Lia Cgs

dok Republika
Sikap penuh toleransi terhadap agama lain merupakan hal esensial dalam kehidupan.
Sikap penuh toleransi terhadap agama lain merupakan hal esensial dalam kehidupan.
 

REPUBLIKA.CO.ID, DR. H Fadhlullah M Said *)

Jawa Barat ditempatkan sebagai wilayah dengan tingkat intoleransi keberagamaan tertinggi di Indonesia. Lima tahun terakhir ini, beberapa hasil riset menggambarkan, betapa wilayah tersebut sangat rentan terjadi konflik. Data terbaru disampaikan dalam Laporan Kehidupan Beragama tahun 2013 oleh Center for Religious and Cross Culture Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada yang dipublikasikan pada Kamis, 25 April 2013. Penelitian CRCS (Cholil, dkk., 2010) tahun 2009 mencatat, terdapat delapan belas kasus kekerasan yang dipicu sengketa pendirian rumah ibadah. Sedangkan tahun 2010 ini terdapat 39 kasus.

Dengan cakupan wilayah data yang relatif sama, penelitian itu menunjukan bahwa kasus di seputar rumah ibadah pada tahun 2010 itu, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Dari 39 kasus seputar rumah ibadah, konflik atau ketegangan yang melibatkan konflik antarumat beragama masih mendominasi, yaitu 32 kasus (82 persen). Sedangkan empat kasus (10 persen) melibatkan konflik internal umat beragama seperti internal umat Muslim satu kasus, internal umat Protestan satu kasus, dan internal umat Katholik satu kasus. Sejumlah tiga kasus (8 persen) lain tidak bisa diidentifikasi.

Data tersebut menegaskan bahwa persoalan kerukunan tidak hanya melibatkan antara agama-agama yang berbeda. Namun, juga terjadi pada intra-umat beragama. Namun, angka kekerasan dan konflik yang melibatkan antar-kelompok berbeda agama jauh lebih tinggi dengan 32 kasus atau sekitar 82 persen. Sedangkan empat kasus (10 persen) melibatkan konflik internal umat beragama seperti internal umat Muslim satu kasus, internal umat Protestan satu kasus, dan internal umat Katholik satu kasus.

Data yang dikeluarkan Forum Ulama Umat Islam (FUUI) pada 2007, kemunculan aliran sesat mencapai angka 250, dengan 50 kelompok di antaranya berkembang di Jawa Barat. Kemunculan kelompok ini menjadi pemicu konflik antar kelompok agama.

Di Indonesia kemunculan aliran agama (religious subculture) kerap memicu konflik internal antar penganut agama (conflict from within). Selama rentang tahun 2003-2004 saja, tercatat hampir tiga belas peristiwa konflik antar-pemeluk agama yang dilatarbelangi kemunculan sekte, mazhab atau aliran agama. Misalnya, konflik komunitas Eden, aliran Abah Ended di Serang, Sekte Hari Kiamat, dan Al Qiyadah Al Islamiyah.

Kasus yang sama juga terjadi dalam komunitas agama Kristen. Empat kasus konflik intern Kristen yang menyita perhatian publik di Jawa Barat adalah konflik perebutan gereja di kalangan internal HKBP di Jl Riau Bandung pada 2007, HKBP di Ciketing Bekasi, penyesatan pendeta Hadassah pimpinan gereja Bethel di Jl. Lengkong, serta konflik di SMAK Dago (Farida, Anik, 2012).

Fakta tentang angka kekerasan tersebut dapat dijelaskan dengan melihat dua aspek berikut: pertama, aspek historis di mana terdapat peristiwa konflik keagamaan di Jawa Barat. Kedua, terjadinya perubahan sosial kontemporer yang terjadi di wilayah ini. Secara historis ada beberapa peristiwa konflik bernuansa agama di Jawa Barat, baik vertikal antara negara dengan masyarakat, maupun horisontal yang melibatkan sesama kelompok masyarakat.

Tingginya intoleransi di Jawa Barat juga dapat dipahami dari perubahan sosial yang terjadi di wilayah ini. Banyak kelompok sosial, kebudayaan  dan keagamaan tampil ke publik dengan identitasnya masing-masing. Kelompok keagamaan seperti Ahmadiyah dan kelompok agama minoritas yang berbasis pada nilai agama lokal menjadi relatif lebih leluasa dalam menjalankan aktivitasnya.

Konflik di Jawa Barat dapat dijelaskan dengan tadarus perubahan sosial kontemporer di wilayah ini, terutama pada wilayah-wilayah urban. Proses perpindahan penduduk yang tidak terkendali dan terkontrol dalam banyak kasus, telah menjadi salah satu faktor yang dapat memicu konflik antar etnis dan berlanjut menjadi konflik antar pemeluk agama.

