Thursday, 10 November 2016 17:09

Pontren Alquran Babussalam Gelar Workshop Tingkat Provinsi

Written by

Berita Workshop Provinsi yang diinisiasi oleh PP Al-Qur'an Babussalam, bekerja sama dengan CSRC, Konrad-Adenauer-Stiftung, dengan dukungan dari Uni Eropa ini dimuat di Tribun Jabar, Kamis, 10 November 2016

BANDUNG, TRIBUN – Pondok Pesantren Alquran Babussalam Bandung menggelar kegiatan workshop tingkat provinsi dengan melibatkan 30 orang ustadz/ustadzah dari perwakilan pesantren se-Jawa Barat dengan mengusung tema “Pesantren Sebagai Promotor Hak Asasi Manusia dan Penanganan Konflik Secara Damai”.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari dari Rabu (9/11) hingga Jumat (11/11) tersebut, akan membahas bagaimana cara pandang pesantren dalam mempromosikan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketua Yayasan Pontren Al-Quran Babussalam, Dr. H. Fadhlullah M. Said, mengatakan, alasan diselenggarakannya kegiatan ini berawal dari keprihatinan akan banyaknya konflik yang melanda Indonesia, seperti konflik kebangsaan, kebhinekaan, keagamaan, hingga menyangkut HAM.

Maka dari itu, egiatan workshop yang bekerja sama dengan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah dan didukung juga oleh Konrad-Adenauer-Stiftung tersebut, dimaksudkan untuk menanamkan pengetahuan bagi peserta tentang HAM dan penanganan konflik secara damai.

“Kegiatan ini merupakan sebuah proses untuk berbagi pengetahuan dan pengembangan pemahaman dalam rangka menanamkan sikap saling menghormati, toleran, dan penuh perdamaian. Yang intinya dapat mewujudkan sikap persaudaraan di tengah adanya perbedaan,” ujar dia di sela-sela kegiatan tersebut di Pontren Alquran Babussalam, Jalan Ciburial Lama, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Rabu (9/11).

Lebih lanjut dari kegiatan ini, Fadhlullah menyampaikan harapannya akan adanya perubahan perspektif HAM di dalam kacamata Islam, serta para peserta pelatihan diharapkan memiliki pengetahuan tentang HAM dan penanganan konflik secara damai.

“Setelah mengetahui dan memahami, para peserta dapat mengamalkan apa yang telah dipelajari kepada ruang lingkup di pesantren maupun majelis-majelis ilmu. Intinya bagaimana bisa memperjuangkan hak asasinya bila tidak memahami aturan HAM tersebut,” ujarnya. (adv/dd)

Monday, 14 November 2016 17:03

Pesantren Harus Jadi Promotor Perdamaian

Written by

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam harus menjadi promotor perdamaian terutama di kalangan Muslim. Karena, permasalahan utama yang tengah mendera Islam adalah konflik sesama Muslim.

Hal ini disampaikan Pimpinan Pesantren Alquran Babussalam KH Muchtar Adam. Dia mengatakan, konflik antar sesama pemeluk agama Islam lahir karena perbedaan pendapat yang tidak disikapi dengan saling memahami.

Oleh karenanya, KH Muchtar mengatakan, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan harus bisa menjadi tempat mempromosikan perdamaian. Menyikapi perbedaan dengan saling memahami.

"Sekarang ini kita ingin pesantren jadi promotor perdamaian sesuai dengan ajaran Islam yang berarti damai di mana harus menjunjung tinggi silaturahmi," katanya kepada Republika di Ponpes Babussalam di Dago Atas Bandung, Kamis (9/11).

Menurutnya, pesantren tidak boleh terbawa arus dengan perkembangan banyak umat Muslim yang saat ini selalu merasa benar dengan pemahamannya sendiri. Sehingga, timbul saling menyalahkan jika ada perbedaan keyakinan.

Hal itu terjadi, kata KH Muchtar, karena tidak memahami Alquran dan ajaran Islam secara menyeluruh. Sehingga timbul kedangkalan pemahaman yang membuat merasa benar tanpa tahun sisi lainnya.

"Contoh, dalam bidang Fiqih jangan hanya meyakini dan mempelajari satu mahzab. Harusnya semua dijadikan perbandingan. Jadi pesantren oti tidak hanya satu wawasan. Tafsir juga jangan meninjau satu segi saja," tuturnya.

Oleh karenanya, dia mengimbau, umat Muslim untuk mempelajari ajaran Islam termasuk Kitab Suci Alquran dari berbagai aspek. Bukan hanya dari aspek bahasa tapi sosiologi dan makna nilai yang terkandung.

Dengan saling memahami, Ia meyakini, Islam yang damai akan tercipta. "Berbeda boleh tapi perbedaan jangan sebabkan perpecahan. Akhlak Islam harus menjaga perdamaian," ucapnya.

