Koleksi Naskah Khutbah Kontra Narasi Extremis

Lia Cgs

Tuesday, 01 March 2016 16:07

Panduan Umum Pengajuan Proposal

Program dana hibah (Sub-Grant) ini diadakan berangkat dari kesadaran bahwa pesantren di Indonesia, khususnya di lima provinsi di Pulau Jawa merupakan sebuah lembaga yang dihormati dan cukup berpengaruh di masyarakat. Karenanya penting untuk memperkuat peran pesantren dalam upaya penguatan demokrasi, HAM, toleransi beragama dan membangun dialog dan hidup berdampingan secara damai khususnya dengan kelompok minoritas. Program dana hibah hadir untuk maksud tersebut.

 

Untuk informasi lebih lengkapnya dapat dilihat di link berikut:

Panduan Umum Pengajuan Proposal

 

Tuesday, 01 March 2016 15:09

Template Proposal dan Checklist

Proposal dana hibah yang akan diajukan harus mencantumkan beberapa hal berikut :

  • Informasi umum mengenai pesantren (tahun berdiri, legalitas pendirian, jumlah santri, jumlah staf pengajar, pimpinan pesantren, susunan kepengurusan).
  • Alamat lengkap pesantren (termasuk mencantumkan nomor telepon dan/atau nomor fax, alamat e-mail, website [jika ada], rekening bank milik Pesantren).
  • Uraian singkat mengenai aktifitas dan keterlibatan pesantren atau individu di dalam pesantren (pimpinan, pengajar, staf administrasi maupun santri) dalam hal promosi nilai-nilai toleransi, perdamaian, HAM, dan penyelesaian konflik secara damai. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud bisa berlangsung baik di dalam maupun di luar pesantren.
  • Daftar individu yang akan melaksanakan kegiatan dalam program dana hibah (nama lengkap, posisi di pesantren, nomor telepon/handphone, dan alamat e-mail).
  • Gambaran tentang proses implementasi kegiatan dalam program dana hibah dan akan melibatkan siapa dan bagaimana skema/model/cara pelibatan.
  • Perkiraan anggaran dan durasi waktu implementasi kegiatan.

 

Untuk ketentuan lebih jelasnya mengenai Pengajuan Proposal dan Cheklist Sub-Grant, dapat dilihat di link berikut:

Template Proposal dan Checklist

Tuesday, 01 March 2016 14:47

Template Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Perkiraan anggaran mencakup berapa banyak anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dalam program dana hibah. Dalam rincian anggaran agar mencantumkan item-item dalam pelaksanaan kegiatan seperti: sewa ruangan, akomodasi, transportasi, konsumsi, honorarium, dan lain-lain.

Template pengajuan/membuat anggaran dapat diunduh dari link berikut:

Template Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Tuesday, 01 March 2016 14:06

Panduan Pengelolaan Dana Hibah

Setelah pesantren penerima dana hibah menanda-tangani perjanjian kerjasama, maka kedua belah pihak terikat dalam hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama.

 

Ketentuan Pengelolaan Dana Hibah dapat diakses di link berikut:

Panduan Pengelolaan Dana Hibah

Training Peningkatan pemahaman perdamaian di pesantren berperspektif HAM dan Islam kembali dilaksanakan di JABODETABEK. Training ini merupakan training untuk para santri yang ke-8 dari 10 rangkaian training yang dilaksanakan di 5 provinsi (Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan DKI Jakarta dan sekitarnya).

Training yang di laksanakan di Hotel IBIS Gading Serpong kali ini dihadiri oleh peserta yang berasal dari 29 Pesantren di wilayah JABODETABEK. Para santri yang mengikuti kegiatan ini berusia antara 17-22 tahun dengan komposisi 14 laki-laki dan 15 perempuan. Training ini semestinya dihadiri oleh 30 peserta dari pondok pesantren yang berbeda, namun karena ada salah satu pesantren yang berkendala hadir, akhirnya training ini hanya diikuti oleh 29 peserta.

