Thursday, 17 November 2016 14:32

Islam: Antara Damai dan Perang*

Oleh : Irfan Abubakar, MA

Dalam pandangan Islam, persaudaraan, persatuan, kekeluargaan, dan perdamaian merupakan nilai-nilai yang harus diperjuangkan manusia dalam menjalani kehidupan bersama di dunia ini. Keharusan ini bukan semata dilandasi oleh kecondongan manusia pada nilai-nilai universal tersebut, tapi justru karena adanya tendensi alamiah manusia untuk mengabaikannya. Atas dasar itu, menjadi tugas moral manusia untuk memperbaiki hubungan yang terlanjur retak akibat konflik dan permusuhan.

Banyak ayat al-Qur’an yang mengecam perangai sebagian manusia yang memutus tali persaudaraan (habl minannâs) dan menyandingkan dosa ini dengan dosa lain, yaitu melakukan kerusakan di muka bumi (fasâd fil ardh). Sebaliknya al-Qur’an sangat menganjurkan ishlâh, yaitu mendamaikan orang-orang yang bertikai. Kata ishlâh sendiri memiliki makna lain yang saling berdekatan, namun kesemuanya berkonotasi positif, yaitu petunjuk Allah, perbuatan yang baik, serta mempromosikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dengan demikian, tindakan mempromosikan perdamaian, mencegah dan mengatasi konflik merupakan amal shaleh yang diridhoi Allah.

Menurut perspektif al-Qur’an perbedaan dan keragaman bukan hanya fakta alamiah melainkan kehendak Allah yang abadi. Perbedaan dan keragaman dalam jenis kelamin, suku, bangsa, dan ras merupakan desain Ilahi agar terbentuk konfigurasi baru relasi kemanusiaan yang saling terhubungkan oleh kesediaan untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain (lita’ârafû).

Dalam kerangka kosmologi Islam, Allah mendorong manusia untuk saling berhubungan dalam rangka saling mengenal dan memahami perbedaan masing-masing, bukan untuk saling mengalahkan, mendominasi serta menunjukkan supremasi. Bukan pula untuk melenyapkan dan menyeragamkan perbedaan-perbedaan tersebut. Tapi melalui interaksi tersebut manusia didorong berkompetisi untuk melahirkan kebaikan-kebaikan (al-khairât) (QS al-Maidah: 48) karena di mata Allah yang menentukan keunggulan manusia atas yang lainnya bukan identitas kelompoknya, melainkan kualitas kebaikannya (QS al-Hujurat: 13).

Atas dasar itu, melindungi jiwa manusia tanpa melihat identitas primordialnya merupakan sebuah kewajiban moral. Setiap manusia dimanapun berada terikat oleh rahmat ilahi dengan manusia lain dalam satu rantai jiwa kemanusiaan universal. Karena itu al-Qur’an melarang keras menghilangkan nyawa manusia dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah. Ditegaskan dalam al-Qur’an bahwa menghilangkan satu nyawa manusia setara dengan menghilangkan nyawa semua manusia. Sebaliknya menyelamatkan satu nyawa manusia sama dengan menyelamatkan semesta jiwa manusia itu sendiri (QS Al-Maidah: 32).

Sebegitu pentingnya nilai kemanusiaan dan persaudaraan dalam Islam, sebagaimana gamblang dalam beberapa ayat seperti di atas, seolah-olah tidak ada ruang sama sekali untuk jalan kekerasan dan perang. Namun faktanya tidak demikian karena tidak sedikit ayat al-Qur’an dan juga hadits Nabi serta bukti sejarah yang menunjukkan semangat Islam ketika berbicara perang. Sedemikian rupa sehingga seakan perang merupakan sikap dasar Islam dalam merespon konflik, sebuah sikap yang hari ini dianut oleh kelompok-kelompok Muslim radikal. Fakta ini melahirkan kesan paradoks antara damai dan perang dalam Islam. Padahal dalam logika pemikiran Islam, sifat alamiah manusia untuk saling menguasai dan bahkan menindas merupakan kenyataan antropo-historis yang diakui. Namun mengakui tidak berarti menyetujui apalagi menganjurkannya. Sebaliknya, demi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan universal tadi orang-orang beriman diminta untuk senantiasa menyebarkan kasih sayang dan perdamaian (afsyû al-salâm).

Namun, apabila hak-hak dasar dan kemerdekaan mereka direnggut dengan paksa, maka perang dibolehkan demi membela diri (QS al-Baqarah: 190). Namun perang adalah pilihan terakhir ketika jalan damai telah tertutup sama sekali. Dalam situasi konflik, mencegah lebih diutamakan daripada terburu-buru memutuskan untuk terjun dalam perang (QS al-Anfal: 60), dan mencegah dengan sikap sabar dan menahan diri lebih diutamakan (QS al-Nahl: 126).