Tingginya tingkat migrasi (kelompok kepentingan) disertai motivasi untuk maju, menyebabkan banyak ruang, waktu, dan sumber daya alam, telah dikuasai oleh kelompok pendatang. Pada batas tertentu, penduduk lokal terusik bahwa sejumlah sumber daya alam dan manusia telah diambil alih pendatang. Kondisi demikian dapat menimbulkan pola hubungan sosial yang timpang dan tidak seimbang antara penduduk pendatang dan penduduk lokal. Hubungan yang tidak seimbang merupakan potensi bagi munculnya konflik sosial.

Konflik merupakan kejadian yang secara alamiah selalu ada dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, agar konflik tidak mengakibatkan kekerasan dan petaka sosial maka konflik perlu dikelola dengan tepat. Mengelola konflik tidak semata-mata ditujukan bagi penghentian konflik atau penandatanganan kesepakatan antara kelompok-kelompok yang bertikai.

Lebih dari itu, manajemen konflik seyogyanya diikuti dengan pemahaman tentang hak asasi manusia (HAM) dan penanganan konflik secara damai. Upaya promosi HAM dan penanganan konflik secara damai dapat melalui seminar dan workshop. Pihak yang dilibatkan meliputi santri, ustaz/ustazah, organisasi pemuda, organisasi masyarakat, organisasi agama, remaja masjid, mubaligh, dan majlis taklim. Hal ini supaya setiap bagian masyarakat di Jawa Barat mampu menjadi pribadi yang mencintai perdamaian.

Seminar dan workshop promosi HAM dan penanganan konflik secara damai merupakan sebuah proses untuk berbagi pengetahuan dan pengembangan pemahaman. Kegiatan ini, menjadi upaya menanamkan sikap saling menghormati, toleran, penuh perdamaian, saling membantu, dan anti-kekerasan. Seminar dan workshop perdamaian yang digagas oleh Pondok Pesantren Babussalam pada 9-11 November 2016 ini bertujuan untuk mewujudkan  persaudaraan sejati di tengah perbedaan. Persaudaraan yang dilandasi dengan sikap toleransi-aktif, kejujuran, dan penghargaan terhadap kebebasan hak asasi manusia.

 

*) Ketua Yayasan Ponpes Babussalam, Ciburial, Dago, Bandung

 

Artikel ini dimuat di : http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/11/02/ofzz4v396-pesantren-sebagai-promotor-ham-dan-penanganan-konflik-secara-damai

Pesantrenforpeace.com – Bandung (27/11) Pondok Pesantren Mahasiswa Universal (PPMU) menggelar  diskusi panel Local Day of Human Rights kedua sebagai implementasi dari program Dana Hibah Pesantren for Peace yang diprakarsai oleh CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dengan dukungan dari Uni Eropa.

Halaqoh kedua acara diskusi panel Local Day of Human Rights ini mengusung tema “Peran Pondok Pesantren dalam Inisiasi, Promosi, Advokasi, dan Implementasi Nilai-nilai HAM,Toleransi, dan Resolusi Konflik secara Damai dan Bermartabat”.

Kemajemukan Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Berbagai etnis, suku, serta agama dan beberapa aliran kepercayaan hidup di bumi yang kita cintai ini ibarat mozaik nan indah. Kemanjemukan ini membentuk falsafah hidup bangsa:  “Bhineka Tunggal Ika” (berbeda-beda tapi satu jua). Namun, jika kemajemukan tersebut tidak mampu dikelola secara baik, ia menyimpan potensi konflik yang sangat besar dan dapat memporak-porandakan bangsa.

“Pondok Pesantren adalah institusi penting dalam masyarakat Indonesia yang dalam perjalanan sejarahnya telah terbukti mampu mengangkat kehidupan masyarakat di sekitarnya. Keberadaan Pondok Pesantren di tengah-tengah masyarakat memiliki kedudukan dan peranan yang sangat strategis, tidak terbatas dalam bidang pendidikan dan dakwah. Pondok pesantren secara aktif terlibat sebagai inisiator dalam membangkitkan semangat dan gairah masyarakat untuk meraih kehidupan yang lebih baik serta membangun budaya damai tanpa kekerasan”, tutur Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Universal (PPMU), Dr. KH. Tatang Astarudin, S.Ag, SH, M.Si dalam sambutannya.

Keynote speaker pada kegiatan ini, Sekretaris daerah provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengapresiasi dan akan terus mendukung kegiatan-kegiatan serupa yang membantu pemerintah dalam membangun perdamaian khususnya di Jawa Barat. Menurutnya dengan keanekaragaman dan bangunan perdamaian yang kuat di Indonesia dapat menampilkan citra Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang  ramah dan cinta damai.

