Setelah sukses dengan seminar Local Day of Human Rights di 5 provinsi di Pulau Jawa pada bulan Agustus lalu, kali ini Pondok pesantren penerima dana hibah Pesantren for Peace akan menyelenggarakan Workshop Best Practices tingkat kabupaten yang berlangsung selama 3 hari.

Workshop Best Practices tingkat Kabupaten ini diselenggarakan oleh pesantren terpilih di  5 provinsi di Pulau Jawa yaitu: PP. Annuqayah Madura; PP. Kyai Gading Demak; PP. Nurul Mummahat Yogyakarta; Pesantren Sirnarasa Ciamis; dan PP. An-Najah Bogor.

Workshop ini melibatkan 30 ustadz/ustadzah sebagai peserta dengan tujuan untuk berbagi dan bertukar pengalaman tentang pembangunan perdamaian, penanganan konflik, dan peran pesantren dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap HAM.

Berikut jadwal pelaksanaan seminar Local Day of Human Right yang akan dilaksanakan di 5 wilayah (Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan DKI Jakarta).

 

 

No

Ponpes

Wilayah

Jadwal Pelaksanaan

1.     

PP. Nurul Ummahat

DI Yogyakarta

17-18 September 2016

2.     

PP. An-Najah

DKI Jakarta

17-18 September 2016

3.     

PP. Sirnarasa

Ciamis

21-23 September 2016

4.     

PP. Kyai Gading

Demak

23-25 September 2016

5.     

PP. Annuqayah

Madura

26-28 September 2016

 

Pesantren pelaksana workshop Best Practices di tingkat Kabupaten ini akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Program Pertukaran Santri (Santri Mukim), sekaligus bertanggung jawab untuk memilih 2 orang santrinya (1 laki-laki dan 1 perempuan) dengan kriteria: pernah mengikuti training dan field trip yang telah diselenggarakan di 5 provinsi di Pulau Jawa.

Kegiatan Pertukaran Santri ini akan dilakukan antar pesantren dan antar provinsi selama 2 minggu di bulan Januari 2017. Aktifitas utama selama berlangsungnya kegiatan Pertukaran Santri adalah santri mukim bertanggung jawab untuk mencari dan menggali informasi mengenai pembangunan perdamaian, penanganan konflik, dan peran pesantren dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi, penghormatan terhadap HAM dan penyelesaian konflik secara damai oleh pesantren tempat santri/santriwati belajar (mukim).[LH]

 

Tuesday, 13 September 2016 14:32

Kumpulan Video Local Day of Human Rights

 

 

Oleh : KH. Abdul Muhaimin

 

Makalah ini disampaikan di acara Local Day of Human Rights 1 di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah pada tanggal 28 Agustus 2016.

KH. Abdul Muhaimin, Ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta memiliki sejarah panjang dalam mengelola proses akulturasi entitas kebhinnekaan sebagaimana dapat ditemukan dalam nama-nama kampung seperti Bugisan, Daengan, bahkan terabadikan dalam satuan prajurit Kraton seperti bregodo Bugis, Daeng serta pernik-pernik kebudayaan etnis dari luar Jawa yang tetap mendapatkan ruang hidup hingga sekarang. Filosofi dan ajaran Kraton Ngayogyakarta yang mengedepankan pertanggungjawaban bagi keselarasan dan ketenteraman seluruh warga telah membentuk sikap budaya bahwa setiap pemimpin harus mampu menjadi songsong agung kawulo Mataram.

Masuknya arus baru, baik berupa ideologi global maupun paham keagamaan trans-nasional telah merubah cara pandang keagamaan yang cenderung puritan dan dogmatik. Pemeluk agama seringkali mengalami ketakutan ketika ia harus berinteraksi dengan umat yang berbeda agama, karena dianggapnya akan mengurangi kemurnian dan sakralitas iman yang diyakininya. Di sisi lain berkembangnya ideologi global yang diusung kaum intelektual seringkali menafikan basis budaya lokal yang lahir dari proses kearifan sejarah.

Dinamika sosial yang sedemikian kompleks dan sangat cepat melahirkan konfigurasi sosial baru yang terpilah oleh perbedaan sosial ekonomi, kelompok etnis dan perbedaan agama. Pada sisi lain, program pembangunan yang dirancang negara, mekanisme dan operasionalisasinya seringkali tidak mampu mengurangi jarak jurang sosial secara signifikan. Kegagalan negara dalam menjawab ekses buruk pembangunan serta rendahnya daya tahan supra-struktur negara dan lemahnya infra-struktur sosial dalam menghadapi intervensi asing di bidang ideologi, politik dan sosial ekonomi mengakibatkan terjadinya frustasi sosial sehingga masyarakat mudah terprovokasi oleh persoalan-persoalan kecil. Guna mencairkan ketegangan sosial antar sesama warga bangsa tentunya diperlukan keikutsertaan masyarakat sipil untuk mengatasi situasi bangsa yang sedang mengalami keretakan sosial di berbagai lini kehidupan.

Perkembangan baru di era reformasi sebenarnya menjadi peluang besar bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah bangsa yang semakin kritis. Ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan sangat jelas terbaca di kalangan masyarakat hampir di semua aspek kehidupan. Institusi negara sebagian besar saat ini mengalami disfungsi kelembagaan karena terjerat oleh kasus hukum atau terlibat dalam mega skandal korupsi. Namun aturan birokrasi yang semakin ketat karena isu pemberantasan korupsi serta arogansi penguasa daerah yang menjadi alat kepentingan subjektif partai politik merupakan kendala besar untuk membuka partisipasi publik secara terbuka.

Kendala yang tidak kalah beratnya dalam membangun semangat kebhinnekaan yang dianut oleh segenap warga negara Indonesia, diyakini sepenuhnya disebabkan oleh ketidakseriusan negara dalam menegakkan aturan hukum baik berupa undang-undang maupun kovenan yang telah diratifikasi oleh negara. Biasanya, kendala ini akibat dari kepentingan politis pejabat daerah atau agenda besar kepentingan kekuasaan yang memanfaatkan isu perbedaan agama sebagai komoditas untuk meraih kesuksesan.

