Koleksi Naskah Khutbah Kontra Narasi Extremis

Wednesday, 17 October 2012 17:07

Inception Workshop

Written by

Inception Workshop untuk Para Alumni Training Agama & HAM

Workshop ini diadakan di Hotel Kartika Wijaya Batu Heritage Malang tanggal 26-28 September 2012. Kerjasama antara CSRC UIN Jakarta dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jakarta.Kegiatan ini melibatkan 24 orang alumni training Agama dan HAM dari berbagai daerah di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Madura, serta NTB. Tampil sebagai pembicara beberapa pakar dan aktivis HAM yang menyampaikan materi tentang HAM dari berbagai aspeknya. Antara lain, Syamsul Arifin (UniversitasMuhammadiyah Malang), Hikmahanto Juwana (UI Depok), Hesti Armiwula (Komnas HAM), Chaider S Bamualim (UIN Jakarta), dan Irfan Abubakar (CSRC UIN Jakarta).

Menurut, Irfan Abubakar (Direktur CSRC), workshop ini bertujuan untuk membekali para alumni training Agama dan HAM yang terpilih dengan berbagai konsep dan mekanisme HAM. Diharapkan pemahaman mereka tentang sistem HAM semakin baik dan mantap. Yang juga tidak kalah pentingnya, workshop ini merupakan cara yang tepat untuk mendiskusikan dan mengidentifikasi pengetahuan dan ketrampilan apa saja yang mereka butuhkan sebagai promotor HAM di lokalitas masing-masing. Hasil yang dirumuskan ini menjadi rekomendasi penting bagi CSRC-KAS  Jerman dalam menyusun rencana program untuk alumni selama tiga tahun ke depan.

Sejak tahun 2009, CSRC-KAS telah mengadakan training Agama dan HAM untuk para aktivis muda Muslim yang bekerja sebagai pimpinan dan atau pengajar pesantren.  Kegiatan ini telah diadakan 18 kali di 17 kota, termasuk Banda Aceh, Pamekasan (Madura), Pandeglang (Banten), Solo (Jateng), dan Samarinda (Kaltim). Solehuddin A. Azis, Koordinator program ini, menyebutkan bahwa  training ini telah menghasilkan 452 alumni, terdiri dari 293 laki-laki dan 159 perempuan. Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi program yang dilaksanakan oleh tim independen, training ini antara lain telah berhasil memberikan sebuah pencerahan bahwa Islam dan HAM tidak bertentangan dan karenanya memperjuangkan tegaknya HAM merupakan bagian dari ungkapan iman yang sah. 

 

 

Sumber : csrc

Oleh: Irfan Abubakar

 

Kata "Peacebuilding" atau "pembangunan perdamaian" biasa dikaitkan dengan kata "konflik". Hal ini wajar-wajar saja karena secara commonsense peace-building ada karena konflik kekerasan ada. Secara sederhana Peace-building bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan mengikis konflik kekerasan, permusuhan, disharmoni sosial dan sebagainya. Namun dalam situasi dimana konflik sudah reda timbul pertanyaan, apakah peace-building masih relevan? Peace-building sesungguhnya mencakup kerja-kerja yang luas baik pada saat konflik maupun pasca konflik. Selama konflik berlangsung kerja-kerja perdamaian biasanya difokuskan kepada intervensi konflik melalui mediasi atau fasilitasi dan rekonsiliasi. Hal ini bertujuan agar konflik dapat dikelola, dilokalisir sehingga tidak meluas kemana-mana, dan sedapat mungkin diredakan. Dalam istilah teknis fase-fase ini disebut managemant konflik dan resolusi konflik. Selama fase-fase ini fokus kerja peacebuiding biasanya bersifat jangka pendek, yaitu mendekonstruksi struktur kekerasan.
 
Setelah konflik kekerasan mereda, kerja-kerja perdamaian lebih diarahkan kepada tujuan perubahan sosial berjangka panjang yang lebih menekankan rekonstruksi struktur damai dalam masyarakat. Damai bukanlah semata-mata ketiadaaan perang, tapi sesuatu keadaan dinamis, partisipatif, dan berjangka -panjang, yang berdasar pada nilai-nilai universal di segala level praktis keseharian, yaitu keluarga, sekolah, komunitas dan negara. Albert Einstein menyatakan bahwa damai bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan adanya keadilan, hukum, dan ketertiban, pokoknya adanya pemerintahan. Dalam konsep yang ditawarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNESCO ditekankan bahwa untuk terwujudnya budaya damai penting untuk tidak hanya semata-mata menfokuskan diri pada pembangunan kembali masyarakat yang pernah tercabik-cabik oleh konflik, tapi juga mencegah timbulnya kekerasan dengan menyebarluaskan suatu budaya di mana relasi-relasi yang konfliktual ditransformasikan ke dalam hubungan-hubungan kerjasama sebelum masyarakat jatuh ke dalam jebakan perang dan kehancuran. Damai jangka panjang atau yang biasa disebut damai positif di sini memiliki ciri-ciri mempromosikan keadilan, kepercayaan dan empati, serta menekankan kerjasama dan dialog.
 