Karenanya, pesantren yang dipimpinnya menggelar workshop bertemakan 'Pesantren For Peace' 9-11 November. Workshop tersebut dihadiri peserta dari perwakilan pesantren dan organisasi masyarakat Islam di Jawa Barat. Diharapkan para peserta bisa saling bertukar pendapat dan memahami Islam adalah agama yang menjunjung perdamaian.

 

Berita ini dimuat di : http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/11/10/ogez3r396-pesantren-harus-jadi-promotor-perdamaian

Tuntang – Bupati Kabupaten Semarang, dr. Mundjirin, S.pog memimpin Deklarasi Santri Cinta Damai dalam penutupan Workshop Pesantren For Peace Provinsi Jawa Tengah di Pon-Pes Edi Mancoro Tuntang Kabupaten Semarang, 1-3 November 2016. Acara yang diikuti oleh perwakilan 30 pondok pesantren se-Jawa Tengah tersebut mengambil tema “Membangun Pemahaman Perdamaian Berbasis Pesantren Persepektif HAM”. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman, European Union (EU), dan Pondok Pesantren Edi Mancoro sebagai panitia lokal.

Dalam sambutannya dr. Mundjirin mengatakan bahwa santri merupakan salah satu benteng pertahanan NKRI, serta pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Tetapi pada akhir-akhir ini beberapa orang menuduh pesantren sebagai sarang terorisme dan pembibitan orang-orang radikal. “Saya berharap acara seperti ini dapat memberikan pengalaman bagi para santri, sehingga dapat menunjukkan eksistensi mereka dalam mempromosikan HAM dan Perdamaian”, jelasnya di akhir sambutan.

Di akhir acara, Bupati memimpin pembacaan deklarasi Santri Cinta Damai yang diikuti oleh seluruh hadirin. Adapun bunyi deklarasi tersebut adalah

[quote width="auto" align="left" border="black" color="black" title="Deklarasi Santri Cinta Damai"]

Bismillahirrahmaanirrahim

Atas Nama Cinta Perdamaian

Dengan Mengucakan Asma Allah yang Rahman dan Rahim, yang memiliki banyak sebutan namun satu ada-Nya.

Kami Santri Indonesia yang lair dalam keluarga Muslim, dibesarkan dan dididik dengan nilai-nilai Islami yang Universal dan meruakan Rahmat bagi seluruh alam; bersama ini kami mendeklarasikan:

Satu; Berpegang teguh pada aqidah dan ajaran Islam yang cinta damai

Dua; Bertanah air satu, tanah air Indonesia; Berideologi satu, Ideologi Pancasila; Berkonstitusi satu, Konstitusi UUD 1945; Berkebudayaan satu, kebudayaan Bhineka Tunggal Ika.

Tiga; Menolak segala macam dan bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama agama, dalam hal ini khususnya agama Islam.

Empat; Menolak pemaksaan pemahaman yang dilakukan oleh para penganut kekerasan atas nama Islam dengan cara intimidasi.

Lima; Ikut bereran aktif dalam penanaman nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di tengah-tengah Pesantren dan Masyarakat.

Enam; Ikut berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan konflik di tengah-tengah masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi  rasa toleransi, persaudaraan, serta penghormatan atas hak-hak orang lain.

La Haula Wala Quwaata Illa Billahil ‘Aliyyil ‘Adzim

[/quote]

Hadir dalam acara diatas Direktur CSRC Dr. Irfan Abu Bakar, perwakilan Uni Eropa Saiti Gusrini, Camat Banyubiru, perwakilan Kemenag, NU, Muhamadiyah, dan tamu undangan. Sebelumnya selama tiga hari peserta mendapatkan materi-materi, yaitu “Hak Asasi Manusia dalam Islam” oleh Dr. Sidqan Hamzah (Dosen Undip), “Perdamaian Dalam Islam” oleh Haryo Aji Nugroho, Lc., M.Pd. (Dosen IAIN Salatiga), “Toleransi Dalam Islam” oleh KH. M. Dian Nafi (PWNU Jawa Tengah), dan “Resolusi Konflik” oleh Fahsin M. Fa’al, M.Si. (PP GP Ansor). (Julius Hisna/Muhammad Najmuddin)

 

 

Pengirim Berita

Muhammad Najmuddin (Fasilitator PfP Jawa Tengah)

Yogyakarta, NU Online
Dewasa ini, pendidikan moral dan etika sangatlah mendesak. Beruntung bangsa ini memiliki pesantren sebagai institusi yang tak henti-hentinya menanamkan akhlakul karimah kepada para peserta didiknya. 
 
“Sebab, toleransi tidak akan terwujud tanpa adanya akhlaqul karimah,” ungkap KH Jazilus Sakhok saat menutup acara Workshop Tingkat Provinsi Program Sub-Grant Pesantren for Peace (PFP) di D'Salvatore Hotel Yogyakarta, Ahad (6/11) siang. 
 