Dalam beberapa kasus kekerasan yang terjadi baruntun akhir-akhir ini, sebenarnya negara (dalam hal ini kepolisian negara) telah memiliki legalitas untuk melakukan tindakan hukum kepada para pelaku anarkis yang memaksakan kebenaran subjektifnya pada kelompok lain, baik seagama seperti dalam kasus Ahmadiyah atau dengan komunitas agama lain sebagaimana peristiwa penghancuran tempat-tempat ibadah yang marak terjadi di Jawa Barat akhir-akhir ini.

Masih terkait persoalan hukum, dalam kenyataannya belum semua produk hukum dan peraturan pelaksanaan yang ada belum mampu melindungi eksistensi masing-masing pihak yang dianggap menyimpang/berbeda. Hanya karena tekanan publik, kemudian terbit SKB yang tidak pararel dengan semangat kebhinnekaan. Kasus semacam itu juga terjadi di beberapa daerah yang situasi hegemoni mayoritas mendorong munculnya aturan-aturan yang tidak demokratis. Hal yang sangat memprihatinkan, berkaitan dengan kasus-kasus konflik perbedaan agama, Kementerian Agama dalam berbagai tingkatan seolah-olah menutup mata dan menganggap sebagai persoalan gangguan keamanan yang menjadi wilayah penegak hukum semata.

Dengan struktur Kemenag yang bersifat vertikal dan memiliki aparat hingga tingkatan desa, sebenarnya sangat mudah memobilisasi infrastruktur yang berada di bawah jaringan koordinasinya (seperti FKUB, DMI, P2A, penyuluh agama, Kaum rois) untuk mengambil inisiatif dalam menyelesaikan titik-titik rawan konflik di masyarakat.

 

Konsolidasi Masyarakat Anti Kekerasan

Di dalam negara yang menganut sistem demokrasi, relasi antar komponen bangsa harus dibangun atas prinsip kesetaraan dan kesederajatan tanpa membedakan strata sosial, perbedaan keyakinan ataupun penguasa dan rakyatnya. Masing-masing berhak untuk berperan aktif dan memberikan kontribusinya secara optimal dalam memajukan nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong konsolidasi warganya. Untuk membangun konsolidasi yang efektif diperlukan tatanan hukum dan kultur politik maupun perangkat demokrasi yang sehat dan transparan.

Sejak bergulirnya era reformasi, negara sebagai regulator kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami berbagai kelemahan fungsional karena lemahnya penegakan hukum dan rendahnya sumber daya aparat dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan memberdayakan warganya. Akibatnya, banyak terjadi kesenjangan berbagai bidang kehidupan sosial ekonomi, politik sehingga menjadi pemicu kekerasan yang berubah menjadi kerusuhan antar komunitas secara masif. Tingkat kekerasan tersebut  akan semakin kompleks karena bersamaan dengan pengaruh tekanan struktur sosial yang menghimpit mereka dalam kehidupan sehari-hari, diskriminasi sosial ekonomi, tersingkirnya komunitas tertentu dan rendahnya kohesifitas antar warga akibat perlakuan kelompok lain yang dinilai tidak adil, tidak jujur dan sangat dipengaruhi kepentingan subjektif. Guna meretas mata rantai kekerasan yang semakin membelit kehidupan warga bangsa, diperlukan langkah konsolidasi simultan dan terintegrasi segenap elemen masyarakat emoh kekerasan (bahasa Ibu Gedong Bagus Oke) membentuk aliansi damai menuju rekonsiliasi sosial.

 

Aktor Strategis Aliansi Damai

Sebagaimana dikemukakan di atas, penanganan konflik yang terjadi saat ini tidak mungkin diserahkan kepada negara. Marx Jurgensmeyer menyesalkan bahwa pemerintah negara-negara modern justru lebih banyak mengalami kebobrokan moral dan kehampaan spiritual justru ketika mereka gencar menawarkan konsep-konsep moral yang dianggapnya humanis. Oleh karena itu, untuk menjembatani berbagai pihak yang tengah dilanda konflik diperlukan konsolidasi di kalangan masyarakat sipil guna mendorong terciptanya harmoni sosial di tengah masyarakat yang semakin plural. Beberapa komponen sosial yang memiliki potensi untuk dikonsolidasikan sebagai elemen damai antara lain:

  1. Tokoh-tokoh moderat.

Di tengah-tengah kerasnya rivalitas global, memungkinkan semua wacana terjebak dalam posisi ekstrim ketika berhadapan dengan wacana lain yang berbeda. Adalah suatu ironi, ketika kelompok pluralis kemudian membangun arus besar menentang kelompok yang dikategorikan sebagai golongan radikal dengan memunculkan stigma negatif pada mereka, sehingga mengakibatkan tersumbatnya saluran dialog bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, sudah saatnya institusi-institusi pluralisme maupun kelompok pluralis lebih proaktif membangun dialog terbuka dengan kelompok yang sangat resisten dengan ide pluralisme bahkan bilamana perlu istilah kelompok pluralis dapat ditransformasikan menjadi istilah kelompok moderat.

 

  1. Pemuka agama dan tokoh masyarakat.

Agama memiliki intensitas reaksi yang sangat tinggi dan jangkauan area yang tidak terbatas dengan klaim-klaim kemutlakan yang kadang tidak dapat menerima bantahan dari perspektif lain. Otoritas agama yang sedemikian kuat dan eksesif, apabila berada di tangan orang yang tidak bertanggung jawab akan berubah menjadi kekuatan yang sangat menghancurkan. Oleh karena itu, para pemuka agama perlu mentransformasikan kekuatan tersebut sebagai kekuatan yang berpihak pada masalah-masalah kemanusiaan, seperti kemiskinan, kebodohan dan dekadensi moral.

Di sisi lain, para pemuka agama perlu lebih gigih mencegah berkembangnya kekerasan agama, karena hakekat agama tidak mengajarkan kekerasan tetapi justru mengajarkan keselamatan. Kekerasan dengan dalih agama senyatanya adalah penyalahgunaan agama yang dilatari oleh kepentingan politik, ekonomi dan kepentingan subjektif lainnya. Pencegahan kekerasan atas nama agama tidak boleh dengan cara-cara kekerasan, tetapi harus tetap mengacu kepada kaidah fiqh yang mengatakan “Adh-dhororu laa yuzaalu bi adh-dhorori” bahwa kerusakan tidak dapat dihilangkan dengan cara yang merusak.