Strategi yang digunakan bukan pemutusan hubungan antara kelompok, melainkan peningkatan hubungan antar kelompok, bukan berasal dari atas, tapi dari bawah. Ciri lain damai positif, organisasi sosial menekankan unit yang kecil, otonom dan berorientasi keragaman. Kebijakannya pun berpijak pada penanganan sebab-sebab kekerasan, sikap dan struktur, bukan pada penghapusan kekerasan secara langung. Klarifikasi pengertian dan cakupan peacebuilding di atas sengaja dilakukan untuk memberikan sedikit kerangka konseptual guna membingkai pemaparan di bawah ini: paradigma peace-building di Indonesia pasca konflik kekerasan. Tulisan ini sebagian besar didasarkan pada laporan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pengembangan modul-modul peace-building yang diadakan pada bulan Desember 2006 di empat kota: Banda Aceh, Pontianak, Ambon, dan Poso. 
 
Dampak Konflik: Respon Masyarakat dan Aktor-aktor Peace-building
 
Secara umum konflik kekerasan di daerah-daerah konflik seperti Aceh, Ambon, Kalbar, dan Poso telah mereda. Ada perasaan di kalangan masyarakat bahwa situasi keamanan telah kondusif dibandingkan pada masa-masa memuncaknya eskalasi konflik. Namun demikian, konflik kekerasan yang berlarut-larut tersebut telah menyisakan dampak yang cukup dalam bagi masyarakat, baik pelaku maupun korban konflik. Di pihak lain muncul pertanyaan baru mengenai hakekat keamanan (security) atau perdamaian itu sendiri. Dari FGD yang diadakan oleh CSRC di empat kota tersebut, tampak bahwa para aktivis dan tokoh masyarakat yang menjadi peserta FGD mempertanyakan hakikat dan bagaimana kerja-kerja peace-building seharusnya diarahkan untuk mempromosikan damai yang bekelanjutan di masa kini dan masa-masa yang akan datang.
 
Masyarakat pada umumnya telah belajar dari konfik kekerasan yang melibatkan mereka baik sebagai aktor maupun korban. Mereka menganggap konflik tersebut sebagai kesalahan yang tidak perlu diulangi lagi. Di Aceh misalnya indikasi ini bisa dilihat dari proses-proses perdamaian yang berjalan mulus. Mulai dari Kesepakatan Helsinki, penyerahan senjata dan penarikan pasukan TNI yang dipantau oleh Aceh Monitoring Mission (AMM), hingga Pilkada yang aman dan demokratis. Di Ambon, setelah konflik mereda, masyarakat mulai belajar dari kekeliruan, menemukan kembali nilai-nilai dan simbol-simbol budaya yang menyatukan mereka dan mencoba untuk merevitalisasinya. Dewasa ini konsep-konsep kearifan lokal seperti: "kita bersaudara" (katong basudara), pela gandong, Salam-Sarani, Siwalima, Acang-Obet, dsb, mulai dihidupkan kembali. Di Ambon dan juga di Poso ada kesan yang kuat, paling tidak terungkap dari peserta FGD, bahwa masyarakat memiliki kearifan dan sikap untuk menghadapi konflik kekerasan dan segala dampaknya. Sebut saja, "modal sosial". Kearifan dan keberanian ini sebagian ditunjukkan oleh ibu-ibu yang berjualan. Pada saat-saat dimana pergerakan sangat dibatasi oleh adanya ancaman kekerasan, ibu-ibu dari kelompok agama yang berbeda-beda berani menerobos wilayah konflik untuk berjualan.
 
Dengan cara begini mereka membuka dan memperbanyak zona-zona damai. Public reason yang dimiliki ibu-ibu karena alasan melanjutkan kehidupan merupakan proses pembangunan perdamaian yang genuine dari masyarakat, meskipun tidak terrekam dalam catatan sejarah resmi. Memang harus diakui bahwa tidak semua kelompok masyarakat di daerah konflik benar-benar mau belajar dari pengalaman. Di Ambon misalnya meski secara umum masyarakat menyadari pentingnya hidup harmonis dan mengembangkan toleransi, beberapa kelompok masih menunjukkan kecenderungan yang eksklusif, kalau bukan radikal. Memang kecenderungan eksklusivisme ini disinyalir sebagai gejala luar yang diimpor ke dalam Ambon. Pada saat konflik 2004 eksklusivisme ini tampil dalam unjuk kekuatan identitas dengan perusakan simbol-simbol suci seperti gereja atau masjid. Anak-anak sering menjadi korban yang mudah diprovokasi dan dimobilisasi untuk melakukan penyerangan ke pihak lawan. Ekslusivisme pemahaman keagamaan memang bukanlah arus utama, tapi apabila dibiarkan dapat mempengaruhi pikiran generasi muda khususnya. Di sisi lain stigmatisasi kelompok keagamaan Muslim sebagai teroris dan Kristen separatis masih coba dihembus-hembuskan. Padahal, sebagaimana dikatakan Raja Negeri Tulehu, John Ohorela, sebagian orang Kristen seperti di Kuda Mati sendiri berharap jangan mereka diindentikan dengan RMS (Republik Maluku Selatan). Kekhawatiran-kekhawatiran munculnya kembali aspirasi kekerasan dari kelompok yang bertikai masih ada di sela-sela optimisme bagi terciptanya hubungan dan keadaan damai yang permanen.
 