Kali ini, para trainer yang memfasilitasi training lebih kreatif dalam menyampaikan materi dibanding training sebelumnya. Metode yang digunakan berhasil membuat seluruh peserta aktif dan argumentatif dalam tiap sesinya. Bahkan mereka berhasil menggugah peserta untuk berkomitmen menjadi “Duta Perdamaian”, yang kemudian mereka nyatakan dalam sebuah “Ikrar Perdamaian”.

Selama 4 hari (23-26/02/2016), para peserta tidak hanya dibekali pengetahuan teoritis mengenai perdamaian berperspektif HAM dan Islam, namun juga diajak untuk berinteraksi langsung, berdialog dan observasi lapangan dengan korban konflik kekerasan dalam sebuah agenda fieldtrip di penghujung training. Fieldtrip ini dilakukan dengan berkunjung dan berdialog langsung dengan Jemaat Gereja Paroki Santa Bernadeth Ciledug untuk mengetahui kekerasan yang dialami mereka serta dampaknya terhadap jemaat Gereja tersebut selama ini; bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus dimaksud; inisiatif perdamaian yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut; serta upaya penyelesaian konflik secara damai yang diinisiasi oleh Gereja Paroki Santa Bernadeth sendiri atau pihak lain baik Pemerintah maupun masyarakat (swasta) atas kasus dimaksud.

Salah seorang Peserta dari Pondok Pesantren Al-Ghazali Bogor, Azaria Hashina mengaku sangat terkesan dengan training ini, banyak hal-hal yang pada awalnya tidak ia mengerti ketika disekolah, tapi akhirnya dia bisa memahaminya dalam training ini. “Dengan metode permainan yang menarik, materi-materi yang sulit dipahami hanya dengan membaca buku menjadi sangat mudah dan kami bisa langsung menerapkannya” ungkap Azaria.

Di malam terakhir training, tepatnya malam sebelum keberangkatan field trip, para peserta diajarkan bagaimana cara menyelesaikan konflik secara damai dengan metode Role Play, dalam role play kali ini, tema yang diangkat yaitu tentang LGBT. Peserta dari Pondok Pesantren Daar El Qolam, Ismy Nur Arfah, mengaku sangat terkesan dengan metode-metode dari para trainer, sehingga saat dia berperan sebagai salah seorang LGBT yang diperlakukan secara kriminal oleh warga setempat, disitulah dia memahami hakikat resolusi konflik secara damai. “kata-kata untuk Pesantren for Peace: Pesantren for Peace lebih bisa memahami apalah arti sebuah perbedaan” ungkap Ismy.

Pada Penutupan Training, semua peserta dinobatkan sebagai “Duta Perdamaian” yang dikukuhkan secara simbolis dengan penyematan pin oleh Koordinator Program Pesantren for Peace, Idris Hemay, kepada perwakilan peserta Training ini. [LH]

 

 

 

Tuesday, 16 February 2016 13:03

Laporan Field Trip Jawa Barat

(Kepada mereka dikatakan) : “Salam”, sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang (Al-Qur’an : Surah Yaasin, 58)

 

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Qur’an: Surah al-Anfal: 61).

 

 

Begitu mendengar kata “Indeks Kebebasan Beragama” ingatan kita pasti tertuju langsung ke Provinsi Jawa Barat yang memang dikenal sebagai wilayah dengan angka kekerasan dan konflik yang cukup tinggi. Laporan Wahid Institute menyebutkan bahwa sejak tahun 2008 hingga 2015, Jawa Barat selalu menjadi “Jawara” dalam hal intoleransi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pelanggaran yang terjadi meliputi penyegelan rumah ibadah kelompok minoritas seperti Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Jamaat GKP (Gereja Kristen Pasundan), Jamaat Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), diskriminasi atas nama agama, penyebaran ujaran kebencian, penyesatan kelompok yang berbeda, dan lain sebagainya. Data ini dipertegas oleh laporan Sistem Nasional Pemantaun Kekerasan (SNPK) yang terkompilasi sejak Januari 2014 hingga April 2015 dimana telah terjadi 55 kali aksi pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Salah satunya yang terekspos ke publik adalah kasus penutupan Gereja Kristen Pasundan (GKP) Dayaehkolot Kabupaten Bandung oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP) dan Barisan Anti Pemurtadan (BAP). Mereka berdalih gereja GKP Dayehkolot menjadi sarang pemurtadan yang meresahkan warga sekitarnya. Mereka meminta Gereja ditutup dan melarang seluruh aktifitas ibadah yang ada di gereja. Kasus-kasus seperti ini ternyata marak terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat seperti di Cipatujah (Tasik), Cisewu (Garut), Ciketing (Bekasi), Cianjur, Cidaun dan Katapang (Bandung).