Peran strategis yang perlu dikonsolidasikan dalam menangani konflik sosial adalah peran serta tokoh masyarakat sebagai figur sentral yang masih memiliki otoritas sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kondisi sosiologis bangsa Indonesia yang masih kental pola hubungan patron client menjadi sangat efektif untuk membangun kohesifitas/kerekatan sosial yang mengalami situasi kritis akibat politisasi dan pragmatisme di era globalisasi.

 

  1. Kaum intelektual.

Kelompok intelektual dipandang memiliki akses keilmuan dan informasi yang memadai, sehingga dapat lebih membantu menemukan solusi alternatif dan merumuskan pemikiran keagamaan yang lebih kultural dan humanis. Fakta bahwa Islam di Indonesia telah memiliki akar sejarah panjang dan telah menanamkan perangkat budaya dan sosial yang kokoh lewat proses dialog, akulturasi dan inkulturasi budaya dengan ajaran Islam secara damai. Fakta sejarah ini perlu dielaborasi lewat penelitian, diskusi yang lebih intensif yang kemudian dirumuskan sebagai model keagamaan yang lebih membumi.

 

  1. Kelompok dialog antar iman.

Dalam beberapa dekade terakhir ini banyak bermunculan perkumpulan dialog antar iman, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tentu saja fenomena itu merupakan harapan baru semakin eratnya hubungan antar agama, meskipun hingga saat ini masih banyak kendala politis, theologis dengan tuduhan mencampuradukkan agama dan mendekonstruksikan sakralitas agama. Menyadari mendesaknya dialog antar agama, beberapa waktu yang lalu banyak digelar dialog yang menghadirkan pemikir keagamaan internasional semisal yang diselenggarakan dalam forum ICIIS, maupun forum lain yang diselenggarakan oleh ICIP, Muhammadiyah dan lain-lain. Sinergi seri dialog yang simultan diharapkan akan menemukan titik temu dalam membangun dunia yang damai dan semakin religius. Upaya membangun kehidupan yang lebih adil bagi kehidupan antar agama tentu tidak dapat dilakukan secara segmented dan parsial oleh pemuka agama, tetapi diperlukan upaya lebih keras untuk melibatkan multi pihak atau semua stakeholders untuk membangun sinergi dalam mendorong proses penguatan potensi masyarakat dalam mewujudkan kehidupan damai di Yogyakarta.

Oleh karena itu, kata kunci penanggulangan kamtibmas adalah “pengelolaan resolusi konflik” yang membutuhkan keterbukaan birokrasi dan keikutsertaan segenap elemen masyarakat secara proporsional dan transparan.

 

Yogyakarta, 22 April 2014

 

 

KH. Abdul Muhaimin

Pesantrenforpeace.com - Yogyakarta (28/8/2016), Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta menggelar seminar Local Day of Human Rights dengan tema “Peran Pesantren dalam Membangun Nilai Toleransi, HAM, dan Penyelesaian Konflik Secara Damai Demi Terciptanya Yogyakarta yang Istimewa”. Seminar ini merupakan implementasi dari program dana hibah (Subgrant) Pesantren for Peace yang diinisiasi oleh Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah bekerja sama dengan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia dan Timor-Leste dengan dukungan Uni Eropa.

Kasus intoleransi yang muncul di tengah-tengah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tentu membuat citra DIY sebagai kota toleran ternodai. Kasus-kasus pelanggaran HAM dan intoleransi mendorong pondok pesantren untuk ikut secara aktif membangun nilai toleransi, HAM, dan penyelesaian konflik secara damai. Hal itulah yang melatarbelakangi terselenggaranya Local Day of Human Rights oleh Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah, Ahad (28/8) lalu.

Seminar ini diikuti oleh 30 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari takmir masjid, remaja masjid, organisasi kemasyarakatan, majelis taklim, pondok pesantren, dan organisasi keislaman (NU dan Muhammadiyah) di sekitar DIY. Hadir dalam seminar tersebut KH. Abdul Muhaimin, Ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) DIY, sebagai narasumber utama, dan 3 perwakilan santri yang mempresentasikan hasil field trip atau studi lapangan kasus konflik dengan berkunjung dan dialog dengan Julius Felicianus dan perwakilan masing-masing agama di Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) pada tanggal 24 Oktober 2015 serta berdialog secara langsung dengan Aktivis Forum Lintas Iman (FLI) di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Logandeng Gunung Kidul dan Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Sleman, Yogyakarta pada tanggal 23 April 2016 .

Sebelum KH. Abdul Muhaimim menyampaikan pemaparannya, terlebih dahulu dilakukan pemaparan oleh 3 santri, Zaki Romdhon Muhabib (PP. Al-Luqmaniyyah Yogyakarta), Dalila Eka Surma (PP. Aji Mahasiswa Al-Muhsin Bantul), dan Fatikhatul Faizah (PP. Sunan Pandanaran Sleman) tentang pengalaman field trip mereka.

Dalam forum tersebut, Dalila menjelaskan latar belakang dilakukannya field trip, serta bagaimana para santri dibekali materi dalam kegiatan training sebelum melakukan field trip ke lokasi terjadinya konflik dan ke lembaga civil society yang konsen di bidang perdamaian. Ia juga menyampaikan bahwa terdapat peningkatan kasus intoleran selama tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu kasus yang terjadi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Zaki, yaitu penyerangan rumah Julius Felicianus terjadi pada tanggal 29 Mei 2014 malam saat istri dan kerabat pak Julius melakukan doa Rosario. Penyerangan ini dilakukan oleh 8-10 orang berjubah yang dikenal dengan kathok congklang kacong. Selain menyebabkan luka fisik, kasus itu juga menimbulkan trauma yang mendalam bagi jemaat Katolik Gereja Santo Fransiskus Agung yang berdoa di rumah Julius. “Hubungan kemasyarakatan pun mengalami pergeseran akibat kejadian itu”, ujarnya. Selain itu, Zaki juga menjelaskan tentang FPUB yang didirikan pada tanggal 27 Februari 1997 oleh beberapa tokoh elemen bangsa yang ada di Yogyakarta dengan tujuan membangun nilai-nilai spiritualitas bangsa serta mewujudkan persaudaraan sejati. “Ada 3 kegiatan utama yang dilakukan FPUB, diantaranya diskusi dan dialog antar umat beragama, aksi solidaritas sosial, serta aksi damai dan do’a bersama”, tambah Zaki.