Narasumber dalam diskusi panel ini terdiri dari 3 orang ustadz yang terlibat dalam kegiatan workshop tingkat Provinsi dan Kabupaten, yaitu Ahmad Hidayat yang menjelaskan terdapat kearifan lokal, yakni "Tanbih" yang dapat digunakan untuk memberikan Pemahaman HAM dan Penanggulangan Konflik Secara Damai khususnya di Ciamis; Ridwan yang menyampaikan langkah-langkah dalam penyelesaian konflik; serta Ahmad Dasuki yang menjelaskan bahwa selama nilai-nilai HAM tidak bertentangan dengan Islam, HAM dapat terus untuk digali dan dihormati.

Sementara itu Narasumber Utama yakni kepala bidang pendidikan diniyyah dan pondok pesantren Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Dr. KH. Abu Bakar Sidik, M.Ag memaparkan  tentang penguasaan kedalaman pada kajian yang diajarkan di pondok pesantren akan menghadirkan sikap yang lebih arif dalam memandang perbedaan. Beliau mencontohkan ketika seorang telah banyak mengkaji kitab-kitab rujukan, maka keterbukaan pemikiran dan sikap toleransi pun akan tumbuh dan tidak mudah menyesatkan orang lain.

Diakhir acara, Dr. Chaider. S. Bamualim, MA dari pihak CSRC UIN Jakarta memberikan apresiasi tinggi ke pihak PPMU karena berhasil menggelar kegiatan ini. Diharapkan para peserta diskusi panel yang terdiri dari 30 orang ustadz dan ustadzah di kota Bandung dan sekitarnya dapat terus mempromosikan HAM dan perdamaian kepada umat dilingkungannya masing-masing.

Diskusi panel ini telah mampu untuk menguatkan tradisi peran pesantren dalam inisiasiasi dan implementasi nila-nilai HAM , toleransi dan resolusi konflik secara damai dan bermartabat ditengah gelombang kecurigaan masyarakat pada stigma pesantren sebagai ‘sarang’ radikalisme. Islam yang mencintai damai, Islam yang toleran ditengah perbedaan yang terjadi.[ppmu]

pesantrenforpeace.com – Jakarta (04/12/2016) Perdamaian telah lama menjadi isu paling penting di dunia. Kondisi global saat ini menunjukkan suasana yang sangat tidak nyaman bagi warga dunia dalam melakukan segala aktifitas untuk memakmurkan bumi dan penghuninya. Kondisi ekonomi Eropa yang tergoncang hingga menimbulkan keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa atau dikenal dengan Brexit, konflik Timur Tengah di Suriah, terpilihnya Donald Trump sebagai pemimpin tertinggi negara adidaya Amerika Serikat yang diikuti gelombang besar penolakan warganya akibat sikap kampanye rasial Trump terhadap imigran khususnya warga Islam Amerika, serta tragedi kemanusiaan Rohingya yang tidak kunjung usai dan menyisakan rasa kesedihan yang mendalam bagi umat Islam di seluruh dunia, memanggil Indonesia untuk turut serta berperan dalam membangun perdamaian dunia. Terlebih, setelah umat Islam Indonesia berhasil membuat hajatan nasional yang menunjukkan bukti nyata kepada dunia bahwa umat Islam di Indonesia adalah warga global yang damai dan tidak mudah dipecah-belah oleh siapapun.

Berbekal sejarah panjang pesantren dalam mengawal Indonesia keluar dari masa penjajahan ke depan pintu gerbang kemerdekaan dan menjadi negara berdaulat, serta menjadi anggota masyarakat internasional yang menjaga perdamaian dunia, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam warisan peradaban Nusantara diharapkan tampil kembali memainkan perannya dalam menjaga perdamaian bangsa-bangsa, dari tingkat lokal, nasional, regional, hingga global.

Untuk alasan tersebut, Pesantren Darunnajah 8 bekerjasama dengan Center for Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) untuk Indonesia-Timor Leste dengan dukungan Uni Eropa (EU) dan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, kembali menyelenggarakan seminar Local Day of Human Rights dengan tema  “Peran Pesantren dalam Membangun Perdamaian Berdasarkan Hak Asasi Manusia dan Islam”. Sebelumnya, Pesantren Darunnajah 8 juga telah menyelenggarakan seminar yang sama dengan tema “Memperkuat Tradisi Pesantren Sebagai Basis Pendidikan Perdamaian” pada 27 Agustus 2016.

Kegiatan seminar setengah hari ini diselenggarakan di Aula Empat Windu Pesantren Darunnajah Jakarta Selatan dengan menghadirkan lima narasumber. Empat narasumber adalah peserta terbaik dari ustadz-ustadzah pesantren di Jabodetabek yang mengikuti workshop Pesantren for Peace tingkat kabupaten dan propinsi yang masing-masing diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Annajah Bogor dan Madinatunnajah Jombang Ciputat Tangerang. Sedangkan satu narasumber lain adalah pengasuh Pesantren Madinnatunajah Jonggol, KH. Mardhani Zuhri, yang berpengalaman membidangi pendirian pesantren-pesantren dan berkeliling dunia dalam misi memperkenalkan pramuka santri sebagai agen perdamaian.

