi, dan hasilnya memuaskan,” ungkap Jan Senkyr

Sarah Sabina Hasbar, Manager Project PfP menjelaskan pengantar program SubGrant ini lengkap dengan penjelasan mengenai kerjasama CSRC dan KAS dan juga peran Uni Eropa dalam mendukung program ini.

Kemudian ada 4 sesi dalam workshop ini, sesi pertama menjelaskan tentang panduan umum penerima subgrant yang disampaikan oleh Idris hemay, Koordinator Program PfP, sesi kedua tentang format penulisan laporan oleh Muchtadlirin, Sekretaris Program PfP, sesi ketiga format laporan keuangan oleh Efrida Yasni Nasution, Bendahara PfP, dan terakhir mengenai Monitoring dan Evaluasi yang kembali disampaikan oleh Idris Hemay.

Dengan terlaksananya kegiatan inception Workshop selama dua hari ini, diharapkan pihak pesantren penerima dana hibah (SubGrant) ini memiliki persiapan yang matang agar berbagai kegiatan yang telah direncanakan berjalan secara maksimal dan sesuai dengan poin penting tujuan umum SubGrant itu sendiri. [LH]

 

 

Kami ucapkan

 

SELAMAT DATANG

 

Kepada para peserta Inception Workshop Dana Hibah (SubGrant) Pesantren for Peace (PfP)

 

Sebagai tindak lanjut program Pesantren for Peace yang telah diselenggarakan semenjak Januari 2015 sampai dengan Juni 2016 di lima provinsi di Pulau Jawa, Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dengan dukungan Uni Eropa akan menyelenggarakan Inception Workshop Dana Hibah (Subgrant) Pesantren for Peace (PfP): Program untuk Mendukung Peran Pesantren dalam Mempromosikan HAM dan Penyelesaian Konflik secara Damai. Kegiatan ini diadakan dalam rangka untuk membahas hal-hal teknis terkait dengan penerima dana hibah yang meliputi panduan penerima dana hibah, format laporan kegiatan dan laporan keuangan, monitoring-evaluasi, dan penandatanganan kontrak kerja sama.

 

Friday, 29 July 2016 15:36

Laporan Field Trip Bandung 2016

Masyarakat Jawa Barat selama ini dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan sopan, senantiasa menjunjung tinggi tata-krama dalam kehidupan bermasyarakat, dan cenderung menghindari kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Karena itu, munculnya laporan-laporan yang menyatakan bahwa fenomena kekerasan atas nama agama di tanah Pasundan semakin meningkat dari tahun ke tahun, sungguh mengejutkan. Dalam laporan akhir tahun 2015 lalu, misalnya, Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) menyebutkan bahwa Jawa Barat merupakan daerah dengan tingkat intoleransi agama paling tinggi dimana terjadi 18 kasus kekerasan agama. Bahkan sebelumnya, pada tahun 2014, tercatat 55 kali aksi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Jawa barat. Angka ini jauh melampaui posisi kedua DI Yogyakarta dengan jumlah kekerasan 21 dan Ketiga Sumatera Utara yakni pada angka 18.

     Menurut komisioner Komnas HAM untuk bidang Kebebasan Beragama, Imdadun Rahmat, sejak tahun 2011, Jawa Barat berkali-kali masuk daftar teratas daerah dengan masyarakat yang tidak menghargai kebebasan beragama. Salah satu yang terbesar adalah pada 2013 ketika Setara Institute mencatat ada 80 kasus pelanggaran kebebasan beragama di Jawa Barat. Imdadun menyebut contoh kasus nyata pelanggaran kebebasan beragama di Jawa Barat adalah penyegelan  Gereja Yasmin di Bogor, pelarangan terhadap tujuh gereja di Bandung pada pertengahan Juni 2015, dan pelanggaran kebebasan ibadah bagi terhadap jemaat Ahmadiyah. Untuk kasus yang terakhir ini ia menyebut mulai dari perlakuan diskriminatif, larangan beribadah, larangan berkumpul, hingga larangan menyebarkan ajaran Ahmadiyah.

     Data-data tersebut memberi indikasi bahwa Jawa Barat termasuk kategori wilayah di Indonesia yang sensitif terhadap isu toleransi. Sekali lagi, data-data ini menjadi sebuah ironi yang memilukan terutama karena ia terjadi di tanah Pasundan, daerah yang mewarisi ajaran luhur “silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangi” dari Prabu Siliwangi. Munculnya kelompok-kelompok intoleran di Jawa Barat juga menjadi spekulasi tersendiri bahwa orang Sunda kini sudah berubah, dari pribadi-pribadi yang ramah menjadi pribadi pemarah, dari sosok yang lembut dan santun menjadi pribadi yang beringas.