Di Aceh, misalnya, karakteristik militer mantan kombatan GAM tidak mudah diubah dalam waktu singkat, perlu waktu untuk tranformasi mereka kepada kehidupan dan budaya sipil. Dalam proses tranfromasi itu, aspirasi-aspirasi lama tidaklah mudah lenyap meski keadaaan telah berubah. Namun apapun kenyataannya, satu hal yang dapat mendorong mereka untuk kembali angkat senjata: yaitu perasaan diabaikan dan dizalimi. Sekarang ini, tantangan yang dihadapi masyarakat Aceh bukan semata-mata bagaimana membangun kepercayaan politik dengan pemerintah pusat, tapi bagaimana mengelola kepentingan-kepentingan politik internal secara demokratis demi mendayagunakan dan mengembangkan SDA dan SDM yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Asmawati, salah seorang aktivis Liga Inong Aceh (LINA) yang bekerja untuk pemberdayaan perempuan mantan kombatan GAM, mengatakan: & kenapa muncul konflik? Kenapa mereka (GAM) ingin mengatakan MoU Helsinki itu hanya langkah awal? Mungkin ada keinginan lain, keinginan lain hanya mewujudkan keadilan sebenarnya. Pada intinya keadilan dalam segi politik dan keadilan dalam segi ekonomi, ya? Kita banyak melihat masyarakat-masyarakat di desa yang pendidikannya sangat rendah, sehingga sangat mudah diprovokasi. Jadi, saya kira strategi kalau kita ingin melanjutkan perdamaian ini, adalah menciptakan keadilan dari segi ekonomi dan juga meningkatkan pendidikan grassroot. Perasaaan kekhawatiran ini cukup kuat menyelimuti kalangan aktivis peacebuilding baik di Kalbar ataupun Poso.
 
Di Kalbar, suasana aman yang dirasakan saat ini tetap diwaspadai sebagai sesuatu yang tenang tapi menghanyutkan. Isu kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, prilaku kesantunan antar kelompok-kelompok etnis yang berbeda dilihat sebagai menyimpan potensi konflik yang dapat meledak sewaktu-waktu bila tidak dapat dikelola dengan baik. Pada sisi lain mulai ada kekhawatiran akan adanya potesi konflik agama, meskipun sentimen yang kuat masih mengkhawatirkan konflik antar etnis yang pernah bertikai atau dengan kemungkinan terlibatnya etnis China (Tionghoa) di dalam konflik baru. Sementara situasi di Poso masih diliputi oleh ketidakpastian. Ibarat benang kusut yang susah untuk diurai. Persepsi ini paling tidak mengemuka ketika beberapa peserta FGD di Poso melukiskan situasi terakhir di wilayah ini. Orang biasa mengukur indikasi keamanan di Poso apabila PNS baik Muslim maupun Kristen sudah bekerja normal. Tapi seperti yang dikatakan Budiman Maliki, aktivis Lembaga Penguatan Sipil Poso, situasi ini lebih banyak dipaksakan dari atas, tapi belum benar-benar berakar dalam masyarakat sendiri. Sementara orang luar mungkin sertamerta mengaitkan konflik di Poso dengan persoalan komunalisme yang pekat, sebagian aktivis di Poso cenderung melihat konflik ini muncul dalam konteks power struggle dimana selalu ada godaaan untuk menggunakan identitas agama untuk mobilisasi dukungan politik. 
 
Dampak terhadap Korban Konflik dan Penanganannya 
 
Meskipun konflik-konflik di empat daerah ini berbeda sifat dan faktor penyebab dan pemicunya, satu hal yang jelas, kesemuanya telah menimbulkan korban yang dilemahkan oleh konflik kekerasan. Penanganan korban konflik ini menjadi agenda yang kini dihadapi oleh aktor-aktor peacebuilding di lapangan, baik pemerintah ataupun kalangan LSM. Isu manajemen pengungsi korban konflik telah memunculkan kompleksitas tersendiri, dan tidak jarang memicu konflik baru. Bukan hanya masalah pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dasar pengungsi yang kurang diperhatikan, kebijakan relokasi pengungsi ke tempat baru acap menimbulkan ketegangan mengenai status tanah (Ambon). Aparat dinilai sering memaksakan kebijakan tanpa terlebih dahulu mendialogkan persoalan relokasi dan kepastian hukum tanah yang ditempati pengungsi. Di Poso, persoalan pengungsi korban konflik ini telah lebih jauh menyingkap isu baru, akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan dana Jatah Hidup (Jadup).
 
