Lia Cgs

Liputan6.com, Jakarta Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menyayangkan kurangnya asupan pendidikan materi kebangsaan bagi tenaga pengajar seperti dosen dan guru sekolah. Imbasnya, tak sedikit dari mereka yang terpapar paham radikalisme dan ekstremisme.

"Di kalangan perguruan tinggi terkenal menganggap ini (serangkaian kasus teror bom) adalah rekayasa pemerintah. Paham seperti inilah yang harus kita luruskan dengan cara pendidikan kebangsaan," kata Azyumardi usai mengisi diskusi soal terorisme di Jakarta Pusat, Jumat 25 Mei 2018.

Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah ini menekankan, pelatihan yang dikhususkan tentang kecintaan terhadap Indonesia, khususnya tentang Islam dan Indonesia, tergolong hal penting.

"Jadi paham seperti inilah yang harus kita luruskan dengan cara pendidikan, mendapatkan materi tentang Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI," jelas dia.

Azyumardi mencatat, sedikitnya ada tiga kementerian yang wajib menggalakkan program pendidikan materi kebangsaan, pertama Kemenristek Dikti, Kementerian Agama dan Kementerian Pendudukan Kebudayaan.

"Saya sudah usulkan berkali-kali tapi belum pernah direalisasikan. Secara teknis bisa dilakukan Training of Trainer (TOT), disiapkan itu dulu dan nanti mereka yang melakukan pelatihan di kabupaten dan kotanya masing-masing. Dari situ akan muncul trainer yang handal," pungkas Azyumardi.

 

Sumber: https://m.liputan6.com/news/read/3539500/bagaimana-tangkal-radikalisme-di-kalangan-tenaga-pengajar

Jakarta, CNN Indonesia -- Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menilai UU Terorisme yang baru saja disahkan oleh DPR RI tak cukup kuat untuk meredam laju radikalisme di lembaga pendidikan. Azyumardi meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bergerak lebih awal ke SMA dan perguruan tinggi.

"Untuk antisipasi paham radikal itu tidak bisa model UU itu, harus lebih awal. Mungkin tempat SMA, Perguruan Tinggi harus ada program itu," Azyumardi dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, Jumat (25/5).


Menurutnya, pencegahan yang ada di UU Terorisme hanya menindak dengan pendekatan keras, semisal penahanan terhadap kombatan yang baru pulang dari Suriah. 

Oleh karena itu, kata dia, BNPT harus menjadi lembaga sentral dalam menangkal paparan radikal di lembaga pendidikan. Azyumardi mengusulkan lembaga itu harus menjalin komunikasi unsur-unsur kampus.

"BNPT harus kerja sama dengan pimpinan universitas dan lembaga kemahasiswaan untuk menangkal rekrutmen. Kalau BNPT sendiri tidak bisa, karena ada banyak sekali universitas di Indonesia," kata dia.

Motif Aksi Terorisme

Direktur Pencegahan BNPT Hamli mengakui berlakunya UU Terorisme hasil revisi tidak lantas membuat beban lembaga itu bertambah ringan. Menurutnya, masih banyak motif yang dapat mendorong seseorang tercebur ke aksi terorisme.

"Ada motif ideologi, ekonomi, tapi yang paling besar itu berjihad untuk mati syahid, bertemu 72 bidadari, menganggap negara tidak syar'i atau motif ekonomi ingin mencari pekerjaan di luar," kata Hamli.

Hamli mengakui selama ini lembaga pendidikan menjadi tempat yang rawan diincar oleh penyebar paham terorisme mulai dari SD hingga PT.

"Yang rentan kena itu kan mulai dari anak-anak, ibu-ibu, PTN, SD, SMP, SMA. Dan satu lagi adalah barang-barang ini sudah masuk berbagai lini, baik di kementerian, lembaga pendidikan, itu sudah masuk," kata dia. (asa)

 

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180526100925-20-301468/bnpt-diminta-masuk-sma-dan-ptn-redam-benih-radikalisme

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta Azyumardi Azra mengusulkan adanya diklat kebangsaan bagi dosen perguruan tinggi serta guru-guru sekolah dan madrasah di Indonesia. Usulan itu diajukan untuk menangkal tersebarnya paham radikalisme melalui perguruan tinggi maupun sekolah di Indonesia.

