Konflik antar-umat beragama telah ada sejak masa kolonial, namun mulai tampak menonjol sejak sejak rezim Orde Baru, terutama sepanjang tahun 1970an sampai 1990an. Dalam disertasinya, Feeling Threatened, Mujiburrahman menjelaskan sejumlah ketegangan antar-umat Islam dan Kristen sejak awal Orde Baru (Mujiburrahman, 2006). Ahli politik John T. Sidel, dalam Jihad, Pogroms and Riots, mencatat sejumlah kasus di Jawa, Sumatera dan NTT yang menggambarkan situasi buruk hubungan antar-umat beragama di akhir pemerintahan Orde Baru, terutama antara Islam dan Kristen (Sidel, 2007).  Luapannya baru tampak benderang di era Reformasi setelah rezim Soeharto dihentikan secara paksa oleh aksi people power. Walaupun peristiwa politik yang dramatis tersebut disambut dengan sukacita oleh segenap rakyat Indonesia, suksesi politik yang mendapat pujian dunia internasional itu memaksa Indonesia melewati fase transisi politik yang kompleks, dan menimbulkan krisis baru (Bertrand, 2007).

Salah satu krisis terburuk adalah krisis sosial-politik yang mengancam stabilitas dan menggerogoti integrasi nasional. Serangkaian konflik kekerasan yang terjadi di Ambon-Maluku, Poso dan Kalimantan sepanjang tahun 1999-2003, membuktikan hal tersebut. Dalam konflik di daerah-daerah itu, selain motif agama, sentimen etnis juga menyeruak. Ini jelas memperlihatkan dimensi baru. Tetapi yang juga menarik diperhatikan adalah bahwa— dalam perkembangan selanjutnya—dimensi konflik tidak saja bersifat lintas etnis dan agama, tetapi juga intra-etnis dan intra-agama. Di internal umat Islam, kehadiran dan ekspansi minoritas Ahmadiyah dan Syiah mulai dipersoalkan secara lebih serius, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dalam persoalan Ahmadiyah dan Syiah, umat Islam terbelah secara etnis. Di Madura, penentangan terhadap Syiah membelah tidak saja orang-orang Madura, tetapi juga antar-sesama orang Madura yang bertalian darah. Di Kuningan Jawa Barat, penentangan terhadap Ahmadiyah membuat orang Kuningan yang bersuku Sunda terpecah: ada yang dapat menerima kehadiran Ahmadiyah, tetapi ada juga yang menentangnya. Identitas Sunda yang biasanya kuat menyatukan orang Sunda, terganggu karena persoalan Ahmadiyah. Di Ambon Maluku, contohnya, orang-orang Ambon terpecah belah atas dasar garis kepercayaan, Ambon Kristen dan Ambon Islam. Dengan berbagai upayanya yang serius, Pemerintah berhasil mengatasi konflik etnik di beberapa daerah, dengan cara mendorong pihak-pihak yang bertikai untuk berunding. Pemerintah juga mendukung usaha-usaha resolusi konflik melalui prakarsa organisasi-organisasi masyarakat sipil.

 

Untuk lebih lengkapnya, bisa di download di link berikut:

Refleksi Analisis Hasil Pemetaan Konflik di Jawa

  • 0 comment
  • Read 372 times
Login to post comments