Korupsi dana pengungsi menjadi isu baru yang muncul paska konflik kekerasan. Pemberdayaan anak dan perempuan korban konflik merupakan agenda yang menjadi konsern peace-building namun kurang tertangani dengan baik. Dampak konflik Aceh masih terasa sampai sekarang terutama bagi anak-anak dan perempuan. Banyak anak putus sekolah dan para janda korban konflik. Tekanan yang dihadapi oleh korban konflik di Aceh bertambah dengan bencana Tsunami tahun 2004 lalu. Masalahnya bertumpuk dari persoalan kebutuhan dasar, pendidikan hingga psikologis. Jangankan untuk pemulihan yang psikologis, ekonomi saja mereka tidak dapat apa-apa. Muncul ironi. Musibah Tsunami kadang-kadang mendatangkan rahmat bagi orang lain bukan yang mengalami musibahnya. Program rehabilitasi Aceh sekarang tampaknya tidak sungguh-sungguh diarahkan untuk menjamin bahwa para korban tersebut memperoleh prioriotas pemberdayaan dari proyek-proyek rehabilitasi. Banyak kontraktor yang tidak mau memakai sumber daya lokal dengan alasan disamping harus bayar mahal, juga alasan kwalitas kerjanya kurang bagus. Munculnya NGO internasional pasca Tsunami telah ikut membawa kompleksitas tersendiri bagi proses-proses pembangunan perdamaian berkelanjutan di Aceh. Masyarakat korban konflik ataupun Tsunami makin terbiasa dengan bantuan dan charity.
 
Akibatnya, tawaran-tawaran pemberdayaan yang tidak menyertakan bantuan material cenderung diabaikan. Memang wajar apabila mereka memprioritaskan kebutuhan pokoknya sehari-hari. Namun, kurangnya konsolidasi antara LSM pendampingan korban pengunsgi terhadap konstruk mental ini akan menjadi kendala tersendiri untuk membangun kemandirian korban pengungsi untuk kembali hidup normal di tengah-tengah masyarakat. Proses pendampingan perempuan dan anak di Kalbar telah coba dilakukan tapi tampaknya masih belum sistematis dan terencana. Para pekerja peacebuilding masuk melakukan pendampingan dengan modal semangat volunteeer membantu meringankan beban korban. Tapi tidak ada instrumen yang solid untuk melihat dampak pendampingan. Ada LSM yang mungkin siap dengan instrumen tapi tidak berkelanjutan. Save the Children misalnya pernah melakukan kegiatan pendampingan. Namun program itu terputus, padahal korban sesungguhnya masih membutuhkan.
 
Tampaknya LSM-LSM lokal perlu meningkatkan kemampuannya untuk dapat meningkatkan peran dalam mendukung para korban konflik anak dan perempuan agar dapat kembali meraih harapan hidupnya. Anak-anak korban konflik dari Madura hingga sekarang masih menyimpan trauma dari konflik kekerasan yang melibatkan orang-tua mereka. Reny, aktivis Pusat Pengembangan Sumber daya Wanita, menuturkan sbb: ...di daerah Tebang Kacang yang tersisa pada waktu kerusuhan kemarin tinggal ibu-ibu dari suku Madura, karena suaminya sudah pada habis, sudah pada meninggal, nah mereka juga punya anak-anak, trauma anak-anak ini ketika mereka diajak having fun diajak menggambar, mereka menggambar senjata, pemotongan (kepala, penulis sic!) apa yang mereka lihat waktu kejadian kerusuhan kemarin, sampai saat ini itu masih begitu lho, trauma-trauma ini kalau tidak ada yang melakukan konseling, melakukan rekonstruksi pemikiran mereka lagi mungkin beberapa tahun ke depan tetap mereka akan angkat senjata pikiran mereka akan perang.
 
Konflik tidak selalu memperlemah anak dan perempuan, adakalanya justru menjadi sumber kekuatan perdamaian. Di Ambon misalnya, memang cukup banyak ketika anak-anak dan ibu-ibu yang mengeluhkan dampak langsung dari konflik; baik ekonomi, kesejahteraan maupun kebutuhan biologis bagi ibu-ibu. Namun tidak sedikit juga anak-anak dan perempuan yang berpartisipasi dalam perdamaian. Sementara bapak-bapak sangat emosional, sehingga selalu saja terlibat dalam aksi-aksi kekerasan. Dampak lain dari konflik kekerasan yang berlarut-larut adalah menurunnnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, serta anak putus sekolah.
 