Azyumardi mengatakan radikalisme masuk melalui infiltrasi-infiltrasi, salah satunya ke perguruan tinggi. "Kepala BIN bilang bahkan ada tiga perguruan tinggi tingkat nasional yang 39 persen mahasiswa bahkan dosennya sudah terpapar paham radikalisme," ujar dia di Hotel Cemara, Jakarta Pusat pada Jumat, 25 Mei 2018.

Salah satu indikasi masuknya paham radikal itu, kata Azra, terlihat pada saat peristiwa bom bunuh diri di Surabaya beberapa waktu lalu. Menurut dia, banyak pengajar-pengajar di perguruan tinggi yang menganggap teror tersebut adalah rekayasa dari pemerintah. "Paham itu lah yang mesti direspon dengan pendidikan kebangsaan. Diklat kebangsaan," ujarnya.

Alasan lain Azyumardi mendorong adanya diklat untuk pengajar adalah lantaran dia melihat para pengajar sejatinya tidak pernah lagi tersentuh pelatihan soal kebangsaan setelah resmi menjadi pengajar. Berbeda dengan pelajar maupun mahasiswa yang masih mendapatkan pendidikan kewarganegaraan.

"Paling tidak para pengajar menerima saat pendidikan prajabatan PNS. Setelah itu berpuluh tahun tidak lagi dapat materi soal Pancasila, bhineka tunggal ika, dan mengenai NKRI," kata Azyumardi. Sehingga, mereka acapkali terpapar praktik transnasional dengan paham radikal.

Karena itu, Azyumardi mendorong tiga kementerian, yaitu Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan Kementerian Agama untuk merealisasikan usulan tersebut. Adapun Kemenristekdikti bertanggungjawab untuk perguruan tinggi, Kemendikbud bertanggungjawab untuk sekolah-sekolah, dan Kemenag bertanggungjawab untuk madrasah.

"Kalau madrasahnya ada di lingkungan pesantren itu tak jadi masalah. Tapi kalau berdiri sendiri, lalu ada yayasan atau didirikan ustad yang wahabi itu bahaya," kata Azyumardi.

Wacana itu pun, menurut dia, perlu dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar bekerjasama dengan Forum Rektor Indonesia untuk memasukkan langkah pencegahan penyebaran paham radikalisme di kalangan kampus. "BNPT punya peran lebih jelas, karena enggak mungkin densus yang lakukan itu," kata dia.

Azyumardi mengatakan metode yang bisa dilakukan terlebih dahulu antara lain melakukan training of trainers. Sehingga nantinya tersedia para pelatih diklat yang bisa disebar secara bertahap ke daerah kabupaten dan kota masing-masing.

 

 

Sumber : https://nasional.tempo.co/read/1092645/cegah-radikalisme-azyumardi-usul-diklat-kebangsaan-untuk-dosen

 

JAKARTA, IJN.CO.ID – Jakarta dan Aliansi Pesantren for Peace (PfP) Indonesia tahun ini kembali dirundung duka yang ditandai dengan beberapa peristiwa kekerasan, pemboman aksi terorisme yang terjadi di beberapa tempat di tanah air. Diawali peristiwa berdarah di Mako Brimob Kelapa Dua, bom bunuh diri di Surabaya dan beberapa tempat di Jawa Timur serta, aksi penyerangan di Mapolda Riau. Rangkaian aksi terorisme di atas telah menelan puluhan korban jiwa dan luka-luka dari aparat polisi dan warga sipil.
 
Dalam rangka inilah, Aliansi Pesantren for Peace dan Center for the Study of Religion and Cultural (CSRC) UIN syarif Hidayatullah Jakarta mengadakan seminar dengan judul, “Peran Pemerintah dan Pesantren dalam Penanggulangan Ekstremisme/Terorisme” di Hotel Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (25/5)
 
Fakta di atas, menunjukkan bahwa ideologi ekstremisme dan terorisme masih ada dan terpelihara di negeri ini, begitu pula jaringan terorisme masih eksis dan bahkan berhasil memperluas cakupan, memperbaiki cara dan metodenya, dan memperbanyak pengikutnya.
 
