Sudah beberapa tahun ini kelompok minoritas Syi’ah asal Sampang-Madura, Jawa Timur terusir dari kampung halamannya dan tinggal sebagai pengungsi di rumah susun sewa (Rusunawa) Puspo Agro, Jemundo-Sidoarjo Jawa Timur. Hingga saat ini pula belum ada kejelasan sampai kapan mereka berstatus sebagai pengungsi ini, padahal mereka sangat berharap bisa kembali ke kampung halaman di Sampang untuk menjalani kehidupan normal kembali seperti sebelum terjadinya kerusuhan yang diakibatkan oleh sentimen agama ini.

Kami awalnya hendak berkunjung langsung ke tempat pengungsian mereka di rumah susun Jemundo-Sidoarjo untuk bersilaturahmi dengan para pengungsi, sekaligus lebih mengenal dekat kondisi mereka. Namun, tampaknya tidak mudah untuk berkunjung ke sana, apalagi dalam jumlah peserta yang akan berkunjung cukup banyak. Proses perijinan dan pemberitahun telah kami ajukan ke Pemerintah Daerah Jawa Timur sekitar satu bulan sebelum hari yang direncanakan, Kamis, 7 Januari 2016 . Namun, surat balasan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemda Jawa Timur baru kami terima satu minggu sebelum kunjungan dilakukan.

Pada prinsipnya, pihak Pemerintah Daerah tidak mengijinkan kunjungan kami ke pengungsian komunitas Syi’ah di rumah susun Puspo Agro-Jemundo. Alasannya, kedatangan kami dalam jumlah orang yang cukup banyak dikhawatirkan mengundang penafsiran lain yang bisa memicu fitnah atau tindakan yang tidak diinginkan baik oleh pengungsi maupun oleh masyarakat luar. Kehadiran kami bisa dianggap menimbulkan potensi kegaduhan dan atau dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin membuat kasus ini ramai kembali. Pemerintah masih menganggap masalah hubungan Sunni-Syi’ah di Sampang ini adalah masalah yang sensitif.

Pemerintah yang dalam hal ini terwakili oleh Pemerintah Daerah JawaTimur pada surat tersebut menyatakan agar isu relasi Sunni-Syi’ah, khususnya pada kasus Sampang, disikapi secara hati-hati. Pemerintah juga merasa perlu tetap melakukan pengawasan terhadap para pengungsi itu dengan ketat. Pada poin terakhir dalam surat balasan tersebut, Pemerintah Daerah Jawa Timur khawatir jika muncul anggapan bahwa pemerintah dan elemen masyarakat tertentu lebih berpihak kepada para pengungsi. Padahal, tujuan kami seperti yang kami sampaikan kepada pemerintah, hanyalah untuk dialog, silaturrahim dan belajar tentang bagaimana menerima perbedaan, serta bagian dari cara kami belajar tentang membangun perdamaian dan Hak Asasi Manusia (HAM).

 

 

 

Untukn Laporan Versi lengkapnya, Silahkan download di link berikut

Laporan Field Trip Surabaya 2016

  • 0 comment
  • Read 555 times
Login to post comments