Di sisi lain aktor-aktor konflik yang lain dapat memperoleh sumber-sumber ekonomi dan menikmati kesejehateraaan. Di Aceh, dampak ekonomi dan sosial ini sangat dirasakan oleh mantan kombatan GAM yang konon berjumlah 20 ribuan. Mereka tidak memiliki skill, tidak punya pendidikan, keahliannya hanyalah berperang. Respon terhadap mantan kombatan ini adalah dengan memberikan mereka uang sebesar 25 juta perorang. Tujuannya adalah pemberdayaan ekonomi agar mereka dapat menggunakannnya untuk modal ekonomi. Alih-alih yang terjadi sebaliknya, sebagian besar mantan prajurit GAM menggunakan uang tersebut untuk membiayai hidupnya. Mereka mengalami situasi deprivasi sosial. "Kemaren kami itu harimau di hutan, tapi sekarang kambing di kota." Begitu kira-kira ungkapan yang menggambarkan kondisi kombatan GAM. 
 
Pergeseran dan Perubahan Konteks: Tantangan Peace-building Dewasa Ini 
 
Seperti yang diuraikan di atas, konflik kekerasan yang terjadi masih menyisakan dampak langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dapat kita saksikan pada ratusan bahkan ribuan korban konflik, khususnya anak dan perempuan, di barak-barak pengungsian, yang masih menderita fisik maupun psikis. Dampak langsung juga dapat kita saksikan pada fenomena aktor konflik yang pernah terlibat perang. Keduanya ternyata membutuhkan bantuan, pendampingan dan pemberdayaan. Pada saat yang bersamaan upaya-upaya rekonsiliasi di antara para kombatan yang saling bertikai dan integrasi kombatan ke dalam kehidupan masyarakat merupakan agenda yang masih terus berjalan.
 
Dampak tak langsung dari konflik adalah akibat yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata, tapi dirasakan ada, dan mewujud dalam berbagai bentuk gejala sosial. Suasana kecurigaan dan belum terbangunnya kepercayaan antara pihak-pihak yang bertikai tercermin dalam kenyataan segregasi sosial baik berdasarkan agama maupun etnis. Pada tataran politik, dampak ketidakpercayaan ini akan terkuak melalui aksi-aksi teror politik, provokasi dengan menggunakan simbol-simbol agama maupun etnis. Pendek kata, secara umum konflik kekerasan ini telah memperlemah kemampuan masyarakat untuk mendialogkan, memperdebatkan, memperjuangkan dengan cara-cara damai tentang apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan sosial dan politik mereka selaku warga negara yang setara.
 
Dengan kata lain masyarakat kehilangan kesempatan untuk berlatih dan terbiasa untuk menggunakan public reason-nya. Selain dampak terlihat dan tak terlihat itu, terdapat konteks sosial politik dan ekonomi di tingkat lokal yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam melihat kerja-kerja perdamaian dewasa ini. Salah satu yang bisa dikemukakan di sini, kebijakan otonomi daerah termasuk pemberian hak-hak istimewa kepada Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, misalnya. Salah satu implikasi dari hak-hak instimewa yang diperluas untuk Aceh adalah penerapan Shari'ah Islam. Timbul pertanyaan: apakah shari'ah dapat menjadi pemersatu atau pemicu konflik untuk selanjutnya. Ada pandangan yang mengatakan bahwa penerapan shari'ah islam setengah-setengah menimbulkan ketidakadilan, khususnya di kalangan perempuan. Asmawati dari Liga Inong Aceh (LINA) mengatakan demikian: Misalnya, orang diproses karena dituduh khalwat terus dicambuk, padahal dalam Islam cambuk itu untuk berzina. Orang yang korupsi ratusan juta, hanya dicambuk, harusnya hukumannya lebih besar dari hukuman bagi pencuri. Aktvis perempuan di Aceh melihat ini sebagai hal yang mempermalukan perempuan. Banyak perempuan sebagai ibu rumah, kepala keluarga ya, harus mencari nafkah, dibebani dengan hal lainnya mungkin dia pergi bekerja dan bekerjanya harus dengan laki-laki kadang-kadang mitra kerjanya terus di satu ruangan tempatnya sunyi-sunyi, terus kena khalwat.
 
Hal lain yang juga mempengaruhi konteks sosial-ekonomi adalah bencana tsunami dan bencana alam lainnya yang menimpa daerah-daearah konflik dan non-konflik. Tampak bahwa peristiwa besar di satu daearh begitu kuat mempengaruhi settig sosial daerah lainnya. Di Ambon misalnya, puluhan LSM internasional dan lokal yang bekerja di Ambon berbondong-bondong ke Aceh karena tuntutan tanggap darurat. Ini dengan sendirinya mempengaruhi proses peacebuilding di Ambon. Di sisi lain, keterlibatan LSM asing di Aceh pasca Tsunami membawa dampak plus dan minusnya. Terjadi perubahan karakter sosial di masyarakat Aceh. Kebutuhan semakin meningkat, muncul kecenderungan materealisme dan bahkan mementingkan diri sendiri di satu sisi, dan kemalangan korban Tsunami di sisi lain.
 