Sementara itu, Fatikhatul Faizah menjelaskan pengeroyokan dan pemukulan terhadap aktivis Forum Lintas Iman (FLI) Aminuddin Aziz terjadi karena penolakan ormas Islam Radikal Front Jihad Islam (FJI) atas rencana pelaksanaan Paskah Adiyuswo di Playen, Gunungkidul se Jawa-Bali. Konflik ini berdampak  buruk  bagi  korban  yang  diserang, baik dari segi fisik, seperti kerusakan mobil dan luka-luka yang dialami Aminuddin Aziz; dampak non-fisik, yaitu ketakutan yang luar biasa dalam diri Aminuddin Aziz yang menyebabkan  trauma  berkepanjangan; serta dampak politis, akibat  konflik  tersebut, ruang  gerak  Aminuddin Aziz  di  Wonosari  menjadi terbatas, karena secara tidak langsung dia menjadi buronan FJI; Dampak lain pada masyarakat adalah munculnya rasa ketidaknyamanan antar kedua belah  kelompok sampai  saat  ini dikarenakan  jalan  damai  yang  diharapkan pihak Aminuddin Aziz dengan pembelaan haknya masih belum didapatkan.

“Inisiatif damai dalam penyelesaian konflik yang dialami aktivis FLI ini antara   lain melakukan mediasi dengan jalan damai melalui mediator dan mempertemukan  pihak FLI dan FJI dengan melibatkan FPUB untuk duduk bersama membahas konflik dan  menemukan titik temu serta akar permasalahan sehingga konflik tidak akan terjadi  lagi”, tutur Fatikhatul Faizah

KH. Abdul Muhaimin dalam kesempatan itu memaparkan tentang peran tokoh agama dalam menanggulangi ekstrimisme. Tokoh agama tentu erat kaitannya dengan berbagai perkumpulan seperti majelis taklim dan ormas keislaman serta pondok pesantren sebagai tempat dikadernya para pendamping masyarakat dalam hal agama. Menurutnya, untuk menjembatani berbagai pihak yang tengah berkonflik, dibutuhkan konsolidasi di kalangan masyarakat sipil guna mendorong terciptanya harmoni sosial di tengah masyarakat yang semakin plural. “Beberapa komponen masyarakat yang punya potensi untuk dijadikan elemen damai adalah tokoh moderat, pemuka agama dan tokoh masyarakat, kaum intelektual, serta kelompok dialog antar iman,” terang KH. Abdul Muhaimin.

Para pemuka agama juga perlu lebih gigih lagi mencegah berkembangnya kekerasan agama, karena hakikatnya agama tidak mengajarkan kekerasan tetapi justru mengajarkan keselamatan. “Kekerasan dengan dalih agama sebenarnya adalah penyalahgunaan agama yang dilatari oleh kepentingan politik, ekonomi, dan kepentingan subyektif lainnya,” ungkapnya.

Salah seorang peserta seminar yang merupakan Ketua PCNU Yogyakarta, H. Ahmad Yubaidi, SH. MH sangat mengapresiasi pemaparan dari ketiga santri tersebut. Dia juga sangat mendukung kegiatan seminar yang digelar Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah ini. Harapannya, masyarakat DIY bisa bersatu padu memberantas terjadinya konflik agama di DIY dan mengembalikan DIY menjadi “City of Tolerance”.

Koordinator Program Pesantren for Peace, Idris Hemay mengaku sangat terkesan dengan seminar ini. “Kegiatan Local Day of Human Rights di Yogyakarta ini berjalan dengan sukses, mulai dari proses, implementasi dan pelaporannya”, ungkap Idris. “Acaranya lesehan, tapi meriah dan kualitas peserta berbobot dan kritis sehingga mempengaruhi dinamika diskusi, ditambah dengan kinerja panitia yang sangat bagus, dan koordinasi yang baik satu sama lain” tambahnya. Idris juga sangat terkesan dengan presentasi dari ketiga santri, karena berhasil menjelaskan materi dan menjawab pertanyaan dengan sangat baik meskipun pertanyaan-pertanyaannya cukup kritis dan menantang.

Pesantrenforpeace.com – Minggu, (28/08/2016) Pondok Pesantren Tahfizh Al-Qur’an khusus putri Al-Muntaha, Salatiga, mengadakan kegiatan seminar Local Day of Human Rights pertama dengan tema “HAM, Perdamaian dan Toleransi Menuju Islam Rahmatan Lil ‘Alamin”. Acara ini terselenggara atas kerjasama Pondok Pesantren Al-Muntaha dengan CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dengan dukungan dari Uni Eropa sebagai implementasi dari program dana hibah (Subgrant) Pesantren for Peace.

Acara ini dihadiri langsung oleh Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Irfan Abu Bakar, MA. Dalam sambutannya, Irfan memaparkan bahwa program Pesantren for Peace ini telah berjalan di 5 propinsi di pulau Jawa sejak Januari 2015. “Pesantren memiliki peran besar dalam menciptakan harmoni di tengah pluralitas masyarakat agama di Indonesia,” ujarnya. “Ini menjadi modal utama bagi alumni pesantren untuk menyebarkan semangat perdamaian di Indonesia, bahkan di dunia,” tambah Irfan.

Ketua panitia penyelenggara seminar, Nashif ‘Ubbadah menyampaikan bahwa seminar ini menghadirkan 30 peserta dari berbagai elemen, diantaranya dari perwakilan pesantren, TPQ, remaja masjid, siswa sekolah, ormas, dan komunitas-komunitas lain yang ada di Salatiga. Harapannya, pesan perdamaian dan toleransi ini bisa ditangkap oleh seluruh kalangan di Salatiga, tidak terbatas di dunia pesantren saja.