"Saya harap melalui acara ini dapat menghasilkan nilai-nilai positif, terutama tentang pola pikir kita soal bagaimana menghargai dan mengembangkan toleransi di masyarakat,” kata Kyai Sakhok kepada sedikitnya 30 ustadz/ustadzah perwakilan Pesantren di seluruh DI Yogyakarta. 
 
Sementara itu, perwakilan dari Uni Eropa, Gusrini Saidi mengatakan, persoalan yang dibahas mengenai toleransi ini adalah soal  isu yang secara global terutama di Indonesia merupakan isu yang krusial dan penting. 
 
"Di Eropa sendiri, isu mengenai toleransi sedang diuji. Bersamaan dengan masuknya kelompok pengungsi dari negara-negara konflik di Timur tengah ke eropa menjadi tantangan tersendiri bagi Eropa untuk membumikan toleransi," tuturnya. 
 
Selain itu, lanjutnya, forum ini juga dimaksudkan untuk mempertajam, memperkuat serta menegaskan kembali bahwa Islam itu damai dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. 
 
Acara yang mengusung tema "Peningkatan Peran Pesantren dalam Meneguhkan Kembali Yogya sebagai City of Tolerance" ini merupakan gagasan Pesantren Sunan Pandanaran yang bekerja sama dengan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Konrad Adenauer Stiftung (KAS), didanai oleh Uni Eropa, dan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI). 
 
"Tema ini dianggap penting sebab Yogya sekarang jauh dari citra toleran. Pesantren dalam konteks lokal Yogya memiliki peranan yang sangat strategis di masyarakat. Kami berharap pesantren mamainkan peranannya dalam mengampanyekan Islam yang toleran demi terciptanya kembali Yogya sebagai City of Tolerance,” ungkap Mohamad Yahya, Ketua Panitia. 
 
Dalam workshop tersebut, lanjutnya, asatidz pesantren secara bersama-sama memetakan konflik dan tindakan intoleran di Yogyakarta. Berbasis pada pemetaan tersebut, mereka secara bersama-sama pula mencarikan solusinya dan membangun komitmen bersama untuk mengkampanyekan Islam yang toleran demi terciptanya kembali Yogya sebagai City of Tolerance. (Anwar Kurniawan/Fathoni)
 

Pesantrenforpeace.com - Pondok Pesantren Al-Qur'an Babussalam, Bandung selenggarakan workshop tingkat provinsi Jawa Barat selama 3 hari (9-11/11). Workshop dengan tema "Pesantren sebagai promotor Hak Asasi Manusia dan Penanganan Konflik Secara Damai" ini dihadiri oleh 30 peserta dari berbagai pesantren se-Jawa Barat.

 

 

Hadir dalam pembukaan workshop KH. Dr. Muchtar Adam, Pendiri dan pimpinan pesantren Al-Qur'an Babussalam; Dr. H. Fadlullah M Said, Ketua Yayasan Al-Qur'an Babussalam; Ma'mur Rijal, Kepala Bagian Agama Setda Propinsi Jawa Barat Kapolsek Cimenyan; Imam Soetanto, Kepala Desa Cibural, Kabupaten Bandung; Irfan Abubakar, Direktur Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; dan Jan Senkyr, Direktur Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).

Workshop ini merupakan implementasi dari program dana hibah (Subgrant) Pesantren for Peace atas kerja sama PP Al-Qur'an Babussalam, CSRC UIN Jakarta, KAS, dan dukungan dari UNI Eropa. [LH]

 

Tuesday, 08 November 2016 14:17

Ponpes Diminta Bijak Tanggapi Isu Berbau Agama

Written by

Berita Workshop Provinsi yang diinisiasi oleh PP Edi Mancoro, bekerja sama dengan CSRC, Konrad-Adenauer-Stiftung, dengan dukungan dari Uni Eropa ini dimuat di harian Suara Merdeka, Kamis, 3 November 2016

TUNTANG – Pondok pesantren sebagai basis keislaman di Indonesia diminta bijak menanggapi isu bernuansa agama. Sebab, dalam kasus yang diarahkan ke maslah agama, diyakini ada faktor lain, seperti politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Direktur Center for the study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Irfan Abubakar mengatakan, konflik bernuansa keagamaan, intoleransi, dan radikalisme diketahui mulai marak sejak 2000-an.

“kekerasan atas nama agama sebagian besar melibatkan kelompok militan Islam dan yang jadi korban juga orang Islam. Kok sepertinya tidak ada cara damai dan harus berujung penyerangan,” kata Irfan, di sela-sela pembukaan Workshop Provinsi tentang “membangun Pemahaman Perdamaian Berbasis Pesantren dalam Perspektif HAM”, di Ponpes Edi Mancoro Gedangan Tuntang, Kabupaten Semarang, Selasa (1/11).

Workshop dalam rangkaian acara Pesantren for Peace tersebut diikuti perwakilan santri dari 30 pesantren di Jateng.