 

 

Untukn Laporan Versi lengkapnya, Silahkan download di link berikut

Laporan Field Trip Jawa Barat

Wednesday, 10 February 2016 15:45

Refleksi Analisis Hasil Pemetaan Konflik di Jawa

Konflik antar-umat beragama telah ada sejak masa kolonial, namun mulai tampak menonjol sejak sejak rezim Orde Baru, terutama sepanjang tahun 1970an sampai 1990an. Dalam disertasinya, Feeling Threatened, Mujiburrahman menjelaskan sejumlah ketegangan antar-umat Islam dan Kristen sejak awal Orde Baru (Mujiburrahman, 2006). Ahli politik John T. Sidel, dalam Jihad, Pogroms and Riots, mencatat sejumlah kasus di Jawa, Sumatera dan NTT yang menggambarkan situasi buruk hubungan antar-umat beragama di akhir pemerintahan Orde Baru, terutama antara Islam dan Kristen (Sidel, 2007).  Luapannya baru tampak benderang di era Reformasi setelah rezim Soeharto dihentikan secara paksa oleh aksi people power. Walaupun peristiwa politik yang dramatis tersebut disambut dengan sukacita oleh segenap rakyat Indonesia, suksesi politik yang mendapat pujian dunia internasional itu memaksa Indonesia melewati fase transisi politik yang kompleks, dan menimbulkan krisis baru (Bertrand, 2007).

Salah satu krisis terburuk adalah krisis sosial-politik yang mengancam stabilitas dan menggerogoti integrasi nasional. Serangkaian konflik kekerasan yang terjadi di Ambon-Maluku, Poso dan Kalimantan sepanjang tahun 1999-2003, membuktikan hal tersebut. Dalam konflik di daerah-daerah itu, selain motif agama, sentimen etnis juga menyeruak. Ini jelas memperlihatkan dimensi baru. Tetapi yang juga menarik diperhatikan adalah bahwa— dalam perkembangan selanjutnya—dimensi konflik tidak saja bersifat lintas etnis dan agama, tetapi juga intra-etnis dan intra-agama. Di internal umat Islam, kehadiran dan ekspansi minoritas Ahmadiyah dan Syiah mulai dipersoalkan secara lebih serius, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dalam persoalan Ahmadiyah dan Syiah, umat Islam terbelah secara etnis. Di Madura, penentangan terhadap Syiah membelah tidak saja orang-orang Madura, tetapi juga antar-sesama orang Madura yang bertalian darah. Di Kuningan Jawa Barat, penentangan terhadap Ahmadiyah membuat orang Kuningan yang bersuku Sunda terpecah: ada yang dapat menerima kehadiran Ahmadiyah, tetapi ada juga yang menentangnya. Identitas Sunda yang biasanya kuat menyatukan orang Sunda, terganggu karena persoalan Ahmadiyah. Di Ambon Maluku, contohnya, orang-orang Ambon terpecah belah atas dasar garis kepercayaan, Ambon Kristen dan Ambon Islam. Dengan berbagai upayanya yang serius, Pemerintah berhasil mengatasi konflik etnik di beberapa daerah, dengan cara mendorong pihak-pihak yang bertikai untuk berunding. Pemerintah juga mendukung usaha-usaha resolusi konflik melalui prakarsa organisasi-organisasi masyarakat sipil.