 
Sumber : csrc
Tuesday, 12 January 2010 16:58

Menyambut Komisi HAM

Written by

Menyambut Komisi HAM Independent dan Permanen di Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Di tengah momentum kebangkitan demokrasi di negeri-negeri Arab, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), mengesyahkan berdirinya Komisi HAM OKI pada pertemuan ke-38 Dewan Menlu negara-negara OKI di Astana, Kazakhstan, 26 Juni lalu. Pendirian Komisi HAM ini sesungguhnya telah dicanangkan sebagai bagian dari program 10 tahun rencana aksi dalam KTT luar biasa ke-3 di Makkah, tahun 2005. 

Berita ini menggembirakan! Di satu sisi kita dapat berharap lahirnya komisi HAM OKI independen ini dapat mengakhiri rentetan cerita suram pelanggaran HAM yang terjadi di beberapa negara Arab. Sebut saja, kasus penyiksaan Sumiati, dan hukuman mati terhadap Ruyati, keduanya TKW asal Indonesia. Di sisi lain, hadirnya Komisi HAM OKI ini juga menunjukkan tanda-tanda rezim negara-negara Arab anggota OKI merespons tuntutan penegakkan HAM di dalam negeri mereka sendiri. Arab Saudi, untuk menyebut contoh paling relevan, sudah tidak bisa lagi mengabaikan begitu saja tuntutan para perempuan Saudi untuk mendapatkan hak menyetir mobil, misalnya (walaupun bagi kita isu ini kedengarannya remeh-temeh) bagi negara Indonesia, ini adalah momentum untuk menjadi pelopor penegakkan HAM di negara-negara berpenduduk Muslim. Ada beberapa alasan kita percaya diri. Pada ranah konstitusi kita sudah memiliki jaminan hukum, UU No 39/1999 tentang HAM, dan kita sudah pula meratifikasi kovenan-kovenan HAM seperti DUHAM dan ICCPR. Pada level kelembagaan, kita sudah memiliki Komnas HAM yang fungsi utamanya menjamin independensi penegakkan HAM di Indonesia.

Namun, pada saat yang sama kita juga dihadapkan dengan persoalan pelik: masih sering terjadi kasus pelanggaran HAM khususnya dalam ranah kebebasan beragama yang merupakan bagian dari hak-hak dasar yang tidak bisa dikurangi (non-derogable).   Diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah merupakan PR yang masih sulit kita selesaikan. Selama kita gagal menegakkan hak-hak minoritas ini di tanah air, semakin berat beban kita untuk memperoleh legitimasi sebagai negara pelopor HAM di antara negara-negara anggota OKI.

Persoalan disparitas antara idealitas HAM dan penegakkannya secara umum dialami oleh negara-negara anggota OKI. Isu utama adalah hak-hak minoritas dan hak-hak perempuan di ranah publik. Hal ini lah yang menimbulkan skeptisisme di sebagian kalangan bahwa kehadiran komisi HAM OKI ini tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Malahan akan kontraproduktif karena bisa saja dipakai sebagai selubung untuk menyembunyikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor-aktor politik di negara-negara OKI.

Keraguan ini semakin dipertebal oleh kenyataan bahwa komisi HAM ini berada di bawah OKI, sebuah organisasi internasional yang dimata sebagian kalangan masih dipandang sebelah mata karena performanya yang tidak terlalu bagus. Malahan, di kalangan diplomat (termasuk diplomat negara-negara anggota OKI sendiri) tersebar plesetan yang mengisyaratkan lemahnya kinerja OKI. OKI yang dalam bahasa Inggris disingkat OIC (Organization Islamic Cooperation), diplesetkan menjadi: Oh I See! (Ya, Saya Tahu).

Namun dibalik keraguan itu, kita masih menyimpan stock optimisime. Pertama, kehadiran komisi HAM OKI ini telah mendapat dukungan bukan saja dari negara-negara anggota OKI, melainkan juga di antara masyarakat civil society internasional. Konon, ada 257 NGO HAM yang mendukung pengesyahan komisi HAM OKI ini. Kedua, di dalam statuta Komisi HAM Indenpenden dan Permanen OKI jelas tertera suatu pengakuan terhadap nilai-nilai HAM universal serta hak-hak sipil dan hak-hak ekososbud. Ini mengisyaratkan kepada dunia bahwa komisi ini bekerja dengan perspektif HAM yang luas dan bukan semata-mata mempromosikan pandangan eksklusif Islam tentang HAM sebagaimana tersirat pada Deklarasi Kairo 1990.  

Sebagai sebuah organisasi baru, Komisi Ham OKI ini pasti menghadapi banyak tantangan. Selain persoalan jangka panjang mengurangi kesenjangan antara Islam dan HAM di dalam kehidupan masyarakat Muslim, komisi ini sudah harus segera memastikan dua hal genting: masalah kelembagaan dan mekanisme. Sebagai lembaga yang mengklaim independensi, sanggupkah komisi HAM OKI ini bersikap independen terhadap kepentingan negara-negara OKI sendiri yang notabene akan ikut menentukan keputusan akhir dari komisi HAM OKI sendiri?