“Terkait demo 4 November berkaitan erat dengan isu politik. Dalam masalah ini, pesantren sebagai basis Islam sangat penting meningkatkan peran dan menjaga perdamaian,” ungkapnya.

Dimensi Politik

Saat ini, lanjut Irfan, orang ditarik ke isu agama, padahal demo 4 November ini tak bisa lepas dari Pilkada DKI. Setiap konflik yang bernuansa agama, kata dia, pasti ada dimensi ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya.

“Mereka yang demo seolah yang paling bertanggung jawab dengan kemuliaan Islam. Mereka yang diam juga belum tentu membenarkan ucapan Ahok. Kita tidak mengabaikan perasaan ketersinggungan umat, namun apa tidak ada cara lain yang elegan, elite politik bisa berembuk, misalnya,” papar Irfan.

Menurutnya kompleksitas masalah harus dipahami. Diharapkan santri mampu menganalisa ketika terjadi konflik. Santri diminta proporsional dalam bersikap.

Pengasuh PP Edi Mancoro Tuntang, Kabupaten Semarang, M Hanif mengatakan, sebagai lembaga pusat pengajaran dan penanaman nilai-nilai keislaman yang berbasis keindonesiaan, pesantren harus berada di garda terdepan dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI dari bahaya radikalisme.

“karena itu, penanaman nilai-nilai perdamaian sebagai perspektif berbangsa dan bernegara dalam lingkungan pesantren diharapkan mampu menjadi resolusi konflik demi menjaga keutuhan NKRI,” kata dia. Dalam kegiatan yang merupakan kerjasama CSRC UIN Jakarta, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dan PP Edi Mancoro itu juga dihadiri Saiti Gusrini dari European Union di Jakarta dan pejabat perwakilan Gubernur.

Thursday, 03 November 2016 16:48

Membongkar rahasia berpikir pencinta perdamaian

  • 1. Selalu menghargai sekecil apapun usaha penyelesaian konflik secara damai
    2. Tidak memihak kubu-kubu yang berkonflik
    3. Memahami dan menghargai kepentingan kelompok-kelompok yang bertikai
    4. Tidak berkecil hati mendengar tawaran tertinggi dari kelompok yang berkonflik
    5. Menganggap tawaran tertinggi sebagai cara bernegosiasi
    6. Tidak menganggap moralitasnya lebih tinggi dari yang berantem -- semuanya sama saja memainkan peran --
    7. Tidak me-like setiap provokasi -- tapi tersenyum dalam hati saja --
    8. Mencermati setiap cara-cara kekerasan dan bersikap terhadapnya.
    9. Berpegang pada kepentingan umum dan kemanusiaan
    10. Percaya dan mendukung pemimpin yang negarawan. (kalau ada preferensi politik simpan dalam hati saja)
    11. Kalau dianggap musuh oleh yang berantem, sabar dan tersenyum dlm hati
    12. Me-like politisi yg berkualitas negarawan.
    13. Silaturrahmi diperkuat
    14. Berdoa dan selalu minta semangat dari pasangan sendiri ( suami-istri) atau pacar..:)
  • #pesantrenforpeace

Surabaya (28/10/2016) Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya, telah berhasil menggelar workshop tingkat Provinsi dengan Tema, “Pesantren sebagai Uswah dalam Mempromosikan HAM dan Penyelesaian Konflik secara Damai.” Workshop ini merupakan implementasi dari program dana hibah (Subgrant) Pesantren for Peace yang diinisiasi oleh Pondok Pesantren Al-Fithrah bekerja sama dengan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia dan Timor-Leste dengan dukungan Uni Eropa.

 

Acara ini dihadiri langsung oleh koordinator Pesantren for Peace, Idris Hemay, M.Si. Melalui sambutannya, ia menyampaikan bahwa kerjasama dengan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya ini sudah dilaksanakan sebanyak empat kali. Dan kegiatan keempat ini merupakan yang paling berkesan karena dilaksanakan di Trawas Mojokerto yang bernuansa asri dan jauh dari hiruk pikuk keramaian kota. Selanjutnya ia menyampaikan kehadiran Pesantren for Peace adalah untuk meningkat peran pesantren dalam mempromosikan HAM dan menyelesaikan konflik secara damai. Hal ini didasari oleh masih rendahnya tingkat peran pesantren dalam menanggapi konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, dan masih rendahnya pemahaman masyarakat pesantren dalam memahami makna HAM dan Toleransi beragama.

Panitia penyelenggara workshop yang sekaligus mewakili Kepala Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya, Ust. Abu Sari, M.Ag mengunkapkan bahwa kegiatan workshop ini menghadirkan 30 peserta dari 30 pesantren yang berada disekitar Provinsi Jawa Timur. Harapannya sepulang dari kegiatan workshop ini, para peserta dapat menjadi pelopor dan Uswah (Percontohan) dalam mempromosikan HAM dan penyelesaian konflik secara damai, di pesantren masing-masing.