Dibuka dengan lantunan surat Al Hujurat ayat 13 dan Lagu Indonesia Raya, kegiatan ini mengajak para peserta dari berbagai lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk kembali menggali modal semangat perdamaian dari Al Quran dan sejarah Indonesia.

Sarah Sabina Hasbar sebagai perwakilan dari KAS Jerman kembali memberi sambutan dalam acara pembukaan. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kontribusi dan peran penting pesantren dalam membangun perdamaian di Indonesia dan dunia. “Ini adalah seminar Local Day of Human Rights ke-2 yang diselenggarakan Pesantren Darunnajah 8. Kami berterima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah mensukseskan kegiatan ini, serta telah ikut berperan dalam mendukung pendidikan perdamaian, pencegahan serta penyelesaian konflik secara damai di Indonesia.”, jelas Sarah dalam pidato sambutannya.

Afthon Lubbi sebagai ketua panitia menambahkan dalam sambutan pembukaanya, bahwa pesantren dipilih menjadi institusi pendidikan perdamaian karena lembaga ini merupakan model pendidikan khas Indonesia yang telah berpuluh bahkan berabad-abad menjadi garda terdepan dalam mengajarkan welas asih dan kasih sayang sebagai modal utama dalam mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

Menurutnya lagi, di Barat khususnya negara Amerika Serikat, umat Islam dilindungi dan dibela hak-haknya oleh aktivis Hak Asasi Manusia. “Ini tidak banyak diungkap media, termasuk media Islam. Bahwa para aktivis HAM juga berusaha menjelaskan kepada masyarakat Barat yang terjangkiti Islamophobia, bahwa Islam adalah ajaran kasih sayang dan perdamaian. Bahkan para peneliti perdamaian dari Harvard University dengan tegas menyuarakan kepada dunia tentang apa yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar adalah kejahatan genosida yang dilakukan militer negara pimpinan Aung San Suu Kyi”, ujarnya dalam sesi rehat kepada beberapa peserta.

Para ustadz dan ustadzah narasumber menceritakan pengalaman mereka setelah mengikuti workshop di tingkat kabupaten dan propinsi. Ustadz Acep Jurjani dari Pesantren Annajah Bogor menuturkan pengalamannya dalam aksi damai 02 Desember di Monas Jakarta. Menurutnya, keadilan hukum adalah syarat terjadinya perdamaian. Jika hukum tidak ditegakkan, maka kedamaian akan sulit tercapai. Para tokoh-tokoh intelektual dalam konflik perlu diajak berdialog dan berdiskusi untuk mencari solusi bersama demi terwujudnya suasana damai di negeri tercinta.

Ustadzah Nurul Fizriyah dengan semangat berapi-api menjelaskan instrumen-instrumen dalam pesantren yang bisa dimaksimalkan dalam membangun perdamaian. Senada dengan Ustadzah Nurul, Ustadz Moh. Hasyim dari Pesantren Miftahul Ulum Jakarta menambahkan perlunya masyarakat pesantren untuk melatih santri-santrinya mulai dari hal-hal yang kecil, semisal mendidik bagaimana mancari solusi konflik jika terjadi keributan antar santri yang diakibatkan pencurian sandal atau di kalangan pesantren biasa disebut ghosob na’el.

Sebagai penguat, Ustadz Saiful Mi’roj dari Pesantren Annajah Bogor dengan gaya bicaranya yang lembut dan tenang, berusaha merangkum semua materi dengan cukup detail dan terperinci. Menurutnya, perdamaian akan terwujud jika hak-hak setiap manusia dipenuhi.

Pada sesi terakhir, KH. Mardhani Zuhri memaparkan peran nyata pesantren dalam membangun perdamaian di masyarakat. Menurutnya, Perdamaian adalah kata yang mudah diucapkan namun terkadang sulit dilakukan saat seseorang terjebak egosentris kelompok, budaya, ekonomi dan diperparah oleh pemberitaan rancu dan kebohongan akut.

Oleh karena itu, masih menurut Kiyai Mardhani, kalimat perdamaian telah dijadikan premis pada semua langkah pembinaan di pesantren dalam upaya menciptakan kedamaian di lingkup lokal, nasional, regional dan dunia.

Tidak hanya pidato belaka, pengasuh pesantren ini menyebutkan langkah-langkah konkrit pesantren dalam membangun perdamaian, dari skala yang paling kecil hingga paling besar antar bangsa. Semisal pertukaran santri dan guru pesantren dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri yang berbeda suku, budaya, dan agama. Ikut serta dan memprakarsai perkemahan pelajar antar bangsa-bangsa sebagai calon pemimpin dunia di masa depan. Serta kegiatan-kegiatan lain yang mempertemukan generasi muda antar negara dalam skala internasional agar saling mengenal, saling mengerti, memahami dan menghormati keragaman.