Demi pencegahan konflik, perjanjian damai antara negara dianjurkan untuk dilaksanakan dan dihormati sedemikian rupa sehingga permintaan bantuan sesama Muslim di dalam negara yang terikat perjanjian damai tidak bisa membatalkan perjanjian tersebut (QS al-Anfal: 72). Lebih jauh, apabila jalan perang telah ditempuh maka perang harus dilakukan dengan proporsional alias tidak melampaui batas (QS al-Baqarah: 190, 194). Sedemikian pentingnya mewujudkan perdamaian, menghentikan perang lebih diutamakan apabila musuh menunjukkan i’tikad damai (QS al-Baqarah: 192). Dalam surat al-Anfal ayat 61 dikatakan, “Jika mereka (musuh) condong kepada perdamaian, maka condonglah kalian kepada perdamaian…”.

Dari ayat-ayat al-Qur’an di atas jelas bahwa sikap dasar Islam dalam menyikapi konflik dan pertentangan bukanlah perang melainkan resolusi konflik (ishlâh) secara damai. Diskursus perang yang begitu dominan dalam wacana Islam harus ditempatkan sebagai sebuah respon intelektual-ideologis yang kontekstual terhadap realitas perang itu sendiri, bukan sebagai dasar pijakan tentang bagaimana seharusnya tatanan kehidupan yang ideal dibangun dan dipelihara. Ungkapan “jihad” yang selama ini acap diidentikkan dengan perang suci harus juga dipahami dalam konteks prinsip umum Islam, bukan semata-mata konteks perang yang spesifik. Kata “jihad” atau bentuk derifat lainnya, mujâhadah, dalam al-Qur’an mengandung makna perjuangan dengan sepenuh hati mempromosikan dan membela nilai-nilai Islam dalam kehidupan ini. Jihad dalam pengertian perang untuk membela diri tidaklah keliru, namun bukan satu-satunya makna kata itu. Usaha sungguh-sungguh mempromosikan perdamaian, resolusi konflik secara damai, hak-hak asasi manusia, keadilan dan toleransi dapat pula disebut jihad selama ditujukan untuk membela nilai-nilai universal Islam. Sebaliknya perang yang dikibarkan untuk tujuan ofensif, menindas, dan dilakukan tanpa etika dan menghancurkan tatanan kemanusiaan, malahan tidak pantas dimasukkan dalam kategori jihâd fî sabîlillâh.

Sikap Rasulullah dan para sahabat dan umat Islam awal menjadi teladan utama tentang kesungguhan menjalankan dan menerapkan jihad tanpa kekerasan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Nabi ikut berperang, namun berbagai perang besar, terutama Badar, Uhud, dan Handaq yang diikuti Nabi adalah perang untuk tujuan defensif (membela diri), bukan untuk tujuan ofensif (menyerang lawan terlebih dahulu). Perjanjian Hudaybiyah adalah satu contoh sejarah yang mendemonstrasikan besarnya hasrat Nabi terhadap perdamaian. Tercatat bahwa butir-butir perjanjian antara pasukan Islam di Madinah dengan pasukan Quraisy di Makkah dalam banyak hal merugikan kepentingan politik umat Islam. Namun Nabi menerima perjanjian tersebut demi terwujudnya relasi damai antara kedua kelompok yang bertikai. Demikian pula Fathu Makkah, masuknya kaum Muslim dengan pasukannya ke tanah Makkah, berlangsung damai tanpa satupun tetes darah jatuh, dimana mereka diperintahkan untuk menyarungkan pedang pertanda damai. Dan banyak lagi episode cerita dalam sejarah Islam awal yang mencerminkan komitmen perdamaian lebih tinggi dari keinginan untuk berperang. Selain itu, perilaku Nabi yang manusiawi, sifat pemaaf Nabi terhadap orang yang menghina dan melukainya, sikap Nabi yang tidak gampang menghukum orang yang bersalah, dan sifat-sifat budiman lainnya, semuanya menunjukkan bahwa pada dasarnya Nabi merupakan sosok yang cinta damai dan anti kekerasan.

 

Wallahu A’lam bishawab

 

Irfan Abubakar, MA

Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

 

*Artikel ini diambil dari kata pengantar editor Modul Pendidikan Perdamaian di Pesantren Berperspektif Islam dan HAM

Pesantrenforpeace.com - Semarang, (1-3/11) Integritas bangsa Indonesia, atau yang lebih populer dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akhir-akhir ini mendapatkan gempuran begitu luar biasa dengan bermunculannya  paham-paham radikal di berbagai antero negeri. Berita-berita yang mengarah pada gejolak “radikalisme” seakan sudah begitu populer di kalangan masyarakat Indonesia dan selalu menjadi “trending topic” di berbagai media elektronik. Hal demikian tentunya menjadi ancaman yang cukup serius bagi keberlangsungan Negara Republik Indonesia yang dibangun atas asas kesatuan dan persatuan dalam keberagaman, sebut saja NKRI.