Dalam pengantar dan perkenalan ketua panitia Ust. Fathur Rozi, M.H.I menyampaikan bahwa kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dimulai dengan seminar sejarah dan fungsi pesantren dilanjutkan dengan peran pesantren dalam mempromosikan HAM dan penyelesaian konflik secara damai dan diakhiri seminar HAM dalam hokum nasional dan Islam tiga seminar ini penting agar menambah wawasan pesantren dan kesadaran pesantren bahwa selama ini pesantren sudah mengaplikasikan promosi HAM dan penyelesaian konflik secara damai namun karena keterbatasan wawasan tentang HAM dan strategi penyelesaian konflik para pemangku pesantren belum sadar apa yang dia lakukan adalah bagian dari promosi HAM dan penyelesaian konflik secara damai. Dan pesantren pantas untuk menjadi uswah, suri tauladan untuk promosi HAM dan penyelesaian konflik.

Nara sumber dalam workshop ini adalah 6 orang yakni, H. Muhammad Musyaffa’, S.Pd.I., M.Th.I kepala Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya; Drs. Husnul Umami, M.Pd.I dari Kementrian Agama Kota Surabaya; Imam Mustaqim MR, S,Pd.I Ketua Pokjanas Pendidikan Diniyah Formal (PDF); K.H. Rosidi, S.Pd.I., M.Fil.I, ketua Toriqoh Qodiriyah wan Naqsabandiyah Al Utsmaniyah Pusat; Ahmad Khoirul Mustamir, S.Pd.I., S.H., Kepala Departemen Center of Marginal Communitias Studies (CMARs) Surabaya. Dan yang terakhir Muhammad Khudhori, M.Th.I salah seorang trainer Pesantren for Peace.

Drs. Husnul Umami, M.Pd.I dalam kesempetan ini berkenan menyampaikan sejarah pesantren, mulai cikal bakal hingga perkembangannya di masa moderen ini. Selanjutnya H. Muhammad Musyaffa’, S.Pd.I., M.Th.I menjelaskan bahwa pesantren yang merupakan peninggalan wali songo sudah seharusnya melestarikan nilai-nilai luhur tersebut sebagai ruh menyelesaikan konflik secara damai. Karena hakikat pondok pesantren terletak pada ruh dan nilai-nilai luhurnya. Yaitu, niat yang baik dan bangunan paradigma “rahmah li al-‘alamin” yang mempunyai implikasi pada berbuat ihsan (berbuat baik) dan husn al-khuluq (berprilaku baik) kepada siapa saja dan apa saja, termasuknya al-ulfah wa al-ukhuwah baik al-insaniyyah, al-Islamiyyah, al-wathaniyyah maupun al-‘ubudiyyah. Syuhud al-minnah juga termasuk nilai-nilai luhur yang tidak kalah pentingnya. Pembawaan keseharian orang yang berada di maqam syuhud al-minnah atau maqam iman akan selalu bersukur atau sabar serta selalu minta pertolongan, naungan dan perlindungan Allah swt, sehingga secara otomatis hatinya akan bersih dari penyakit maknawi seperti sombong, ‘ujub, riya’ dan yang lain.  

Imam Mustaqim MR, S,Pd.I mempresentasikan bahwa peran serta pesantren (Kyai/ustaz, santri dan masyarakat binaannya) secara aktif untuk mempromosikan hak asasi manusia yang bersifat universal tanpa membedakan suku, ras, dan agama apalagi masalah mazhab dan golongan dapat menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan dan mencegah konflik. Disamping itu, penyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan juga dapat dilakukan dengan cara memahami budaya, politik, ekonomi dan sosial serta akhlak mulia. Melakukan revolusi akhlak mulia untuk mereduksi konflik dengan mensinergikan akhlak dengan akidah, ibadah atau fikih.

K.H. Rosidi, S.Pd.I., M.Fil.I dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa pesantren memiliki posisi strategis di masyarakat karena, hal dikarenakan pesantren di Indonesia mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim sebagai sebuah institusi yang mengajarkan cinta dan perdamaian. Untuk menyelesaiakan konflik pesantren berperan sebagai mediator yang dapat memfasilitasi kedua bilah pihak yang tengah berkonflik dengan norma-norma agama yang telah diajarkan dalam Islam.

Ahmad Khoirul Mustamir, S.Pd.I., S.H., mempresentasikan HAM dalam perspektif nasional. Menurutnya, nilai-nilai HAM sudah tercermin dalam Pancasila yang menjadi dasar negara republik Indonesia. Nilai-nilai tersebut adalah, sila pertama mencerminkan bahwa negara mengakui kehidupan beragama setiap warga negaranya untuk beribadah sesuai agama yang dianutnya. Sila kedua mencerminkan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan setiap bangsa bebas untuk bebas dari segala bentuk penjajahan; Sila ketiga, mencerminkan hasrat dan tujuan bangsa Indonesia untuk bersatu padu membangun negeri tanpa memperdulikan, ras, golongan, agama, dan status sosial rakyatnya; sila keempat, mencerminkan pengakuan harkat dan martabat manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi manusia yang terdapat dalam sila keempat meliputi hak untuk berserikat, menyuarakan pendapat, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan; sila kelima, menegaskan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sila tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang layak dalam hal sosial dan ekonomi. Keadilan sosial yang dimaksud dalam sila kelima juga meliputi hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan hak milik.