Dari pemaparan oleh pemateri-pemateri di atas, diskusi tanya-jawab dengan peserta seminar semakin menarik. Akan tetapi karena terbatasnya waktu, Ustadz Arsan sebagai moderator harus mengakhiri seminar ini, dan mengajak semua peserta dan pemateri untuk berfoto bersama sebagai kenangan-kenangan kegiatan.

Setelah kegiatan ini, diharapkan meningkatnya peran pesantren di daerah Jabodetabek dan masyarakat dalam rangka mempromosikan dan mengadvokasikan nilai-nilai toleransi, HAM dan penyelesaian konflik secara damai. Terlebih, adanya kekhawatiran masyarakat akan terjadinya konflik di Indonesia karena adanya potensi ke arah tersebut seperti peristiwa Arab Spring di Timur Tengah. [Aft]

Pesantrenforpeace.com – Surabaya (27/11) Pondok Pesantren Darut Tauhid Surabaya kembali menggelar seminar Local Day of Human Rights yang kedua kalinya, bekerja sama dengan CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dengan dukungan dari UNI Eropa. Tema yang diambil dalam seminar ini adalah “Peran Pesantren dalam mempromosikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) serta Penyelesaikan konflik secara damai di Jawa Timur”

Seminar yang diselenggarakan di Quds Royal Hotel ini bertujuan untuk meningkatkan peran pesantren  dalam rangka mempromosikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan penyelesaian konflik secara damai di Jawa Timur sesuai Maqasid al-Syari’ah.

Dalam sambutannya, ketua panitia seminar, Ustadz Syaiful Anam menyampaikan bahwa  peserta yang hadir dalam seminar ini sebanyak 30 peserta yang berasal dari beragam kalangan, diantaranya ada perwakilan dari Ustadz/ustadzah, santri, organisasi pemuda, organisasi masyarakat, organisasi IPNU/IPPNU, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiyatul Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, GP Anshor, remaja masjid,majlis ta’lim dll.

“Seminar kali ini berbeda dengan seminar sebelumnya yang dilaksanakan di Pondok pesantren, kali ini dilaksanakan di hotel dengan fasilitas yang jauh lebih baik dari pada seminar pertama,” tambah Syaiful.

Pembukaan seminar ini dihadiri langsung oleh Koordinator project Pesantren for Peace, Idris Hemay, M.Si beserta timnya, Junaidi Simun dan Haula Sofiana.  Hadir pula dari kalangan pemerintah, Ibu camat kecamatan Semampir, Hj. Hindun Robba. H, S.Pd, SE, M.S.i.

Dalam sambutannya di acara pembukaan seminar, Ibu Camat kecamatan Semampir sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena mendorong semangat perdamaian di Surabaya, Jawa Timur, bahkan Indonesia, dan juga mendukung program pemerintah dalam mempromosikan perdamaian. Hindun menambahkan, kegiatan semacam ini diharapkan mampu membangun hubungan, pola komunikasi, dan meningkatkan toleransi antar umat beragama dalam rangka mendorong terciptanya perdamaian lintas agama. “harapannya, pemerintah dapat bersinergi dengan masyarakat untuk menginisiasi kegiatan seperti ini di masa yang akan datang,” lanjut Hindun.

Koordinator Project Pesantren for Peace, Idris Hemay, M.Si juga sangat mengapresiasi kegiatan seminar ini. Melalui sambutannya, ia menyampaikan bahwa kehadiran Pesantren for Peace adalah untuk lebih meningkatkan peran pesantren dalam penyelesaian konflik dengan cara-cara damai. Konflik sosial yang seringkali terjadi tak jarang melibatkan varian agama sebagai pemantiknya. Di situlah diharapkan pesantren dapat mengambil peran. Karenanya, acara-acara seperti ini menjadi momentum yang sangat relevan.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar ke 2 ini, 3 orang peserta pilihan dalam workshop tingkat kab/kota dan Jawa Timur, Alfiyatun marjan PP. Annuqoyah Sumenep (peserta workshop tingkat kota/kab) , Ali Wafa Mukhtar, dan Shofiyatun Nikmah yang sebelumnya telah mengikuti workshop tingkat propinsi di puri gendis trawas mojokerto pada 26-28 Oktober 2016.

Hadir pula sebagai narasumber pembanding, Musriyah, S.Pd.I yang menjelaskan perihal peran pesantren dalam mempromosikan hak asasi manusia serta penyelesaian konflik secara damai di Jawa Timur.