Dalam menanggulangi situasi “genting” yang menimpa NKRI tersebut, Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang didukung sepenuhnya oleh Konrad Adenauer Stiftung (KAS) dan Uni Eropa (UE), kembali menggelar acara “Pesantren For Peace (PFP).” Acara PfP yang digelar selama tiga hari berturut-turut, tepatnya pada tanggal 1-3 November 2016, diikuti oleh 30 peserta yang merupakan delegasi dari 30 Pondok Pesantren di Jawa Tengah.

Sasaran peserta yang terbatas pada kalangan Pesantren tentunya tidak terlepas dari peran pesantren yang selama ini menjadi “kantong-kantong” penyebaran pemahaman ke-Islaman. Akhir-akhir ini, pesantren seringkali dipandang sebelah mata dan bahkan tidak jarang pula yang menuduh pesantren sebagai sarang terorisme. Oleh karena ini, kegiatan ini sejatinya merupakan bentuk penegasan kembali tentang peran pesantren sebagai salah satu benteng pertahanan NKRI, khususnya dari bahaya serangan radikalisme.

Terkait dengan hal tersebut, acara dilaksanakan di Pondok Pesantren Edi Mancoro ini mengangkat tema “Membangun Pemahaman Perdamaian Berbasis Pesantren Perspektif HAM.”  Melalui tema tersebut, kegiatan ini digelar untuk mencetak dan membentuk pemahaman bagaimana menjadikan nilai-nilai “perdamaian” sebagai perspektif berbangsa dan bernegara di lingkungan pesantren. M. Hanif, M.Hum. (Ketua Yayasan Edi Mancoro) menyatakan bahwa “Sebagai lembaga pusat pengajaran dan penanaman nilai-nilai keislaman yang berbasis keindonesiaan, Pesantren harus berada pada garda terdepan dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari bahaya radikalisme. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai perdamaian sebagai perspektif berbangsa dan bernegara di lingkungan Pesantren diharapkan mampu menjadi resolusi konflik demi menjaga keutuhan NKRI.”

Menjadikan Pesantren sebagai sasaran utama dalam kegiatan Workshop ini tentunya menjadi begitu relevan jika dikaitkan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan ini; yakni membangun pemahaman “perdamaian” sebagai perpspektif berbangsa dan bernegara di lingkungan pesantren. Lebih jauh dari itu, para peserta diharapkan mampu menularkan perspektif “perdamaian” yang telah diperolehnya ke berbagai pelosok negeri, khususnya di lingkungan pesantren tempatnya menimba pengetahuan.

Acara PfP yang dihadiri langsung oleh Ibu Saiti Gusrini (perwakilan Uni Eropa Indonesia), Dr. Irfan Abu Bakar (Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Idris Hemay (Kord. PfP Jakarta),  menghadirkan narasumber-narasumber yang cukup kompeten di bidangnya masing-masing. Materi “Perdamaian dalam Perspektif HAM dan Islam” disampaikan oleh Dr. Sidqan Prabowo (Dosen Undip Semarang) dan Aji Nugroho, M.Pd.I (Dosen IAIN SAlatiga), materi “Toleransi dalam Keberagaman Agama, Kultur, dan Budaya” disampaikan oleh KH. M. Dian Nafi (Syuriyah PWNU Jawa Tengah), dan materi “Revitalisasi Peranan Pesantren dalam Penanganan Konflik secara Damai”  disampaikan Fahsin M. Fa’al, M.Si (Pengurus GP. Anshor Jateng). Pada malam terakhir workshop, digelar malam perdamaian yang berisi pementasan dari para peserta dan panitia, yang difasilitasi oleh Muhammad Najmuddin Huda, S.Sy. Pada sesi ini peserta memberikan pementasan seperti Puisi, Menyanyi, serta senam Pinguin. Sesi ini ditutup dengan Orasi Budaya yang disampaikan oleh Irfan Abu Bakar, dengan judul “Jika Memang Cinta, Buktikan !”.

