Lia Cgs

Tuesday, 01 March 2016 14:06

Panduan Pengelolaan Dana Hibah

Setelah pesantren penerima dana hibah menanda-tangani perjanjian kerjasama, maka kedua belah pihak terikat dalam hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasama.

 

Ketentuan Pengelolaan Dana Hibah dapat diakses di link berikut:

Panduan Pengelolaan Dana Hibah

Training Peningkatan pemahaman perdamaian di pesantren berperspektif HAM dan Islam kembali dilaksanakan di JABODETABEK. Training ini merupakan training untuk para santri yang ke-8 dari 10 rangkaian training yang dilaksanakan di 5 provinsi (Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan DKI Jakarta dan sekitarnya).

Training yang di laksanakan di Hotel IBIS Gading Serpong kali ini dihadiri oleh peserta yang berasal dari 29 Pesantren di wilayah JABODETABEK. Para santri yang mengikuti kegiatan ini berusia antara 17-22 tahun dengan komposisi 14 laki-laki dan 15 perempuan. Training ini semestinya dihadiri oleh 30 peserta dari pondok pesantren yang berbeda, namun karena ada salah satu pesantren yang berkendala hadir, akhirnya training ini hanya diikuti oleh 29 peserta.

Kali ini, para trainer yang memfasilitasi training lebih kreatif dalam menyampaikan materi dibanding training sebelumnya. Metode yang digunakan berhasil membuat seluruh peserta aktif dan argumentatif dalam tiap sesinya. Bahkan mereka berhasil menggugah peserta untuk berkomitmen menjadi “Duta Perdamaian”, yang kemudian mereka nyatakan dalam sebuah “Ikrar Perdamaian”.

Selama 4 hari (23-26/02/2016), para peserta tidak hanya dibekali pengetahuan teoritis mengenai perdamaian berperspektif HAM dan Islam, namun juga diajak untuk berinteraksi langsung, berdialog dan observasi lapangan dengan korban konflik kekerasan dalam sebuah agenda fieldtrip di penghujung training. Fieldtrip ini dilakukan dengan berkunjung dan berdialog langsung dengan Jemaat Gereja Paroki Santa Bernadeth Ciledug untuk mengetahui kekerasan yang dialami mereka serta dampaknya terhadap jemaat Gereja tersebut selama ini; bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus dimaksud; inisiatif perdamaian yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut; serta upaya penyelesaian konflik secara damai yang diinisiasi oleh Gereja Paroki Santa Bernadeth sendiri atau pihak lain baik Pemerintah maupun masyarakat (swasta) atas kasus dimaksud.

Salah seorang Peserta dari Pondok Pesantren Al-Ghazali Bogor, Azaria Hashina mengaku sangat terkesan dengan training ini, banyak hal-hal yang pada awalnya tidak ia mengerti ketika disekolah, tapi akhirnya dia bisa memahaminya dalam training ini. “Dengan metode permainan yang menarik, materi-materi yang sulit dipahami hanya dengan membaca buku menjadi sangat mudah dan kami bisa langsung menerapkannya” ungkap Azaria.

Di malam terakhir training, tepatnya malam sebelum keberangkatan field trip, para peserta diajarkan bagaimana cara menyelesaikan konflik secara damai dengan metode Role Play, dalam role play kali ini, tema yang diangkat yaitu tentang LGBT. Peserta dari Pondok Pesantren Daar El Qolam, Ismy Nur Arfah, mengaku sangat terkesan dengan metode-metode dari para trainer, sehingga saat dia berperan sebagai salah seorang LGBT yang diperlakukan secara kriminal oleh warga setempat, disitulah dia memahami hakikat resolusi konflik secara damai. “kata-kata untuk Pesantren for Peace: Pesantren for Peace lebih bisa memahami apalah arti sebuah perbedaan” ungkap Ismy.

Pada Penutupan Training, semua peserta dinobatkan sebagai “Duta Perdamaian” yang dikukuhkan secara simbolis dengan penyematan pin oleh Koordinator Program Pesantren for Peace, Idris Hemay, kepada perwakilan peserta Training ini. [LH]

 

 

 

Tuesday, 16 February 2016 13:03

Laporan Field Trip Jawa Barat

(Kepada mereka dikatakan) : “Salam”, sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang (Al-Qur’an : Surah Yaasin, 58)

 

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Qur’an: Surah al-Anfal: 61).