Dalam waktu dekat ini, Komisi HAM OKI ini akan bersidang untuk menentukan salah satu aspek penting kelembagaan. Terutama terkait dengan kantor sekretariat komisi ini. Sejauh ini ada tiga negara yang bersaing untuk memperebutkan posisi ini: Arab Saudi, Iran dan Indonesia. Kita berharap Indonesia dapat mengambil posisi ini karena dengan begitu kita dapat meningkatkan peran kita sebagai pelopor penegakkan HAM di negara-negara OKI. Selain itu, momentum ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan legitimasi HAM di dalam negeri khususnya di sebagian kalangan umat Islam yang masih menyimpan prasangka negatif tentang HAM.

Selamat bekerja para komisioner HAM OKI dan selamat berjuang untuk Ibu Siti Ruhaini Dzuhayatin, komisioner terpilih dari Indonesia!

 

Sumber: csrc

Workshop Pengembangan Modul  Pendidikan Perdamaian  di Pesantren Berperspektif HAM dan Islam

Round Table Discussion, sebuah diskusi lanjutan dari program "Pendidikan Berspektif Perdamaian di Ambon" yang diadakan oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan The Asia Foundation (TAF).

Diskusi pada 9 Desember 2013 di Hotel Santika BSD Serpong ini dihadiri oleh Irfan Abubakar (Direktur CSRC), Rita Pranawati (Project Officer Bina Damai Ambon) dan  peneliti CSRC yaitu Chaider S. Bualim, Ahmad Gaus AF, dan Muchtadirin. Diskusi dihadiri juga oleh Budi Munawarrahman (TAF), Abidin wakano (Konsultan Project Bina Damai Ambon), M. Miqdad (Institute Titian Perdamaian), M. Hafidz (Aman Indonesia), dan Nafi Muthohirin (Koran Sindo).

Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan laporan riset singkat yang telah berhasil dikompilasi dan dikerangkakan oleh Irfan Abubakar (Penanggung jawab program) dan Rita Pranawati (Project Officer).

Diskusi diawali dengan sambutan Direktur CSRC Irfan Abubakar. Dalam sambutanya dia menjelaskan tentang tujuan kegiatan dan harapannya kepada para peserta diskusi agar memberikan saran dan kritik terhadap laporan tersebut.

Diskusi dilanjutkan dengan persentasi yang disampaikan oleh Irfan Abubakar dan Rita Pranawati. Dalam persentasinya Irfan Abubakar menyampaikan tentang beberapa potensi konflik terkini yang mungkin bisa menyebabkan kembalinya Ambon kedalam situasi konflik seperti tahun 1999. Sedangkan Rita Pranawati menyampaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan pendidikan berspektif perdamaian yang selama ini dijalankan di Ambon, termasuk kekurangan dan kelebihan yang ada dalam pendidikan itu.

Setelah persentasi, para peneliti menyampaikan penjelasan tambahan tentang laporan penelitian dan dilanjutkan dengan komentar umum dan masukan-masukan konstruktif yang diberikan oleh para peserta diskusi.

Dalam laporan tersebut ditemukan beberapa indikasi yang dapat memunculkan kembalinya konflik di Ambon. Salah satu indikasi yang cukup serius yaitu meningkatnya identitas keagamaan di masing-masing komunitas Muslim dan Kristen. Walaupun sekarang ini dalam suasana damai, dengan adanya indikasi-indikasi tersebut, dikhawatirkan Ambon rentan mengalami konflik komunal.

 

Sumber: csrc

Mr. Ronald Meyer dan Ms. Iris Ahr, dua orang dari Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Donor utama KAS Indonesia) bersama dengan Mr. Deniz Sertcan (Kedutaan Jerman) mengunjungi kantor Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada Jum’at 6 Desember 2013. Mereka d idampingi oleh Dr. Jan Woischnik (Direktur KAS Indonesia-Timor Leste), Sarah Hasbar, dan Akim Enomoto.

Kunjungan mereka kali ini untuk lebih jauh mengenali program-program CSRC yang berkerjasama dengan KAS terutama program Pelatihan Agama dan HAM. Selain itu mereka juga mengunjungi Pondok Pesantren Darunnajah di Ulujami Jakarta Selatan. Kunjungan mereka ke Darunnajah untuk mengetahui lebih dekat tentang pesantren, dimana para peserta Pelatihan Agama dan HAM adalah Ustadz-Ustadzah pesantren.

Kunjungan dimulai dengan makan siang dan dilanjutkan dengan perkenalan para staf dan peneliti CSRC. Setelah itu dilanjutkan dengan persentasi oleh Direktur CSRC Irfan Abubakar tentang program-program CSRC berkerjasama dengan KAS. Program yang paling ditekankan pada persentasi ini adalah Pelatihan Agama dan HAM dimana dijelaskan tentang latar belakang, tujuan dan metode-metode yang digunakan dalam pelatihan. Selain itu dijelaskan juga tentang perkembangan dan kemajuan peserta setelah mengikuti pelatihan.

