Lia Cgs

Monday, 28 May 2018 00:00

SEMINAR PENANGGULANGAN TERORISME

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azumardi Azra (kedua dari kanan) bersama Koordinator Aliansi PFP/PP Sunan Pandanaran Jazilus Sakhok (kanan), Direktur Penceghan Terorisme BNPT RI Brigjen Pol Hamli (kedua dari kiri), Direktur CSRC UIN Jakarta Irfan Abubakar (kiri) dan Wakil Ketua Komisioner Perlindungan Anak Indonesia Rita Pranawati (tengah) menjadi pembicara dalam seminar Peran Pemerintah dan Pesantren Dalam Penanggulangan Ekstrenmisme/ Trorisme di Jakarta, Jumat (25/5). Dalam pemaparannya Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azumardi Azra mengatakan penyebaran faham radikal bukannya hanya melalui pesantran yang ajarannya menyimpang, namu tidak sedikit Universitas-universitas ternama menjadi lahan tenpat penyebaran faham radikal ditambah ada pengajar yang juga terpapar faham radikal. MI/M IRFAN/Ole

 

Sumber: http://m.mediaindonesia.com/galleries/detail_galleries/7821-seminar-penanggulangan-terorisme

Media-merdeka.com- Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menyarankan universitas-universitas di Indonesia harus mengadakan pendidikan kilat guna mengurangi paham radikalisme di lingkungan kampus.

Azyumardi mengatakan harus ada keselarasan diantara nilai keislaman dan kebangsaan karena masih banyak yang tidak bisa menjalankan keduanya secara bersamaan.

“Karena masih banyak yang mempertentangkan keimanan, keagamaan dan ke-Indonesiaan,” kata Azyumardi di acara diskusi bertajuk ‘Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Ekstremisme / Terorisme’ di Hotel Cemara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2018).

“Saya kira guru dan dosen, khususnya bidang ilmu alam. Banyak dosen atau gurunya berpaham radikal. Kita lihat dalam kasus bom bunuh diri itu banyak sekali kecurigaan bahwa itu rekayasa. Dan di kalangan dosen umum terkenal menganggap rekayasa dari pemerintah,” ujar Azyumardi.

Lebih lanjut, Azyumardi menyebut para pendidik tersebut tidak pernah mendapatkan pendidikan soal kebangsaan.

“Paling tidak, mereka menerima saat pendidikan pra-jabatan PNS. Setelah itu berpuluh tahun tidak lagi dapat materi soal Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika mengenai NKRI. Makanya sebagian dari mereka terpapar paham paham praktis transnasional yang radikal,” ketusnya.

Oleh karena itu, ia terus mendorong Kemenristek Dikti, Kemdikbud dan Kemenag untuk menfasilitasi keperluan tersebut. Sebelumnya, Azyumardi mengaku sudah meminta kepada tiga kementerian tersebut, akan tetapi belum ada respon sama sekali.

“Makanya, untuk pendidikan, tiga kementerian itu bertanggungjawab. Saya sudah usulkan berkali-kali namun belum direalisasikan,” pungkasnya.

 

Sumber: https://media-merdeka.com/2018/saran-guru-besar-uin-untuk-pangkas-paham-radikal-di-kampus.html

Liputan6.com, Jakarta Direktur Pencegahan Terorisme BNPT Brigen Pol Hamli mengatakan, perekrutan teroris banyak dilakukan di media sosial (medsos).

"Jadi sosial media itu hati-hati, terutama Facebook itu harus diawasi, terutama untuk anak-anak main medsos dalam kamar, bisa ngobrolnya bisa sampai Raqa (Suriah) sana," ujar Hamli dalam diskusi soal pencegahan terorisme di Jakarta Pusat, Jumat 25 Mei 2018.

Selain media sosial, cara umum perekrutan teroris dilakukan dengan pertemanan dan perkawinan.

"Jadi tahun 2000 sampai 2012 itu banyak dari pertemanan, seperti di Surabaya itu satu kelompok. Lalu perekrutan lewat perkawinan, seperti pelaku bom panci di Istana yang dilakukan oleh seorang perempuan," jelas jenderal bintang satu ini.

 

Sumber: https://m.liputan6.com/news/read/3539484/bnpt-sebut-perekrutan-teroris-banyak-lewat-media-sosial

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Center for Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Irfan Abubakar mengungkap ideologi ekstremisme dan terorisme masih ada dan terpelihara di Indonesia. Hal ini semakin dibuktikan dengan serangkaian aksi teror di Jawa Timur beberapa waktu lalu.