Hasil penelitian CSRC dan PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017 menunjukkan bahwa benih-benih radikalisme dan ekstremisme masih terus disemai di sebagian anak-anak muda milenial, tidak terkecuali kalangan terpelajar dan mahasiswa. Penyebaran ideologi dan propaganda ekstremisme juga terus digencarkan lewat media digital dan medsos betapapun kebijakan pemerintah untuk menahan lajunya.
 
Menangkap dan melumpuhkan aktor teroris mungkin mudah, namun mematikan ideologi ekstremisme adalah tugas yang berat. Ibarat pepatah, mati satu tumbuh seribu. Terorisme tidak hanya mengancam keamanan karena menyebarluaskan rasa takut, tapi juga dapat mengancam keutuhan bangsa dan harmoni dalam kehidupan sosial.
 
Narasi penyangkalan terorisme dari sebagain masyarakat yang berkembang di medsos hanya akan menciptakan keraguan sebagian masyarakat akan bahaya terorisme itu sendiri.
Selain itu narasi yang sama akan menghambat upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencegah dan menangkal ideologi ekstremis yang menjadi daya dorong yang tak henti dari aksi-aksi teror selama ini.
 
(foto:Ist)

(foto:Ist)

Pemerintah, masyarakat dan media justru semakin diperlukan sinergi dan kekompakan untuk melancarkan kontra narasi terhadap narasi ekstremis dan memberikan narasi alternatif kepada masyarakat yang terpapar. Termasuk dalam hal ini pesantren sebagai benteng pertahanan Islam dari ideologi ekstremis semakin diharapkan perannya dalam mengembangkan strategi kontra narasi dan narasi alternatif yang mempromosikan persatuan, perdamaian, toleransi dan kesalehan yang sesungguhnya.
 
Seminar ini bertujuan untuk mendiskusikan secara terbuka dan mengurai problem serta berupaya mencarikan solusi terhadap berkembangnya narasi ekstremis khususnya di media digital. Seminar ini juga sekaligus membahas upaya-upaya penguatan kapasitas Pesantren dalam turut berperan menyebarkan perdamaian melalui pencegahan terhadap wacana-wacana kekerasan ekstremisme.
 
Target capaian seminar ini paling tidak:
pertama, meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan pesantren untuk melakukan pencegahan terorisme melalui kontra narasi esktremis dan narasi alternatif. Kedua, memperkuat jaringan pesantren dan civil society melalui “Aliansi Pesantren for Peace” untuk menyebarluaskan ajaran Islam yang pro perdamaian, toleran, terbuka dan mengedepankan maslahat umum.
 
Dengan menghadirkan pembicara: Prof. Dr. Azyumardi Azra, CBE (Guru Besar UIN Jakarta), Brigjen Pol. Ir. Hamil, ME (Direktur Pencegahan BNPT RI), KH. Jazilu Sakhok, Ph.D (Koordinator Alisansi PFP/PP.Sunan Pandanaran), dan Irfan Abubakar, MA (Direktur CSRC UIN Jakarta), seminar ini dihadiri sekitar 50 orang peserta dari Aliansi Pesantren for Peace (PfP), Pesantren-pesantren di Jadebotabek, Lembaga-lembaga pendidikan Islam, Lembaga pemerintah, Aktivis Perdamaian dan media. Irfan Abubakar, MA, Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, KH. Jazilu Sakhok, Ph.D Koordinator Alisansi PFP/PP.Sunan Pandanaran Yogyakarta.(fidel)
 

 

Jakarta, Parlemen Rakyat

Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan aliansi Pesantren for Peace (PFP), sebuah jaringan pesantren Se-Pulau Jawa, menyelenggarakanSeminar "Peran Pemerintah dan Pesantren dalam Penanggulangan Ekstremisme atau Terorisme". Seminar ini bertujuan untuk mendiskusikan dan mengurai problem serta berupaya mencarikan solusi terhadap maraknya aksi terorisme akhir akhir ini.