Setelah kunjunganya di kantor CSRC mereka melanjutkan kunjunganya ke Pondok Pesantren Darunnajah. Disana mereka melihat pesantren secara langsung dan mendapat pengetahuan lebih banyak tentang pesantren.

 

Sumber: csrc.or.id 

Tuesday, 10 December 2013 17:08

Religion And Human Rights Alumni Program (Makassar)

Written by

Nilai-nilai Hak Asasi Manusia di Indonesia belum sepenuhnya dapat diterima dan diterapkan dengan baik oleh masyarakat terutama di kalangan pesantren yang menganggap HAM bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Melihat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang HAM, maka kehadiran para pemimpin muda Muslim yang berwawasan HAM sangat diperlukan untuk menjadi motor penggerak perubahan serta agen yang dapat mempromosikan dan memberi pemahaman tentang HAM di masyarakat. Selain itu, kurangnya skill para peserta pelatihan yang sebelumnya dalam analisis sosial dan pengorganisasian masyarakat menjadi kendala saat mempromosikan HAM. Hal ini menjadi latar belakang Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta berkerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan Religion and Human Rights Alumni-Program. Pelatihan dengan tema "Peningkatan Skill Analisis Sosial dan Pengorganisasian Masyarakat Untuk Promosi HAM" yang telah diselenggarakan di Hotel Singgasana Makassar pada tanggal 28 Oktober-1 November 2013. 

Tujuan pelatihan ini meningkatkan pengetahuan dan skill peserta dalam melakukan analisis sosial untuk promosi HAM. Selain itu, pelatihan ini juga meningkatkan pengetahuan peserta tentang pengorganisasian masyarakat untuk promosi HAM. 

Untuk mencapai tujuannya, pelatihan ini menggunakan gabungan 2 metode, yaitu pendalaman materi dan praktik. Metode yang digunakan lebih variatif dan kreatif agar seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Pendalaman materi melalui seminar dimaksudkan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan dari sejumlah pakar mengenai isu-isu dasar dan penting perihal analisis sosial, identifikasi kasus atau masalah, pemetaan "kawan dan lawan", teknik lobbying, dan teknik kampanye untuk promosi HAM. Sementara itu, praktik dimaksudkan untuk memberikan keterampilan bagaimana cara melakukan analisis sosial dan pengorganisasian masyarakat untuk promosi HAM. Untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan, para peserta mengunjungi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Makassar. 

Peserta pelatihan yaitu 23 orang ustadz-ustadzah pesantren alumni program pelatihan Agama dan HAM dari 21 Kota. Mereka adalah para peserta terpilih dari kegiatan advanced training periode pertama dan kedua di Bogor dan Lombok. 

Pelatihan dimulai dengan acara pembukaan dan sambutan oleh direktur CSRC Irfan Abubakar dan juga oleh Representatif KAS untuk Indonesia dan Timor-Leste Jan Woischnik. Hadir pula para pembicara yang kompeten di bidang HAM seperti Otto Nur Abdullah (KOMNAS HAM), Chaider S Bamualim (CSRC), Irfan Abubakar (CSRC UIN),  Junaidi Simun (Forum-Asia),dan Khaerul Anam (HRWG). 

Pada akhir sesi pelatihan diadakan kunjungan ke LBH Makassar. Perserta berdialog dan bertemu langsung dengan para pelaku lapangan yang berkerja menangani kasus-kasus hukum dan HAM. Mereka berdialog tentang bagaimana perjuangan, kendala dan langkah-langkah yang mereka lakukan dalam menangani kasus-kasus HAM terutama membela rakyat miskin untuk mendapatkan akses keadilan. 

Setelah pelatihan ini berakhir peserta semakin memiliki kesadaran dan komitmen untuk melakukan dan melanjutkan promosi HAM. Hal ini terlihat dari beberapa peserta yang mulai menunjukan komitmenya untuk mempromosikan HAM, dan mereka sudah mulai membuat proposal kegiatan HAM untuk dilaksanakan di daerahnya masing-masing.

 

Sumber: csrc.or.id

Presiden parlemen Jerman yang juga merupakan wakil ketua Konrad-Adenauer-Stiftung, ikut serta dalam workshop penutupan dan memuji kerjasama antara yayasan KAS dan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) dalam mendukung dan mengembangkan Islam yang moderat, yang sejak bulan Januari 2015 terus dilanjutkan dalam rangka proyek „Pesantren for Peace“ yang ikut didanai oleh Uni Eropa.

Syarat-syarat penting bagi keberhasilan penegakan HAM dan demokrasi menjadi inti dari training alumni guru pesantren ke-3 yang diadakan dari tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2013 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Dari tanggal 20 hingga 24 Mei yang lalu, 24 guru pesantren dari seluruh Indonesia mengambil bagian dalam workshop alumni yang pertama. Dalam bulan-bulan mendatang para peserta ini akan dilatih menjadi multiplikator atau pengganda gagasan demokrasi dan HAM – keberhasilan awal sudah mulai tampak.

Page 13 of 14