Muhammad Khudhori, M.Th.I dikesempatam ini menyampaikan materi HAM dalam perspektif Islam. Ia menuturkan bahwa sebenarnya Islam sebagai agama yang membawa misi rahmat li al-‘alamin (menebarkan kasih sayang bagi semua mahluk dunia) telah menciptakan undang-undang yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan da kesejahtraan umat manusia dengan berlandaskan al-maqasid al-shari‘ah (tujuan-tujuan penetapan hukum). dimana tujuan umum tashri‘ (penetapan hukum) dalam Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia dengan terpenuhinya hak-hak yang bersifat primer (daruriyyat), sekunder (hajiyyat) dan tersier (tahsiniyyat) mereka. Setiap hukum yang ditetapkan oleh Islam tujuan utamanya pasti tidak terlepas dari tiga hal tersebut. Hak-hak in terdiri dari hifz al-din (menjaga agama/jaminan kebebasan beragama), hifz al-nafs (menjaga jiwa/jaminan keselamatan jiwa), hifz al-‘aql (menjaga akal/jaminan kebebasan menyampaikan ide dan gagasan), hifz al-‘ird (menjaga harga diri/jaminan terhadap kemuliaan harga diri) dan hifz al-mal (menjaga harta/jaminan keamanan harta benda). Dari sinilah dia menyimpulkan bahwa nilai-nilai HAM juga termaktub dalam Islam.

Kegiatan selanjutya para peserta workshop diajak berdikusi tentang pengalaman masing-masing peserta dalam mempromosikan HAM dan penyelesaian konflik secara damai. Diskusi berlangsung sangat menarik penuh humor, namun tidak menghilangkan tujuan utama dari diskusi. Hal ini dibuktikan dengan hasil diskusi yang berkualitas dan disampaikan secara menarik dari setiap kelompok. Diakhir workshop para peserta berharap hasil diskusi yang telah dirumuskan dapat disampaikan dan direalisasikan oleh setiap pondok dinusantara dan  Jawa Timur khususnya. Dan kegiatan seperti ini dapat berlangsung secara terus menerus sehingga mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat pesantren terhadap penting dan bahayanya pelanggaran HAM dan membiarkan konflik berlarut-larut.

Sebelum peserta presentasi dari hasil diskusi kelompok masing masing, karena bertepatan dengan malam jumat, semua peserta melestarikan tradisi pessantren yaitu dengan bersama sama melakukan istighotsah, pembacaan yasin dan tahlil dan diakhiri dengan pembacaan maulid, ini dilakuakan untuk meningkatkan kecerdasan sepiritual mereka disamping dua hari penuh dilakukan seminar dan diskusi untuk meningkatkan kecerdasan intlektual.

Salah seorang peserta juga menyampaikan sangat terkesan sekali dengan workshop ini, menurutnya “dia belum pernah ada workshop yang diisi dengan acara istighosah, yasin, tahlil dan pembacaan maulidur rasul, hal ini menunjukkan bahwa workshop ini tidak hanya menanamkan nilai-nilai intelektual tapi juga nilai-nilai spiritual.”

Rumusan hasil diskusi tentang pengalaman pesantren dalam mempromosikan HAM dan penyelesaian konflik secara damai dirumuskan oleh fasilitator dimalam hari setelah presentasi peserta dengan kesimpulan bahwa pengalaman pesantren dalam mempromosikan HAM yaitu; 1. Mempromosikan HAM melalui materi pelajaran Ushul Fiqih tentang HAM dalam Islam, 2. Mempromosikan HAK Pendidikan, dengan bentuk  menerima anak-anak berkebutuhan khusus Rehabilitasi moral, memberikan  biaya bagi  anak yatim piatu, Menampung korban konflik  anak  Sambas, Menampung anak-anak yang telat belajar, Bebas biaya pendidikan bagi para muallaf, 3. Memperomosikan HAM melalui Pemenuhan Hak ekonomi masyarakat yang kurang mampu di dua desa sekitar pesantren dengan bentuk menjadi mediator antara masyarakat dan pejabat pemerintah, 4. Mempromosikan toleransi intra dan antar umat beragama.  5. Mempromosikan HAM melalui tata tertib pesantren, seperti larangan berbuat asusila, mencuri, bullying, atau tindak kriminal  yang dapat menciderai hak orang lain.