“Dalam kiprahnya, Pesantren menganut nilai-nilai Rahmatan lil alamin. Rahmat adalah sikap kasih sayang dan lemah lembut yang mendorong seseorang untuk berbuat Ihsan (berbuat baik) kepada orang yang dikasihani. Caranya adalah dengan menjalin, menanamkan, menumbuhkan al-Ulfah dan al-Ukhuwah. Ulfah adalah kerukunan dan kebersamaan, sedangkan Ukhuwah adalah persaudaraan. Kedua hal ini adalah buah yang dihasilkan oleh husn al-khuluq (akhlak mulia),” papar Musriyah.

Koordinator Pesantren for Peace, Idris Hemay, mengatakan bahwa ketiga narasumber seminar mempresentasikan hasil workshopnya masing-masing dengan sangat baik. Diskusinya juga menarik, karena pertanyaan-pertanyaannya sangat menantang bagi para narasumber. Dinamika diskusi seminar kali ini lebih bagus dari pada seminar sebelumnya, ini menunjukkan bahwa panitia banyak belajar dari pengalaman untuk memperbaiki kualitasnya. [LH]

Pesantrenforpeace.com - Yogyakarta (27/11) Beberapa waktu lalu, Gus Mus (KH Musthofa Bisri, Rembang) dicaci maki oleh salah seorang netizen di media social twitter. Ia tidak sepaham dengan pendapat Gus Mus, yang menyatakan bahwa tidak ada shalat jum’at di jalanan. Namun sangat disayangkan, ia malah menghina Gus Mus di laman twitternya. Hal ini yang membuat Nashif ‘Ubbadah, ketua panitia Local Day of Human Rights prihatin. Pengguna internet belum bisa bijak menyikapi perbedaan, yang sebetulnya adalah fitrah dan rahmat bagi manusia.

Seminar Local Day of Human Rights kedua ini mengambil tema HAM, Perdamaian dan Toleransi dalam Perspektif Islam. Para pemateri adalah para peserta terbaik dari workshop Pesantren for Peace tingkat Kabupaten Demak di PP Kyai Gading dan tingkat Provinsi Jawa Tengah di PP Edi Mancoro lalu.

Muchtadlirin, selaku perwakilan dari CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyebut, bahwa tujuan program Pesantren for Peace diantaranya adalah menyebarkan perdamaian, menjunjung toleransi antar agama atau intern agama, dan memberikan pemahaman tentang HAM. Beberapa kasus pelanggaran HAM baik berat ataupun ringan tidak bisa dibenarkan. Maka perlu upaya massif di Indonesia ini dalam mengusahakan perdamaian dan HAM dijunjung tinggi. Upaya konkret yang dilakukan diantaranya adalah pelibatan ratusan pesantren di lima provinsi di pulau Jawa dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mempromosikan nilai-nilai toleransi, perdamaian dan HAM.

Sebagai umat Islam, kita perlu memupuk nilai-nilai toleransi dengan cara tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati kepercayaan orang lain, saling membantu dalam kebaikan, dan saling menasehati, ujar Putri Lestari, salah satu pemateri dari PP Al-Anshori. Pemateri cantik yang datang jauh-jauh dari Surakarta ini berpendapat, dalam toleransi terdapat usaha mencari titik temu yang unggul diantara perbedaan yang ada, hingga nampaklah keindahan yang bernama harmonis.

Sementara Muhammad Labib dari PP An-Nuhudliyyah Demak menitik beratkan peranan pesantren sebagai agen perdamaian. Selain menjadi center of knowledge, pesantren bertanggung jawab atas perdamaian di Indonesia. Kyai-kyai menggunakan metode hikmah, mauidhoh hasanah & mujadalah billati hiya ahsan, sebagaimana perintah dalam Al-Qur’an, bila menghadapi perbedaan kepentingan. Inilah yang ia namakan dakwah penebar kedamaian.

Ahmad Mundzir berupaya mengambil benang merah HAM dalam teks-teks agama Islam. Dalam beberapa ayat suci Al-Qur’an, HAM dilindungi dan tidak bisa dibinasakan. Hak untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing tanpa ada paksaan tercantum dalam ayat QS. Al-Baqarah: 256. Kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam QS. An-Nahl: 97. Adanya piagam madinah sebagai consensus warga madinah yang terdiri dari beragam latar belakang agama, suku, dan tingkat kesejahteraan juga salah satu bukti bahwa Islam sangat identik dengan penghormatan HAM. Karena segala ucapan, perbuatan, hingga persetujuan Nabi Muhammad adalah sunnah, maka piagam madinah juga termasuk sunnah. Ini menandakan bahwa orang yang alergi terhadap HAM, maka ia kurang mendalami Al-Qur’an, hadits & sejarah Islam. [Nashif/LH]

 

Yogyakarta (27/11), Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah mengadakan seminar Local Day of Human Right yang kedua dengan tema “Peran Pesantren dalam Menyuarakan Nilai Toleransi dan HAM, demi Terciptanya Kehidupan yang Harmonis”. Seminar dihadiri oleh tiga puluh peserta dengan komposisi 18 laki-laki dan 12 perempuan, utusan dari berbagai pondok pesantren, organisasi, guru, dosen, ta’mir, dan Jam’iyyah Islamiyah.