Hadir dalam workshop ini, Bupati Kabupaten Semarang, Dr. Mundjirin, S.Pog. yang diundang secara khusus untuk memberikan sambutan sekaligus menutup acara workshop. Dalam sambutannya, Dr. Mundjiri menyatakan bahwa santri merupakan salah satu benteng pertahanan NKRI. “Saya berharap acara seperti ini dapat memberikan pengalaman bagi para santri, sehingga dapat menunjukkan eksistensi mereka dalam mempromosikan HAM dan Perdamaian”, jelasnya di akhir sambutan. Ketika acara mencapai titik akhir, Bapak Bupati membacakan “Deklarasi Santri Cinta Damai” dan diikuti secara khidmat oleh para peserta, panitia, dan seluruh undangan dari berbagai elemen masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. [Ahmad Faidy/LH]

 

Pesantrenforpeace.com - Bandung (09-11/11) Pondok Pesantren Al Quran Babussalam, Bandung, Jawa Barat telah sukses menyelenggarakan Workshop Tingkat Provinsi yang merupakan subgrating Program Pesantren For Peace. Workshop ini terlaksana atas prakarsa Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dengan dukungan Uni Eropa.

Workshop Tingkat Provinsi ini mengambil tema “Pesantren sebagai Promotor HAM dan Penanganan Konflik Secara Damai”. Peserta yang hadir sebanyak 30 orang yang merupakan ustadz/ustadzah dan aktivis organisasi Islam yang berada di wilayah Jawa Barat, dengan rentang usia 16-46 tahun. Tema workshop ini diambil berdasarkan analisis dari kehadiran pesantren sebagai pihak yang dapat dijadikan mitra untuk mempromosikan HAM dan penanganan konflik secara damai.

Pembukaan workshop dihadiri langsung oleh direktur Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Indonesia dan Timor-Leste, Jan Senkyr; Sesepuh serta ketua yayasan Pondok Pesantren Al Quran Babussalam, KH. Drs. Muchtar Adam; Direktur CSRC, Irfan Abubakar;  serta perwakilan dari pemerintahan propinsi Jawa Barat Ma’mur Rijal dan Imam Soetanto. Dalam sambutannya, ketua Yayasan Babussalam, Fadhullah M. Said, menyampaikan terima kasih kepada KAS, CSRC, Uni Eropa, pemerintah Jawa Barat, dan para peserta yang telah mendukung workshop ini.  

Jan Senkyr menyambut baik pelaksanaan workshop ini karena KAS sudah di Indonesia selama 60 tahun, berjuang dalam bidang pendidikan dan perdamaian. Sedangkan Kepala Bagian Keagamaan Sekretaris Daerah Jabar Ma’mur Rizal yang menjadi alumnus Babussalam, kaget dengan perkembangan Babussalan yang pesat, Ia juga menegaskan bahwa pesantren merupakan pondasi bangsa. Lurah  Ciburial, Imam Sutanto menyambut baik diselenggarakannya workshop tingkat propinsi ini, Ia mengapresiasi kemajuan Pondok Pesantren Al Quran Babussalam. Dalam sambutannya, Imam juga merekomendasikan peserta workshop untuk berwisata di Ciburial yang kini menjadi desa wisata di Bandung, dan Babussalam menjadi icon wisata religi-nya.

Direktur CSRC, Irfan Abubakar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa salam merupakan  kata motivasi yang membuatnya terus aktif sampai sekarang dalam mempromosikan HAM dan penanganan konflik secara damai. Lebih lanjut, Irfan menegaskan peserta berada di “Babussalam” yang artinya pintu kedamaian, sehingga selesai workshop harus pulang dengan damai.

Workshop berlangsung dengan penyajian materi dan sesi diskusi. Materi yang disampaikan diantaranya : Hakekat Perdamaian dalam Perspektif Islam oleh Drs. K.H. Muchtar Adam; Pemberdayaan Pesantren dalam mewujudkan perdamaian berbasis simbiosis mutualistik HAM dengan Islam oleh Hasbullah Fudail; Pendidikan Perdamaian di Pesantren Beperspektif HAM dan Islam sebagai resolusi konflik dan isu-isu Pelanggaran HAM oleh Drs. K. H. Tatang Astarudin, M. Si; Peran Pesantren dalam Mempromosikan nilai-nilai perdamaian dan peduli terhadap HAM disampaikan oleh Irfann Amale; Sesi diskusi dengan Fasilitator Agus Suryaman, Desi Nia Kurniasih, dan Imas Siti Khotimah.

K.H. Muchtar Adam menjelaskan kepribadian Nabi saw. sebagai Al Quran Berjalan dalam menjaga hak asasi manusia dan cinta kasih. Ia  menggambarkan Sikap Rasulullah kepada orang yang ditemuinya, selalu mengucapkan salam terlebih dulu. Rasulullah sering bergurau dengan pembantunya. Ia sendiri tidaklah bersikap seperti seorang majikan kepada budaknya. Bahkan kepada hewan pun Rasulullah sangat penyantun. Sifat baik dan santun bila sudah mendarah daging, niscaya tidak akan terpisah dari diri seseorang, selama-lamanya. Orang itu akan selalu berlaku lembut dan penuh kasih, bahkan kepada hewan-hewan dan benda-benda mati sekalipun, termasuk kepada orang yang berbeda dengannya