"Hasil penelitian CSRC dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017, menunjukkan bahwa benih radikalisme dan ekstrmisme terus disemai di sebagian anak muda. Penyebaran ideologi propaganda juga digencarkan lewat media sosial," kata dia dalam seminar berjudul 'Peran Pemerintah dan Pesantren Dalam Penanggulangan Ekstrmisme/Terorisme' di Hotel Cemara, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Mei 2018.

Menurut dia, kekompakan pemerintah, masyarakat, dan media hari ini sangat diperlukan dalam melancarkan narasi kontra ekstemisme dan terorisme. Karenanya, Irfan menyatakan, adanya narasi alternarif bisa mempromosikan persatuan dan perdamaian.

"Terorisme ini tidak hanya mengancam keamanan karena menyebarluaskan rasa takut tapi juga mengancam keutuhan bangsa sebagai kontra narasi yang mempromosikan persatuan, perdamaian, dan toleransi," jelas dia.

 

SUmber: https://m.liputan6.com/news/read/3539251/csrc-uin-sahid-benih-radikalisme-ancam-generasi-muda

Liputan6.com, Jakarta Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menyayangkan kurangnya asupan pendidikan materi kebangsaan bagi tenaga pengajar seperti dosen dan guru sekolah. Imbasnya, tak sedikit dari mereka yang terpapar paham radikalisme dan ekstremisme.

"Di kalangan perguruan tinggi terkenal menganggap ini (serangkaian kasus teror bom) adalah rekayasa pemerintah. Paham seperti inilah yang harus kita luruskan dengan cara pendidikan kebangsaan," kata Azyumardi usai mengisi diskusi soal terorisme di Jakarta Pusat, Jumat 25 Mei 2018.

Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah ini menekankan, pelatihan yang dikhususkan tentang kecintaan terhadap Indonesia, khususnya tentang Islam dan Indonesia, tergolong hal penting.

"Jadi paham seperti inilah yang harus kita luruskan dengan cara pendidikan, mendapatkan materi tentang Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI," jelas dia.

Azyumardi mencatat, sedikitnya ada tiga kementerian yang wajib menggalakkan program pendidikan materi kebangsaan, pertama Kemenristek Dikti, Kementerian Agama dan Kementerian Pendudukan Kebudayaan.

"Saya sudah usulkan berkali-kali tapi belum pernah direalisasikan. Secara teknis bisa dilakukan Training of Trainer (TOT), disiapkan itu dulu dan nanti mereka yang melakukan pelatihan di kabupaten dan kotanya masing-masing. Dari situ akan muncul trainer yang handal," pungkas Azyumardi.

 

Sumber: https://m.liputan6.com/news/read/3539500/bagaimana-tangkal-radikalisme-di-kalangan-tenaga-pengajar

Jakarta, CNN Indonesia -- Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menilai UU Terorisme yang baru saja disahkan oleh DPR RI tak cukup kuat untuk meredam laju radikalisme di lembaga pendidikan. Azyumardi meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bergerak lebih awal ke SMA dan perguruan tinggi.

"Untuk antisipasi paham radikal itu tidak bisa model UU itu, harus lebih awal. Mungkin tempat SMA, Perguruan Tinggi harus ada program itu," Azyumardi dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, Jumat (25/5).


Menurutnya, pencegahan yang ada di UU Terorisme hanya menindak dengan pendekatan keras, semisal penahanan terhadap kombatan yang baru pulang dari Suriah. 

Oleh karena itu, kata dia, BNPT harus menjadi lembaga sentral dalam menangkal paparan radikal di lembaga pendidikan. Azyumardi mengusulkan lembaga itu harus menjalin komunikasi unsur-unsur kampus.

"BNPT harus kerja sama dengan pimpinan universitas dan lembaga kemahasiswaan untuk menangkal rekrutmen. Kalau BNPT sendiri tidak bisa, karena ada banyak sekali universitas di Indonesia," kata dia.

Motif Aksi Terorisme

Direktur Pencegahan BNPT Hamli mengakui berlakunya UU Terorisme hasil revisi tidak lantas membuat beban lembaga itu bertambah ringan. Menurutnya, masih banyak motif yang dapat mendorong seseorang tercebur ke aksi terorisme.