Adapun pengalam pesantren dalam menyelesaikan konflik secara damai dirumuskan 1. Bentuk bentuk konflik yang terjadi dipesantren dan 2. Pengalaman pesantren dalam penyelesaian konfli yaitu a. Melakukan klarifikasi (tabayyun) b. Melakukan negosiasi, c. Melakukan dialog d.Menjalin kerjasama dengan lembaga hukum, d. Meminimalisir peluang melebarnya konflik dengan cara memperbanyak pengajian di setiap titik  rawan. [Fathur Rozi/LH]

 

 

 

Pesantrenforpeace.com - Ciamis, Jawa Barat (21-23/9) Pesantren Sirnarasa yang berlokasi di Dusun Cisirri, Ciamis sukses menggelar Workshop Best Practices Tingkat Kabupaten yang merupakan implementasi dari Dana Hibah Pesantren for Peace. Program Pesantren for Peace ini terlaksana atas kerja sama dengan CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dengan dukungan Uni Eropa.

Workshop ini mengambil tema “Memahami Tanbih dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman HAM serta Penanggulangan Konflik Secara Damai”. Tema ini diambil karena teks Tanbih memuat nilai-nilai HAM sehingga perlu disosialisasikan dan dibahas bersama agar pengaruhnya bisa diterima oleh banyak orang. Hadir dalam workshop ini 38 peserta yang merupakan ustadz, ustadzah, dan santri perwakilan dari 38 Pesantren di sekitar Kabupaten Ciamis, Banjar, Tasikmalaya, Garut dan Kuningan dengan usia 22-35 tahun.

Workshop Tingkat Kabupaten di Pesantren  Sirnarasa ini dibuka oleh Ketua Yayasan Sirnarasa Cisirri, KH. Dadang Muliawan, M.Sos., Rabu (21/9) pukul 11.00. Acara pembukaan ini juga dihadiri langsung oleh sesepuh Pesantren, Syeikh Muhammad Abdul Gaos Saefulloh Maslul. Suasana khidmat dibalut dengan penampilan-penampilan kreasi seni dari santri Pesantren Sirnarasa, seperti tari saman dan musik tek-tek sebagai bagian dari penyambutan terhadap peserta dan tamu undangan, membuat workshop ini lain dari pada yang lain.

Materi workshop ini terdiri dari 6 sesi yang disampaikan oleh narasumber yang pakar di bidangnya. Materi pertama, Mengenal dan memahami Tanbih disampaikan oleh Kyai Ali Nurdin; materi kedua, memahami Hak Asasi Manusia disampaikan oleh Dr. KH. Fadhlullah M Said, MA; materi ketiga, Tanbih dalam perspektif HAM oleh Dr. Chaider S Bamuallim, MA; materi keempat, Tanbih untuk peradaban dunia disampaikan oleh KH. Dadang Muliawan, M.Sos; materi kelima, memahami konflik dan penanganannya versi Tanbih disampaikan oleh Ucup Fathudin Al-Maárif, M.Ag; dan terakhir, sesi diskusi yang difasilitatori oleh KH. Didin Solehudin, M.Sos., Danial Lutfi, M.Sos., dan Subhan Firdaus, M.Sos.

Dalam uraiannya, Chaider S. Bamualim menyatakan bahwa Tanbih dapat dijadikan sebagai jalan untuk memahami dan menghormati nilai-nilai HAM. Nilai-nilai universal yang terdapat dalam tanbih dianggap mampu menghantarkan seseorang untuk lebih menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan bisa dijadikan sebagai pedoman dalam resolusi konflik. Tanbih yang biasanya hanya dibahas di kalangan ikhwan (pengikut) TQN (Tariqat Qadariyah Naqsabandiyah) Pondok Pesantren Suryalaya, pada workshop kali ini menjadi bahasan di kalangan non ikhwan. Hal ini penting untuk melihat perspektif Tanbih dari orang di luar ikhwan TQN. Hasilnya, perspektif baik dari kalangan ikhwan maupun non-ikhwan tidak terlalu jauh berbeda.

Hal unik yang menjadi ciri khas workshop di Pesantren Sirnarasa ini, di setiap pergantian sesi disajikan penampilan kreasi seni dari para santri sekitar 5-10 menit, sehingga peserta tidak jenuh dan menambah semangat mengikuti sesi. Selain itu, di malam terakhir workshop, peserta dan panitia menggelar malam perdamaian yang diisi dengan muhasabah, sholat sunnat taubat dan talqin dzikir. Pagi harinya dipungkas dengan penyampaian pesan-pesan kebaikan dari sesepuh pesantren Sirnarasa yang sekaligus juga Mursyid TQN PP. Suryalaya. Selain mendapatkan ilmu dzohir, peserta juga mendapatkan ilmu ruhani untuk mensucikan jiwanya dari workshop ini peserta dan mendapatkan ijazah TQN PP. Suryalaya. [Ade Muslih/LH]