Hadir dalam seminar ini Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Lingkar Studi Alquran Ar Rahmah, Dr. Mustaqim, M. Ag, sebagai narasumber ahli, dan tiga narasumber peserta terpilih Workshop tingkat Kabupaten dan Provinsi yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Nurul Umahat dan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta (Usama Ibnu Hasan, utusan Jamiiyah Ahmadiyah Gunung Kidul; Nyardiono Musthofa, utusan Pondok Pesantren Tarbiyatul Quran Sleman; dan Nafisatuzzahro’, utusan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, Sleman). Turut hadir pula Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Irfan Abubakar MA.

Dalam pemaparannya, Usama Ibnu Hasan menegaskan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat mayoritas yang memelajari Islam secara tradisional. “Pesantren sebagai pusat pendidikan Islam di masyarakat sangat besar pengaruhnya dalam penyebaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin”, jelasnya. Sejalan dengan Usama, Nyardiono menjelaskan bahwa nilai toleransi dalam Islam dapat ditinjau dari sisi normatif: Islam banyak memberikan penanaman nilai toleransi, dan dari sisi historis: seperti piagam madinah, penaklukkan Yerusalem, Konstantinopel, dan kisah Khalifah Umar. “Dalam Islam, toleransi merupakan bagian penting yang sekaligus menjadi salah satu prinsip dalam Islam, dan Pesantren merupakan miniatur (simbol) dalam merepresentasikan nilai toleransi dalam Islam tersebut”, tegasnya.

Dengan dihadiri oleh peserta yang berusia antara 21-34 tahun, sesi tanya jawab seminar berlangsung sangat menarik. Peserta dengan aktif bertanya seputar tema seminar, tidak membahas fokus yang berbeda, dan bahkan ada pertanyaan yang bersifat studi kasus. Merespon pertanyaan ini, Nafisah menjelaskan tentang strategi Pesantren dalam merepresentasikan nilai toleransi dalam Islam. Ia menuturkan bahwa strategi itu dimulai dengan menjernihkan wacana keagamaan terkait istilah-istilah penting dalam Islam, seperti kata jihad, dan lain-lain. “Strategi itu juga harus mencakup jangka panjang dengan mengoptimalkan desa binaan, membuat forum penelitian, mencetak agen toleransi, dan menempatkan kader santri pada posisi strategis”, terangnya.

Pada sesi pemantapan tema seminar, narasumber ahli Dr. Mustaqim memberikan satu langkah konkrit yang langsung bisa dilakukan oleh Pesantren dalam mewujudkan Peran Pesantren dalam Menyuarakan Nilai Toleransi dan HAM demi Terciptanya Kehidupan yang Harmonis, yakni dengan memasukkan satu mata pelajaran dalam kurikulum, Fiqh Perdamaian. “Karena Islam adalah damai, maka hal-hal yang berkaitan dengan ucap dan sikap yang tidak menyemai perdamaian, jangan ditebarkan”, tegasnya.  

Acara seminar ditutup oleh Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Irfan Abubakar MA. “Saya sangat mengapresiasi baik seminar hari ini. Seminar Local Day of Human Right yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al Luqmaniyyah adalah seminar yang berbobot”, tutupnya. [PP/LH]

by Local Day of Human Right Al-Luqmaniyyah Yogyakarta

 

Rekaman tersebut merupakan kegiatan Local day of Human Right 2 Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah, yang dilaksanakan pada pada hari Minggu 27 November 2016 dan di siarkan di MQ News.

Pesantrenforpeace.com - Jakarta, (18-20/11) Saat ini, perjalanan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pasca reformasi sedang mendapat ujian berat. Terutama dalam mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kebhinnekaan, dalam mewujudkan demokrasi yang sudah menjadi kesepakatan semua stake holder negeri yang tercinta ini. Munculnya gerakan sektarian dalam wajah radikalisme, issu mayoritas dan minoritas, issu sara dalam keberagamaan, ketidakadilan hukum serta issu-issu lain tentunya mengganggu perjalanan pembangunan bangsa yang berkelanjutan, bahkan bukan tidak mungkin, bisa menggrogoti Pancasila sebagai prinsip dasar Negara. Munculnya gerakan sektarian dalam wajah radikalisme dan fundamentalisme dengan aksi-aksi kekerasan, semakin memperkeruh suasana ketika ummat Islam yang menjadi mayoritas seakan-akan sebagai tertuduh intoleransi dalam mewujudkan bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam dilema kebangsaan inilah, Pondok Pesantren Madinatunnajah bekerja sama dengan Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang didukung oleh Konrad Adenauer Stiftung (KAS) dan Uni Eropa (UE), hadir menggelar acara Workshop tingkat provinsi sebagai implementasi dari program Dana Hibah Pesantren for Peace. Acara ini diselenggarakan selama tiga hari, 18-20 November 2016, dan diikuti oleh 30 peserta utusan dari berbagai pondok pesantren di DKI Jakarta.

