Pesantrenforpeace.com - Jakarta, (18-20/11) Saat ini, perjalanan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pasca reformasi sedang mendapat ujian berat. Terutama dalam mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kebhinnekaan, dalam mewujudkan demokrasi yang sudah menjadi kesepakatan semua stake holder negeri yang tercinta ini. Munculnya gerakan sektarian dalam wajah radikalisme, issu mayoritas dan minoritas, issu sara dalam keberagamaan, ketidakadilan hukum serta issu-issu lain tentunya mengganggu perjalanan pembangunan bangsa yang berkelanjutan, bahkan bukan tidak mungkin, bisa menggrogoti Pancasila sebagai prinsip dasar Negara. Munculnya gerakan sektarian dalam wajah radikalisme dan fundamentalisme dengan aksi-aksi kekerasan, semakin memperkeruh suasana ketika ummat Islam yang menjadi mayoritas seakan-akan sebagai tertuduh intoleransi dalam mewujudkan bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam dilema kebangsaan inilah, Pondok Pesantren Madinatunnajah bekerja sama dengan Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang didukung oleh Konrad Adenauer Stiftung (KAS) dan Uni Eropa (UE), hadir menggelar acara Workshop tingkat provinsi sebagai implementasi dari program Dana Hibah Pesantren for Peace. Acara ini diselenggarakan selama tiga hari, 18-20 November 2016, dan diikuti oleh 30 peserta utusan dari berbagai pondok pesantren di DKI Jakarta.

Kalangan pesantren yang menjadi peserta kegiatan ini, sesungguhnya jawaban konkrit atas pandangan sebagian kalangan yang secara tidak langsung memposisikan pesantren sebagai cikal bakal gerakan sektarianisme radikal, walaupun secara historis pula pesantren telah diakui keberadaannya jauh sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejatinya, kegiatan ini mampu memberi jawaban bahwa pesantren sebagai lembaga indegenious cultural – lembaga pendidikan khas ke-Indonesia-an – masih  terus memainkan perannya sebagai salah satu benteng pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itulah, dengan tema “Pesantren Sebagai Tuntunan Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Penanganan Konflik Secara Damai” kegiatan ini diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Madinatunnajah yang berlokasi di Pesantren Darunnajah Ulujami Jakarta. Dari tema ini, para guru yang menjadi peserta workshop diharapkan mampu memiliki wawasan tentang perdamaian dalam persfektif Islam dan HAM, mempunyai keterampilan dalam mengurai konflik secara damai dan berkeadilan di tengah-tengah masyarakat serta mampu membangun keharmonisan dan menjaganya, perwujudan dari ajaran luhur Islam “Rahmatan lil ‘Alamin”. Paling tidak, para peserta dapat berkontribusi di lingkungan pesantrennya dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses interaksi sosial segenap warga pesantren, yang notabene berasal dari berbagai macam suku dengan latar belakang budaya yang berbeda pula.

Acara yang dihadiri langsung dan dibuka oleh Irfan Abu Bakar, MA (Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dan Pimpinan Pondok Pesantren Madinatunnajah yang diwakili oleh Ustadz Ramadhonus, M.Phil. Dalam sambutannya, Irfan menyampaikan bahwa Ia merasa bahagia dan bangga hati bisa bertemu dengan ustadz-ustadz se-Jakarta dan sekitarnya. Irfan menambahkan bahwa latar belakang terselenggaranya workshop ini, bukan karena pondok pesantren tidak hormat HAM, atau bahkan sarang teroris. Tapi, melihat kenyataan yang terjadi, semakin banyaknya konflik di kehidupan masyarakat yang melibatkan agama, membuat pesantren-pesantren dituntut untuk berperan aktif menyuarakan cara-cara damai untuk menangani konflik tersebut.

Materi pertama dalam workshop ini disampaikan oleh H. Mardhani Zuhri, MA dengan pembahasan tema “Mengenal Konflik  dan Potensi di Indonesia”. Pada sesi pembahasan “HAM dan Relasinya dengan Islam “yang disampaikan oleh Dr. Eva Achyani Zulfa, SH, MA (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Muhammad Ismail, M.Si (Dosen Fisipol UIN Syarif Hidayatullah), Pimpinan Pondok Pesantren Madinatunnajah KH. M. Agus Gofurur Rochim, M.Pd. turut pula memberi materi pada sesi kedua dengan pembahasan “Perdamaian Dalam Islam : Teori dan Praktek”. Pada sesi kelima, dengan topik “ Revitalisasi Peran Pesantren Dalam Penanganan Konflik Secara Damai”, Dr.H. Abdurrohim Yapono, MA, M.Sc (Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah) menegaskan bahwa Pondok Pesantren paling tidak memiliki tiga peranan utama, yaitu sebagai lembaga pendidikan Islam, sebagai lembaga dakwah dan sebagai lembaga pengembangan masyarakat. Ketiga peran itulah kyai dan para guru di pesantren seyogyanya turut ambil bagian di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks permasalahannya, apalagi dengan adanya PP No. 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, peran tersebut lebih mendapatkan momentumnya.

Workshop yang diikuti dengan penuh semangat dan partisipasi peserta ini diakhiri dengan diskusi,  pendalaman materi yang difokuskan pada permasalahan penanganan konflik dalam kerangka HAM di lingkungan pesantren secara damai, serta simulasi di hadapan peserta lainnya. Tiap-tiap kelompok tampil dengan pendekatan yang berbeda-beda untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Menariknya, di akhir kegiatan ini, para peserta bersepakat  untuk menindaklanjuti segala aspek yang telah didapat dari para pemateri untuk bersama-sama menyusun sistem atau model kepengasuhan santri yang menjunjung tinggi perhormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia tanpa harus menanggalkan tradisi pesantren. Merekapun secara mandiri berencana membangun sinergi diantara peserta guna menampilkan wajah pesantren sebagai ujung tombak perdamaian. (Ramadhonus/LH)

  • 0 comment
  • Read 346 times
Login to post comments