Friday, 07 October 2016 15:47

Pesantren dan Implementasi Islam Rahmatan lil Alamin

Written by

Pesantrenforpeace.com - Sumenep, Jawa Timur (26-29/09), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Guluk-Guluk gelar Workshop best practices tingkat kabupaten dengan tema “Pesantren dan Implementasi Islam Rahmatan lil Alamin” di Ruang Pertemuan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah. Kegiatan tersebut terselenggara  atas kerjasama Institut Ilmu Keislaman Annuqayah dengan CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan dukungan dari Uni Eropa. Workshop ini terselenggara sebagai implementasi dari program dana hibah (subgrant) Pesantren for Peace. Hadir dalam workshop ini perwakilan dari CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Idris Hemay dan Efrida Yasni serta dari Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), Sarah Sabina Hasbar.

Dalam kesempatan tersebut, Idris Hemay menyampaikan bahwa Pesantren for Peace bertujuan untuk meningkatkan kontribusi dan peran penting kelompok Islam Indonesia yang moderat dalam rangka menegakkan dan memajukan nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, toleransi agama dan pencegahan serta penyelesaian konflik secara damai di Indonesia melalui pondok pesantren. Workshop ini hanya salah satu dari sekian kegiatan yang dilakukan oleh Pesantren for Peace di lima provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pelaksanaan Workshop nantinya akan dilanjutkan dengan pertukaran santri antarpesantren yang mengikuti program ini.  

Drs. KH. Washil M.Pd.I dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa saatnya pesantren memainkan peran penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang damai. Sejak zaman Nabi Muhammad hingga masuknya Islam ke Indonesia Islam selalu menggunakan cara-cara damai dan menghindari cara-cara kekerasan. Dan Islam di Indonesia sangatlah berbeda dengan negara-negara Islam di Timur Tengah yang saat ini tengah berkonflik.

Ach. Khotib, M.Pd.I, ketua panitia kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta dari 20 pesantren se-Kabupaten Sumenep. Dalam pelaksanaan Workhsop ada 6 materi yang disampaikan, meliputi Studium General: Pesantren dan Implementasi Islam Rahmatan lil Alamin yang disampaikan oleh Dr. Ach. Maimun, M.Ag; Materi I: Konsep Perdamaian dalam Islam yang disampaikan oleh M. Musthafa, M.A; Materi II: HAM dalam Islam yang disampaikan oleh K. Halimi, S.E, M.Pd.I; Materi III: Konflik dan Resolusi Konflik dalam Islam yang disampaikan oleh Fathur Rachman, M.Pd; Materi IV: Strategi Pesantren dalam Membendung Radikalisme yang disampaikan oleh Hj. Dewi Kholifah, SH.; dan Materi V: Nilai dan Tradisi Pesantren tentang Perdamaian serta Strategi Taktis Pengembangannya yang disampaikan oleh KH. Ilyas Siradj, SH., M.Ag. Ia juga menambahkan bahwa selepas kegiatan Workshop ini, santri atau pengurus yang diutus dalam kegiatan ini diharapkan dapat menularkan ilmunya kepada santri yang lain agar pesantren nantinya benar-benar bisa menjadi agen Islam rahmatan lil Alamin di pesantren masing-masing.

Sementara itu, Dr. Ach. Maimun, M.Ag dalam Studium General menyampaikan bahwa rahmatan lil Alamin oleh ulama, salah satunya dimaknai dengan rahmat kepada semua manusia, baik Muslim maupun non-muslim. Bahkan, ada pula ulama yang memaknai “alam” itu berarti semua makhluk. Jadi Islam tidak hanya menjadi rahmat bagi manusia, tapi juga makhluk Allah yang lain seperti tumbuhan, hewan dan lainnya. Dalam pemaknaan ini, Islam menjadi agama yang memberikan kedamaian kepada seluruh alam, seluruh makhluk Allah meliputi manusia, hewan, tumbuhan dan semuanya. Dalam kerangka ini, ulama sebagai penerus nabi, mempunyai tugas untuk menyampaikan Islam kepada orang lain dengan mata kasih sayang, bukan dengan mata kebencian. Karenanya, prinsip penyampaian Islam melalui cara-cara bijaksana, dengan mauidzhah hasanah dan juga argumentasi yang mumpuni. Bukan malah dengan jalan kekerasan, permusuhan, dan penuh kebencian. Itulah Islam rahmata lil Alamin, yang dicontohkan oleh Nabi dan dilanjutkan oleh kyai pesantren hingga saat ini. 

Sedangkan KH. Ilyas Shiradj, SH., M.Ag, Pengasuh PP. Nurul Islam Karangcempaka dalam sesinya menyampaikan bahwa “Pesantren harus kuat membentengi diri agar tidak tersusupi paham-paham radikal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dengan cara meningkatkan pengetahuan dan membangun jejaring antar pesantren.” tuturnya [Tim Annuqayah/LH]

Page 4 of 14