Rencana tindak lanjut yang direkomendasikan para peserta workshop dalam menggagas pesantren sebagai promotor HAM dan penanganan konflik secara damai, yaitu: Pesantren langsung menjadi pintu perdamaian di Jawa Barat; program-program pesantren menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga bila terjadi konflik maka masyarakat bekerjasama dengan pesantren dalam penyelesaiannya; pesantren mempromosikan perdamaian melaui kearifan-kearifan local; pesantren mengadakan workshop di setiap kabupaten agar terjadi pemerataan pemahaman HAM secara utuh; pesantren membentuk komunitas pemerhati HAM di lingkungan pesantren; pesantren mendatangkan para ahli dan aktivis HAM ke pesantren untuk dialog; pesantren membuat kurikulim HAM yang berbasis pesantren di Jawa Barat; pesantren mengadakan pelatihan resolusi konflik; pesantren menyelenggarakan pelatihan teknik mediasi dan arbitrase; pesantren memasukan materi manajemen konflik dalam kurikulum pesantren; dan pesantren membudayakan perilaku tasamuh di kalangan santri. [Wahidah Rosyadah/LH].

 

 

Thursday, 10 November 2016 17:09

Pontren Alquran Babussalam Gelar Workshop Tingkat Provinsi

Written by

Berita Workshop Provinsi yang diinisiasi oleh PP Al-Qur'an Babussalam, bekerja sama dengan CSRC, Konrad-Adenauer-Stiftung, dengan dukungan dari Uni Eropa ini dimuat di Tribun Jabar, Kamis, 10 November 2016

BANDUNG, TRIBUN – Pondok Pesantren Alquran Babussalam Bandung menggelar kegiatan workshop tingkat provinsi dengan melibatkan 30 orang ustadz/ustadzah dari perwakilan pesantren se-Jawa Barat dengan mengusung tema “Pesantren Sebagai Promotor Hak Asasi Manusia dan Penanganan Konflik Secara Damai”.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari dari Rabu (9/11) hingga Jumat (11/11) tersebut, akan membahas bagaimana cara pandang pesantren dalam mempromosikan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketua Yayasan Pontren Al-Quran Babussalam, Dr. H. Fadhlullah M. Said, mengatakan, alasan diselenggarakannya kegiatan ini berawal dari keprihatinan akan banyaknya konflik yang melanda Indonesia, seperti konflik kebangsaan, kebhinekaan, keagamaan, hingga menyangkut HAM.

Maka dari itu, egiatan workshop yang bekerja sama dengan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah dan didukung juga oleh Konrad-Adenauer-Stiftung tersebut, dimaksudkan untuk menanamkan pengetahuan bagi peserta tentang HAM dan penanganan konflik secara damai.

“Kegiatan ini merupakan sebuah proses untuk berbagi pengetahuan dan pengembangan pemahaman dalam rangka menanamkan sikap saling menghormati, toleran, dan penuh perdamaian. Yang intinya dapat mewujudkan sikap persaudaraan di tengah adanya perbedaan,” ujar dia di sela-sela kegiatan tersebut di Pontren Alquran Babussalam, Jalan Ciburial Lama, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Rabu (9/11).

Lebih lanjut dari kegiatan ini, Fadhlullah menyampaikan harapannya akan adanya perubahan perspektif HAM di dalam kacamata Islam, serta para peserta pelatihan diharapkan memiliki pengetahuan tentang HAM dan penanganan konflik secara damai.

“Setelah mengetahui dan memahami, para peserta dapat mengamalkan apa yang telah dipelajari kepada ruang lingkup di pesantren maupun majelis-majelis ilmu. Intinya bagaimana bisa memperjuangkan hak asasinya bila tidak memahami aturan HAM tersebut,” ujarnya. (adv/dd)

Monday, 14 November 2016 17:03

Pesantren Harus Jadi Promotor Perdamaian

Written by

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam harus menjadi promotor perdamaian terutama di kalangan Muslim. Karena, permasalahan utama yang tengah mendera Islam adalah konflik sesama Muslim.

Hal ini disampaikan Pimpinan Pesantren Alquran Babussalam KH Muchtar Adam. Dia mengatakan, konflik antar sesama pemeluk agama Islam lahir karena perbedaan pendapat yang tidak disikapi dengan saling memahami.

Oleh karenanya, KH Muchtar mengatakan, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan harus bisa menjadi tempat mempromosikan perdamaian. Menyikapi perbedaan dengan saling memahami.

"Sekarang ini kita ingin pesantren jadi promotor perdamaian sesuai dengan ajaran Islam yang berarti damai di mana harus menjunjung tinggi silaturahmi," katanya kepada Republika di Ponpes Babussalam di Dago Atas Bandung, Kamis (9/11).