 

 

Begitu mendengar kata “Indeks Kebebasan Beragama” ingatan kita pasti tertuju langsung ke Provinsi Jawa Barat yang memang dikenal sebagai wilayah dengan angka kekerasan dan konflik yang cukup tinggi. Laporan Wahid Institute menyebutkan bahwa sejak tahun 2008 hingga 2015, Jawa Barat selalu menjadi “Jawara” dalam hal intoleransi terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pelanggaran yang terjadi meliputi penyegelan rumah ibadah kelompok minoritas seperti Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Jamaat GKP (Gereja Kristen Pasundan), Jamaat Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), diskriminasi atas nama agama, penyebaran ujaran kebencian, penyesatan kelompok yang berbeda, dan lain sebagainya. Data ini dipertegas oleh laporan Sistem Nasional Pemantaun Kekerasan (SNPK) yang terkompilasi sejak Januari 2014 hingga April 2015 dimana telah terjadi 55 kali aksi pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Salah satunya yang terekspos ke publik adalah kasus penutupan Gereja Kristen Pasundan (GKP) Dayaehkolot Kabupaten Bandung oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP) dan Barisan Anti Pemurtadan (BAP). Mereka berdalih gereja GKP Dayehkolot menjadi sarang pemurtadan yang meresahkan warga sekitarnya. Mereka meminta Gereja ditutup dan melarang seluruh aktifitas ibadah yang ada di gereja. Kasus-kasus seperti ini ternyata marak terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat seperti di Cipatujah (Tasik), Cisewu (Garut), Ciketing (Bekasi), Cianjur, Cidaun dan Katapang (Bandung).

 

 

Untukn Laporan Versi lengkapnya, Silahkan download di link berikut

Laporan Field Trip Jawa Barat

Wednesday, 10 February 2016 15:45

Refleksi Analisis Hasil Pemetaan Konflik di Jawa

Konflik antar-umat beragama telah ada sejak masa kolonial, namun mulai tampak menonjol sejak sejak rezim Orde Baru, terutama sepanjang tahun 1970an sampai 1990an. Dalam disertasinya, Feeling Threatened, Mujiburrahman menjelaskan sejumlah ketegangan antar-umat Islam dan Kristen sejak awal Orde Baru (Mujiburrahman, 2006). Ahli politik John T. Sidel, dalam Jihad, Pogroms and Riots, mencatat sejumlah kasus di Jawa, Sumatera dan NTT yang menggambarkan situasi buruk hubungan antar-umat beragama di akhir pemerintahan Orde Baru, terutama antara Islam dan Kristen (Sidel, 2007).  Luapannya baru tampak benderang di era Reformasi setelah rezim Soeharto dihentikan secara paksa oleh aksi people power. Walaupun peristiwa politik yang dramatis tersebut disambut dengan sukacita oleh segenap rakyat Indonesia, suksesi politik yang mendapat pujian dunia internasional itu memaksa Indonesia melewati fase transisi politik yang kompleks, dan menimbulkan krisis baru (Bertrand, 2007).

Salah satu krisis terburuk adalah krisis sosial-politik yang mengancam stabilitas dan menggerogoti integrasi nasional. Serangkaian konflik kekerasan yang terjadi di Ambon-Maluku, Poso dan Kalimantan sepanjang tahun 1999-2003, membuktikan hal tersebut. Dalam konflik di daerah-daerah itu, selain motif agama, sentimen etnis juga menyeruak. Ini jelas memperlihatkan dimensi baru. Tetapi yang juga menarik diperhatikan adalah bahwa— dalam perkembangan selanjutnya—dimensi konflik tidak saja bersifat lintas etnis dan agama, tetapi juga intra-etnis dan intra-agama. Di internal umat Islam, kehadiran dan ekspansi minoritas Ahmadiyah dan Syiah mulai dipersoalkan secara lebih serius, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dalam persoalan Ahmadiyah dan Syiah, umat Islam terbelah secara etnis. Di Madura, penentangan terhadap Syiah membelah tidak saja orang-orang Madura, tetapi juga antar-sesama orang Madura yang bertalian darah. Di Kuningan Jawa Barat, penentangan terhadap Ahmadiyah membuat orang Kuningan yang bersuku Sunda terpecah: ada yang dapat menerima kehadiran Ahmadiyah, tetapi ada juga yang menentangnya. Identitas Sunda yang biasanya kuat menyatukan orang Sunda, terganggu karena persoalan Ahmadiyah. Di Ambon Maluku, contohnya, orang-orang Ambon terpecah belah atas dasar garis kepercayaan, Ambon Kristen dan Ambon Islam. Dengan berbagai upayanya yang serius, Pemerintah berhasil mengatasi konflik etnik di beberapa daerah, dengan cara mendorong pihak-pihak yang bertikai untuk berunding. Pemerintah juga mendukung usaha-usaha resolusi konflik melalui prakarsa organisasi-organisasi masyarakat sipil.