Kalangan pesantren yang menjadi peserta kegiatan ini, sesungguhnya jawaban konkrit atas pandangan sebagian kalangan yang secara tidak langsung memposisikan pesantren sebagai cikal bakal gerakan sektarianisme radikal, walaupun secara historis pula pesantren telah diakui keberadaannya jauh sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejatinya, kegiatan ini mampu memberi jawaban bahwa pesantren sebagai lembaga indegenious cultural – lembaga pendidikan khas ke-Indonesia-an – masih  terus memainkan perannya sebagai salah satu benteng pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itulah, dengan tema “Pesantren Sebagai Tuntunan Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Penanganan Konflik Secara Damai” kegiatan ini diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Madinatunnajah yang berlokasi di Pesantren Darunnajah Ulujami Jakarta. Dari tema ini, para guru yang menjadi peserta workshop diharapkan mampu memiliki wawasan tentang perdamaian dalam persfektif Islam dan HAM, mempunyai keterampilan dalam mengurai konflik secara damai dan berkeadilan di tengah-tengah masyarakat serta mampu membangun keharmonisan dan menjaganya, perwujudan dari ajaran luhur Islam “Rahmatan lil ‘Alamin”. Paling tidak, para peserta dapat berkontribusi di lingkungan pesantrennya dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses interaksi sosial segenap warga pesantren, yang notabene berasal dari berbagai macam suku dengan latar belakang budaya yang berbeda pula.

Acara yang dihadiri langsung dan dibuka oleh Irfan Abu Bakar, MA (Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dan Pimpinan Pondok Pesantren Madinatunnajah yang diwakili oleh Ustadz Ramadhonus, M.Phil. Dalam sambutannya, Irfan menyampaikan bahwa Ia merasa bahagia dan bangga hati bisa bertemu dengan ustadz-ustadz se-Jakarta dan sekitarnya. Irfan menambahkan bahwa latar belakang terselenggaranya workshop ini, bukan karena pondok pesantren tidak hormat HAM, atau bahkan sarang teroris. Tapi, melihat kenyataan yang terjadi, semakin banyaknya konflik di kehidupan masyarakat yang melibatkan agama, membuat pesantren-pesantren dituntut untuk berperan aktif menyuarakan cara-cara damai untuk menangani konflik tersebut.

Materi pertama dalam workshop ini disampaikan oleh H. Mardhani Zuhri, MA dengan pembahasan tema “Mengenal Konflik  dan Potensi di Indonesia”. Pada sesi pembahasan “HAM dan Relasinya dengan Islam “yang disampaikan oleh Dr. Eva Achyani Zulfa, SH, MA (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Muhammad Ismail, M.Si (Dosen Fisipol UIN Syarif Hidayatullah), Pimpinan Pondok Pesantren Madinatunnajah KH. M. Agus Gofurur Rochim, M.Pd. turut pula memberi materi pada sesi kedua dengan pembahasan “Perdamaian Dalam Islam : Teori dan Praktek”. Pada sesi kelima, dengan topik “ Revitalisasi Peran Pesantren Dalam Penanganan Konflik Secara Damai”, Dr.H. Abdurrohim Yapono, MA, M.Sc (Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah) menegaskan bahwa Pondok Pesantren paling tidak memiliki tiga peranan utama, yaitu sebagai lembaga pendidikan Islam, sebagai lembaga dakwah dan sebagai lembaga pengembangan masyarakat. Ketiga peran itulah kyai dan para guru di pesantren seyogyanya turut ambil bagian di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks permasalahannya, apalagi dengan adanya PP No. 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, peran tersebut lebih mendapatkan momentumnya.

Workshop yang diikuti dengan penuh semangat dan partisipasi peserta ini diakhiri dengan diskusi,  pendalaman materi yang difokuskan pada permasalahan penanganan konflik dalam kerangka HAM di lingkungan pesantren secara damai, serta simulasi di hadapan peserta lainnya. Tiap-tiap kelompok tampil dengan pendekatan yang berbeda-beda untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Menariknya, di akhir kegiatan ini, para peserta bersepakat  untuk menindaklanjuti segala aspek yang telah didapat dari para pemateri untuk bersama-sama menyusun sistem atau model kepengasuhan santri yang menjunjung tinggi perhormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia tanpa harus menanggalkan tradisi pesantren. Merekapun secara mandiri berencana membangun sinergi diantara peserta guna menampilkan wajah pesantren sebagai ujung tombak perdamaian. (Ramadhonus/LH)

Page 9 of 27