Menurutnya, pesantren tidak boleh terbawa arus dengan perkembangan banyak umat Muslim yang saat ini selalu merasa benar dengan pemahamannya sendiri. Sehingga, timbul saling menyalahkan jika ada perbedaan keyakinan.

Hal itu terjadi, kata KH Muchtar, karena tidak memahami Alquran dan ajaran Islam secara menyeluruh. Sehingga timbul kedangkalan pemahaman yang membuat merasa benar tanpa tahun sisi lainnya.

"Contoh, dalam bidang Fiqih jangan hanya meyakini dan mempelajari satu mahzab. Harusnya semua dijadikan perbandingan. Jadi pesantren oti tidak hanya satu wawasan. Tafsir juga jangan meninjau satu segi saja," tuturnya.

Oleh karenanya, dia mengimbau, umat Muslim untuk mempelajari ajaran Islam termasuk Kitab Suci Alquran dari berbagai aspek. Bukan hanya dari aspek bahasa tapi sosiologi dan makna nilai yang terkandung.

Dengan saling memahami, Ia meyakini, Islam yang damai akan tercipta. "Berbeda boleh tapi perbedaan jangan sebabkan perpecahan. Akhlak Islam harus menjaga perdamaian," ucapnya.

Karenanya, pesantren yang dipimpinnya menggelar workshop bertemakan 'Pesantren For Peace' 9-11 November. Workshop tersebut dihadiri peserta dari perwakilan pesantren dan organisasi masyarakat Islam di Jawa Barat. Diharapkan para peserta bisa saling bertukar pendapat dan memahami Islam adalah agama yang menjunjung perdamaian.

 

Berita ini dimuat di : http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/11/10/ogez3r396-pesantren-harus-jadi-promotor-perdamaian

Tuntang – Bupati Kabupaten Semarang, dr. Mundjirin, S.pog memimpin Deklarasi Santri Cinta Damai dalam penutupan Workshop Pesantren For Peace Provinsi Jawa Tengah di Pon-Pes Edi Mancoro Tuntang Kabupaten Semarang, 1-3 November 2016. Acara yang diikuti oleh perwakilan 30 pondok pesantren se-Jawa Tengah tersebut mengambil tema “Membangun Pemahaman Perdamaian Berbasis Pesantren Persepektif HAM”. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman, European Union (EU), dan Pondok Pesantren Edi Mancoro sebagai panitia lokal.

Dalam sambutannya dr. Mundjirin mengatakan bahwa santri merupakan salah satu benteng pertahanan NKRI, serta pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Tetapi pada akhir-akhir ini beberapa orang menuduh pesantren sebagai sarang terorisme dan pembibitan orang-orang radikal. “Saya berharap acara seperti ini dapat memberikan pengalaman bagi para santri, sehingga dapat menunjukkan eksistensi mereka dalam mempromosikan HAM dan Perdamaian”, jelasnya di akhir sambutan.

Di akhir acara, Bupati memimpin pembacaan deklarasi Santri Cinta Damai yang diikuti oleh seluruh hadirin. Adapun bunyi deklarasi tersebut adalah

[quote width="auto" align="left" border="black" color="black" title="Deklarasi Santri Cinta Damai"]

Bismillahirrahmaanirrahim

Atas Nama Cinta Perdamaian

Dengan Mengucakan Asma Allah yang Rahman dan Rahim, yang memiliki banyak sebutan namun satu ada-Nya.

Kami Santri Indonesia yang lair dalam keluarga Muslim, dibesarkan dan dididik dengan nilai-nilai Islami yang Universal dan meruakan Rahmat bagi seluruh alam; bersama ini kami mendeklarasikan:

Satu; Berpegang teguh pada aqidah dan ajaran Islam yang cinta damai

Dua; Bertanah air satu, tanah air Indonesia; Berideologi satu, Ideologi Pancasila; Berkonstitusi satu, Konstitusi UUD 1945; Berkebudayaan satu, kebudayaan Bhineka Tunggal Ika.

Tiga; Menolak segala macam dan bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama, dalam hal ini khususnya agama Islam.

Empat; Menolak pemaksaan pemahaman yang dilakukan oleh para penganut kekerasan atas nama Islam dengan cara intimidasi.

Lima; Ikut bereran aktif dalam penanaman nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di tengah-tengah Pesantren dan Masyarakat.

Enam; Ikut berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan konflik di tengah-tengah masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi  rasa toleransi, persaudaraan, serta penghormatan atas hak-hak orang lain.