Narasumber utama dalam seminar ini adalah 3 orang perwakilan santri, Muhammad Najmuddin Huda, Muhammad Ali Munawar dan Hesty Setianingrum, yang telah melakukan kunjungan dan dialog dengan Pondok Pesantren Edi Mancoro, Semarang dan Persemaian Cinta Kemanusiaan (PERCIK), Salatiga pada tanggal 1 Oktober 2015 lalu, dan kunjungan ke Gereja St. Paulus Petrus dan Komunitas Gus DURian Temanggung pada 2 Maret 2016 lalu. Disamping itu, hadir pula Kyai Muhamad Hanif, M.Hum (Gus Hanif), Pengasuh Pondok Pesantren Edi Mancoro sebagai narasumber ahli.

Najmuddin mempresentasikan pengalamannya berkunjung dan berdialog dengan Pondok Pesantren Edi Mancoro, Semarang dan Persemaian Cinta Kemanusiaan (PERCIK), Salatiga. Ia memaparkan bahwa Pondok Pesantren Edi Mancoro telah aktif melakukan pendampingan dan advokasi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, serta sering mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang toleransi, moderatisme, HAM, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pesantren sebagai salah satu tanggung jawab mereka terhadap perdamaian umat. Diantara kegiatan tersebut adalah pondok pesantren melakukan kegiatan  dialog lintas agama, diskusi dan silaturahmi antar agama yang bertujuan untuk menanamkan toleransi serta mempererat persaudaraan antar agama di tanah air. Adapun mengenai LSM Persemaian Cinta Kemanusiaan (PERCIK), Salatiga, ia menjelaskan bahwa LSM PERCIK ini memiliki andil dalam perdamaian antar umat beragama di Jawa Tengah dengan cara mengadakan seminar, diskusi, silaturahmi, dan kegiatan lainnya dengan mengikutsertakan masyarakat yang berbeda agama, etnis dan suku. “Dalam kegiatannya, PERCIK juga mengajak pertisipasi para pimpinan agama dan tokoh masyarakat untuk berkomunikasi bersama-sama,” ujarnya. “Selain itu, Percik juga melibatkan para anak-anak muda, mahasiswa dan pelajar untuk bergabung secara aktif dalam kegiatan-kegiatan mereka dengan tujuan untuk menanamkan ideologi toleransi dan cinta kemanusian sejak dini”, tambahnya.

Kemudian Ali Munawar mempresentasikan hasil kunjungan dan dialognya ke Gereja St. Paulus Petrus, Temanggung, yang sempat ramai menjadi sorotan publik karena menjadi sasaran kerusuhan warga akibat penistaan agama yang di lakukan oleh seorang pendeta kristen protestan. “Kasus yang terjadi pada tanggal 8 Maret 2011 ini bermula dari tindakan pendeta kristen protestan yang bernama Antonius Bawengan yang melakukan penistaan agama. Pelaku di hukum 5 tahun penjara, namun ada sekelompok warga yang tidak  setuju dengan putusan hakim, dan mereka melakukan demo di luar gedung pengadilan. Karena keputusan hakim sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, massa yang berdemo melakukan tindakan anarkis dengan merusak sarana di gedung pengadilan. Tidak sampai di situ, ketidakpuasan massa tersebut dilanjutkan dengan merusak Gereja Katolik St. Petrus dan Paulus Temanggung, gedung sekolah Shakinah, serta membakar bagian depan Gereja Pentakosta. Kerusuhan tersebut membuat situasi Kabupaten Temanggung saat itu tidak kondusif,” papar Ali.

Sedangkan Hesti mempresentasikan tentang peranan Gusdurian Temanggung dalam menyebarkan pesan damai dan toleransi. “Jaringan gusdurian memfokuskan sinergi kerja non politik praktis pada dimensi-dimensi yang telah ditekuni Gus Dur, meliputi 4 dimensi besar: Islam dan Keimanan, Kultural, Negara, dan Kemanusiaan,” paparnya.

Gus Hanif menyampaikan bahwa Pesantren wajib menjadi agen perdamaian dengan cara membuka ruang untuk  berdialog, menjalin silaturahmi dan komunikasi. “Bukan hal yang mustahil, karena pesantren memiliki modal besar berupa Kyai yang ditaati oleh santri, jaringan alumni, jaringan antar pesantren, jumlah pesantren yang sebanyak 25 ribuan, dan jutaan santri se-Indonesia,” tuturnya. [Nashif/LH]

 

Matatajam.com. SALATIGA—Pondok pesantren Al Muntaha, Cebongan, Argomulyo, Salatiga gelar seminar local day for human right beberapa waktu kemarin (28/8). Kegiatan yang melibatkan santri Nahdhatul Ulama (NU) tersebut mengajak para pelajar lebih mengenal hak asasi manusia (HAM).

Dalam paparannya, Muhammad Hanif yang juga dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjelaskan sejarah berdirinya pondok pesantren Edi Mancoro dan semangat menghormati pluralitas keberagamaan di Salatiga. Agar tidak muncul konflik yang bersifat SARA.

“Para pemuda Salatiga, harus mulai sejak dini dikenalkan dengan pluralitas kebangsaan. Agar tidak mudah tersinggung dan tidak mudah menghakimi kelompok tertentu,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Irfan Abu Bakar, menurutnya pesantren adalah pondasi utama dikenalkannya santri kepada pluralitas. Yang nanti setelah lulus dari pesantren, santri akan mengilhami lahirnya perdamain di Indonesia dan dunia.

“Kita berharap santri nanti dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan bisa menjaga perdamaian di lingkungannya tinggal,” tandasnya.

Ketua Panitia local day for human, Nashif Ubbadah menjelaskan Acara seminar ini digagas oleh Center for Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) untuk Indonesia-Timor Leste dengan dukungan Uni Eropa (EU) bekerja sama dengan Pesantren Al Muntaha sebagai panitia lokal untuk mempresentasikan hasil field trip atau kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2015 dan 25 Februari 2016.