 

Untuk lebih lengkapnya, bisa di download di link berikut:

Refleksi Analisis Hasil Pemetaan Konflik di Jawa

Tuesday, 09 February 2016 18:34

Ikrar Duta Perdamaian Santri Jawa Barat

Pesantren for Peace kembali menggelar Training Peningkatan Pemahaman Perdamaian di Pesantren Berperspektif HAM dan Islam untuk para santri (2-5/02/2016) di Hotel Scarlet Bandung, yang sebelumnya telah dilaksanakan training serupa pada  26-29 November 2015 lalu namun dengan peserta yang berbeda.

Dalam training kali ini, peserta yang hadir berasal dari 30 Pesantren di 7 wilayah di sekitar Jawa Barat, yang sebelumnya hanya 5 wilayah (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut dan Ciamis) kini semakin variatif dengan ditambahnya 2 wilayah (Cianjur dan Subang). Para santri yang mengikuti kegiatan ini berusia antara 17-22 tahun dengan komposisi 16 laki-laki dan 14 perempuan.

Selain itu, para trainer yang memfasilitasi training ini juga lebih kreatif dalam menyampaikan materi dibanding training sebelumnya. metode yang digunakan berhasil membuat seluruh peserta aktif dan argumentatif dalam tiap sesinya. Bahkan para trainer ini berhasil menggugah peserta untuk berkomitmen menjadi “Duta Perdamaian”, yang kemudian mereka nyatakan dalam sebuah “Ikrar Perdamaian”.

Kegiatan ini mendapatkan dukungan penuhdari pemerintah setempat. Pada penutupan Training, para peserta secara resmi dikukuhkan menjadi Duta Perdamaian oleh Wali Kota Bandung yang diwakili oleh H. Tatang Muhtar, S.Sos, M.Si Kabag KESRA Kota Bandung dengan penyematan pin secara simbolis kepada perwakilan peserta.

“Pemerintah Kota Bandung sangat mengapresiasi program ini, karena mendukung menuju ‘Bandung Kota Toleransi’ yang dicanangkan oleh Wali Kota, tentunya kami akan mensupport peserta untuk menjadi Duta Perdamaian dalam masyarakat” ungkap Tatang Muhtar saat menyampaikan pesan-pesannya kepada Peserta.

Dalam training ini, para peserta tidak hanya dibekali pengetahuan teoritis mengenai perdamaian berperspektif HAM dan Islam, namun juga diajak untuk berinteraksi langsung, berdialog dan observasi lapangan dengan korban konflik kekerasan dan pegiat perdamaian dalam sebuah agenda fieldtrip di penghujung training. Fieldtrip ini dilakukan dengan berkunjung dan berdialog langsung dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Jawa Barat untuk mengetahui kekerasan yang dialami Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat dan Bandung serta dampaknya terhadap jemaat Ahmadiyah selama ini; bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus dimaksud; inisiatif perdamaian yang telah, sedang dan akan dilakukan dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut; serta upaya penyelesaian konflik secara damai yang diinisiasi oleh Ahmadiyah wilayah Jawa Barat dan Bandung sendiri atau pihak lain baik Pemerintah maupun masyarakat (swasta) atas kasus dimaksud.

Selain kunjungan ke Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Jawa Barat, peserta juga diajak untuk berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Qur’an Babussalam Bandung, dan berdialog langsung dengan pimpinannya terkait dengan bentuk dan inisiatif perdamaian yang dilakukan Pondok Pesantren Babussalam di wilayah Jawa Barat dan Bandung dalam konteks lintas iman, dan apa saja kendala yang dihadapi; Respon/tanggapan Pemerintah dan masyarakat atas inisiatif perdamaian yang dilakukan; Bagaimana peran yang dilakukan Pondok Pesantren Babussalam dalam kasus konflik (kekerasan) bernuansa agama yang terjadi di wilayah Jawa Barat dan Bandung khususnya; Bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus konflik dimaksud; serta Usulan konstruktif bagi Pemerintah dan masyarakat, khususnya kalangan Pesantren dalam upaya resolusi konflik secara damai.