Seminar ini juga sekaligus membahas upaya upaya penguatan kapasitas Pesantren dalam turut berperan menyebarkan perdamaian melalui pencegahan terhadap wacana wacana kekerasan ekstremisme. Seminar berlangsung Hari ini Jumat, 25 Mei 2018, di Hotel Cemara Jalan KH. Wahid Hasyim No.69, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat

Hadir sebagai Pembicara: Prof. Dr. Azyumardi Azra, CBE (Guru Besar UIN Jakarta), Brigjen Pol. Ir. Hamil, ME (Direktur Pencegahan BNPT RI), KH. Jazilu Sakhok, Ph.D (Koordinator Alisansi PFP atau PP.Sunan Pandanaran), dan Irfan Abubakar, MA (Direktur CSRC UIN Jakarta). Dan akan dihadiri 78 orang peserta dari Aliansi Pesantren for Peace (PFP), Pesantren pesantren di Jabodetabek, Lembaga lembaga pendidikan Islam, Lembag pemerintah, Aktivis Perdamaian dan media.

Indonesia tahun ini kembali dirundung duka yang ditandai dengan pemboman aksi terorisme yang terjadi di beberapa tempat di tanah air. Diawali peristiwa berdarah di Mako Brimob Kelapa Dua, bom bunuh diri di Surabaya dan beberapa tempat di Jawa Timur serta, aksi penyerangan di Mapolda Riau. Rangkaian aksi terorisme di atas telah menelan puluhan korban jiwa dan luka luka dari aparat polisi dan warga sipil. 

Hasil penelitian CSRC dan PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017 menunjukkan bahwa benih benih radikalisme dan ekstremisme masih terus disemai di sebagian anak anak muda milenial, tidak terkecuali kalangan terpelajar dan mahasiswa. Penyebaran deologi dan propaganda ekstremisme juga terus digencarkan lewat media digital dan medsos betapapun kebijakan pemerintah untuk menahan lajunya. Menangkap dan melumpuhkan aktor teroris mungkin mudah, namun mematikan ldeologi ekstremisme adalah tugas yang berat.

"Terorisme tidak hanya mengancam keamanan karena menyebarluaskan rasa takut, tapi juga dapat mengancam keutuhan bangsa dan harmoni dalam kehidupan sosial," ujar Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Irfan Abubakar, MA.

Dia tambahkan, Narasi penyangkalan terorisme dari sebagain masyarakat yang berkembang di medsos hanya akan menciptakan keraguan sebagian masyarakat akan bahaya terorisme itu sendiri. Selain itu narasi yang sama akan menghambat upaya pemerintah dan masyarakat sipil untuk mencegah dan menangkal ideologi ekstremis yang menjadi daya dorong yang tak henti dari aksi aksi teror selama ini. 

Pemerintah, masyarakat dan media justru semakin diperlukan sinergi dan kekompakan untuk melancarkan kontra narasi terhadap narasi ekstremis dan memberikan narasi alternatif kepada masyarakat yang terpapar. Termasuk dalam hal ini pesantren sebagai benteng pertahanan Islam dari ideologi ekstremis semakin diharapkan perannya dalam mengembangkan strategi kontra narasi dan narasi alternatif yang mempromosikan persatuan, perdamaian, toleransi dan kesalehan yang sesungguhnya.

Target capaian seminar ini paling tidak: pertama, meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan pesantren untuk melakukan pencegahan terorisme melalui kontra narasi esktremis dan narasi alternatif. Kedua, memperkuat jaringan pesantren dan civil society melalui “Aliansi Pesantren for Peace” untuk menyebarluaskan ajara Islam yang pro perdamaian, toleran, terbuka dan mengedepankan maslahat umum, "Pungkas" Irfan Abubakar, MA. (Ahr)

 
 
Presiden The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) Azyumardi Azra saat ditemui di sela-sela acara The 6th Action Asia Peacebuilders Forum, di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017).
 
JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menyebutkan perlunya kurikulum kebangsaan dalam pendidikan di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan untuk menangkal radikalisme.
“Harus ada diklat pendidikan dan pelatihan yang pokoknya tentang ke-Indonesia-an jadi khususnya antara agama keislaman dan keindonesian,” ucap Azyumardi di acara seminar di Hotel Cemara, Jakarta, Jumat (25/5/2018).
 