La Haula Wala Quwaata Illa Billahil ‘Aliyyil ‘Adzim

[/quote]

Hadir dalam acara diatas Direktur CSRC Dr. Irfan Abu Bakar, perwakilan Uni Eropa Saiti Gusrini, Camat Banyubiru, perwakilan Kemenag, NU, Muhamadiyah, dan tamu undangan. Sebelumnya selama tiga hari peserta mendapatkan materi-materi, yaitu “Hak Asasi Manusia dalam Islam” oleh Dr. Sidqan Hamzah (Dosen Undip), “Perdamaian Dalam Islam” oleh Haryo Aji Nugroho, Lc., M.Pd. (Dosen IAIN Salatiga), “Toleransi Dalam Islam” oleh KH. M. Dian Nafi (PWNU Jawa Tengah), dan “Resolusi Konflik” oleh Fahsin M. Fa’al, M.Si. (PP GP Ansor). (Julius Hisna/Muhammad Najmuddin)

 

 

Pengirim Berita

Muhammad Najmuddin (Fasilitator PfP Jawa Tengah)

Yogyakarta, NU Online
Dewasa ini, pendidikan moral dan etika sangatlah mendesak. Beruntung bangsa ini memiliki pesantren sebagai institusi yang tak henti-hentinya menanamkan akhlakul karimah kepada para peserta didiknya. 
 
“Sebab, toleransi tidak akan terwujud tanpa adanya akhlaqul karimah,” ungkap KH Jazilus Sakhok saat menutup acara Workshop Tingkat Provinsi Program Sub-Grant Pesantren for Peace (PFP) di D'Salvatore Hotel Yogyakarta, Ahad (6/11) siang. 
 
"Saya harap melalui acara ini dapat menghasilkan nilai-nilai positif, terutama tentang pola pikir kita soal bagaimana menghargai dan mengembangkan toleransi di masyarakat,” kata Kyai Sakhok kepada sedikitnya 30 ustadz/ustadzah perwakilan Pesantren di seluruh DI Yogyakarta. 
 
Sementara itu, perwakilan dari Uni Eropa, Gusrini Saidi mengatakan, persoalan yang dibahas mengenai toleransi ini adalah soal  isu yang secara global terutama di Indonesia merupakan isu yang krusial dan penting. 
 
"Di Eropa sendiri, isu mengenai toleransi sedang diuji. Bersamaan dengan masuknya kelompok pengungsi dari negara-negara konflik di Timur tengah ke eropa menjadi tantangan tersendiri bagi Eropa untuk membumikan toleransi," tuturnya. 
 
Selain itu, lanjutnya, forum ini juga dimaksudkan untuk mempertajam, memperkuat serta menegaskan kembali bahwa Islam itu damai dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. 
 
Acara yang mengusung tema "Peningkatan Peran Pesantren dalam Meneguhkan Kembali Yogya sebagai City of Tolerance" ini merupakan gagasan Pesantren Sunan Pandanaran yang bekerja sama dengan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Konrad Adenauer Stiftung (KAS), didanai oleh Uni Eropa, dan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI). 
 
"Tema ini dianggap penting sebab Yogya sekarang jauh dari citra toleran. Pesantren dalam konteks lokal Yogya memiliki peranan yang sangat strategis di masyarakat. Kami berharap pesantren mamainkan peranannya dalam mengampanyekan Islam yang toleran demi terciptanya kembali Yogya sebagai City of Tolerance,” ungkap Mohamad Yahya, Ketua Panitia. 
 
Dalam workshop tersebut, lanjutnya, asatidz pesantren secara bersama-sama memetakan konflik dan tindakan intoleran di Yogyakarta. Berbasis pada pemetaan tersebut, mereka secara bersama-sama pula mencarikan solusinya dan membangun komitmen bersama untuk mengkampanyekan Islam yang toleran demi terciptanya kembali Yogya sebagai City of Tolerance. (Anwar Kurniawan/Fathoni)
 

Pesantrenforpeace.com - Pondok Pesantren Al-Qur'an Babussalam, Bandung selenggarakan workshop tingkat provinsi Jawa Barat selama 3 hari (9-11/11). Workshop dengan tema "Pesantren sebagai promotor Hak Asasi Manusia dan Penanganan Konflik Secara Damai" ini dihadiri oleh 30 peserta dari berbagai pesantren se-Jawa Barat.

 

 

Hadir dalam pembukaan workshop KH. Dr. Muchtar Adam, Pendiri dan pimpinan pesantren Al-Qur'an Babussalam; Dr. H. Fadlullah M Said, Ketua Yayasan Al-Qur'an Babussalam; Ma'mur Rijal, Kepala Bagian Agama Setda Propinsi Jawa Barat Kapolsek Cimenyan; Imam Soetanto, Kepala Desa Cibural, Kabupaten Bandung; Irfan Abubakar, Direktur Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; dan Jan Senkyr, Direktur Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).