“Kami sebagai panitia lokal, akan terus memberikan pandangan kepada peserta dan masyarakat terkait pentingnya menghargai perbedaan dan menjujung tinggi konsep demokrasi,” pungkasnya. (Abd)

 

Berita ini dimuat di : http://matatajam.com/2016/08/local-day-of-human-rights-pondok-pesantren-al-muntaha-corong-perdamaian-lintas-agama-salatiga/

Pesantrenforpeace.com – Pondok pesantren Darut Tauhid, Surabaya, telah berhasil menggelar seminar Local Day of Human Rights sebagai implementasi dari program Dana Hibah Pesantren for Peace dengan tema “Toleransi dan HAM dalam perspektif Islam serta menyelesaikan konflik secara damai”. Ini merupakan pengalaman baru bagi pondok pesantren Salaf ini. Banyak ilmu yang didapat serta pengalaman bagaimana merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan suatu kegiatan.

Seminar yang diselenggarakan pada tanggal 20 Agustus 2016 di Aula Pondok Pesantren Darut Tauhid ini bertujuan untuk meningkatkan peran pesantren  dalam rangka mempromosikan dan mengadvokasikan nilai-nilai toleransi, HAM dan penyelesaian konflik secara damai sesuai Maqasid al-Syari’ah. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta yang berasal dari beragam kalangan, diantaranya ada perwakilan dari pondok pesantren sekitar Surabaya, TPQ, serta beberapa organisasi masyarakat (Muhammadiyah, Jami’ah, LDII, dll).

Sekretaris program Pesantren for Peace, Muchtadlirin sangat mengapresiasi kegiatan seminar ini. Melalui sambutannya, ia menyampaikan bahwa kehadiran Pesantren for Peace adalah untuk lebih meningkatkan peran pesantren dalam penyelesaian konflik dengan cara-cara damai. Konflik sosial yang seringkali terjadi tak jarang melibatkan varian agama sebagai pemantiknya. Di situlah diharapkan pesantren dapat mengambil peran. Karenanya, acara-acara seperti ini menjadi momentum yang sangat relevan.

Dalam sambutan Pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid, Kyai Martiman. S.Pd.I mengungkapkan bahwa kegiatan seminar seperti ini sangat penting diketahui oleh ustadz/ustadzah pesantren, karena dengan seminar ini pesantren akan lebih bisa berinteraksi dengan masyarakat secara luas serta bisa ikut serta dalam mempromosikan toleransi dan HAM.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar ini, 3 orang perwakilan santri, Ainun Nafisah, Ahmad Sodiq, dan Moch. Syaifullah yang sebelumnya telah mengikuti Pelatihan “Peningkatan Pemahaman Perdamaian di Pesantren Berperspektif Islam dan HAM”. Di samping itu ketiganya juga turut serta dalam kunjungan dan Dialog dengan Kantor Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM - SURABAYA) dan CIMARS – SURABAYA pada 11 September 2015 serta berdialog langsung dengan Korban Pengungsi Syi’ah Sampang pada 7 Januari 2016. Materi hasil kunjungan dan dialog inilah yang mereka paparkan.

Hadir pula sebagai narasumber pembanding, Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, Dr. Chabib Musthofa, S.Sos.I, M.S.i yang menjelaskan perihal Pesantren dan Implementasi Sikap Tasamuh (Toleransi).

“Islam adalah rahmatan lil-alamin yang mampu membawa keselamatan bukan hanya bagi pemeluknya, namun juga pemeluk agama lain. Lima prinsip penentuan hukum Islam (fikih) menjadi bukti betapa Islam menghargai keyakinan dan nyawa manusia. Islam menganjurkan umatnya untuk menjaga agama (hifdz al-din), menjaga jiwa (hifdz al-nafs), menjaga akal (hifdz al-aql), menjaga keturunan (hifdz al-nasl), dan menjaga harta (hifdz al-mal). Karena itu, bagi tiap muslim, berlaku kode etik untuk melestarikan agama mulia tersebut dengan panduan prinsip itu dalam kehidupan sehari-hari,” papar Chabib Musthofa.

Para peserta sangat antusias dengan acara seminar Toleransi dan HAM ini karena bagi mereka kegiatan ini merupakan pengalaman baru dengan tema yang menarik pula. “Saya sudah sering ikut seminar tapi baru kali ini ikut seminar bertemakan HAM. Jadi saya sangat tertarik ingin tahu tentang HAM”, demikian pengakuan salah seorang peserta.

Di akhir seminar para peserta berharap agar tidak hanya pesantren atau Ormas Islam saja yang ikut dalam kegiatan seperti ini, namun perlu juga dari kalangan pemerintah diikutkan dan turut andil dalam seminar semacam ini karena di tangan merekalah kebijakan berada.[LH]

 

Tuesday, 30 August 2016 18:08

CSRC UIN Gandeng Darunnajah Sosialisasi HAM

Written by

PP. Darunnajah, BERITA UIN OnlineCenter for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta gandeng Pesantren Darunnajah gelar seminar Local Day of Human Rights bertajuk Pendidikan Perdamaian Berprespektif HAM dan Islam Berbasis Pesantren. Acara yang bertujuan meningkatkan kontribusi dan peran penting kelompok moderat Islam Indonesia dalam rangka menegakkan dan memajukan HAM ini dilaksanakan pada, Sabtu(27/8), bertempat di ruang aula Pondok Pesantren Darunnajah.

Saat tim BERITA UIN Online menemui manajer program Pesantren for Peace (PfP) Sarah Sabrina Hasbar mengatakan, seminar merupakan program Pesantren for Peace (PfP), atas kerjasama antara CSRC UIN Jakarta dan Konrad-Adenaeur-Stiftung (KAS) Indonesia dan Timor Leste dan didukung Uni Eropa.

“Pesantren merupakan kelompok agama yang dominan dalam rangka menegakan dan memajukan hak asasi manusia (HAM), dremokrasi, toleransi agama, dan pencegahan serta penyelesaian konflik secara damai di Indonesia,” tambah Sabrina.

Masih menurutnya, dengan acara ini diharapkan pesantren bisa lebih aktif terhadap isu-isu perdamaian, dan menyadari tanggungjawabnya sebagai aktor berpengaruh di dalam masyarakat.