"Ada motif ideologi, ekonomi, tapi yang paling besar itu berjihad untuk mati syahid, bertemu 72 bidadari, menganggap negara tidak syar'i atau motif ekonomi ingin mencari pekerjaan di luar," kata Hamli.

Hamli mengakui selama ini lembaga pendidikan menjadi tempat yang rawan diincar oleh penyebar paham terorisme mulai dari SD hingga PT.

"Yang rentan kena itu kan mulai dari anak-anak, ibu-ibu, PTN, SD, SMP, SMA. Dan satu lagi adalah barang-barang ini sudah masuk berbagai lini, baik di kementerian, lembaga pendidikan, itu sudah masuk," kata dia. (asa)

 

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180526100925-20-301468/bnpt-diminta-masuk-sma-dan-ptn-redam-benih-radikalisme

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta Azyumardi Azra mengusulkan adanya diklat kebangsaan bagi dosen perguruan tinggi serta guru-guru sekolah dan madrasah di Indonesia. Usulan itu diajukan untuk menangkal tersebarnya paham radikalisme melalui perguruan tinggi maupun sekolah di Indonesia.

Azyumardi mengatakan radikalisme masuk melalui infiltrasi-infiltrasi, salah satunya ke perguruan tinggi. "Kepala BIN bilang bahkan ada tiga perguruan tinggi tingkat nasional yang 39 persen mahasiswa bahkan dosennya sudah terpapar paham radikalisme," ujar dia di Hotel Cemara, Jakarta Pusat pada Jumat, 25 Mei 2018.

Salah satu indikasi masuknya paham radikal itu, kata Azra, terlihat pada saat peristiwa bom bunuh diri di Surabaya beberapa waktu lalu. Menurut dia, banyak pengajar-pengajar di perguruan tinggi yang menganggap teror tersebut adalah rekayasa dari pemerintah. "Paham itu lah yang mesti direspon dengan pendidikan kebangsaan. Diklat kebangsaan," ujarnya.

Alasan lain Azyumardi mendorong adanya diklat untuk pengajar adalah lantaran dia melihat para pengajar sejatinya tidak pernah lagi tersentuh pelatihan soal kebangsaan setelah resmi menjadi pengajar. Berbeda dengan pelajar maupun mahasiswa yang masih mendapatkan pendidikan kewarganegaraan.

"Paling tidak para pengajar menerima saat pendidikan prajabatan PNS. Setelah itu berpuluh tahun tidak lagi dapat materi soal Pancasila, bhineka tunggal ika, dan mengenai NKRI," kata Azyumardi. Sehingga, mereka acapkali terpapar praktik transnasional dengan paham radikal.

Karena itu, Azyumardi mendorong tiga kementerian, yaitu Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan Kementerian Agama untuk merealisasikan usulan tersebut. Adapun Kemenristekdikti bertanggungjawab untuk perguruan tinggi, Kemendikbud bertanggungjawab untuk sekolah-sekolah, dan Kemenag bertanggungjawab untuk madrasah.

"Kalau madrasahnya ada di lingkungan pesantren itu tak jadi masalah. Tapi kalau berdiri sendiri, lalu ada yayasan atau didirikan ustad yang wahabi itu bahaya," kata Azyumardi.

Wacana itu pun, menurut dia, perlu dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar bekerjasama dengan Forum Rektor Indonesia untuk memasukkan langkah pencegahan penyebaran paham radikalisme di kalangan kampus. "BNPT punya peran lebih jelas, karena enggak mungkin densus yang lakukan itu," kata dia.

Azyumardi mengatakan metode yang bisa dilakukan terlebih dahulu antara lain melakukan training of trainers. Sehingga nantinya tersedia para pelatih diklat yang bisa disebar secara bertahap ke daerah kabupaten dan kota masing-masing.

 

 

Sumber : https://nasional.tempo.co/read/1092645/cegah-radikalisme-azyumardi-usul-diklat-kebangsaan-untuk-dosen

 

JAKARTA, IJN.CO.ID – Jakarta dan Aliansi Pesantren for Peace (PfP) Indonesia tahun ini kembali dirundung duka yang ditandai dengan beberapa peristiwa kekerasan, pemboman aksi terorisme yang terjadi di beberapa tempat di tanah air. Diawali peristiwa berdarah di Mako Brimob Kelapa Dua, bom bunuh diri di Surabaya dan beberapa tempat di Jawa Timur serta, aksi penyerangan di Mapolda Riau. Rangkaian aksi terorisme di atas telah menelan puluhan korban jiwa dan luka-luka dari aparat polisi dan warga sipil.
 