Workshop ini merupakan implementasi dari program dana hibah (Subgrant) Pesantren for Peace atas kerja sama PP Al-Qur'an Babussalam, CSRC UIN Jakarta, KAS, dan dukungan dari UNI Eropa. [LH]

 

Tuesday, 08 November 2016 14:17

Ponpes Diminta Bijak Tanggapi Isu Berbau Agama

Written by

Berita Workshop Provinsi yang diinisiasi oleh PP Edi Mancoro, bekerja sama dengan CSRC, Konrad-Adenauer-Stiftung, dengan dukungan dari Uni Eropa ini dimuat di harian Suara Merdeka, Kamis, 3 November 2016

TUNTANG – Pondok pesantren sebagai basis keislaman di Indonesia diminta bijak menanggapi isu bernuansa agama. Sebab, dalam kasus yang diarahkan ke maslah agama, diyakini ada faktor lain, seperti politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Direktur Center for the study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Irfan Abubakar mengatakan, konflik bernuansa keagamaan, intoleransi, dan radikalisme diketahui mulai marak sejak 2000-an.

“kekerasan atas nama agama sebagian besar melibatkan kelompok militan Islam dan yang jadi korban juga orang Islam. Kok sepertinya tidak ada cara damai dan harus berujung penyerangan,” kata Irfan, di sela-sela pembukaan Workshop Provinsi tentang “membangun Pemahaman Perdamaian Berbasis Pesantren dalam Perspektif HAM”, di Ponpes Edi Mancoro Gedangan Tuntang, Kabupaten Semarang, Selasa (1/11).

Workshop dalam rangkaian acara Pesantren for Peace tersebut diikuti perwakilan santri dari 30 pesantren di Jateng.

“Terkait demo 4 November berkaitan erat dengan isu politik. Dalam masalah ini, pesantren sebagai basis Islam sangat penting meningkatkan peran dan menjaga perdamaian,” ungkapnya.

Dimensi Politik

Saat ini, lanjut Irfan, orang ditarik ke isu agama, padahal demo 4 November ini tak bisa lepas dari Pilkada DKI. Setiap konflik yang bernuansa agama, kata dia, pasti ada dimensi ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya.

“Mereka yang demo seolah yang paling bertanggung jawab dengan kemuliaan Islam. Mereka yang diam juga belum tentu membenarkan ucapan Ahok. Kita tidak mengabaikan perasaan ketersinggungan umat, namun apa tidak ada cara lain yang elegan, elite politik bisa berembuk, misalnya,” papar Irfan.

Menurutnya kompleksitas masalah harus dipahami. Diharapkan santri mampu menganalisa ketika terjadi konflik. Santri diminta proporsional dalam bersikap.

Pengasuh PP Edi Mancoro Tuntang, Kabupaten Semarang, M Hanif mengatakan, sebagai lembaga pusat pengajaran dan penanaman nilai-nilai keislaman yang berbasis keindonesiaan, pesantren harus berada di garda terdepan dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI dari bahaya radikalisme.

“karena itu, penanaman nilai-nilai perdamaian sebagai perspektif berbangsa dan bernegara dalam lingkungan pesantren diharapkan mampu menjadi resolusi konflik demi menjaga keutuhan NKRI,” kata dia. Dalam kegiatan yang merupakan kerjasama CSRC UIN Jakarta, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dan PP Edi Mancoro itu juga dihadiri Saiti Gusrini dari European Union di Jakarta dan pejabat perwakilan Gubernur.

Thursday, 03 November 2016 16:48

Membongkar rahasia berpikir pencinta perdamaian

  • 1. Selalu menghargai sekecil apapun usaha penyelesaian konflik secara damai
    2. Tidak memihak kubu-kubu yang berkonflik
    3. Memahami dan menghargai kepentingan kelompok-kelompok yang bertikai
    4. Tidak berkecil hati mendengar tawaran tertinggi dari kelompok yang berkonflik
    5. Menganggap tawaran tertinggi sebagai cara bernegosiasi
    6. Tidak menganggap moralitasnya lebih tinggi dari yang berantem -- semuanya sama saja memainkan peran --
    7. Tidak me-like setiap provokasi -- tapi tersenyum dalam hati saja --
    8. Mencermati setiap cara-cara kekerasan dan bersikap terhadapnya.
    9. Berpegang pada kepentingan umum dan kemanusiaan
    10. Percaya dan mendukung pemimpin yang negarawan. (kalau ada preferensi politik simpan dalam hati saja)
    11. Kalau dianggap musuh oleh yang berantem, sabar dan tersenyum dlm hati
    12. Me-like politisi yg berkualitas negarawan.
    13. Silaturrahmi diperkuat
    14. Berdoa dan selalu minta semangat dari pasangan sendiri ( suami-istri) atau pacar..:)
  • #pesantrenforpeace

Page 4 of 14