 

 

 

Ada ironi kelam di Yogyakarta. Sebagai kota yang mengklaim diri the city of tolerance, kota peninggalan para sultan Mataram itu belakangan justru dibuat gaduh oleh kasus-kasus intoleransi agama yang terus muncul dan menunjukkan intensitas meningkat. Kasus-kasus yang dimaksud tidak hanya terkait hubungan intra-agama (Islam) namun juga antaragama, khususnya Islam dan non-Islam. Pertentangan antarsekte dalam Islam meramaikan wacana keagamaan, bahkan tampak di ruang-ruang publik. Spanduk bertulisan “kesesatan Syiah”, misalnya, sempat menghiasi ruas-ruas jalan di Yogyakarta sepanjang tahun 2015 lalu.

Kasus yang banyak menyita pemberitaan media massa lokal maupun nasional adalah seputar hubungan antaragama, khususnya antara Islam dan Kristen (Protestan maupun Katholik). Kasus ini mengemuka hampir sepanjang tahun 2014 -- walaupun di tahun-tahun sebelumnya juga terjadi namun intensitasnya tidak sesering di tahun 2014.

Konfigurasi sosial-budaya Yogyakarta yang multikultur sebenarnya menuntut adanya sikap saling memahami dan menghormati perbedaan. Sultan Hamengku Buwono X sendiri sebagai penguasa telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga dan melestarikan pluralisme di Yogyakarta. Sikap ini idealnya diteladani pula oleh segenap warganya jika ingin melihat kota bersejarah ini tetap berdenyut dalam harmoni dan kedamaian sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.

Sayangnya, sesuatu yang diharapkan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nilai-nilai luhur yang diwarisi dari budaya adiluhung di masa lalu tampaknya secara perlahan mulai tergerus. Dalam beberapa tahun terakhir mulai muncul kelompok-kelompok yang kurang memahami dan menghayati norma-norma budaya Yogya yang bertumpu pada semangat kerukunan dan toleransi dalam perbedaan. Bukan hanya mengabaikan kerukunan dan toleransi, kelompok-kelompok ini juga mencoba menebarkan virus kekerasan dan pemaksaan kehendak dalam menyikapi perbedaan yang ada.

Tulisan yang merupakan laporan penelitian ini akan mencoba menggambarkan fenomena di atas, dan secara khusus akan difokuskan pada kasus-kasus intoleransi agama. Dalam konteks ini, yang akan disasar ialah akar permasalahannya, lalu dilihat bagaimana masalah itu ditangani dalam kerangka perspektif hak asasi manusia (HAM).

Selain itu, tulisan ini juga akan melihat sejauhmana komunitas-komunitas pesantren di Yogyakarta “memiliki peran” dalam kasus-kasus intoleransi yang terjadi, dan tentu saja, secara objektif juga akan ditelusuri peran positif mereka dalam mengantisipasi, menangani, dan memediasi kasus-kasus intoleransi agama yang muncul di lingkungan mereka. Bagaimanapun, pesantren memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam membentuk pandangan dan perilaku umat, karena itu posisi pesantren dalam kasus-kasus di atas tidak bisa diabaikan.

 

 

 

Untuk Laporan Selengkapnya bisa didownload di link berikut

Laporan Penelitian DI Yogyakarta

Pesantren for Peace telah menjalankan Serangkaian program dan kegiatan sejak Januari 2015 hingga saat ini, dimulai dengan dilaksanakannya Penelitian Lapangan tentang Analisis Konflik (Conflict Analysis Mapping) di lima provinsi di Pulau Jawa meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur; Membangun Website www.pesantrenforpeace.com sebagai media komunikasi dan diseminasi kegiatan PfP; Workshop Pengembangan Modul Pendidikan Perdamaian untuk ustadz dan ustadzah yang diselenggarakan di lima provinsi di Pulau Jawa; Penulisan Modul Pendidikan Perdamaian Berperspektif Islam dan HAM yang ditulis oleh 30 ustadz/ustadzah pesantren dari lima wilayah di Pulau Jawa; Peluncuran Proyek Pesantren for Peace (PfP) oleh Menteri Agama RI; dan Capacity Training serta Field Trip yang juga diselenggarakan di lima provinsi di Pulau Jawa yang saat ini masih berlangsung di lima provinsi tersebut, dan akan berakhir April 2016 di Yogyakarta.

Dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, implementasinya melibatkan jaringan Pondok Pesantren yang tersebar di 5 provinsi di Pulau Jawa. 250 Pondok Pesantren telah terlibat secara aktif sebagai mitra PfP dalam menyukseskan rangkaian kegiatan program PfP sejak Januari 2015 hingga saat ini baik sebagai mitra lokal, panitia, trainer, peserta maupun penulis modul.

Di sisi lain, terdapat satu program menarik yang akan diimplementasikan dalam rangkaian kegiatan program PfP ke depan, yakni program dana hibah atau yang kami istilahkan dengan sub-Granting. Dalam rangka menyusun rencana untuk program sub-Granting tersebut, Team PfP mengadakan sebuah Brainstorming yang turut dihadiri oleh Direktur Konrad-Adenauer-Stiftung untuk Indonesia dan Timor Leste, Thomas Yoshimura.

“Program sub-Grant ini didesain secara khusus dengan melibatkan dan mengikutsertakan pesantren-pesantren yang terlibat dalam serangkaian aktivitas PfP sebelumnya. 50 pesantren yang di nilai paling aktif akan diminta untuk mengajukan proposal dana hibah. Dari 50 pesantren tersebut akan dipilih 15 pesantren untuk menerima dana hibah guna mengimplementasikan beberapa kegiatan dalam skema pendanaan hibah”, Ungkap Koordinator Program PfP, Idris Hemay.

Idris menambahkan, Dana hibah atau sub-Grant ini diimplementasikan dalam 3 kegiatan besar, diantaranya: Local Day of Human Right, yaitu berupa seminar di 5 wilayah dimana setiap wilayah akan melaksanakan 3 kali seminar dengan judul yang berbeda di tiap seminarnya; Workshop Daerah Kabupaten; serta Workshop Tingkat Provinsi, dimana pesantren yang terpilih untuk menyelenggarakan workshop-workshop tersebut akan menjadi tuan rumah untuk pertukaran santri dan mengutus santri terbaiknya untuk mengikuti pertukaran santri di wilayah lain, dengan syarat santri tersebut telah mengikuti Capacity Training dan Field Trip sebelumnya”, tutur Idris.

Tujuan program sub-Grant ini adalah untuk meningkatkan peran Pesantren di Pulau Jawa untuk mempromosikan dan mengadvokasikan nilai-nilai toleransi, HAM dan penyelesaian konflik secara damai, serta membangun dan meningkatkan kesadaran publik dalam memperkuat nilai-nilai toleransi, HAM, dan penyelesaian konflik secara damai.

Program sub-Grant ini secara resmi akan di launching pada tanggal 1 Maret dengan mengundang sekitar 150 pesantren untuk mengajukan proposal sub-Grant. Seluruh info yang berkaitan dengan program ini bisa diakses di www.pesantrenforpeace.com.

 

 

                                                

Friday, 29 January 2016 10:28

Hasil Pemetaan Analisis Konflik Jawa Tengah

Kasus bentrokan antarwarga yang dipicu masalah kriminalitas, isu aliran sesat, konflik pendirian rumah ibadah — terutama penyerangan dan perusakan gereja —menjadi fokus utama dalam penelitian di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Surakarta, Sragen, Sukoharjo, dan di Temanggung. Tak jarang ketegangan yang terjadi di beberapa tempat tersebut berujung pada tindak kekerasan yang menimbulkan korban jiwa maupun harta benda, luka berat dan ringan, serta meninggalkan trauma pada warga. Konflik-konflik tersebut jika dirunut jejaknya ke belakang memiliki sejarahnya sendiri yang kompleks seperti di Surakarta dan sekitarnya. Sementara untuk sebagian kasus, seperti konflik di Sragen dan Temanggung, hanya merupakan letupan seketika.

Di bagian awal ini akan dipaparkan terlebih dahulu konflik yang terjadi, sejarah ringkas, skala, dan eksesnya terhadap kehidupan sosial dan keagamaan di wilayah penelitian di Jawa Tengah. Dari paparan tersebut diharapkan akan tergambar apakah konflik-konflik yang terjadi merupakan percikan belaka dari dinamika hubungan antarumat beragama, persoalan kriminal, atau bahkan lebih serius lagi, yaitu pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM).

 

 

Untuk Laporan Selengkapnya bisa didownload di link berikut

Laporan Penelitian Jawa tengah

Page 13 of 23