Dalam rangka inilah, Aliansi Pesantren for Peace dan Center for the Study of Religion and Cultural (CSRC) UIN syarif Hidayatullah Jakarta mengadakan seminar dengan judul, “Peran Pemerintah dan Pesantren dalam Penanggulangan Ekstremisme/Terorisme” di Hotel Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (25/5)
 
Fakta di atas, menunjukkan bahwa ideologi ekstremisme dan terorisme masih ada dan terpelihara di negeri ini, begitu pula jaringan terorisme masih eksis dan bahkan berhasil memperluas cakupan, memperbaiki cara dan metodenya, dan memperbanyak pengikutnya.
 
Hasil penelitian CSRC dan PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017 menunjukkan bahwa benih-benih radikalisme dan ekstremisme masih terus disemai di sebagian anak-anak muda milenial, tidak terkecuali kalangan terpelajar dan mahasiswa. Penyebaran ideologi dan propaganda ekstremisme juga terus digencarkan lewat media digital dan medsos betapapun kebijakan pemerintah untuk menahan lajunya.
 
Menangkap dan melumpuhkan aktor teroris mungkin mudah, namun mematikan ideologi ekstremisme adalah tugas yang berat. Ibarat pepatah, mati satu tumbuh seribu. Terorisme tidak hanya mengancam keamanan karena menyebarluaskan rasa takut, tapi juga dapat mengancam keutuhan bangsa dan harmoni dalam kehidupan sosial.
 
Narasi penyangkalan terorisme dari sebagain masyarakat yang berkembang di medsos hanya akan menciptakan keraguan sebagian masyarakat akan bahaya terorisme itu sendiri.
Selain itu narasi yang sama akan menghambat upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencegah dan menangkal ideologi ekstremis yang menjadi daya dorong yang tak henti dari aksi-aksi teror selama ini.
 
(foto:Ist)

(foto:Ist)

Pemerintah, masyarakat dan media justru semakin diperlukan sinergi dan kekompakan untuk melancarkan kontra narasi terhadap narasi ekstremis dan memberikan narasi alternatif kepada masyarakat yang terpapar. Termasuk dalam hal ini pesantren sebagai benteng pertahanan Islam dari ideologi ekstremis semakin diharapkan perannya dalam mengembangkan strategi kontra narasi dan narasi alternatif yang mempromosikan persatuan, perdamaian, toleransi dan kesalehan yang sesungguhnya.
 
Seminar ini bertujuan untuk mendiskusikan secara terbuka dan mengurai problem serta berupaya mencarikan solusi terhadap berkembangnya narasi ekstremis khususnya di media digital. Seminar ini juga sekaligus membahas upaya-upaya penguatan kapasitas Pesantren dalam turut berperan menyebarkan perdamaian melalui pencegahan terhadap wacana-wacana kekerasan ekstremisme.
 
Target capaian seminar ini paling tidak:
pertama, meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan pesantren untuk melakukan pencegahan terorisme melalui kontra narasi esktremis dan narasi alternatif. Kedua, memperkuat jaringan pesantren dan civil society melalui “Aliansi Pesantren for Peace” untuk menyebarluaskan ajaran Islam yang pro perdamaian, toleran, terbuka dan mengedepankan maslahat umum.
 
Dengan menghadirkan pembicara: Prof. Dr. Azyumardi Azra, CBE (Guru Besar UIN Jakarta), Brigjen Pol. Ir. Hamil, ME (Direktur Pencegahan BNPT RI), KH. Jazilu Sakhok, Ph.D (Koordinator Alisansi PFP/PP.Sunan Pandanaran), dan Irfan Abubakar, MA (Direktur CSRC UIN Jakarta), seminar ini dihadiri sekitar 50 orang peserta dari Aliansi Pesantren for Peace (PfP), Pesantren-pesantren di Jadebotabek, Lembaga-lembaga pendidikan Islam, Lembaga pemerintah, Aktivis Perdamaian dan media. Irfan Abubakar, MA, Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, KH. Jazilu Sakhok, Ph.D Koordinator Alisansi PFP/PP.Sunan Pandanaran Yogyakarta.(fidel)
 

 

Page 2 of 27