     Fakta-fakta diskriminasi terhadap jemaat Ahmadiyah yang banyak terjadi di Jawa Barat bukan hanya mengindikasikan mulai lunturnya ajaran-ajaran luhur Sunda tentang silih asah-asih-asuh, namun juga memperlihatkan orientasi keagamaan yang mulai mengeras, dimana perbedaan pandangan atau ajaran cenderung disikapi secara sinis dan penuh kecurigaan. Dalam kondisi seperti ini, orang cenderung mudah menghakimi orang lain atau kelompok lain yang berbeda. Pelabelan sesat atau kafir mudah dilakukan dan menjadi pemicu bagi munculnya tindakan kekerasan seperti pengusiran, pelarangan, intimidasi, dan pemasungan hak-hak sipil warga penganut Ahmadiyah. Namun, jikapun benar Ahmadiyah adalah aliran sesat, lantas apakah jalan keluarnya adalah dengan melakukan pemaksaan agar mereka bertaubat? Dan yang lebih penting lagi, apakah kekerasan adalah jalan terbaik yang dituntunkan oleh agama dalam mengatasi hal tersebut? Dalam banyak kasus dan peristiwa, tidak ada bukti-bukti yang meyakinkan bahwa kekerasan dapat menyelesaikan masalah. Bahkan, ia akan menimbulkan masalah baru karena setiap kekerasan selalu menyisakan luka dan trauma yang tidak mudah dihapuskan dari memori kolektif korban. Dalam jangka panjang, ia seperti menyembunyikan api kebencian dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat muncul kembali.

     Inilah yang patut kita renungkan dalam kaitannya dengan kasus kekerasan agama. Kita tidak boleh berhenti untuk belajar, merenung, dan mempertanyakan apakah sikap dan perilaku keagamaan kita selama ini sudah benar.

 

Untuk Laporan Versi lengkapnya, Silahkan download di link berikut :

Wednesday, 27 July 2016 12:40

Laporan Field Trip Yogyakarta 2016

Yogyakarta merupakan “rumah” bagi keberagaman, baik keragaman ras, suku, budaya, maupun agama. Yogyakarta memiliki 136 unit perguruan tinggi yang memiliki beberapa kategori diantaranya akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut,  dan universitas. Sehingga tidak mengherankan bila Yogyakarta dijuluki kota pendidikan. Hasilnya, Yogyakarta sangat diwarnai oleh dinamika pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan keragamannya Yogyakarta dapat dikatakan sebagai miniatur Indonesia. Selain itu, Yogyakarta juga merupakan salah satu tujuan wisata yang banyak digemari turis manca negara maupun domestik. Hal ini yang kemudian menjadikan Yogyakarta semakin plural penduduknya.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan penduduk yang cukup padat. Berdasarkan Hasil Sensus penduduk oleh BPS pada tahun 2010, jumlah penduduk yang tinggal di wilayah DIY mencapai 3.457.491 jiwa, dengan komposisi 49,43% laki-laki dan 50,57% perempuan yang tersebar di lima kabupaten/kota. Padatnya penduduk ini merupakan konsekuensi Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota wisata yang sekaligus kota budaya di Indonesia. Dari demografi agama, berdasarkan data dari Kementrian Agama DIY pada tahun 2013, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk DIY beragama Islam dengan persentase 92,204% atau sebanyak 3.355.990 orang. Hal ini juga ditunjukkan pada masing-masing kabupaten/kota di 5 kabupaten/kota di DIY. Komposisi ini diikuti oleh jumlah tempat ibadah dengan mayoritas tempat ibadah agama Islam yaitu dengan jumlah 12.834 bangunan yang terdiri dari masjid, musholla, dan langgar. Namun hal ini tidak berarti bahwa agama lain yang minoritas tidak mendapatkan haknya.

Keragaman kota berimplikasi pada perkembangan Yogyakarta sendiri, entah itu dari aspek sosial, politik, ekonomi, maupun keberagaman. Dari aspek ekonomi misalnya, untuk menunjang kebutuhan mahasiswa banyak berdiri apartement-apartement, real-estate, supermarket, mall, dan lain-lain yang dapat memenuhi apa yang diinginkan pendatang. Namun, di sisi lain, berdirinya bangunan-bangunan tersebut berdampak negatif pada masyarakat sekitar. Tak jarang masyarakat yang akhirnya menolak pendirian bangunan-bangunan tersebut karena dianggap mengganggu stabilitas sosial serta untuk tetap menjaga kearifan lokal yang selama ini sudah dibentuk masyarakat.

Meski diwarnai dengan keberagaman, Yogyakarta secara umum masih bertahan dengan stigma “adem ayem” artinya meskipun ada dan mungkin banyak konflik yang terjadi di balik “adem ayem”-nya sejauh ini Yogyakarta tetap berjiwa Jawa yang selalu menjunjung tinggi tradisi santun, tata karma, toleransi, dan budi pekerti dalam praktek kehidupan sehari-hari. Barangkali prinsip-prinsip tersebut yang menyatukan keberbedaan yang ada. Siapapun yang hidup di Yogyakarta harus menjunjung tinggi nilai-nilai tata karma dan sopan santun yang berlaku.

Yogyakarta memang sering didaulat sebagai the city of tolerance dengan perdamaian yang terwujud di antara penduduk yang multicultural. Hingga saat ini Yogyakarta belum memiliki sejarah konflik yang menghawatirkan, namun tak berarti Yogyakarta bebas dari kemungkinan terjadinya konflik sosial yang destruktif. Apalagi Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan dinamika sosial yang cukup signifikan. Peluang terjadinya konflikpun semakin besar Menurut Surwandono, konflik SARA merupakan konflik yang tertinggi di Yogyakarta dan kondisinya sangat memprihatinkan.

 

 

 

 

Untuk Laporan Versi lengkapnya, Silahkan download di link berikut :

Page 9 of 23