Materi tentang kebangsaan, lanjut dia, diperlukan lantaran kini mulai banyak beberapa pihak yang mempertentangkan antara keimanan, keagamaan, dan keindonesiaan.
Wawasan kebangsaan ini tak hanya dibutuhkan oleh para pelajar. Di sisi lain, Azyumardi melihat uru-guru di bidang mata pelajaran ilmu alam dan dosen di perguruan tinggi rentan terpapar paham radikalisme.
 
“Yang enggak pernah menghadapi pendidikan masalah kebangsaan kaitannya keagamaan itu para dosen dan guru,” ucap Azyumardi.
Bahkan, Azyumardi mengatakan, perlu mengintensifkan pendidikan kewarganegaraan di tingkat mahasiswa.
“Di tingkat mahasiswa kan ada pendidikan kewarganegaraan, civil education lebih diintensifkan lebih dikontekstualisasikan isu isu yang kita hadapi,” ucap dia.
 
Pada kesempatan tersebut, Azyumardi menuturkan kewajiban kementerian terkait untuk mencegah terorisme.
“Untuk dosen dua kementerian yakni kementerian riset pendidikan tinggi dan kementerian agama, untuk guru-guru adalah kementerian pendidikan dan budaya dan Kementerian Agama,” tutur dia.
 
Ia mengaku telah memberikan rekomendasi kepada kementerian terkait akan inisiasi mengenai pendidikan kebangsaan.
“Saya sudah usul kan berkali kali lama sekali belum pernah direalisasikan,” ucap dia.
 
 
 
 
 
 
Guru besar UIN Jakarta, Prof Azyumardi Azra, menceritakan pengalamannya saat mengunjungi Afghanistan. Azyumardi mengungkapkan, kondisi Afghanistan berbeda jauh dengan Indonesia yang begitu subur.
 
"Saya beberapa kali ke Afghanistan. Saya lihat negerinya kering, tandus. Enggak ada apa-apanya dibandingkan Indonesia," kata Azyumardi dalam diskusi bertajuk "Peran Pemerintah dan Pesantren dalam Penanggulangan Ekstrimisme/Terorisme" di Hotel Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (25/5).
 
Azyumardi pun mengkritik pandangan kelompok radikal yang kerap melakukan aksi teror dengan alasan ingin mendapatkan surga. Menurutnya, justru surga itu ada di Indonesia.
"Jadi kalau ada gambaran surga di Al-Quran, banyak air mengalir, gemercik, hijau, banyak buah yang tumbuh, itu Indonesia," ungkapnya.
 
Azyumardi juga menyebut, ideologi teroris yang ingin mengimpor konflik di Timur Tengah ke Indonesia sama saja dengan tidak mensyukuri nikmat yang ada. Ia pun mengimbau kelompok radikal untuk berpikir ulang.
"Kalau anda mau mengimpor Talibanism, ISIS, Al-Qaidah ke Indonesia bukan hanya kebliger. Anda kufur nikmat, anda menghancurkan citra surga yang ada di Al-Quran yang ada di Indonesia. Berpikir ulanglah," tegasnya.
 
"Jagalah Indonesia ini. Indonesia ini surga. Maka kita jangan ikut-ikutan menghancurkan diri dengan paham-paham tersebut. Pikiran-pikiran seperti itu harus dihilangkan," pungkasnya.

Jakarta detikNews - Seminar bertema 'Peran Pemerintah dan Pesantren dalam Penanggulangan Ekstrimisme/Terorisme' digelar di Jakarta, Jumat (25/5/2018).

Hadir dalam seminar tersebut (kiri-kanan) Direktur CSRC UIN Jakarta, Irfan Abubakar, Direktur Pencegahan Terorisme BNPT Brigjen Pol Hamli, Wakil Ketua Komnas Perlindungan Anak Rita Pranawati, Guru Besar UN Jakarta Azyumardi Azra dan Koordinator Aliansi Pesantren for Peace, KH Jazilus Sakhok.

Para pembicara memaparkan pandanganya terkait fenomena terorisme dalam seminar 'Peran Pemerintah dan Pesantren dalam Penanggulangan Ekstrimisme/Terorisme' di Jakarta, Jumat (25/5/2018).

 

Azyumardi Azra menyampaikan pendangannya.

 

Sumber: https://news.detik.com/foto-news/d-4038674/menyoal-peran-pesantren-dalam-mengerem-terorisme/

Page 2 of 27