Print this page

Pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis konstitusional dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Selain bersifat yuridis konstitusional, Pancasila juga bersifat yuridis ketata-negaraan yang artinya Pancasila sebagai dasar negara, pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nilai–nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila juga memiliki sifat obyektif–subyektif. Sifat subyektif maksudnya Pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran para pendiri bangsa Indonesia, sedangkan bersifat obyektif artinya nilai Pancasila sesuai dengan kenyataan dan bersifat universal yang diterima oleh bangsa–bangsa beradab. Dengan nilai obyektif–universal dan diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia maka Pancasila bersifat final dan mengikat. Karena itu, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dan fundamental dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga cita–cita para pendiri bangsa Indonesia dapat terwujud.

Dalam sila ketiga Pancasila berbunyi: “Persatuan Indonesia.” Sila ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari bermacam suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Hal demikian juga tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (1 dan 2), Pasal 25A, dan Pasal 37 ayat (5). Semua pasal itu merangkum kemajemukan realitas sosio-kultural masyarakat Indonesia ke dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Semangat kesatuan secara ekstensif dinyatakan dalam beberapa frase yang mengandung nilai historis dan filosofis. Pertama, sila ketiga Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia”. Sila ini menunjukkan komitmen ideologis segenap warga negara untuk terikat dalam kesatuan nasional. Dengan kesadaran penuh, lahir maupun batin, seluruh komponen bangsa mengaku berbangsa dan bertanah air satu, yakni Indonesia.

Kedua, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah yang berisi pengakuan akan “bertoempah darah jang satoe, tanah air Indonesia” dan “berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia” menjadi awal mula muculnya nasionalisme. Dari sini benih-benih persatuan nasional ditanamkan dan diekspresikan untuk pertama kalinya. Atas dasar kesamaan nasib, ketertindasaan di bawah kondisi keterjajahan, sekelompok pemuda membayangkan komunitas lebih besar—meminjam istilah B.Anderson—immagine communiity bernama Indonesia.

Ketiga, semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Semboyan yang diambil dari Kitab Sutasoma yang ditulis Mpu Tantular abad ke-14 ini diabadikan dalam lambang Garuda Pancasila sejak tahun 1950 dalam sebuah Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Dengan posisi dicengkram burung garuda, ungkapan dalam bahasa jawa kuno tersebut menjadi simbol integrasi nasional yang sarat makna.

Bhinneka (beragam) tunggal (satu) ika (itu) biasa diartikan “berbeda-beda tapi tetap satu.” Meski maksud awal istilah itu lebih ditujukan pada perbedaan agama, yaitu antara Budha (Jina) dan Hindu (Siwa) pada masa kerajaan Majapahit, tetapi oleh pendiri bangsa diberikan penafsiran baru yang lebih luas.

Karena perbedaan dan persamaan saling menegasi sekaligus menguatkan, maka keduanya sebenarnya berada dalam ketegangan terus menerus. Jika terlalu menonjolkan perbedaan, potensi konflik akan menguap ke permukaan. Sisi persamaan akan semakin tenggelam sampai akhirnya benar-benar terjadi perpecahan. Sebaliknya, jika terlalu merayakan persamaan akan “mematikan” perbedaan sehingga cenderung memaksakan, terjadi tirani mayoritas atas minoritas serta mengubur kearifan lokal atau perorangan.

Banyak contoh yang membenarkan premis tersebut terutama seiring meluasnya medan konflik baik konflik karena faktor agama, faktor etnis atau ras, kepentingan politik di pilkada, pemekaran wilayah atau karena faktor ketimpangan dan ketidak-adilan sosial.

Terkait konflik agama misalnya. Pada bulan Mei 2012, pemerintah Indonesia menyampaikan laporan terkait pemenuhan hak asasi manusia di depan forum Dewan HAM PBB, di Jenewa. Dalam forum empat tahunan yang dikenal dengan Universal Periodic Review (UPR) itu, isu kebebasan beragama dan berkeyakinan mendapat sorotan utama dari perwakilan negara lain. Catatan khususnya diberikan pada kasus tak berkesudahan dan terus berulang, seperti kasus Ahmadiyah dan persoalan rumah ibadah GKI Taman Yasmin, Bogor. Tentu saja catatan tersebut mendapat tanggapan dari dalam negeri. Diskursus yang kemudian berkembang adalah seputar toleransi agama.

Anggapan itu seolah benar dengan sendirinya menyusul laporan data akhir tahun SETARA Institute pada Desember 2012. Dilansir bahwa sepanjang tahun 2012, tercatat 264 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan disertai 371 bentuk tindakan (Setara Institute: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2012). Peristiwa dan tindakan itu menyebar di 28 provinsi. Sedangkan provinsi yang tingkat pelanggarannya paling tinggi adalah Jawa Barat (76 peristiwa), Jawa Timur (42 peristiwa), Aceh (36 peristiwa), Jawa Tengah (30 peristiwa), dan Sulawesi Selatan (17 Peristiwa).

Melihat realitas diatas, CSRC UIN Jakarta bekerja sama dengan Pusat Pengkajian MPR RI melihat penting untuk melakukan kajian akademik yang mendalam tentang pencegahan konflik sosial keagaaan melalui pengamalan nilai-nilai pancasila. Kajian ini bertujuan untuk: Pertama, merumuskan dan memetakan akar-akar konflik sosial keagamaan akibat merosotnya kesadaran dan penghayatan warga masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Kedua, untuk melihat dan mengkaji sejaumana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mencegah konflik sosial keagamaan dalam masyarakat. Ketiga, untuk mengetahui strategi pendidikan nilai-nilai Pancasila yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran toleransi dan perdamaian di kalangan masyarakat. Untuk memenuhi tujuan di atas, dipandang perlu untuk mengadakan Focus Group Discussion (FGD) guna memperoleh gambaran yang tepat dan genuin tentang pencegahan konflik sosial keagamaan melalui pengamalan nilai-nilai pancasila.

FGD yang di adakan 4 Desember 2014 di CSRC UIN Jakarta dihadiri oleh 18 orang peserta dari Pontianak, Poso, Ambon, Medan, Mataram, Madura, Tasikmalaya, Pandeglang, Jakarta dan sekitarnya. Peserta FGD mewakili unsur-unsur dibawah ini: Aktor dan Korban Konflik Sosial-Keagamaan, Akademisi, Tokoh Masyarakat, Pemerintah, NGO.

 

Sumber: csrc.or.id

 

  • 0 comment
  • Read 1052 times
  • Tagged under

Related items

Login to post comments