 

Untuk lebih lengkapnya, bisa di download di link berikut:

Refleksi Analisis Hasil Pemetaan Konflik di Jawa

Tuesday, 09 February 2016 18:34

Ikrar Duta Perdamaian Santri Jawa Barat

Pesantren for Peace kembali menggelar Training Peningkatan Pemahaman Perdamaian di Pesantren Berperspektif HAM dan Islam untuk para santri (2-5/02/2016) di Hotel Scarlet Bandung, yang sebelumnya telah dilaksanakan training serupa pada  26-29 November 2015 lalu namun dengan peserta yang berbeda.

Dalam training kali ini, peserta yang hadir berasal dari 30 Pesantren di 7 wilayah di sekitar Jawa Barat, yang sebelumnya hanya 5 wilayah (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut dan Ciamis) kini semakin variatif dengan ditambahnya 2 wilayah (Cianjur dan Subang). Para santri yang mengikuti kegiatan ini berusia antara 17-22 tahun dengan komposisi 16 laki-laki dan 14 perempuan.

Selain itu, para trainer yang memfasilitasi training ini juga lebih kreatif dalam menyampaikan materi dibanding training sebelumnya. metode yang digunakan berhasil membuat seluruh peserta aktif dan argumentatif dalam tiap sesinya. Bahkan para trainer ini berhasil menggugah peserta untuk berkomitmen menjadi “Duta Perdamaian”, yang kemudian mereka nyatakan dalam sebuah “Ikrar Perdamaian”.

Kegiatan ini mendapatkan dukungan penuhdari pemerintah setempat. Pada penutupan Training, para peserta secara resmi dikukuhkan menjadi Duta Perdamaian oleh Wali Kota Bandung yang diwakili oleh H. Tatang Muhtar, S.Sos, M.Si Kabag KESRA Kota Bandung dengan penyematan pin secara simbolis kepada perwakilan peserta.

“Pemerintah Kota Bandung sangat mengapresiasi program ini, karena mendukung menuju ‘Bandung Kota Toleransi’ yang dicanangkan oleh Wali Kota, tentunya kami akan mensupport peserta untuk menjadi Duta Perdamaian dalam masyarakat” ungkap Tatang Muhtar saat menyampaikan pesan-pesannya kepada Peserta.

Dalam training ini, para peserta tidak hanya dibekali pengetahuan teoritis mengenai perdamaian berperspektif HAM dan Islam, namun juga diajak untuk berinteraksi langsung, berdialog dan observasi lapangan dengan korban konflik kekerasan dan pegiat perdamaian dalam sebuah agenda fieldtrip di penghujung training. Fieldtrip ini dilakukan dengan berkunjung dan berdialog langsung dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Jawa Barat untuk mengetahui kekerasan yang dialami Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat dan Bandung serta dampaknya terhadap jemaat Ahmadiyah selama ini; bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus dimaksud; inisiatif perdamaian yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut; serta upaya penyelesaian konflik secara damai yang diinisiasi oleh Ahmadiyah wilayah Jawa Barat dan Bandung sendiri atau pihak lain baik Pemerintah maupun masyarakat (swasta) atas kasus dimaksud.

Selain kunjungan ke Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Jawa Barat, peserta juga diajak untuk berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Qur’an Babussalam Bandung, dan berdialog langsung dengan pimpinannya terkait dengan bentuk dan inisiatif perdamaian yang dilakukan Pondok Pesantren Babussalam di wilayah Jawa Barat dan Bandung dalam konteks lintas iman, dan apa saja kendala yang dihadapi; Respon/tanggapan Pemerintah dan masyarakat atas inisiatif perdamaian yang dilakukan; Bagaimana peran yang dilakukan Pondok Pesantren Babussalam dalam kasus konflik (kekerasan) bernuansa agama yang terjadi di wilayah Jawa Barat dan Bandung khususnya; Bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus konflik dimaksud; serta Usulan konstruktif bagi Pemerintah dan masyarakat, khususnya kalangan Pesantren dalam upaya resolusi konflik secara damai.

 

 

 

Page 13 of 24