Dalam sambutannya, koordinator program seminar, M. Afthon Lubbi Nuriz, memaparkan, secara keseluruhan peserta seminar merupakan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat. Ustadz-ustadzah dan santri dari beberapa pesantren daerah Jakarta dan sekitarnya, organisasi pemuda, mahasiswa, remaja mesjid, dan lainnya. “Peserta seminar ini berasal dari berbagai elemen, mereka diharapkan mampu menjadi pioner dalam menularkan virus-virus perdamaian,” ujar Afthon.

Hadir sebagai narasumber seminar, Dr Iding Rosyidin M.Si (pakar Komunikasi Politik) tiga orang alumni PfP, yaitu Ahmad Hamdani (Ma’had Aly UIN Jakarta), Ikhda Khullatil Mardiyah (Pesantren Luhur Sabilussalam), dan Anisa Fauziah (An Najah) Rumpin Bogor. Para narasumber membahas tentang Peran Pesantren Dalam Resolusi Konflik dan Inisiatif Perdamaian, sedang para alumni berbagi pengalaman ketika mengikuti penyelesaian konflik di beberapa daerah.(Dhani/lrf)

 

Berita ini dimuat di : http://www.uinjkt.ac.id/id/csrc-uin-gandeng-darunnajah-sosialisasi-ham/

pesantrenforpeace.com – Jakarta (27/08/2016) Di sela-sela kesibukan santri dan guru Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, diselenggarakan seminar Local Day of Human Rights pertama dengan tema “Memperkuat Tradisi Pesantren Sebagai Basis Pendidikan Perdamaian”.

Acara seminar ini digagas oleh Center for Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) untuk Indonesia-Timor Leste dengan dukungan Uni Eropa (EU) bekerja sama dengan Pesantren Darunnajah sebagai panitia lokal untuk mempresentasikan hasil field trip atau kunjungan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2015 dan 25 Februari 2016.

Menurut Sarah Sabina Hasbar perwakilan dari KAS Jerman dalam sambutannya, bahwa kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kontribusi dan peran penting kelompok moderat Islam Indonesia (pesantren) dalam menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, toleransi agama dan pencegahan serta penyelesaian konflik secara damai di Indonesia. “Kami mengharapkan ustadz/ustadzah,  santri, dan para aktivis muda Muslim bisa menyebarkan ilmu yang didapat dalam kegiatan ini, agar peran pesantren lebih kuat dalam mendukung terciptanya perdamaian”, jelas Sarah dalam sambutan singkatnya.

Setelah kegiatan ini, diharapkan meningkatnya peran pesantren di daerah Jabodetabek dan masyarakat luas dalam rangka mempromosikan dan mengadvokasikan nilai-nilai toleransi, HAM dan penyelesaian konflik secara damai.

Afthon Lubbi sebagai panitia penyelenggara, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan positif tersebut, khususnya manfaat bagi pesantren yang sejatinya telah dan selalu mengajarkan nilai-nilai Islam yang indah dan damai. Afthon dalam sambutannya mencontohkan kisah teladan dalam Film Umar bin Khattab. Dalam film tersebut, Khalifah Umar dinarasikan sebagai pemimpin yang menyayangi semua rakyatnya tanpa membeda-bedakan agama yang dianut rakyatnya pada masa itu. “Model pemimpin seperti Khalifah Umar bin Khattab cocok sebagai pemimpin yang menyebarkan ajaran Islam secara damai”, tegasnya.

Seminar yang dibuka dengan pembacaan ayat suci Al Quran dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini dihadiri oleh 30 peserta perwakilan dari  ustadz/ustadzah, santri, organisasi pemuda, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, remaja masjid, majelis ta’lim, dan lainnya.

Ahmad Hamdani, dan kedua kawan santri lainnya, Anisa fauziah dan Ikhda Khullatil Mardliyah, sebagai pemateri bertugas untuk menyampaikan laporan pengalaman mereka berkunjung ke daerah-daerah konflik pelanggaran HAM.

Hamdani menjelaskan situasi konflik Pusat Ahmadiyah Parung Bogor dengan masyarakat sekitar. Menurutnya, fenomena kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah adalah salah satu contoh bagaimana ketidakadilan hukum muncul ketika legitimasi kebenaran ditentukan oleh pihak mayoritas dan yang berkuasa. Di sisi lain, pihak yang merasa dirugikan akan berjuang mempertahankan hak mereka sebagai manusia yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah di Indonesia, telah mencoreng negara. Ia menambahkan, bahwasanya satu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa HAM telah memberi jalan bagaimana kelompok dapat menghormati kebebasan beragama apapun. Kekuatan HAM dan penegakannya menjadi inti suksesnya keadilan dalam masyarakat. Jika hal ini dapat dilakukan, tidak ada persoalan lagi mengapa harus ada kelompok yang dimusuhi.

Sedangkan Anisa dan Ikhda menceritakan hasil Kunjungan dan Dialog Ke Gereja Katolik Paroki Santa Bernadette, Ciledug. Mereka mempresentasikan bahwasanya konflik  tersebut diakibatkan karena adanya oknum yang ingin memecah belah persatuan,  dengan cara mengarahkan masyarakat untuk menentang mereka dengan menebar  fitnah-fitnah terhadap jemaat katolik santa bernadet, seperti fitnah tentang kristenisasi  dan pembangunan gereja terbesar se Asia dengan dukungan dari pemerintah Amerika Serikat dan hal itu bisa menggugah dan menarik perhatian dari masyarakat  mayoritas  yang memeluk agama islam untuk melakukan penolakan terhadap mereka. Sehingga berdampak besar bagi para jemaat baik secara sosial maupun psikis, terutama bagi anak-anak.  

Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Iding Rosyidin, M.Si sebagai narasumber ahli dalam seminar tersebut sangat mengapresiasi kegiatan field trip yang sudah dilakukan para santri. Kunjungan dan dialog langsung kepada korban aksi kekerasan (yang menimpa Jemaat Ahmadiyah dan Gereja Santa Bernadette) sebagai narasumber utama dalam metodologi penelitan dikenal dengan metodologi penelitian emik dimana para santri mencoba menggali data langsung dari tangan pertama/pelakunya. Ia juga menyampaikan pesan bahwa Islam adalah agama damai yang melakukan kegiatan syiar dakwahnya dengan cara-cara damai, bukan dengan kekerasan. Ia mengutip ayat Al Quran tentang cara-cara berdakwah, Ud’u ilaa sabiili Robbika bil hikmah wal mauidzoh al hasanah wa jaadilhum billati hiya ahsan. “Hanya tiga cara yang disediakan oleh Islam, hikmah atau kata-kata baik, mauidzoh hasanah atau peringatan yang baik, dan paling jauh dilakukan dalam berdakwah adalah dengan mujadalah atau adu argumen”.

Iding menambahkan, bahwa ada hal yang sangat menarik dari ayat seruan dakwah tersebut, yakni kata-kata ”ahsan” yang bermakna lebih baik. Maka untuk memberikan argumentasi yang lebih baik, umat Islam harus memperkuat pemahaman Islam yang benar, bukan dengan cara-cara dakwah yang justru merendahkan nilai-nilai dan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang.

Dari pemaparan oleh pemateri-pemateri di atas, diskusi tanya-jawab dengan peserta seminar semakin menarik, ada yang pro ada juga yang kontra pendapat. Akan tetapi dengan pambawaan moderator yang baik, proses seminar untuk mencapai kesepakatan semangat untuk mengedepankan cara-cara damai dalam menyebarkan agama Islam.

Menurut salah satu peserta, kegiatan seminar semacam perlu diadakan lagi dengan mengundang lebih banyak lagi peserta, khususnya dari masyarakat umum (tidak kalangan pesantren saja), agar masyarakat umum juga dapat ikut serta mempromosikan nilai-nilai toleransi, HAM dan penyelesaian konflik secara damai.[Afthon]

Pesantrenforpeace.com – Bandung (20/8) Pondok Pesantren Mahasiswa Universal (PPMU) berhasil menggelar seminar Local Day of Human Rights sebagai implementasi dari program Dana Hibah Pesantren for Peace.

Seminar dengan tema “Memperkuat Tradisi dan Bangunan Perdamaian Melalui Pondok Pesantren” ini bertujuan untuk berbagi pengalaman tentang pembangunan perdamaian, penanganan konflik serta peran pesantren dalam mempromosikan nilai – nilai toleransi dan pernghormatan terhadap HAM.

Dalam sambutannya, koordinator program Pesantren for Peace, Idris Hemay sangat mengapresiasi kegiatan seminar ini karena telah berhasil menghadirkan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Jawa Barat Khususnya Bandung, baik dari unsur pemerintah maupun organisasi masyarakat. Seperti yang disampaikan Idris, seminar ini dihadiri oleh Kepala Subag. Tata Usaha Kanwil Departemen Agama Jawa Barat, H. Hardiman Romdhoni; Ketua Forum Lintas Agama Jawa Barat sekaligus wakil ketua PWNU Jawa Barat, Kiagus Zaenal Mubarok, MA; Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Yaya Sunarya; Perwakilan MUI Kota Bandung, Dr. KH. Endang Burhanudin; Perwakilan dari Kemenag Kota Bandung, Ahmad Sodikin; serta 30 peserta yang berasal dari berbagai kalangan, diantaranya utusan dari Pondok Pesantren, Organisasi Kemahasiswaan (HMI, PMII, IMM, LDK, dll), Karang Taruna, Remaja Masjid, Organisasi Kepemudaan Islam, HTI, dan FPI di sekitar wilayah Bandung, Jawa Barat.

“Sangat tepat sekali kegiatan ini diadakan di Jawa Barat, sebab seperti yang dirilis Kementerian Hukum dan HAM bahwa Jawa Barat tercatat sebagai provinsi paling intoleran nomor 1”, ungkap Hardiman dalam sambutannya mewakili Kanwil Departemen Agama Jawa Barat. Hardiman juga mengapresiasi kegiatan ini, karena menurutnya, kegiatan ini mendukung pemerintahan dalam membangun perdamaian khususnya di Jawa Barat.

“Tidak bisa dipungkiri, bahwa tidak semua pondok pesantren memiliki pemahaman yang universal, dalam arti masih ada beberapa pondok pesantren yang memiliki pemahaman “radikal”. Untuk itu, sangat penting bagaimana membangun budaya agama Islam yang universal, toleran dan sejuk  dengan cara membangun jejaring antar pondok pesantren dan organisasi-organisasi Islam di Jawa Barat untuk menciptakan Islam yang ramah, santun dan damai”, tutur Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Universal (PPMU), Dr. KH. Tatang Astarudin, S.Ag, SH, M.Si dalam sambutannya.

Narasumber dalam seminar ini terdiri dari 4 orang perwakilan santri yang terlibat dalam kegiatan field trip serta penulisan laporannya, diantaranya Tera Ummuttaufiqah yang mempresentasikan pengalamannya saat berkunjung field trip ke Sinode Gereja Kristen Pasundan Bandung (28/11/2015); Rizki Fadlillah Ramadhan mempresentasikan pengalamannya berdialog langsung dengan penggiat lembaga yang bergerak dalam bidang inisiasi perdamaian di Jawa Barat, yaitu JAKATARUB Bandung (28/11/2015); Rodhia Miftah mempresentasikan pengalamannya field trip ke Pondok Pesantren Babussalam (4/2/2016); dan Lina Fatinah yang mempresentasikan pengalaman kunjungan field tripnya ke Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Jawa Barat (4/2/2016).

Seminar ini tidak hanya berhasil mensosialisasikan hasil field trip yang dilakukan oleh santri-santri, tapi juga membangun dan meningkatkan kesadaran publik dalam upaya memperkuat nilai-nilai toleransi, HAM, dan penyelesaian konflik, serta memberikan pengalaman bagi pesantren dalam merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, serta mempertanggung jawabkan suatu kegiatan di tengah kecurigaan-kecurigaan masyarakat, serta dapat mempertahankan eksistensinya dan meyakinkan masyarakat sehingga membuat pondok pesantren meningkatkan kapasitasnya.

.

 

 

Page 5 of 14